Arsip Tag: Dishub Semarang

Dishub Semarang Siapkan Portal dan CCTV, Tekan Pelanggaran Truk Tronton di Silayur

Lingkar.co – Dinas Perhubungan Kota Semarang menyiapkan langkah konkret menyusul insiden kecelakaan truk tronton yang terjadi di turunan Silayur, Ngaliyan, Kota Semarang, Jumat (10/4/2026). Upaya ini dilakukan untuk menekan pelanggaran kendaraan berat yang kerap melintas di luar jam operasional.

Kepala Dishub Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengakui bahwa pengawasan berbasis petugas di lapangan belum sepenuhnya efektif.

“Kami sudah melakukan evaluasi atas insiden kecelakaan kemarin. Karena kawasan Silayur merupakan jalan kelas II dengan adanya aktivitas industri dan pergudangan, maka salah satu upaya pembatasan yang kami lakukan dalam jangka pendek dengan pemasangan portal,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Portal Pembatas dan Jam Operasional

Berdasarkan hasil survei Dishub bersama Satlantas Polrestabes Semarang, terdapat dua titik yang dinilai strategis untuk pemasangan portal, yakni di ujung utara Jalan Prof. Hamka depan Pasar Jrakah dan di depan Kantor Direktorat Sabhara Polda Jateng.

Portal tersebut direncanakan memiliki batas ketinggian sekitar 3,4 meter, sehingga masih aman dilalui bus Trans Semarang. Sistemnya juga tidak permanen dan dapat dibuka-tutup sesuai jam operasional kendaraan berat, yakni pukul 23.00 hingga 05.00 WIB.

Pelanggaran Masih Marak

Selama ini, Dishub bersama pihak kawasan BSB telah berupaya membatasi pergerakan truk tronton. Namun, pelanggaran masih sering terjadi, terutama karena sopir mengejar jadwal bongkar muat maupun keberangkatan kapal.

Dishub bahkan telah mengantongi bukti berupa tilang dan rekaman video pelanggaran. Pemasangan portal diharapkan menjadi solusi efektif untuk memperketat pengawasan.

“Teman-teman DPU yang akan buat desainnya. Ini komitmen dan semoga pemasangan (portal) itu realisasinya bisa dalam waktu dekat,” tambah Danang.

Tambahan CCTV dan Rekayasa Jalan

Selain portal, Dishub juga akan memasang CCTV di kawasan tersebut untuk mempermudah pemantauan tanpa harus selalu menempatkan petugas di lokasi.

“Setelah ada portal kita pasang CCTV juga agar petugas yang melakukan monitoring tidak harus setiap hari ke situ. Tapi awal-awal nanti tetap ada petugas sekalian untuk sosialisasi ke pengguna jalan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, rencana pelandaian jalan di tikungan setelah Perumahan Puri juga tengah disiapkan guna meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan di turunan Silayur.

Polisi Dukung Pengetatan Pengawasan

Sementara itu, KBO Satlantas Polrestabes Semarang, Sujid Riyanto, menyatakan dukungan terhadap rencana pemasangan portal.

Ia menegaskan bahwa penindakan terhadap pelanggaran tetap akan dilakukan.

“Penyebab kecelakaan kemarin masih dalam proses penyelidikan. Adanya dugaan fungsi rem dan lain-lainnya masih didalami kepolisian unit Gakkum Polrestabes Semarang,” tandasnya.

Dengan kombinasi pemasangan portal, CCTV, serta rekayasa jalan, pemerintah berharap angka pelanggaran dan kecelakaan di kawasan rawan tersebut dapat ditekan secara signifikan. ***

Pemkot Semarang Fasilitasi Mudik Gratis Bagi Warganya dari Jakarta ke Kota Semarang

Lingkar.co – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang kembali memfasilitasi program mudik gratis bagi warganya yang merantau di Jakarta melalui program Mudik dan Balik Rantau Gratis Tahun 2026. Sebanyak 350 pemudik asal Kota Semarang diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (16/3), menuju Terminal Mangkang, Kota Semarang.

