PATI – Baru-baru ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai aturan pemberlakuan denda bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika masyarakat menunggak iuran BPJS Kesehatan, akan dikenai denda sebesar Rp 30 juta. Hal ini mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Muntamah.
BPJS Kesehatan
DPRD Pati Minta Gencarkan Sosialisasi Kebijakan Baru BPJS Kesehatan
PATI – Belum lama ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai aturan pemberlakuan denda bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika masyarakat menunggak iuran BPJS Kesehatan, diharuskan untuk membayar denda sebesar Rp 30 juta.
Nunggak BPJS Kesehatan Dikenai Denda, DPRD Pati Imbau Perlu Ada Sosialisasi
PATI – Aturan terkait pemberlakuan denda bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menunggak BPJS Kesehatan, mendapat sejumlah sorotan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati.
BPJS Jadi Syarat Membuat SIM dan STNK, DPRD Pati Muntamah: Itu Langkah yang Tepat
PATI, Lingkar.co – Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan memberlakukan regulasi baru bagi masyarakat yang hendak membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
DPRD Pati Soroti BPJS Kesehatan Gratis yang Tidak Tepat Sasaran
PATI, Lingkar.co – Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah menyoroti masih adanya orang kaya yang mendapatkan BPJS Kesehatan gratis. Sementara orang miskin malah tidak dapat. Karena itu, ia meminta petugas bersungguh-sungguh dalam verifikasi dan validasi (verval) dalam penginputan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
DPRD Pati Sukarno Sebut Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Kurang Tepat
PATI, Lingkar.co – DPRD Pati menilai optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang telah ditandatangani pada 6 Januari lalu adalah kurang tepat.
DPRD Pati: Harus Ada Solusi Alternatif saat BPJS Error
PATI, Lingkar.co – Ketika sistem online BPJS Kesehatan error, hal itu menyebabkan Puskesmas Margorejo, Pati mengalami…
Selidiki Kebocoran Data, BPJS Kesehatan Lakukan Kerjasama dengan BSSN
JAKARTA, Lingkar.co – Dalam upaya untuk menyelidiki kebocoran data, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan…
Sampel Data Milik Kominfo Bocor, Diduga Identik Dengan Data BPJS Kesehatan
Jakarta, Lingkar.co – Sampel data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI yang bocor diduga…
Pemkab Karanganyar Tunggak Bayar Iuran BPJS Kesehatan Perangkat Desa Tiga Bulan
KARANGANYAR, Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar belum memayar tagihan iuran BPJS Kesehatan para perangkat…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.