Arsip Tag: Pupuk Subsidi

Pupuk Subsidi Terbatas, Petani Hutan Sosial Demo Dispertan Pati

Lingkar.co – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perhutanan Sosial Kabupaten Pati menggelar aksi di Kantor Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati, Kamis (9/4/2026). Mereka memprotes keterbatasan pupuk bersubsidi yang dinilai menyulitkan petani hutan sosial.

Koordinator Aliansi Masyarakat Perhutanan Sosial Kabupaten Pati, Saman, mengatakan awalnya massa yang akan hadir diperkirakan mencapai 2.000 orang. Namun, pihaknya membatasi jumlahnya menjadi ratusan orang demi menjaga situasi tetap kondusif.

“Petani hutan Kabupaten Pati melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati terkait masalah pupuk, yang mana selama ini kami masyarakat petani hutan hanya dikasih 20 persen. Tetapi alhamdulillah tadi Pak Kepala Dinas sudah mengakomodir apa yang menjadi keinginan dari petani masyarakat sekitar hutan,” kata Saman.

Ia menjelaskan selama ini alokasi pupuk subsidi bagi petani hutan sosial hanya sekitar 20 persen dari kebutuhan. Kondisi itu membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk di lapangan.

Akibat keterbatasan pupuk subsidi, katanya, sebagian petani terpaksa membeli pupuk di luar jalur resmi dengan harga lebih mahal. Menurut Saman, tahun lalu harga pupuk di luar subsidi bisa mencapai Rp230 ribu hingga Rp240 ribu per karung.

Saman menegaskan petani akan menagih komitmen pemerintah daerah jika kebutuhan pupuk subsidi tidak terpenuhi pada musim tanam mendatang.

“Kalau memang ini nanti terakomodir maka petani akan senang. Tetapi seandainya ini tidak terakomodir, di masa tanam pertama nanti di bulan November ternyata petani masih kesulitan terhadap pupuk, maka petani akan datang lagi ke sini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, mengatakan pihaknya akan mengupayakan pemenuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani hutan yang memiliki legalitas.

“Intinya insyaallah kawan-kawan dari kelompok tani hutan akan kita bantu, kita upayakan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani hutan yang memang sudah memiliki legalitas,” ujar Ratri.

Ia menjelaskan pembatasan sebelumnya berkaitan dengan aturan komposisi tanaman di kawasan hutan. Berdasarkan aturan tersebut, sekitar 50 persen lahan digunakan untuk tanaman keras, 30 persen untuk MPTS, dan 20 persen untuk tanaman musiman seperti jagung.

“Sehingga kemungkinan pada saat itu yang bisa diberikan adalah untuk tanaman-tanaman musiman, biasanya jagung,” jelasnya.

Menurut Ratri, langkah selanjutnya adalah memverifikasi legalitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dan petani yang terlibat, kemudian memasukkan datanya ke dalam sistem Simluhtan.

Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial di Yogyakarta serta Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan keabsahan data petani.

“Intinya bahwa yang legal insyaallah akan kita perjuangkan untuk pupuk bersubsidinya,” katanya. (*)

Respon Keluhan Petani soal Pupuk Subsidi, Gus Wafa: Distribusi Akan Dikelola Koperasi Merah Putih

Lingkar.co — Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, M. Ali Wafa atau yang akrab disapa Gus Wafa, menyampaikan bahwa ke depan distribusi pupuk bersubsidi akan dikelola melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Hal tersebut diungkapkan Gus Wafa saat melaksanakan reses di Desa Kadilangu, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Kamis (16/10/2025). Dalam kesempatan itu, sejumlah petani menyampaikan keluhan terkait distribusi pupuk yang dinilai belum sesuai kebutuhan di lapangan, bahkan disinyalir masih ada permainan harga dalam penyalurannya.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, ke depan distribusi pupuk bersubsidi akan dikelola melalui Koperasi Merah Putih. Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses para petani terhadap pupuk dengan harga terjangkau dan menghindari permainan harga di lapangan,” jelas Gus Wafa.

Menurutnya, Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lembaga penyalur yang berorientasi pada kepentingan anggota dan kesejahteraan petani, bukan sekadar pihak perantara. Dengan pola koperasi, distribusi pupuk diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan bebas dari praktik penyelewengan.

