Arsip Tag: Gus Salman

Berita, Pemerintahan

Rapat Paripurna Dalam Suasana Lebaran, Bupati Jombang Sampaikan LKPj 2025

Lingkar.co – Bupati Jombang, Warsubi, berbagi tugas secara bergantian dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Jombang, Kamis (26/3/2026).

Pada kesempatan itu, Bupati memaparkan berbagai capaian indikator makro dan keberhasilan implementasi program strategis di tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Warsubi melaporkan, kualitas pembangunan manusia di Jombang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jombang tahun 2025 mencapai angka 76,37 %, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 75,67 %.

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan manusia telah berjalan sesuai rencana,” ujar Warsubi di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Jombang.

Sektor ekonomi juga mencatatkan rapor hijau dengan pertumbuhan sebesar 5,34%, meningkat 0,19 poin dibanding tahun 2024. Hal ini dibarengi dengan pengendalian ketimpangan pendapatan, di mana Indeks Gini Ratio Jombang tercatat sebesar 0,302—lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Di sektor infrastruktur, Pemkab Jombang berhasil melampaui target Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) dengan capaian 0,7197. Perbaikan akses jalan di daerah terdampak banjir, seperti ruas Blimbing-Gudo dan Ceweng-Kalianyar, menjadi prioritas yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2025.

Salah satu poin krusial dalam LKPj kali ini adalah penguatan ekonomi berbasis desa melalui program “1 Dusun 1 Wira Usaha Baru (WUB)”. Program ini dirancang untuk menekan angka kemiskinan dengan memberikan pelatihan, modal sarana prasarana, dan bantuan permodalan sesuai potensi lokal.

Selain itu, Bupati menekankan komitmen dirinya pada perlindungan sosial dengan menyalurkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 13.500 petani tembakau dan pekerja rentan melalui dana DBHCHT.

“Kami juga telah melakukan pendampingan legalitas bagi 302 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan,” tambahnya.

Menutup penyampaiannya, Warsubi menegaskan bahwa kebijakan strategis yang diambil sepanjang 2025 merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya. Beberapa di antaranya meliputi optimalisasi PAD yang tumbuh hingga 31,9% pada sektor pajak daerah, serta dukungan penuh terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Laporan ini adalah potret tahun pertama visi ‘Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua’. Kami berharap dukungan dan rekomendasi dari para anggota dewan yang terhormat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” pungkas Warsubi.

Rapat paripurna yang dilaksanakan dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriyah ini, dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang serta pimpinan perangkat daerah dan tokoh Masyarakat. Usai melakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan LKPJ Bupati 2025, acara diakhiri dengan halal bihalal saling bersalaman dan memaafkan. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan, Sosial

2.495 PPKS dan PSKS Terima Bansos Pemkab Jombang

Lingkar.co – Sebanyak 2.495 masyarakat yang terdata sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur.

Bupati Jombang Warsubi yang diwakili oleh Wakil Bupati Salmanudin (Gus Salman) didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Perwakilan Forkopimda, Staf Ahli, Kepala OPD terkait menyerahkan bantuan sosial (Bansos) secara simbolis.

Penyaluran bantuan ini bersumber dari APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026. Fokus utama bantuan ini adalah membantu masyarakat prasejahtera dalam menghadapi lonjakan harga komoditas, terutama beras yang saat ini masih relatif tinggi di pasaran.

Gus Salmanudin dalam sambutannya menegaskan komitmen dirinya untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu melalui bantuan tunai dan pangan.

“Bantuan Sosial yang disalurkan bersumber dari APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026 ini ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat pra sejahtera atau kurang mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi harga komoditas beras”, tuturnya, Rabu (18/3/2026).

Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berupaya hadir dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

“Pada tahun ini, bantuan sosial bagi PPKS dan PSKS diberikan kepada 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) penerima manfaat, yang disalurkan dalam bentuk uang sebesar Rp.100.000,- serta bantuan beras sebanyak 5 kilogram untuk masing-masing penerima”, rinci Gus Wabup.

Adapun rincian penerima bantuan untuk PPKS sebanyak 2.200 penerima manfaat, dan PSKS sebanyak 295 penerima manfaat.

“Kami berharap, bantuan ini dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari bagi Bapak dan Ibu sekalian, serta dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan keluarga”, tutur Gus Wabup Salmanudin.

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan Wakil Bupati Jombang kepada seluruh pihak, khususnya jajaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang telah mempersiapkan dan menyalurkan bantuan dengan baik.

“Saya berpesan agar proses penyaluran bantuan ini dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga benar-benar dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan memberikan manfaat bagi penerima”, tandasnya.

Sedangkan kepada para penerima bantuan, Gus Wabup berpesan agar tetap semangat, terus berusaha, dan saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

“Semoga bantuan ini dapat menjadi penyemangat serta sedikit meringankan beban yang Bapak dan Ibu rasakan, semoga manfaat, serta mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT”, pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Religi

Nyepi Berdekatan dengan Hari Raya Idulfitri, Pemkab Jombang Beri Perhatian Serius

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perhatian serius terhadap hari raya Nyepi yang berdekatan dengan Idulfitri 1447 Hijriyah.

Wakil Bupati Jombang, Salmanudin mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus pada penguatan toleransi dan harmoni antarumat beragama mengingat irisan waktu pada dua hari raya tersebut

“Kegiatan ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah. Mengingat Idul Fitri 1447 H berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sebagaimana arahan Bapak Bupati menekankan pentingnya menjaga harmoni dan toleransi,” kata Gus Salman mewakili Bupati Warsubi memimpin rapat koordinasi dengan Forkopimda, Forkopimcam dan tokoh masyarakat lintas agamadi Ruang Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang, Kamis (12/3/2026) pagi.

