PURWOREJO, Lingkar.co – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli membantah soal senjata…
Cak Imin Hadiri Silaturahmi Alim Ulama se- Jawa Tengah di Lasem
REMBANG, Lingkar.co – Ulama se-Jwa Tengah menggelar silaturahmi di Pondok Pesantren Kauman, Lasem, Rembang, Rabu…
Ibnu Hajar Terpilih Jadi Ketua Pansus Raperda Pesantren Jepara
JEPARA, Lingkar.co – Anggota DPRD Jepara Ibnu Hajar dalam Rapat Paripurna mengatakan Jepara perlu Perda Pesantren untuk mengatur dan memberi pengakuan atas kontribusi nyata pesantren dalam pembangunan daerah.
DPD Pati Casytha Ajak Seluruh Elemen Berantas Stunting
PATI, Lingkar.co – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Casytha Arriwi Kathmandu mengajak seluruh elemen untuk berantas stunting. Ia menilai, kerja sama seluruh pihak merupakan solusi terbaik untuk menuntaskan stunting semaksimal mungkin.
Gus Bab Kudus: Warga NU Wajib Dukung Gus Muhaimin Jadi Presiden
KUDUS, Lingkar.co – Pengasuh Pondok Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus KH M Ulil Albab Arwani (Gus…
Ricuh Wadas, Begini Penjelasan BPN Jateng
PURWOREJO, Lingkar.co – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah Dwi…
Disambangi Komekraf Jateng, Gus Wagub ingin Tiap OPD Miliki Desa Dampingan
SEMARANG, Lingkar.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen berupaya meningkatkan program Satu OPD…
Rapat Konsultasi Publik, Harapkan Penyusunan RKPD Kudus 2023 Akuntabel dan Berkualitas
KUDUS, Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengadakan Rapat Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023. Dengan tema, “Peningkatan Kesejahteraan Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Masyarakat yang Modern, Religius, dan Cerdas.”
PC PMII Purworejo Mengecam Tindakan Represif Aparat Kepolisian di Desa Wadas
PURWOREJO, Lingkar.co – PMII Purworejo mengecam tindakan represif oleh aparat Kepolisian kepada warga Desa Wadas,…
Pengesahan Raperda TJSLP Pati Terkendala Persentase Batas Minimal
PATI, Lingkar.co – Rancangan Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Raperda TJSLP) rencananya akan disahkan pada tahun 2022 ini. Akan tetapi, pengesahannya masih terganjal masalah batas minimal besaran TJSLP dari keuntungan bersih perusahaan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
