Arsip Tag: Berita Pati

Tabung Rp10 Ribu Sehari, Perajin Tempe Asal Pati Wujudkan Mimpi Naik Haji

Lingkar.co – Seorang perajin tempe tradisional asal Kabupaten Pati, Siti Nafiah, membuktikan bahwa ketekunan dan kesabaran mampu mengantarkannya menunaikan ibadah haji. Warga Dukuh Kedungpanjang, Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso itu sehari-hari mengolah kedelai menjadi tempe di dapur sederhana miliknya.

Selama sekitar 20 tahun, Siti menjalankan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menabung demi impian ke Tanah Suci. Ia mendaftar ibadah haji sejak 2012 dan harus menunggu antrean hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat pada 2026.

Dalam perjalanannya, Siti mengaku menyisihkan sebagian penghasilan dengan nominal kecil setiap hari.

“Keuntungan tak seberapa, setiap hari menyisihkan uang kadang hanya Rp 10.000. Seminggu kalau kondisinya memungkinkan bisa nabung Rp 100.000,” ucap Siti kepada awak media, Sabtu (25/4/2026).

Perempuan berusia 58 tahun itu juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi kerap menjadi tantangan dalam menabung. Namun, ia tetap berusaha konsisten meski harus menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari.

“Kalau ada kebutuhan lain ya tidak bisa nabung, tapi tetap diusahakan sedikit-sedikit,” ungkapnya.

Usaha dan kesabarannya pun berbuah manis. Siti dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 7 Mei 2026 bersama sang suami, Winoto. Ia mengaku tak menyangka impiannya bisa terwujud dari hasil berjualan tempe.

“Senang sekali, tidak menyangka bisa berangkat dari jualan tempe. Berangkat tanggal 7 Mei 2026 besok,” terangnya.

Dari usaha tempe yang digelutinya, Siti memperoleh penghasilan sekitar Rp150 ribu per hari. Ia bersama suaminya memproduksi sekitar 8 kilogram tempe setiap hari. Sementara itu, untuk kebutuhan produksi, ia mengeluarkan modal sekitar Rp500 ribu per pekan guna membeli 50 kilogram kedelai.

Tak hanya berhasil mewujudkan impian berhaji, usaha tersebut juga mampu mengantarkan ketiga anaknya menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Kini, anak-anaknya telah bekerja di luar kota.

Kisah Siti menjadi bukti bahwa konsistensi dalam bekerja dan menabung, meski dengan nominal kecil, dapat membuka jalan untuk meraih impian besar. (*)

Heboh Anggaran Kursi Pijat di Pati, Chandra Tegaskan Sudah Dicoret

Lingkar.co – Rencana pengadaan kursi pijat untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati menuai sorotan setelah informasi terkait nilai anggarannya beredar luas.

Dalam dokumen pra DIPA/DPA tahun 2026, tercantum rencana belanja kursi pijat pejabat negara tipe 1 dengan nilai mencapai Rp180 juta. Besarnya angka tersebut pun memicu perhatian publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengaku telah mengecek langsung rencana pengadaan tersebut. Ia menegaskan bahwa nilai anggaran yang beredar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kursi itu sudah saya cek nilainya tidak Rp180 juta, dan itu sudah saya suruh untuk mengembalikan anggarannya,” kata Chandra.

Ia menjelaskan bahwa alokasi Rp180 juta tersebut mencakup beberapa kebutuhan meubeler, tidak hanya kursi pijat. Sementara itu, anggaran khusus untuk kursi pijat diperkirakan sekitar Rp40 juta.

“Anggaran Rp180 juta itu untuk beberapa meubeler, termasuk kursi pijat. Anggarannya sekitar Rp40 juta. Begitu saya dapat informasi, langsung saya suruh kembalikan, jadi tidak direalisasi,” ujarnya.

Chandra juga memastikan bahwa rencana pengadaan fasilitas di Pendopo telah dibatalkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah kini lebih memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, terutama infrastruktur.

“Anggaran perencanaan belanja fasilitas di Pendopo juga sudah dibatalkan,” tegasnya.

Menurutnya, rencana pengadaan tersebut merupakan usulan pada tahun 2025, sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Bupati Pati.