Program ini merupakan bagian dari kegiatan mudik gratis tingkat Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah serta dukungan dari berbagai pihak swasta. Total sebanyak 325 armada bus dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah untuk mengangkut pemudik menuju berbagai daerah di Jawa Tengah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan Pemerintah Kota Semarang secara konsisten berpartisipasi dalam program ini setiap tahun sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang merantau.

“Jadi itu kan kegiatan rutin setiap tahun tingkat provinsi. Jadi seluruh kabupaten, kota itu dengan provinsi, kemudian ada juga bantuan-bantuan dari swasta itu menyelenggarakan program mudik gratis. Kumpulnya di Jakarta, di Taman Mini, tujuannya ke Jawa Tengah. Dalam hal ini, kita Pemerintah Kota Semarang juga berpartisipasi aktif setiap tahun itu,” ujar Danang.

Pada tahun ini, Pemkot Semarang menyediakan total 12 armada bus yang terdiri dari tujuh armada untuk arus mudik dan lima armada untuk arus balik. Tujuh bus yang membawa pemudik menuju Kota Semarang dilepas sekitar pukul 09.45 WIB bersama rombongan bus lain menuju berbagai kota di Jawa Tengah.

Danang menjelaskan, para peserta mudik gratis merupakan warga Kota Semarang yang tergabung dalam Paguyuban Wong Semarang (PawonSemar), yakni komunitas warga Semarang yang tinggal dan bekerja di Jakarta. Pemerintah kota memfasilitasi transportasi mereka agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.

Ia menambahkan, sebelum keberangkatan, seluruh sopir menjalani pemeriksaan kesehatan dan armada bus juga dilakukan pengecekan kelayakan kendaraan untuk memastikan keselamatan perjalanan para pemudik.

Menurut Danang, antusiasme warga terhadap program ini sangat tinggi. Bahkan banyak peserta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Semarang atas fasilitas yang diberikan.

“Itu tadi pada senang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Wali Kota, pada bikin video juga tadi,” kata dia.

Lebih lanjut, Pemkot Semarang tidak hanya memfasilitasi keberangkatan, tetapi juga arus balik bagi para perantau setelah Lebaran. Lima armada bus disiapkan untuk arus balik yang dijadwalkan berangkat dari Semarang menuju Jakarta pada 26 Maret 2026 malam.

Pendanaan program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap warganya yang merantau.

“Kalau untuk pendanaan sendiri, diambil dari APBD. Jadi Pemkot Semarang memang men-support, menjemput kemudian memberikan kemudahan layanan kepada warganya yang merantau,” pungkas Danang. (Adv)

Arus Mudik 2026, Pemkot Semarang Petakan Titik Rawan Macet

Lingkar.co – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan selama arus mudik Lebaran 2026, yang diprediksi mulai meningkat pada Sabtu (14/3).

Kepala Dishub Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan lonjakan kendaraan diperkirakan terjadi dalam tiga fase, yakni arus mudik, hari H Lebaran, dan arus balik.

Pada fase arus mudik, potensi kemacetan diperkirakan terjadi di sejumlah pasar tumpah seperti Pasar Mangkang, Karangayu, Peterongan, Pedurungan, hingga Prambanan. Selain itu, pusat perbelanjaan yang menggelar program midnight sale juga berpotensi memicu kepadatan di dalam kota.

“Kalau di jalur pantura biasanya terjadi di pasar tumpah, sedangkan di dalam kota dipicu aktivitas pusat perbelanjaan,” ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Selain itu, Dishub juga memprediksi kepadatan di sejumlah ruas jalan utama saat penerapan sistem one way nasional, di antaranya Jalan Perintis Kemerdekaan, tanjakan Gombel, Simpang Kariadi, Pamularsih, hingga Kalibanteng.

Kepadatan juga berpotensi terjadi di gerbang tol dan exit tol yang menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari luar kota.

Sementara itu, pada hari H Lebaran, kawasan makam Bergota diprediksi menjadi titik keramaian akibat tingginya aktivitas ziarah. Untuk mengantisipasi parkir liar, Dishub menyiapkan Jalan KH Sholeh Darat sebagai kantong parkir sementara.

“Di hari H, lonjakan pengunjung di kawasan ziarah cukup tinggi, terutama untuk parkir,” jelasnya.