“Koperasi ini milik bersama. Dengan sistem yang terbuka dan akuntabel, kita bisa mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai aturan,” tegas legislator asal Fraksi PPP tersebut.

Lebih lanjut, Gus Wafa menegaskan bahwa dirinya bersama Fraksi PPP di DPRD Jateng akan terus memantau perkembangan kebijakan tersebut dan memastikan kepentingan petani menjadi prioritas.

“Kami berkomitmen untuk mendukung segala upaya yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk memastikan ketersediaan input produksi dengan harga yang wajar,” pungkasnya. (*)

Dedi Mulyadi Pastikan Stok Pupuk di Jabar Aman

Lingkar.co – Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi pada tahun ini tetap aman.

“Ketersediaan pupuk untuk wilayah Jawa Barat semua sudah siap,” ujarnya.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait memastikan ketersediaan pupuk pada tahun ini untuk para petani.

Pihaknya menyebut, bahwa ketersediaan pupuk di Jawa Barat jumlahnya hampir tiga kali lipat dari yang seharusnya disiapkan.

Hal ini dikatakannya usai bertemu dan berkoordinasi dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Kujang yang mengklaim stok pupuk aman.

“Jumlahnya hampir tiga kali lipat dari apa yang diharuskan,” ucap Dedi.

Baca Juga: Pemprov Jateng Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan Mulai 8 April 2025

Oleh sebab itu, Dedi meminta masyarakat khususnya petani tidak khawatir terhadap ketersediaan pupuk. Melimpahnya stok pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan di Jawa Barat.

“Ke sini untuk memastikan saja ke warga jangan khawatir urusan pupuk, psikologi itu penting zaman sekarang biar warga tenang,” terangnya.

Dedi juga sempat berdialog dengan para petani. Mereka mengaku sejauh ini tidak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk.

“Gampang tidak ada keluhan untuk mendapatkan karena stoknya melimpah dan caranya juga gampang tinggal datang ke kios dan cukup bawa KTP,” terang salah satu petani kepada Dedi. (hms)

Untuk mengetahui apakah KTP Anda terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi, Anda bisa mengeceknya melalui laman https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id/ceksubsidi/search. 

Berikut cara cek penerima pupuk subsidi: 

  1. Buka laman https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id/ceksubsidi/search
  2. Masukkan provinsi, kabupaten, dan kecamatan
  3. Masukkan nama sesuai KTP
  4. Ketikkan kode captcha yang tertera
  5. Klik tombol “Cari Data”

Selain melalui laman tersebut, Anda juga bisa mengecek status penerimaan pupuk subsidi dengan cara: Menggunakan aplikasi SIMPI, Kunjungi Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Kunjungi kios resmi dengan membawa KTP. 

Petani dapat membeli pupuk subsidi dengan menunjukkan KTP, tanpa perlu memiliki Kartu Tani. Syaratnya, petani sudah terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). 

Dintanpan Rembang Targetkan Serapan Pupuk Subsidi Tahun Ini Capai 100 Persen

Lingkar.co – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang menargetkan serapan pupuk bersubsidi dapat mencapai 100 persen pada tahun 2025.

Kepala Dintanpan Rembang Agus Iwan menyampaikan bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk 2025 masih relatif sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini Rembang mendapatkan alokasi pupuk urea sekitar 28 ribu ton dan pupuk NPK sekitar 30 ribu ton.

“Pupuk sudah bisa langsung transaksi. Alokasinya itu urea sekitar 28 ribu ton, untuk NPK-nya 30 ribu ton,” ujarnya, Rabu (5/1/2025).

Jika dibandingkan dengan 2024, katanya, jumlah alokasi pupuk NPK tidak mengalami perubahan. Sementara itu, alokasi pupuk urea sedikit berkurang dari 30 ribu ton menjadi 28 ribu ton.

“Relatif sama angkanya. Tidak meningkat. Untuk urea sedikit turun dari 30 ribu ton ke 28 ribu ton. Untuk NPK-nya sama,” ujarnya.