Pertemuan ini bertujuan untuk mematangkan strategi cipta kondisi guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan kerukunan masyarakat

“Kita harus memastikan seluruh umat beragama di Jombang dapat beribadah dengan khusyuk dan saling menghormati,” sambungnya.

Dalam hal pengamanan, Gus Salman meminta adanya sinergi yang kuat antara Dishub, Satpol PP, TNI-Polri, hingga relawan seperti Banser dan Senkom. Fokus pengamanan akan ditempatkan pada titik rawan macet seperti Mojoagung dan Bandarkedungmulyo.

“Pos Pelayanan (Posyan) tidak hanya untuk pengaturan lalu lintas, tapi juga menyediakan layanan kesehatan gratis, bengkel darurat, dan informasi jalur alternatif bagi pemudik,” jelasnya

Sementara itu, untuk malam takbiran, Bupati Jombang, melalui Gus Salman mengimbau masyarakat untuk merayakannya secara khidmat.

“Takbiran dipusatkan di masjid atau mushalla. Kami melarang penggunaan sound horeg di kendaraan serta takbir keliling menggunakan motor di jalur protokol demi menjaga ketertiban umum”, tuturnya.

Selain itu, dirinya juga menginstruksikan Satgas Pangan dan TPID untuk melakukan pemantauan intensif di pasar tradisional seperti Pasar Pon dan Citra Niaga, serta gudang BULOG. .

Fokus utama adalah memastikan ketersediaan Bahan Pokok Penting (Bapokting) seperti beras SPHP, Minyakita, dan gula dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Terkait ketersediaan Bapokting dan BBM, lanjutnya, Pemerintah telah memastikan aman. Untuk itu Salmanudin meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam aksi borong berlebihan yang dapat memicu ketidakstabilan harga.

“Sebagaimana disampaikan Kepala Bulog bahwa stok pangan di Jombang, mulai dari beras, minyak goreng, hingga gula, dalam kondisi aman dan mencukupi hingga pasca-Lebaran,” urainya.

“Oleh karena itu, saya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying atau belanja berlebihan termasuk BBM. Belanjalah sesuai kebutuhan agar distribusi tetap merata dan harga di pasar tetap stabil,” tegasnya.

Di sektor ketenagakerjaan, Pemkab Jombang menegaskan kewajiban perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh paling lambat H-7 lebaran.

Hal ini sesuai dengan SE Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026, di mana Disnaker Jombang telah menyiagakan Posko Satgas Ketenagakerjaan untuk melayani konsultasi dan pengaduan pekerja.

“Sesuai regulasi, THR wajib dibayar penuh dan paling lambat H-7. Melalui Disnaker telah menyiagakan Posko Satgas Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak pekerja di Jombang terpenuhi tanpa kendala,” pungkasnya. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Terpencil Tapal Batas Jombang Manfaatkan Program Karya Bhakti

Lingkar.co – Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi, menegaskan bahwa pembangunan di wilayah tapal batas Kabupaten Jombang yang selama ini terisolasi akibat faktor geografis yang sulit ditembus seperti Jiporapah memerlukan strategi khusus dan sinergi yang kuat.

Terlebih untuk menuju Dusun Kedungdendeng, Desa Jiporapah, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tidaklah mudah. Akses jalan yang sedemikian rupa hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki atau menggunakan motor trail.

“Membangun infrastruktur di tapal batas seperti ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Medan yang menantang dan cuaca yang tidak menentu menuntut ketahanan fisik serta teknis yang tinggi,” ujarnya dalam siaran persnya, Jum’at (9/1/2026).

Untuk membangun daerah terpencil itu, Pemerintah Kabupaten Jombang bersinergi dengan TNI dan Polri melalui program Karya Bhakti.

“Oleh karena itu, kolaborasi melalui skema Karya Bhakti ini menjadi solusi efektif untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski di tengah tantangan geografis yang ekstrem,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan, skema kolaborasi Karya Bhakti terbagi dalam dua fase strategis, yakni; pembangunan jalan beton sepanjang 1,2 kilometer yang kini tengah dikerjakan oleh Kodim 0814 Jombang dengan alokasi anggaran Rp2 miliar.

Kemudian kerja sama dengan Polres Jombang yang akan menyambung pengerjaan tersebut dengan alokasi anggaran yang sama, yakni Rp2 miliar, Total investasi senilai Rp4 miliar ini bukan sekadar angka di atas kertas. Melainkan realisasi janji pemerintah untuk memutus rantai isolasi yang selama ini membelenggu warga Kedungdendeng.

Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Jombang Warsubi dan Muhammad Salmanuddin beserta Dandim 0814 Letkol Kav. Dicky Prasojo, Wakapolres Jombang Kompol Christian Bagus Yulianto, Sekdakab Jombang, Agus Purnomo harus menyusuri jalan setapak yang ekstrem dengan motor trail.

Mereka menuju permukiman daerah terpencil di kabupaten Jombang, Kamis (8/1/2026). Rombongan disambut hangat oleh senyum tulus warga yang telah lama menanti. Tanpa sekat protokoler yang kaku, kunjungan dimulai dengan saling spa dan doa bersama.

Suasana semakin akrab saat Abah Warsubi sapaan akrab Bupati duduk bersila untuk sarapan pagi bersama warga. Di sela suapan nasi, percakapan mengalir santai namun penuh makna.

Warga menuturkan keluh kesah mereka. Mulai dari sulitnya mengangkut hasil bumi ke kota, hingga perjuangan saat ada warga yang sakit dan harus ditandu melalui jalan berlumpur menuju puskesmas. (*)