Dishub juga menyiapkan jalur alternatif bagi pemudik non-tol melalui kawasan Ngaliyan, Mijen, hingga Ungaran, serta memasang 15 rambu portable untuk mengarahkan kendaraan agar tidak masuk ke pusat kota.

Dalam upaya pengendalian lalu lintas, Dishub Kota Semarang menyiapkan sejumlah posko utama di Tambakaji, Terboyo, Cangkiran, Gunungpati, Pandanaran, dan Banyumanik.

Sebanyak 250 personel diterjunkan dan dibagi dalam tiga shift untuk melakukan pengawasan di lapangan, termasuk di terminal, bandara, stasiun, serta titik pengamanan bersama kepolisian seperti Tol Kalikangkung dan pusat kota.

Selain itu, pengawasan lalu lintas juga didukung sistem Area Traffic Control System (ATCS) yang telah terpasang di 56 dari total 96 simpang di Kota Semarang.

“Petugas akan standby di posko maupun mobile jika terjadi kemacetan,” pungkasnya. (Adv)

Besok Gelar Karnaval Dugderan, Pemkot Semarang Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Lingkar.co — Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang Senin (16/2) besok akan menggelar tradisi Dugderan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriyah. Seiring kirab budaya yang melibatkan ribuan peserta dan dipadati warga, Pemkot Semarang menyiapkan rekayasa serta pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas.

Dalam tradisi dugderan tersebut, selain prosesi pemukulan bedug, pawai budaya juga menampilkan berbagai komunitas dan kesenian yang selalu menjadi daya tarik utama dan menyedot perhatian masyarakat.

Kirab akan bergerak dari Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung Semarang (Kauman), kemudian dilanjutkan ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Sepanjang rute diperkirakan akan terjadi kepadatan dikarenakan warga memadati lokasi untuk menyaksikan tradisi tahunan tersebut.

Guna kelancaran prosesi acara, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Semarang bersama Satlantas Polrestabes Semarang akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 12.00 WIB hingga kegiatan selesai. Sejumlah ruas jalan seperti Jalan Pemuda hingga kawasan Kauman akan dialihkan sementara mengikuti pergerakan rombongan kirab.

Pada tahap awal, arus kendaraan di sekitar Simpang Gendingan akan dibatasi. Saat kirab memasuki kawasan pusat kota, pengalihan arus diperluas menuju Jalan Gajahmada hingga Kauman yang menjadi lokasi prosesi Dugder.

Adapun rekayasa lalu lintas yang diterapkan antara lain Jalan Imam Bonjol – kawasan Tugu Muda diberlakukan dua arah sementara. Kendaraan dari Jalan Pierre Tendean dialihkan menuju Jalan Imam Bonjol. Sementara arus dari arah Kota Lama menuju Tugu Muda dialihkan melalui Jalan Kolonel Sugiyono – Jalan Imam Bonjol. Jalan Gajahmada menuju jalan Pemuda dialihkan melalui Jalan Depok – Jalan MH Thamrin.

Dari Jalan Thamrin menuju Jalan Pandanaran kita lakukan perlambatan dengan berputar di U-turn kampung kali.

Bagi masyarakat yang akan menuju bandara Ahmad Yani, Stasiun Poncol maupun Tawang dari arah Simpang Lima bisa melalui kawasan Tugu Muda.

Petugas akan melakukan pengaturan situasional di lapangan menyesuaikan pergerakan peserta kirab.

“Masyarakat yang hendak beraktivitas di kawasan perdagangan Kota Lama maupun Simpang Lima diimbau untuk menyesuaikan waktu perjalanan. Warga masyarakat juga diminta untuk tidak memarkir kendaraan di sepanjang rute kirab serta mematuhi arahan petugas,” tutur Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan.

Sementara bagi masyarakat yang akan menyaksikan prosesi karnaval Dugderan, bisa memarkirkan kendaraan di kantong-kantong parkir yang telah disediakan oleh Pemkot Semarang. Di antaranya di SMA 3, SMA 5, parkir DP Mall dan juga basement Pasar Bulu.