Namun, ia mengatakan bahwa serapan pupuk pada 2024 belum mencapai 100 persen. Hal ini akibat minimnya ketersediaan air saat musim kemarau, sehingga berdampak pada penurunan minat tanam.

Ia menyebutkan pada tahun lalu serapan pupuk urea hanya mencapai sekitar 86 persen. Sementara pupuk NPK terserap sekitar 94 persen.

“Serapan 2024, urea hanya terserap sekitar 86 persen, NPK-nya sekitar 94 persen,” ungkap Agus.

Pihaknya pun optimis serapan pupuk subsidi pada tahun ini lebih maksimal. Mengingat ketersediaan air untuk mengairi lahan mencukupi. Sejumlah bantuan sumur pun, katanya, telah diberikan kepada petani guna mendukung ketersediaan air.

“Otomatis ketika air tersedia, tanam bagus, pupuk akan terserap. Nanti kami akan MT2, kemarin sudah banyak bantuan sumur dan sebagainya. Semoga airnya tersedia sehingga minat tanamnya meningkat,” pungkasnya. (*)

Penulis: Miftah

Bambang-Catur Soroti Masalah Pupuk Subsidi di Grobogan

Lingkar.co – Pasangan Bakal Calon Bupati (Bacabub) Grobogan Bambang Pujiyanto dan Catur Sugeng Susanto menyoroti masalah pupuk subsidi yang terjadi di Kabupaten Grobogan.

Bambang Pujiyanto mengatakan mengaku telah menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari petani yang banyak mengeluhkan masalah pupuk bersubsidi.

“Nanti akan kami atasi pupuk subsidi bersama pasangan Bambang-Catur,” katanya, belum lama ini.

Bambang mengungkapkan bahwa Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi pupuk subsidi paling banyak di Indonesia.

“Informasi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan mendapatkan dropping pupuk bersubsidi paling banyak se-Indonesia,” beber Bambang yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Grobogan.

Meski demikian, katanya, para petani di Grobogan masih kesulitan mengakses pupuk bersubsidi dari pemerintah.

“Pupuk bersubsidi ada di mana-mana, namun harganya dua kali lipat hingga tiga atau empat kali lipat. Pasti ada yang salah,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mencari titik permasalahnya, sehingga para petani mampu mengakses pupuk subsidi dengan mudah.

“Pupuk yang dijual tidak tempat seharusnya, tapi kenyataannya ada. Mari kita bersama rakyat mencari titik permasalahnya. Yang salah dimana harus dicari,” tuturnya.

Diketahui, pasangan Bambang-Catur Sugeng Susanto (Batur) tetap optimis menatap kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Grobogan 2024, meskipun hanya diusung satu partai parlemen, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua Tim Pemenangan Bambang-Catur, HM Nurwibowo mengklaim pasangan yang diusungnya ini memililiki elektabilitas mencapai 74,3 persen.

“Survei elektabilitas pasangan Bambang-Catur menurut Lembaga Survei Saiful Mujani (SMRC) telah mencapai 74,3 persen. Hal itu membuat kami yakin untuk memperjuangkan kemenangan di kontestasi Pilkada 27 November 2024 mendatang,” katanya, belum lama ini.

Penulis: Miftahus Salam

Bupati Grobogan Singgung Mafia Pupuk Subsidi

Lingkar.co – Bupati Grobogan Sri Sumarni menyinggung adanya praktik mafia dalam distribusi pupuk subsidi. Dirinya berharap masyarakat melaporkannya jika menemukan kejanggalan.

Terkait distribusi, pihaknya saat ini intens melakukan koordinasi dengan Menteri Pertanian.

“Dengan Pak Menteri kita saling komunikasi, dan itulah pendistribusian pupuk ada aturan main, tidak main-main,” katanya, kemarin.

Bupati juga menjelaskan bahwa distribusi pupuk subsidi bukan kewenangan bupati, namun kewenangan kementerian.

“Maka ketika ada masukan, maka saya terus berkomunikasi dengan Pak Mentri,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap kepada masyarakat khususnya para petani untuk ikut memantau distribusi pupuk.

“Kalau ada mafia tolong laporkan ke pihak berwajib. Saya yakin distributor, saya tau anak-anak ku tau persislah,” ujar Bupati Grobogan.

