Arsip Tag: Parkir Elektronik

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Jangan Ragu Laporkan Pungli Jukir, Pemkot Surabaya Dorong Sistem Non-tunai

Lingkar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Jawa Timur terus mendorong penerapan sistem parkir non-tunai di seluruh wilayah Kota Pahlawan. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan transaksi sekaligus mencegah praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir (jukir).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran parkir non-tunai. “Parkir non-tunai sudah jalan. Maka saya mohon warga Surabaya, kalau membayar, itu saya imbau untuk non-tunai,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi dalam siaran persnya, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, sistem non-tunai diterapkan agar tidak ada lagi praktik pembayaran parkir yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pemaksaan tarif. Karenanya, ia meminta warga tidak ragu melapor jika menemukan oknum jukir yang menolak pembayaran non-tunai atau melakukan intimidasi.

“Agar tidak ada lagi yang (misal) bayar tunai tapi dipaksa Rp10.000, tidak ada. Maka kalau warga Surabaya yang membayarnya non-tunai, ternyata ada yang masih menolak atau tidak diperbolehkan atau diintimidasi, tolong laporkan ke Satgas Anti-Preman. Langsung kita ambil (jukirnya) kita ganti, kita copot,” tegasnya.

Meski demikian, Wali Kota Eri menegaskan bahwa pembayaran tunai tetap diperbolehkan karena penggunaan rupiah tidak boleh ditolak. Namun, ia mengingatkan agar warga tetap diberikan pilihan.

“Tapi kalau dia tetap membayar tunai, ya tetap boleh. Karena kan tidak boleh kita menolak rupiah. Tapi dengan catatan bahwa warga Surabaya punya pilihan untuk non-tunai,” jelasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya pembayaran non-tunai untuk menghindari prasangka dan konflik di lapangan. “Jadi, saya imbau untuk non-tunai, agar tidak ada siwak prasangka, tidak ada fitnah,” katanya.

Menjawab pertanyaan terkait penerapan kebijakan tersebut, Wali Kota Eri memastikan sistem non-tunai berlaku untuk seluruh jenis parkir, baik parkir tepi jalan umum (TJU) maupun parkir yang masuk dalam pajak parkir.

“Semuanya. Karena kita sudah minta kepada seluruh parkir yang ada di pajak parkir, itu non-tunai juga. Jadi semua parkir ini kita imbau non-tunai, meskipun bisa bayar tunai,” ujarnya.

Ia mencontohkan penerapan pembayaran non-tunai di pusat perbelanjaan modern yang telah berjalan dengan baik. Penerapan non-tunai ini dinilainya lebih memudahkan dalam pendataan jumlah kendaraan.

“Karena kalau parkir yang seperti di Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, itu kan juga non-tunai. Karena apa? Karena kita bisa tahu jumlahnya kendaraan yang masuk berapa,” kata dia.

Menurutnya, sistem tersebut juga bertujuan menghindari perselisihan terkait jumlah setoran parkir. “Biar gak gegeran aja perkoro (biar tidak ada pertengkaran terkait) jumlah,” imbuhnya.

Wali Kota Eri menyebut kebijakan ini sebagai langkah baru yang mulai diperkuat pada 2026. Oleh sebabnya, ia berharap seluruh fasilitas dapat mendukung pilihan pembayaran warga.

“Nah, ini kita mulai sesuatu yang baru di tahun 2026. Maka saya berharap, karena ini pollingnya warga Surabaya sudah melakukan (mayoritas) non-tunai, maka semuanya harus kita lakukan, kita fasilitasi. Ada (bayar parkir) non-tunai, ada tunai,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan

Dishub Semarang Gencarkan Sosialisasi Parkir Elektronik

Lingkar.co – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang terus memperluas penerapan parkir elektronik. Hal itu dilakukan melalui sosialisasi juru parkir (Jukir) di wilayah Semarang Tengah pada Senin (24/11/2025).

Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Semarang, Andreas Caturady Kristianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mendorong percepatan sistem pembayaran non-tunai di seluruh titik parkir resmi.

“Pada siang hari ini di Kecamatan Semarang Tengah, Dinas Perhubungan melaksanakan sosialisasi kepada juru parkir terkait penggunaan parkir elektronik. Setiap minggu kami akan berkeliling ke beberapa kecamatan untuk memberikan pemahaman ini,” ujarnya.

Andreas menegaskan bahwa seluruh jukir diwajibkan memakai aplikasi parkir elektronik yang dioperasikan melalui ponsel Android milik mereka.

“Juru parkir harus menggunakan sistem elektronik. Mereka mengunduh aplikasi di handphone, lalu memberikan QR atau barcode kepada pengguna. Jadi ke depan, semua pembayaran harus non-tunai,” jelasnya.

Saat ini, beberapa titik di Kecamatan Semarang Tengah telah menerapkan parkir elektronik, seperti kawasan Depok, Jalan Thamrin, dan Gajah Mada. Sejumlah lokasi lain sedang dalam proses penerapan. Meski sudah berjalan, Andreas mengakui masih ada sejumlah kendala dalam penerapan sistem baru ini.