“Itu perencanaan tahun 2025, jadi sebelum saya jadi Plt. Sudah dibatalkan. Pokoknya yang tidak perlu dibatalkan. Intinya kita tetap fokus untuk pembangunan infrastruktur di Pati,” terangnya. (*)

Wamenkes Turun, Pati Ngebut Perangi TBC

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Pati bersama Kementerian Kesehatan RI mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC) dengan menggelar cek kesehatan gratis di 120 titik. Langkah ini diambil menyusul temuan 2.658 kasus pada tahun sebelumnya, sekaligus menekan potensi penularan yang berisiko menyebar ke lingkungan keluarga pasien.

Upaya tersebut disampaikan dalam kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, di Balai Desa Kutoharjo, Selasa (21/4/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan intervensi pemerintah pusat di daerah dengan beban kasus tinggi, sekaligus menindaklanjuti peringatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia.

“Jadi mudah-mudahan sebelum akhir tahun 120 titik lokasi di seluruh Kabupaten Pati, masyarakat yang tertular bisa dicek dan kalau sakit bisa diobati. Kira-kira itu tujuan kedatangan kami,” ujar Wakil Menteri Kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan layanan cek kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan foto rontgen bagi keluarga pasien. Langkah ini bertujuan mendeteksi penularan sejak dini serta menentukan penanganan lanjutan secara tepat.

“Bagi yang belum terinfeksi akan diberikan obat pencegahan, sementara yang sudah terpapar langsung diobati agar tidak menular lebih luas,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada aspek medis, pemerintah juga mulai memperhatikan faktor lingkungan yang berpotensi memperparah penyebaran TBC. Salah satunya dengan mendata rumah tidak layak huni, terutama yang memiliki ventilasi buruk.

“Ini kami sedang mendata, minimal di Pati tadi sudah ada 34 rumah yang didaftarkan untuk direnovasi,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa pemerintah daerah segera melakukan validasi ulang data pasien untuk memastikan seluruh kasus tertangani secara cepat dan terukur.

“Ada 2.658 pasien di tahun lalu, dan di tahun ini kita akan lakukan cek ada tambahan pasien lagi. Jadi semua datanya akan kita finalisasi dalam 10 hari ke depan,” tegasnya.

Ia juga memastikan pendataan akan mencakup seluruh keluarga pasien sebagai langkah antisipatif guna memutus rantai penularan di tingkat rumah tangga.

Usai kegiatan di Kutoharjo, rombongan Wakil Menteri Kesehatan melanjutkan kunjungan ke Desa Tlogomojo, Kecamatan Batangan. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi penderita TBC sebagai bagian dari intervensi terpadu pemerintah.

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menekan angka kasus TBC di Kabupaten Pati sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan lingkungan sehat. (*)

Antisipasi Kekeringan, Pemkab Pati Ajukan Ratusan Pompanisasi dan Perbaikan Irigasi

Lingkar.co – Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengajukan ratusan titik pompanisasi serta pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Usulan tersebut mencakup 379 titik pompanisasi, disertai tambahan pembangunan dan perbaikan irigasi teknis maupun tersier. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas ancaman kekeringan yang berpotensi berdampak luas terhadap sektor pertanian di Kabupaten Pati, khususnya saat memasuki musim kemarau.

Dalam forum yang dipimpin Menteri dan Wakil Menteri Pertanian tersebut, para kepala daerah dari seluruh Indonesia diminta proaktif menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana pengairan guna menjaga ketersediaan air di tengah potensi cuaca ekstrem.

Chandra menegaskan, kondisi kekeringan di wilayahnya memberikan dampak signifikan bagi para petani.

“Kekeringan di Kabupaten Pati memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi petani kita. Kami tadi mengusulkan 379 titik pompanisasi. Selain itu, kami juga menambah usulan untuk perbaikan maupun pembangunan irigasi teknis dan irigasi tersier agar penyaluran air ke sawah-sawah warga bisa lebih optimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, usulan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka pendek dan menengah pemerintah daerah untuk memastikan distribusi air tetap terjaga.

Plt. Bupati Pati yang hadir bersama Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pati itu juga menyebutkan bahwa rencana pembangunan bendungan belum diajukan tahun ini karena masih dalam tahap penyusunan teknis.