Lebih lanjut, Bupati Grobogan Sri Sumarni menjelaskan, dalam perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi harus ada Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), harus ada kartu tani, harus ada pengajuan kelompok tani ke KPL dan ke Distributor.

“Selain itu, tiap tahun juga diperiksa BPK,” tambah Bupati.

Sementara itu, katanya, kuota pupuk subsidi untuk Kabupaten Grobogan dulunya hanya 40 ribu ton urea dan 30 ribu ton majemuk phonska. Namun, setelah komunikasi dengan Kementrian Pertanian akhirnya kuotanya ditambah.

“Ketika menetri kunjungan saya minta tambahan kuota supaya pupuk untuk Grobogan RDKK dipenuhi, kemudian langsung disikapi. Ada penambahan hampir 100 persen, urea 83 ribu ton, phonska 65 ribu ton,” jelasnya.

Dalam penyalurnnya, lanjutnya, di Kabupaten Grobogan terdapat 17 Distributor Pupuk dan 437 Kios Pupuk Lengkap (KPL).

Ia meyakini distributor sudah bekerja keras, termasuk KPL dan kelompok tani.

“Jangan takut saya selalu membela panjenengan,” ucapnya.

Ditambahkan, pihaknya berharap sektor pertanian Grobogan dapat berkembang, berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteran petani di Grobogan.

“Saya harus mensupport semua kelompok tani. Kalau ada kekurangan pupuk silakan wa saya,” pungkasnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Jelang Panen di Grobogan, Banyak Pupuk Subsidi Masih Numpuk di Distributor

Lingkar.co – Kabupaten Grobogan akan memasuki masa panen padi. Namun, ternyata banyak pupuk subsidi yang masih menumpuk di distributor atau pengecer.

Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Grobogan Sunanto mengungkapkan pupuk masih menumpuk di distributor karena para petani belum membutuhkan pupuk.

Sehingga, katanya, menghadapi Masa Tanam (MT-3) dan Masa Tanam (MT-1) mendatang masih ada pupuk yang bisa digunakan para petani.

Sunanto memaparkan pupuk subsidi di Kabupaten Grobogan dialokasikan melalui 17 Distributor dan 437 Kios Pupuk Lengkap (KPL). Sementara, serapan pupuk hingga awal Juni 2024 belum mencapai 50 persen.

“Serapan pupuk terbaru di awal Juni 2024 urea sudah 33,8 persen dan NPK 25,56 persen. Sehingga masih banyak yang belum tersalurkan,” kata Sunanto, kemarin.

Pihaknya mendorong supaya jatah pupuk bisa segera diserap oleh para petani.

“Para distributor terus dikejar agar dapat menyerap banyak pupuk, namun memang para petani saat ini belum membutuhkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan masing-masing petani sudah memiliki jatah kuota pupuk subsidi. Oleh karena itu, apabila pembelian melebihi kuota yang telah ditentukan, maka sisanya tidak dihitung subsidi. Sehingga, yang rugi adalah pengecernya karena tidak mendapatkan ganti.

“Untuk rumus kebutuhan pupuk yaitu Luas lahan x dosis x komoditas tanam x prosentase alokasi,” jelasnya.

Sementara itu, katanya, terkait petani yang belum terdaftar dalam e-alokasi namun memiliki lahan pertanian bisa segera diusulkan diusulkan.

“E-alokasi dibuka dan tiap tiga bulan petani yang belum terkover dimasukkan,” katanya.

Dikatakan, penebusan pupuk subsidi bisa menggunakan kartu tani. Namun, bagi petani yang tidak memiliki kartu tani dapat menggunakan KTP. Apabila menggunkan KTP, maka prosedurnya menggunakan aplikasi bernama I-puber.

“Penebusannya bisa di kios pupuk lengkap (KPL/pengecer pupuk resmi),” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pihaknya telah membuat posko di masing kecamatan untuk menerima aduan apabila terjadi masalah pupuk.

“Kami berusaha menyelesaikannya dalam 24 jam apabila ada masalah pupuk,” katanya.