Pemkot Semarang berharap masyarakat dapat menyaksikan dan menikmati pagelaran acara dengan tertib sehingga kegiatan kirab budaya Dugderan bisa berjalan lancar.

Dugderan tidak hanya menjadi penanda datangnya Ramadan, tetapi juga ruang pertemuan warga lintas kampung, komunitas, dan generasi yang setiap tahun selalu dinantikan masyarakat Kota Semarang. (Adv)

Wali kota Semarang Tegaskan Modernisasi Armada untuk Percepat Transformasi Layanan

Lingkar.co – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan komitmen Pemerintah kota atau Pemkot Semarang mempercepat modernisasi armada dan memperkuat transformasi layanan pada sistem transportasi publik Trans Semarang, seiring evaluasi ketat terhadap seluruh aspek teknis dan operasional.

“Trans Semarang harus memberikan layanan terbaik, aman, dan memenuhi standar kelayakan yang ketat. Tidak boleh ada kompromi soal keselamatan,” ujar Agustina Wilujeng belum lama ini.

BLU UPTD Trans Semarang, sebagai operator teknis, disebut Agustina Wilujeng telah melaksanakan verifikasi kelayakan armada secara lebih ketat.

Pemeriksaan itu dilakukan melalui pengecekan fisik dan dokumen, termasuk pemeriksaan harian sebelum armada dilepas ke jalur pelayanan.

Pemkot Semarang memastikan setiap armada Trans Semarang, baik milik pemerintah maupun konsorsium, benar-benar memenuhi Standar Pelayanan Minimal,” tegasnya.

Pengecekan tersebut merupakan bagian dari proses modernisasi armada yang diharapkan mampu meningkatkan standar keamanan.

Seperti dicontohkan Wali Kota bahwa Petugas BLU wajib melakukan ramp check ringan setiap pagi.

Jika ditemukan gangguan teknis ataupun indikasi trouble, armada langsung diserahkan kepada mekanik operator untuk diperbaiki.

Selain itu, ia meminta sebelum bus kembali ke daftar pelayanan, petugas Trans Semarang melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan seluruh unit laik jalan.

Agustina Wilujeng juga menekankan bahwa mekanisme evaluasi itu bukan formalitas administratif.

“Trans Semarang harus dikelola secara profesional. Bila ada armada yang tidak lolos uji kelayakan, operator wajib mengganti atau memperbaikinya sesuai ketentuan kontrak,” terangnya.

Kebijakan tersebut, menurutnya, penting untuk menjaga konsistensi kualitas dan mendukung transformasi layanan secara menyeluruh.

Selain pemeriksaan armada, Trans Semarang juga wajib terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan reguler.

BLU perlu memastikan bahwa pelatihan bagi pengemudi dan kru dilakukan berkala mengikuti standar pelayanan yang ditetapkan.

“Modernisasi armada harus diiringi modernisasi kompetensi SDM. Pengemudi dan kru Trans Semarang harus punya kualitas pelayanan yang baik, paham rute, dan siap dalam kondisi darurat,” kata Agustina Wilujeng.

Di sisi manajemen, Agustina menyampaikan bahwa BLU juga telah melakukan monitoring terhadap beban operasional, termasuk subsidi, BOK, serta evaluasi kontrak operator.

Pemantauan itu, menurut Agustina, menjadi dasar pemerintah dalam memastikan penambahan armada berjalan stabil dan tidak membebani kualitas pelayanan.

“Trans Semarang harus menjaga efisiensi tanpa mengurangi standar layanan. Transformasi layanan tidak boleh berhenti hanya karena tantangan anggaran,” jelas Wali Kota.

Dalam langkah lanjutan dari laporan BLU Trans semarang, Agustina Wilujeng berharap koridor-koridor padat seperti Koridor I, II, III, IV, dan VIII tetap rutin menerapkan strategi pengawasan khusus.

Koridor tersebut menjadi titik penumpang terbesar sehingga membutuhkan kedisiplinan jadwal, kehandalan armada, dan kesiapan kru.

Evaluasi pun harus dilaksanakan berkala untuk memastikan keandalan operasional dan menjaga ritme mobilitas masyarakat yang bergantung pada Trans Semarang.