“Untuk bendungan memang belum kami usulkan tahun ini karena masih dalam tahap teknis. Insyaallah akan kami siapkan untuk pengusulan di tahun depan,” tambahnya.

Pihaknya pun berharap penguatan infrastruktur pengairan ini mampu menjaga stabilitas produksi pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.

“Kami berkomitmen penuh untuk memastikan petani tetap bisa berproduksi secara optimal. Ketersediaan air adalah kunci, dan itu yang sedang kami perjuangkan,” tutupnya. (*)

Stop Pungutan Sekolah, Pemkab Pati Arahkan Wisata Siswa ke Lokal

Lingkar.co – Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan larangan pungutan di sekolah negeri serta mendorong kegiatan wisata siswa difokuskan ke destinasi lokal. Kebijakan itu disampaikan saat Musyawarah Cabang (Muscab) PKB DPC Kabupaten Pati 2026 di Hotel Gitrary, Kamis (16/4/2026).

Ia menyebut, langkah tersebut bertujuan meringankan beban orang tua sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Pati, lanjutnya, telah menerbitkan edaran resmi yang melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri, termasuk yang dilakukan melalui komite atau pihak lain yang tidak sesuai aturan.

“Kami sudah sosialisasikan, tidak boleh ada pungutan di sekolah negeri dengan alasan apa pun. Edaran juga sudah kami keluarkan,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan wisata siswa diarahkan tetap di dalam daerah. Kebijakan ini diharapkan memberi dampak langsung bagi pelaku UMKM lokal.

“Wisata siswa cukup di dalam daerah agar ekonomi lokal bergerak dan UMKM ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Risma juga menyoroti sektor infrastruktur yang masih memerlukan penataan, terutama terkait berbagai kendala teknis dan administratif.

Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan layanan, salah satunya dengan menambah jam operasional puskesmas.

“Puskesmas tidak hanya melayani pagi hari, tetapi juga sore, supaya pelayanan lebih merata,” tambahnya. (*)

Stok Elpiji 3 Kg di Pati Aman, Warga Diminta Tak Panic Buying

Lingkar.co – Stok elpiji 3 kilogram di Kabupaten Pati dipastikan dalam kondisi aman. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) setempat, ketersediaan elpiji bersubsidi saat ini mencapai sekitar 42.000 tabung.

Kepala Bidang Perdagangan Disdagperin Kabupaten Pati, Indyah Tri Astuti, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Pertamina, serta agen elpiji untuk menjaga stabilitas pasokan di masyarakat.

“Sampai saat ini stok elpiji 3 kilogram kurang lebih 42.000 tabung. Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/20 Tahun 2024, harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp18.000 per tabung,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, pengadaan elpiji 3 kilogram diawali dari kebijakan Kementerian ESDM. Selanjutnya, Pertamina memproduksi elpiji yang kemudian disalurkan ke terminal untuk proses pengisian di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), sebelum didistribusikan ke agen, pangkalan, hingga ke masyarakat sesuai sasaran.

“Penyaluran dilakukan dari Pertamina ke agen, lalu ke pangkalan untuk dijual kepada masyarakat yang berhak,” jelasnya.

Disdagperin juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan. Warga diminta menggunakan elpiji sesuai kebutuhan dan membeli di pangkalan resmi guna menghindari kelangkaan.

“Kami imbau masyarakat tidak perlu panic buying. Gunakan elpiji sesuai kebutuhan dan beli di pangkalan resmi,” pungkasnya. (*)

SDN Mencon Pati Rusak Parah, Siswa Belajar di Rumah Warga

Lingkar.co – Kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mencon, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, memprihatinkan. Sekitar 90 persen bangunan sekolah dilaporkan sudah tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

Akibatnya, empat ruang kelas tidak lagi dipakai. Para siswa terpaksa belajar di luar sekolah, seperti di balai desa, rumah perangkat desa, rumah guru, hingga kantor pemerintah desa.

Kepala SDN Mencon, Muhammad Yasin Amin, mengatakan kerusakan semakin parah setelah hujan deras pada Sabtu malam, 11 April 2026. Beberapa atap kelas dilaporkan ambrol.