Ditambahkan, pihaknya menyarankan kepada masyarakat apabila ada pengecer pupuk yang nakal silakan laporkan ke penyuluh, laporgub, atau ke medsos Dispertan. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Jateng Dapat Tambahan Pupuk Subsidi, Dispertan Grobogan: Semoga Tak Ada Lagi Kelangkaan

Lingkar.co – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendapatkan tambahan kuota pupuk subsidi untuk menghadapi Musim Tanam (MT) 2. Hal tertuang dalam surat dari Kementrian Pertanian Nomor B-51/SR.210/M/03/2024, yang ditandatangani Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Dalam surat tersebut pupuk subsidi tahun 2024 sebanyak 9,55 juta ton termasuk pupuk organik untuk 9 jenis komoditas yang meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Grobogan Sunanto berharap adanya tambahan alokasi pupuk tersebut dapat mencukupi kebutuhan para petani di Grobogan.

“Sehingga kelangkaan pupuk tidak terjadi menghadapi MT-2,” katanya, Jumat (3/5/2024).

Ia meyebutkan sebelumnya Jateng mendapatkan jatah pupuk jenis urea sebanyak 452.612 ton, sekarang menjadi 773.647 ton.

Untuk NPK, sambung Sunanto, sebanyak 299.611 ton menjadi 640.510 ton. Sementara untuk UPK-FK dari 21 ton menjadi 149 ton.

Lebih lanjut, Sunato mengatakan untuk pupuk organik yang sebelumya tidak ada alokasinya sama sekali, sekarang mendapatkan alokasi.

“Untuk pupuk organik tahun ini Jawa Tengah mendapatkan sebanyak 100.096 ton,” imbuhnya.

Dari penambahan pupuk yang didapatkan Jawa Tengah, Sunanto berharap alokasi pupuk yang akan diberikan ke Kabupaten Grobogan dapat mencukupi kebutuhan para petani.

“Sementara ini belum ada porsi yang didapatkan Kabupaten Grobogan. Namun, diperkirakan dalam waktu dekat sudah keluar hasil yang diterima (Alokasi kuota pupuk),” ungkapnya.

Namun, Sunanto memastikan dalam MT 2 ini para petani di Grobogan sudah mendapatkan tambahan alokasi pupuk yang diberikan oleh Kementerian Pertanian di Jawa Tengah. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Ganjar Tinjau Panen Padi di Kendal, Pastikan Stok Padi dan Beras di Wilayah Jateng Aman

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali turun ke sawah. Ia mengikuti panen padi di Desa Kebonagung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (14/2/2023).

Menurutnya, hal itu ia lakukan untuk memastikan panen padi petani bagus, sehingga dapat memenuhi stok padi dan beras di wilayah Jawa Tengah.

“Kami mau buktikan, bahwa panen sudah dimulai. Jadi dengan panen yang sudah dimulai harapan kami nantinya ini akan menjadi suplai beras,” kata Ganjar usai melihat panen dan berdialog dengan petani di Desa Kebonagung, Ngampel.

Sehingga, lanjutnya, harapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harga padi juga akan mulai turun karena pasokan makin banyak.

Panen padi di daerah Kabupaten Kendal sudah berlangsung hampir satu pekan lebih. Sepanjang perjalanan Ganjar menuju lokasi, terpantau persawahan padi memang sudah banyak yang selesai panen.

Ganjar sempat berhenti di tengah perjalanan, tepatnya di sekitar Desa Pesawahan, Kendal, untuk menyapa petani. Di sekitar sawah itu, beberapa lahan bahkan terlihat sudah mulai diolah untuk tanaman sela, salah satunya bawang.

“Kalau panen itu sudah dilakukan, maka mudah-mudahan makin banyak stok-stok beras yang ada di lapangan. Kalau saya lihat hasilnya bagus,” ucap Ganjar.

Sementara saat menyapa petani yang sedang panen di Desa Kebonagung, Ganjar berbincang dengan petani sekaligus penebas padi bernama Markawi. Dari keterangan Markawi, satu hektar sawah yang dia panen dapat menghasilkan sekitar 7 ton padi.