Secara teknis strategi itu mencakup peningkatan koordinasi antarpool, penyesuaian manajemen headway, dan pendataan kebutuhan modernisasi armada pada koridor yang paling banyak menyerap penumpang.

Semua langkah tersebut, kata Agustina Wilujeng diarahkan untuk mendorong transformasi layanan Trans Semarang agar semakin responsif terhadap kebutuhan publik.

Wali Kota Semarang sekaligus menegaskan kembali bahwa pemerintah kota memberi dukungan penuh terhadap penguatan sistem transportasi publik.

Ia menilai modernisasi armada merupakan fondasi yang tidak dapat ditunda lagi. “Transportasi publik harus terus naik kelas. Trans Semarang harus jadi wajah layanan kota yang aman, layak, dan membanggakan warganya,” ujarnya.

Dengan peningkatan pengawasan teknis, penguatan kompetensi kru, penataan manajemen operasional, dan strategi khusus di koridor padat, Trans Semarang diharapkan mampu mempercepat modernisasi armada sekaligus menyempurnakan transformasi layanan.

Agustina Wilujeng menyatakan bahwa Pemkot Semarang akan terus memastikan bahwa seluruh upaya perbaikan tersebut berjalan konsisten demi menciptakan layanan Trans Semarang yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat. ***

Dishub Semarang Gencarkan Sosialisasi Parkir Elektronik

Lingkar.co – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang terus memperluas penerapan parkir elektronik. Hal itu dilakukan melalui sosialisasi juru parkir (Jukir) di wilayah Semarang Tengah pada Senin (24/11/2025).

Kepala Bidang Parkir Dishub Kota Semarang, Andreas Caturady Kristianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mendorong percepatan sistem pembayaran non-tunai di seluruh titik parkir resmi.

“Pada siang hari ini di Kecamatan Semarang Tengah, Dinas Perhubungan melaksanakan sosialisasi kepada juru parkir terkait penggunaan parkir elektronik. Setiap minggu kami akan berkeliling ke beberapa kecamatan untuk memberikan pemahaman ini,” ujarnya.

Andreas menegaskan bahwa seluruh jukir diwajibkan memakai aplikasi parkir elektronik yang dioperasikan melalui ponsel Android milik mereka.

“Juru parkir harus menggunakan sistem elektronik. Mereka mengunduh aplikasi di handphone, lalu memberikan QR atau barcode kepada pengguna. Jadi ke depan, semua pembayaran harus non-tunai,” jelasnya.

Saat ini, beberapa titik di Kecamatan Semarang Tengah telah menerapkan parkir elektronik, seperti kawasan Depok, Jalan Thamrin, dan Gajah Mada. Sejumlah lokasi lain sedang dalam proses penerapan. Meski sudah berjalan, Andreas mengakui masih ada sejumlah kendala dalam penerapan sistem baru ini.

“Kendala pertama adalah juru parkir yang masih gaptek, sehingga belum bisa mengoperasikan handphone Android. Kedua, ada jukir yang tidak memiliki handphone. Kendala lainnya adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang terbiasa membayar secara tunai,” ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat sebenarnya sudah mengetahui keberadaan parkir elektronik, tetapi transisi menuju pembayaran non-tunai memerlukan proses dan sosialisasi berkelanjutan.

“Masyarakat sudah banyak yang tahu soal parkir elektronik, hanya saja kebiasaan membayar tunai ini yang perlu perlahan kita ubah,” katanya.

Dishub Semarang memastikan sosialisasi akan terus dilakukan agar jukir dan masyarakat semakin memahami manfaat sistem parkir elektronik yang lebih transparan dan akuntabel.

Camat Semarang Tengah, Aniceto Magno Da Silva, menyoroti persoalan parkir yang menjadi tantangan utama di wilayahnya. Menurutnya, hampir seluruh kawasan memiliki potensi parkir yang besar, namun tata kelolanya masih perlu dibenahi agar tidak menimbulkan masalah baru.

“Di Semarang Tengah ini potensi parkirnya luar biasa. Hampir semua ruas jalan, baik di kampung maupun jalan protokol, selalu penuh,” ujar Moy sapaannya.