“Kondisi sekolah ini sudah lapuk, begitu malam Minggu jam 7 malam ada hujan, sehingga kondisi kelas ini tertimpa musibah, atap roboh, tapi alhamdulilah terjadi malam hari. Kelas ini sudah saya kosonan sekitar dua tahun lalu, mengingat khawatir keselamatan pembelajaran anak-anak,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Saat ini, katanya, hanya siswa kelas V dan VI yang masih belajar di sekolah. Sementara kelas I hingga IV harus berpindah tempat.

“Hampir 90 persen bangunan kelas tidak layak ditempati. Kelas yang lain, empat kelas pembelajaran tidak di sekolah lagi, ada yang rumah penduduk, di rumah kepala desa, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Selain bangunan yang rapuh, kondisi tanah di lokasi sekolah juga rawan bergerak. Hal ini membuat pihak sekolah khawatir jika perbaikan hanya dilakukan sebagian.

“Kondisi tanah di sini agak lapuk. Apabila ada pembangunan cuma atapnya saja, kami khawatir akan terjadi musibah yang tidak kita inginkan karena tembok kelas yang lain sudah mulai retak,” jelasnya.

Pihak sekolah telah mengajukan bantuan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). SDN Mencon juga masuk daftar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026.

“Alhamdulillah info dari Disdik, di tahun 2026 SD kami masuk nominasi DAK umum dan reguler. Ada musibah seperti ini mudah-mudahan cepat ditangani dan mendapat DAK sesuai kondisi sekolah ini,” paparnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pati telah meninjau kondisi sekolah. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyebut banyak sekolah di Pati masih menggunakan bangunan lama.

“Kita tahu bersama banyak kondisi sekolah di Pati gedungnya masih pakai bangunan Inpres, maka Senin kita evaluasi semua sekolah, dimana gedung layak atau tidak. Seperti di Mencon, tadi pagi gedungnya rubuh, syukur tak ada korban jiwa karena Minggu. Disebabkan karena hujan lebat penopang sekolah lapuk sehingga rubuh,” jelasnya.

Pihak sekolah berharap perbaikan segera dilakukan agar siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman. (*)

Baznas Pati Punya Pengurus Baru, Minanurrochman Dilantik Jadi Ketua

Lingkar.co – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati melantik kepengurusan baru untuk periode 2026–2031. Minanurrochman resmi menjabat sebagai Ketua Baznas Pati setelah dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra di Pendopo Kantor Bupati Pati, Jumat (10/4/2026).

Dalam kepengurusan tersebut, Minanurrochman didampingi empat wakil ketua, yakni Nur Faqih sebagai Wakil Ketua I, Moh. In’am Muhlisin sebagai Wakil Ketua II, Lintal Muna sebagai Wakil Ketua III, dan Muhammad Ni’am Sutaman sebagai Wakil Ketua IV.

Minanurrochman menyatakan Baznas Pati akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan kepemimpinannya akan berpegang pada prinsip 3A, yakni Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

“Prinsip kami amalkan 3A, yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi, Aman NKRI. Karena Baznas sebagai organ taktis pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, di sisi lain tetap memperhatikan landasan hukum syar’i,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Pati. Selama ini, penghimpunan zakat di Baznas Pati masih didominasi dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ke depan, pihaknya juga akan memperluas sosialisasi kepada berbagai organisasi masyarakat dan sektor swasta agar potensi zakat bisa digali lebih optimal.

“Selama ini sebagian besar dari ASN. Ke depan kami akan sosialisasi agar pihak swasta juga ikut menyalurkan zakat melalui Baznas,” katanya.

Menurutnya, potensi zakat di Kabupaten Pati cukup besar, tidak hanya dari sektor pertanian, tetapi juga peternakan, perikanan, industri, hingga berbagai profesi seperti dokter, pengacara, dan tokoh agama.

Saat ini Baznas Pati juga tengah mengkaji rencana perda pengelolaan zakat bersama kalangan akademisi dari UIN Sunan Kudus.

Selain itu, Baznas Pati akan mengembangkan program zakat produktif dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK) dan tenaga ahli. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para mustahik agar dapat berkembang secara ekonomi. (*)

Pupuk Subsidi Terbatas, Petani Hutan Sosial Demo Dispertan Pati

Lingkar.co – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perhutanan Sosial Kabupaten Pati menggelar aksi di Kantor Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati, Kamis (9/4/2026). Mereka memprotes keterbatasan pupuk bersubsidi yang dinilai menyulitkan petani hutan sosial.