“Tadi dikasih informasi, Pak Markawi menyampaikan ternyata produktivitas di sini bisa tinggi, bisa 7 ton per hektar, bahkan ada yang 9 ton. Kalau itu bisa terjadi, itu sukses besar,” ungkapnya.

Selain menyampaikan hasil panen padi, kesempatan bertemu dengan Ganjar juga digunakan untuk menyampaikan keluhan terkait pupuk. Bahkan, ada yang mengadukan pupuk bersubsidi yang dijual dengan harga nonsubsidi di pasaran.

Mendengar keluhan itu, Ganjar langsung meminta nomor telepon Markawi dan memintanya untuk segera melaporkan apabila masih mendapati temuan serupa.

“Tadi disampaikan oleh para petani sangat bagus sekali, Pak ini ada pupuk yang dibeli oleh orang yang tidak seharusnya mendapatkan,” ujar Ganjar.

“Artinya ada tulisan bersubsidi dijual harga nonsubsidi. Laporkan ke saya, maka tadi saya minta langsung nomor teleponnya, agar kami bisa tahu untuk bisa menyampaikan kepada kami siapa yang kemudian mengambil pupuk itu. Itu akan disikat semuanya,” jelasnya.

Menurut Ganjar, pemerintah harus mengontrol betul distribusi pupuk untuk petani agar tepat sasaran. Ia juga mengakui bahwa kebutuhan pupuk di lapangan memang belum tercukupi.

Itu tentu akan berpengaruh dengan produktivitas petani. Meski demikian, Ganjar juga meminta agar mencari alternatif untuk pupuk.

“Saya sampaikan pupuk memang kurang, seperti yang tadi saya sampaikan. Maka kalau kemudian produktivitas kita mau tinggi, pilihannya ya harus menambah, tapi yang kedua juga harus mengawasi. Kalau nggak ya kita musti ada alternatifnya, apakah mungkin dengan organik, atau kemudian menggunakan metode yang lain,” tegasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Harga Pupuk Nonsubsidi Melambung Tinggi, Gus Muhaimin: Pastikan Stok Pupuk Subsidi Aman

JAKARTA, Lingkar.co – Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluhkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi yang mencapai 100% pada pekan pertama Januari 2022. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi petani lantaran harga jual di pasar mengalami kenaikan yang tidak normal.

Kenaikan harga pupuk non-subsidi itu sudah berlangsung sejak Oktober 2021.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman.

Baca Juga :
Warga Desa Kedungpoh Loano Purworejo Segel Kantor Desa, Keluhkan Penegakkan Hukum

Hal ini guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya haraga pupuk nonsubsidi.
”Lonjakan harga pupuk nonsubsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi serta semakin tingginya harga komoditas pangan,” ujar Gus Muhaimin di Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi potensi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat meledaknya permintaan.

Hal ini disebabkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi yang sangat tinggi dan permainan oknum mafia pupuk.
Disisi lain, Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif terhadap produsen pupuk dalam negeri.

Menurutnya, hal itu dapat mengontrol kenaikan harga pupuk non subsidi yang terdampak akibat naiknya bahan baku pupuk internasional.

”Pemerintah juga harus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan melakukan pemetaan masalah untuk menemukan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan terhambat dan tidak meratanya distribusi pupuk bersubsidi,” katanya.

Gus Muhaimin juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dan verifikasi kembali data petani penerima bantuan pupuk bersubsidi di lapangan sehingga penerima pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai.

Sebelumnya, Ketua Pusat Perbenihan Nasional (P2N) SPI Kusnan mengatakan kenaikan harga pupuk non-subsidi itu turut mengoreksi pendapatan petani secara nasional.

Konsekuensinya, nilai tukar petani atau NTP untuk tahun 2021 masih berada di bawah standar impas.

Harga pupuk non-subsidi pada 2020 akhir harga mulai Rp265.000-Rp280.000 per sak (50kg) pupuk Urea.

Namun, dari bulan Oktober hingga November 2021, harga pupuk mengalami kenaikan menjadi Rp380.000.

Kenaikan harga itu berlanjut pada Desember 2021 mencapai Rp480.000 hingga Rp500.000. Bahkan di luar Jawa tembus Rp600.000.

Penulis : Lingkar News Network/Billy