Ia menegaskan bahwa ke depan pemerintah harus menyiapkan lahan parkir resmi yang memastikan seluruh transaksi tercatat. “Harapannya pemerintah menyiapkan lahan parkir yang pasti bayar. Tapi yang bayar ini harus jelas jukirnya juga harus ikut aturan,” katanya.

Dirinya menyebut kehadiran juru parkir penting untuk membantu kelancaran arus kendaraan, tetapi mereka juga harus tertib. “Mereka ini kan bantu pemerintah. Tapi intinya, uang parkir itu harus masuk secara resmi. Pembagiannya seperti apa saya tidak tahu, tapi sistemnya harus jelas,” tambahnya.

Salah satu titik yang disoroti yakni kawasan Pekojan. Menurut Moy, jumlah pengunjung jauh lebih banyak dibandingkan jumlah lahan parkir yang tersedia.

“Kalau dibilang kurang, ya memang kurang. Contohnya Pekojan, pengunjungnya banyak sekali tapi lahan parkirnya tidak ada. Akhirnya parkir di mana-mana,” tegasnya.

Ia juga menyoroti jukir yang hanya muncul saat kendaraan hendak pergi. “Yang sering terjadi, waktu kita datang orangnya tidak ada, tapi begitu mau pergi tiba-tiba muncul. Ini juga jadi masalah,” ungkapnya.

Moy berharap melalui sosialisasi yang terus dilakukan, kesadaran dan ketertiban pengelolaan parkir di Semarang Tengah dapat meningkat. ***

Uji Coba Bus Listrik Trans Semarang Dimulai, Langkah Nyata Menuju Transportasi Hijau di Ibu Kota Jateng

Lingkar.co – Kota Semarang mulai bergerak menuju era transportasi rendah emisi. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang resmi memulai uji coba operasional bus listrik Trans Semarang pada Rabu (5/11/2025), melayani rute Terminal Mangkang–Simpang Lima pulang pergi. Selama masa uji coba, masyarakat bisa menikmati layanan ini secara gratis.

Sekretaris Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan menjelaskan, langkah ini menjadi bagian dari transisi menuju sistem transportasi publik yang ramah lingkungan.

“Trans Semarang mulai beralih ke kendaraan ramah lingkungan melalui konsep koridor hijau. Saat ini baru dua unit yang kami uji satu bus besar dan satu bus sedang,” kata Danang.

Bus besar melayani Koridor 1 dengan lintasan Terminal Mangkang – Pemuda – Simpang Lima – Terminal Penggaron, sementara bus sedang diuji di koridor dengan medan yang lebih menantang untuk mengukur efisiensi baterainya.

Menurut Danang, tahap uji coba ini akan berlangsung antara dua minggu hingga satu bulan untuk menilai performa teknis dan daya tahan bus dalam kondisi lalu lintas nyata. Operasional penuh dijadwalkan mulai tahun depan.

“Kami ingin masyarakat ikut mencoba. Dari situ, kami bisa mengevaluasi karakter bus listrik di lapangan, termasuk konsumsi daya di tanjakan maupun di jalur padat,” tambahnya.

Model pengadaan armada listrik dilakukan dengan sistem lelang beli layanan, bukan pembelian unit bus secara langsung. Skema ini memungkinkan penyedia jasa untuk mengoperasikan armada dengan tanggung jawab penuh terhadap perawatan dan efisiensi energi.

Bus listrik buatan Surabaya tersebut diklaim mampu menempuh lebih dari 250 kilometer per pengisian penuh, dengan kapasitas 72 penumpang untuk bus besar dan 40 penumpang untuk bus sedang.

Dari sisi kenyamanan, desain interior disesuaikan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk akses tanpa tangga tinggi dan posisi kursi menghadap ke depan.

Kepala BLU Trans Semarang Haris Setyo Yunanto menyebutkan, uji coba ini menjadi realisasi dari konsep koridor hijau yang telah disiapkan sejak lama.

“Bus listrik ini bukan sekadar moda baru, tapi bagian dari komitmen kota mengurangi emisi gas buang. Tidak ada lagi asap hitam atau mesin mogok di tengah jalan,” ujar Haris.