“Kendala pertama adalah juru parkir yang masih gaptek, sehingga belum bisa mengoperasikan handphone Android. Kedua, ada jukir yang tidak memiliki handphone. Kendala lainnya adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang terbiasa membayar secara tunai,” ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat sebenarnya sudah mengetahui keberadaan parkir elektronik, tetapi transisi menuju pembayaran non-tunai memerlukan proses dan sosialisasi berkelanjutan.

“Masyarakat sudah banyak yang tahu soal parkir elektronik, hanya saja kebiasaan membayar tunai ini yang perlu perlahan kita ubah,” katanya.

Dishub Semarang memastikan sosialisasi akan terus dilakukan agar jukir dan masyarakat semakin memahami manfaat sistem parkir elektronik yang lebih transparan dan akuntabel.

Camat Semarang Tengah, Aniceto Magno Da Silva, menyoroti persoalan parkir yang menjadi tantangan utama di wilayahnya. Menurutnya, hampir seluruh kawasan memiliki potensi parkir yang besar, namun tata kelolanya masih perlu dibenahi agar tidak menimbulkan masalah baru.

“Di Semarang Tengah ini potensi parkirnya luar biasa. Hampir semua ruas jalan, baik di kampung maupun jalan protokol, selalu penuh,” ujar Moy sapaannya.

Ia menegaskan bahwa ke depan pemerintah harus menyiapkan lahan parkir resmi yang memastikan seluruh transaksi tercatat. “Harapannya pemerintah menyiapkan lahan parkir yang pasti bayar. Tapi yang bayar ini harus jelas jukirnya juga harus ikut aturan,” katanya.

Dirinya menyebut kehadiran juru parkir penting untuk membantu kelancaran arus kendaraan, tetapi mereka juga harus tertib. “Mereka ini kan bantu pemerintah. Tapi intinya, uang parkir itu harus masuk secara resmi. Pembagiannya seperti apa saya tidak tahu, tapi sistemnya harus jelas,” tambahnya.

Salah satu titik yang disoroti yakni kawasan Pekojan. Menurut Moy, jumlah pengunjung jauh lebih banyak dibandingkan jumlah lahan parkir yang tersedia.

“Kalau dibilang kurang, ya memang kurang. Contohnya Pekojan, pengunjungnya banyak sekali tapi lahan parkirnya tidak ada. Akhirnya parkir di mana-mana,” tegasnya.

Ia juga menyoroti jukir yang hanya muncul saat kendaraan hendak pergi. “Yang sering terjadi, waktu kita datang orangnya tidak ada, tapi begitu mau pergi tiba-tiba muncul. Ini juga jadi masalah,” ungkapnya.

Moy berharap melalui sosialisasi yang terus dilakukan, kesadaran dan ketertiban pengelolaan parkir di Semarang Tengah dapat meningkat. ***

Berita, Pelayanan

Tingkatkan Pelayanan Parkir Elektronik, Dishub Semarang Beri Penyuluhan Juru Parkir

Lingkar.co – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang berikan penyuluhan kepada juru parkir (jukir), yang merupakan upaya peningkatan transaksi parkir elektronik.

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Semarang, Gama Ekawira menjelaskan, penerapan parkir elektronik yang belum optimal menjadi soroto sejumlah pihak. Sebab, adanya pengguna maupun jukir masih menggunakan transaksi tunai.

“Kita coba beri penyuluhan agar bisa memperdalam regulasi yang ada khususnya bagi jukir terkait penerapan parkir elektronik,” katanya usai penyuluhan di kantor Dishub Semarang, Rabu (22/1/2025).

Gamma megungkapkan, adapun tujuan penyuluhan, diharapkan mampu mengoptimalkan parkir elektronik. Dirinya menyebut, terdapat peningkatan, namun belum terlalu besar.

Lanjutnya, dari jumlah lokasi parkir sebanyak 450 titik, pihaknya bakal mengembangkan hingga 300 titik parkir elektronik tambahan. Sementara jumlah jukir yang resmi sekitar 950 orang.

“Tahun kemarin dari target Rp 25 miliar realisasinya baru 30 persen. Ada peningkatan sebelum diterapkan parkir elektronik,” bebernya.

Lebih lanjut, peningkatan penerapan parkir elektronik merupakan upaya dukungan Dishub ke pemerintah.

Namun, terdapat kendala adanya jukir maupun sumber daya manusia yang belum bisa mengoptimalkan penggunaan aplikasi, artinya masih banyak pengguna parkir yang dianggap belum siap untuk transaksi non tunai.

“Kita coba optimalisasikan sistem dan aplikasi yang ada, karena untuk membayar non tunai juga butuh waktu dari pada cash. Tapi disisi lain, masih banyak masyarakat yang lebih suka membayar tunai,” tambah dia.

Dia mencontohkan, penerapan wajib membayar non tunai di Jalan Depok dan Thamrin, pendapatan diminggu pertama setelah penerapan turun, tapi secara transaksi elektronik mengalami peningkatan.

“Ini artinya, masyarakat atau pengguna parkir yang tidak punya nom tunai memilih tidak parkir di ruas jalan ini,” pungkasnya.

Penulis : Alan Henry