Koordinator Aliansi Masyarakat Perhutanan Sosial Kabupaten Pati, Saman, mengatakan awalnya massa yang akan hadir diperkirakan mencapai 2.000 orang. Namun, pihaknya membatasi jumlahnya menjadi ratusan orang demi menjaga situasi tetap kondusif.

“Petani hutan Kabupaten Pati melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati terkait masalah pupuk, yang mana selama ini kami masyarakat petani hutan hanya dikasih 20 persen. Tetapi alhamdulillah tadi Pak Kepala Dinas sudah mengakomodir apa yang menjadi keinginan dari petani masyarakat sekitar hutan,” kata Saman.

Ia menjelaskan selama ini alokasi pupuk subsidi bagi petani hutan sosial hanya sekitar 20 persen dari kebutuhan. Kondisi itu membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk di lapangan.

Akibat keterbatasan pupuk subsidi, katanya, sebagian petani terpaksa membeli pupuk di luar jalur resmi dengan harga lebih mahal. Menurut Saman, tahun lalu harga pupuk di luar subsidi bisa mencapai Rp230 ribu hingga Rp240 ribu per karung.

Saman menegaskan petani akan menagih komitmen pemerintah daerah jika kebutuhan pupuk subsidi tidak terpenuhi pada musim tanam mendatang.

“Kalau memang ini nanti terakomodir maka petani akan senang. Tetapi seandainya ini tidak terakomodir, di masa tanam pertama nanti di bulan November ternyata petani masih kesulitan terhadap pupuk, maka petani akan datang lagi ke sini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, mengatakan pihaknya akan mengupayakan pemenuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani hutan yang memiliki legalitas.

“Intinya insyaallah kawan-kawan dari kelompok tani hutan akan kita bantu, kita upayakan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani hutan yang memang sudah memiliki legalitas,” ujar Ratri.

Ia menjelaskan pembatasan sebelumnya berkaitan dengan aturan komposisi tanaman di kawasan hutan. Berdasarkan aturan tersebut, sekitar 50 persen lahan digunakan untuk tanaman keras, 30 persen untuk MPTS, dan 20 persen untuk tanaman musiman seperti jagung.

“Sehingga kemungkinan pada saat itu yang bisa diberikan adalah untuk tanaman-tanaman musiman, biasanya jagung,” jelasnya.

Menurut Ratri, langkah selanjutnya adalah memverifikasi legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dan petani yang terlibat, kemudian memasukkan datanya ke dalam sistem Simluhtan.

Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial di Yogyakarta serta Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan keabsahan data petani.

“Intinya bahwa yang legal insyaallah akan kita perjuangkan untuk pupuk bersubsidinya,” katanya. (*)

Pati Segera Jadi Markas Batalyon B Brimob Polda Jateng

Lingkar.co – Markas Batalyon B Brimob Polda Jawa Tengah segera berkedudukan di Kabupaten Pati. Kehadiran satuan tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan di wilayah Pati dan sekitarnya.

Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Dansat Brimob Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Noor Hudaya, usai bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (7/4/2026).

Noor Hudaya mengatakan pembentukan Batalyon B Brimob di Pati merupakan keputusan pimpinan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan resmi.

“Pimpinan sudah memutuskan, ada SK-nya juga, bahwa nanti akan dibentuk Batalyon B yang berkedudukan di Pati,” ujarnya.

Ia menjelaskan, batalyon tersebut nantinya akan memiliki sejumlah kompi yang tersebar di beberapa daerah, yakni Kabupaten Grobogan, Jepara, dan Blora.

Menurutnya, penempatan markas di Pati dipilih karena dinilai strategis sehingga memudahkan mobilisasi personel untuk menjangkau wilayah penyangga di sekitarnya.

“Pengembangan kekuatan Brimob ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membantu pengamanan wilayah, khususnya di Pati dan daerah sekitarnya,” katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyambut baik rencana pembentukan markas Batalyon B Brimob di wilayahnya. Ia berharap keberadaan satuan tersebut dapat semakin memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami menyambut baik rencana ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pati,” ujarnya. (*)