Dua titik pengisian daya disediakan di Terminal Mangkang dan Terminal Penggaron, dengan sistem fast charging yang mampu mengisi penuh baterai dalam waktu 30 menit untuk melayani hingga delapan kali perjalanan pulang-pergi per hari.

Pemkot Semarang menargetkan uji coba ini menjadi pijakan menuju transformasi sistem transportasi publik yang lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan. ***

Tarif Parkir Progresif Mahal, Karyawan DP Mall Pilih Parkir Liar

Lingkar.co – Parkir liar di sekitar DP Mall Semarang kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena menimbulkan kemacetan dan menutup trotoar, tetapi juga karena adanya keluhan karyawan tenant yang merasa keberatan dengan tarif parkir progresif di dalam mall.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Danang Kurniawan, menjelaskan bahwa mayoritas kendaraan yang parkir di jalan inspeksi samping mall berasal dari pegawai atau karyawan tenant. Mereka memilih parkir di luar karena biaya parkir di dalam mall dinilai terlalu mahal.

“Banyak karyawan tidak memiliki kartu e-toll atau aplikasinya. Kalau menggunakan tarif progresif, parkir berjam-jam jelas mahal. Akhirnya mereka mencari alternatif di jalan inspeksi yang lebih murah,” terang Danang, Jumat (3/10/2025).

Fenomena parkir liar ini semakin terlihat pada akhir pekan. Lonjakan kendaraan biasanya terjadi saat ada promo belanja atau penayangan film populer di bioskop DP Mall. Akibatnya, parkir liar meluber hingga menutup pedestrian dan sebagian badan jalan.

Dishub menegaskan akan menindak tegas jika keberadaan parkir liar mengganggu akses publik. Namun, Danang juga menekankan bahwa kebijakan tarif progresif perlu dievaluasi agar tidak menjadi pemicu munculnya parkir liar.

Untuk mencari solusi, Dishub berencana memanggil pihak manajemen DP Mall, warga sekitar, dan hotel yang terdampak. Langkah ini dilakukan agar ada kesepakatan bersama dalam menata parkir di kawasan tersebut.

“Nanti akan kami evaluasi bersama. Kalau masih bisa ditoleransi, mungkin tata cara parkir maupun tarifnya bisa diatur ulang. Namun jika tetap mengganggu, kami akan lakukan penertiban,” tegas Danang.

Selain menimbulkan kemacetan, parkir liar juga merugikan pemerintah daerah. Sebab, retribusi parkir tidak tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dishub bahkan sudah memasang rambu larangan parkir di sepanjang jalan inspeksi, tetapi pelanggaran masih sering terjadi.

“Lokasi samping DP Mall sebenarnya bukan jalur vital. Tapi karena tidak berizin, parkir liar di sana tidak menyumbang PAD,” jelas Danang.

Dengan kondisi ini, parkir liar di DP Mall bukan hanya masalah ketertiban lalu lintas, tetapi juga terkait kebijakan tarif parkir progresif yang dinilai memberatkan karyawan. Evaluasi tarif dipandang menjadi salah satu langkah kunci untuk mengurangi praktik parkir liar di kawasan pusat kota Semarang. ***

Polemik Operasional Bajaj di Semarang, Tantangan Regulasi Transportasi Baru

Lingkar.co – Kehadiran bajaj yang mulai wara-wiri di sejumlah ruas jalan Kota Semarang menuai sorotan tajam. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang menegaskan bahwa operasional moda transportasi roda tiga asal Jakarta itu hingga kini belum mengantongi izin resmi.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Semarang, R. Ambar Prasetyo, menyebutkan sebanyak 22 unit bajaj yang dioperasikan salah satu aplikasi berbasis daring, belum memenuhi ketentuan perundang-undangan.

“Bajaj yang beroperasi di Semarang saat ini hanya bermodal STNK atau STCK. Tidak ada izin angkutan umum dari Dishub,” jelasnya, Selasa (29/9/2025).

Problem regulasi menjadi alasan utama. Dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019, kendaraan roda tiga yang diperbolehkan beroperasi sebagai angkutan umum hanyalah sepeda motor terbuka. Sedangkan bajaj, dengan bodi tertutup dan kapasitas mesin kecil, tidak sesuai kategori ojek online maupun angkutan sewa khusus sebagaimana diatur Permenhub Nomor 118 Tahun 2018.

“Bajaj tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Secara aturan posisinya tidak jelas,” imbuh Ambar.

Kondisi ini menimbulkan resistensi dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang menilai keberadaan bajaj berpotensi merugikan operator angkutan resmi. Dishub mengaku akan menindaklanjuti keluhan Organda dengan menggelar forum bersama Satlantas Polrestabes Semarang, Dishub Jateng, dan Kementerian Perhubungan.

Meski demikian, Ambar menegaskan Dishub tidak menutup pintu bagi kehadiran bajaj sebagai opsi transportasi alternatif. Namun, skema operasionalnya harus jelas, sesuai regulasi, dan tidak merugikan moda transportasi lain. “Kami terbuka terhadap inovasi, tapi harus sesuai aturan. Jika tidak, sulit untuk dilegalkan,” tegasnya.

Polemik bajaj di Semarang pun menjadi gambaran tantangan kota besar dalam menghadapi inovasi transportasi baru. Di satu sisi masyarakat butuh pilihan angkutan praktis dan murah, namun di sisi lain regulasi dan kesetaraan persaingan antar moda harus tetap ditegakkan. ***

Semarang Peringati Harhubnas 2025, Iswar Aminuddin Tekankan Inovasi Transportasi Ramah dan Inklusif

Lingkar.co — Mewakili wali kota Semarang, Agustina Wilujeng, Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 Tingkat Kota Semarang yang digelar di halaman Balai Kota Semarang, Kamis (19/9). Mengusung tema “Bakti Transportasi untuk Negeri”, upacara berlangsung khidmat.

Dalam kesempatan tersebut, Iswar Aminuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan transportasi yang telah bekerja keras menjaga kelancaran layanan transportasi di Kota Semarang.

“Transportasi adalah urat nadi kehidupan. Melalui transportasi yang baik, distribusi pangan lancar, energi tersedia, akses pendidikan terbuka, dan lapangan pekerjaan bertambah. Di Semarang, semangat ini kami wujudkan lewat inovasi transportasi yang ramah, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa Hari Perhubungan Nasional adalah momentum refleksi sekaligus apresiasi bagi seluruh insan transportasi di Indonesia, baik di darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.

“Hari Perhubungan Nasional merupakan pengingat bahwa setiap infrastruktur dan layanan transportasi adalah wujud bakti dan pengabdian insan perhubungan kepada bangsa dan masyarakat Indonesia. Transportasi bukan hanya sekadar infrastruktur, melainkan jalan kehidupan yang menghubungkan harapan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote,” kutipan sambutan Menteri Perhubungan.

Dirinya juga menekankan bahwa transportasi yang terhubung dan terintegrasi akan mendukung kelancaran distribusi pangan, ketersediaan energi, pertumbuhan ekonomi, serta membuka akses pendidikan dan lapangan pekerjaan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Menteri Perhubungan mengingatkan pentingnya memperkuat kemandirian logistik nasional, menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran, dan mendorong inovasi untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih baik. Program padat karya di sektor transportasi menjadi salah satu langkah nyata mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menutup rangkaian upacara, Iswar menekankan bahwa Pemerintah Kota Semarang siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan transportasi yang ramah, aman, nyaman, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Semarang.

“Hari Perhubungan Nasional adalah milik kita semua. Di Semarang, kami ingin momentum ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, sehingga transportasi tidak hanya hadir sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai jalan kehidupan yang menghubungkan harapan masyarakat. Kita harus memastikan bahwa pelayanan kita setelah ini harus mampu menjawab tantangan yang ada,” imbuhnya.

Harapan ke depan bahwa transportasi yang ada di kota Semarang harus mampu melakukan pembenahan baik dari segi fasilitas, pelayanan maupun armada yang ada, sehingga masyarakatnya bisa merasa aman, nyaman dalam bertransportasi baik menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi.

Dengan semangat “Bakti Transportasi untuk Negeri”, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen menjadikan sektor transportasi sebagai motor penggerak kota yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing di masa depan. ***