Lingkar.co – Nama Shindy Luthfiana turut menjadi sorotan publik setelah polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat viral di media sosial.
Tidak hanya dewan juri seperti Dyastasita Widya Budi dan Indri Wahyuni yang mendapat kritik dari warganet, pembawa acara atau master of ceremony (MC) dalam kegiatan tersebut juga ikut menuai perhatian publik.
Perbincangan bermula dari beredarnya cuplikan video perlombaan yang memperlihatkan perdebatan terkait penilaian jawaban peserta. Banyak pihak menilai proses penjurian dalam LCC 4 Pilar Kalbar tidak objektif karena terdapat perbedaan keputusan terhadap jawaban yang dianggap memiliki substansi serupa.
Situasi semakin ramai setelah akun Instagram @smansaptk.informasi mengunggah permohonan konfirmasi dan klarifikasi terkait proses penilaian dalam kompetisi tersebut. Di tengah polemik yang berkembang, pernyataan Shindy saat memandu acara ikut menjadi bahan perbincangan di media sosial.
Dalam video yang beredar, Shindy meminta peserta menerima keputusan dewan juri karena dianggap telah memiliki kompetensi dan ketelitian dalam melakukan penilaian.
“Baik adik-adik mohon diterima keputusan dewan juri, karena tentunya dewan juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai,” ujar Shindy.
Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai kurang menunjukkan empati terhadap keberatan yang disampaikan peserta lomba.
Berdasarkan penelusuran warganet melalui platform Threads, Shindy diketahui memiliki akun Instagram @shindy_lutfiana.mc dan @shindy_mcwedding. Namun hingga berita ini diturunkan, kedua akun tersebut dilaporkan tidak dapat ditemukan.
Di media sosial, sejumlah pengguna internet juga menyuarakan tuntutan agar pihak-pihak yang terlibat dalam polemik tersebut memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka.
Kontroversi LCC 4 Pilar Kalbar sendiri bermula dari pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peserta diminta menyebutkan lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab:
“Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden.”
Meski jawaban tersebut dianggap mendekati benar, dewan juri tetap memberikan pengurangan poin karena unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai tidak terdengar jelas.
“Nilai -5,” kata Dyastasita WB.
“Eh regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. Jadi dewan juri tadi berpendapat enggak ada DPD,” ujar Dyastasita menjelaskan.
Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas yang menyampaikan jawaban dengan substansi serupa.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden,” jawab Regu B.
Keputusan itu kemudian diprotes oleh Regu C yang merasa telah menyebut unsur DPD dalam jawabannya.
Menanggapi keberatan peserta, Indri Wahyuni menyatakan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan kejelasan artikulasi jawaban yang disampaikan peserta.
“Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai,” kata Indri Wahyuni.
Pihak panitia dan pembawa acara kemudian meminta peserta menerima keputusan dewan juri serta menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyampaian jawaban di masa mendatang.
Polemik semakin berkembang setelah pihak SMAN 1 Pontianak mengunggah permohonan konfirmasi dan klarifikasi melalui akun @smansaptk.informasi.
Dalam unggahan tersebut, sekolah menyatakan telah meninjau ulang rekaman perlombaan dan menemukan sejumlah poin yang dianggap perlu dijelaskan oleh penyelenggara, termasuk dugaan kesamaan substansi jawaban antara tim SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas, namun memperoleh hasil penilaian berbeda.
Pihak sekolah juga menyoroti dugaan kurang fokusnya dewan juri dalam beberapa momen penilaian yang dinilai dapat memengaruhi objektivitas hasil lomba.
Selain itu, SMAN 1 Pontianak menilai terdapat indikasi penggunaan relasi kuasa tanpa proses klarifikasi yang memadai. Pernyataan MC terkait kompetensi dewan juri juga disebut sebagai bentuk validasi sepihak sehingga pertandingan tetap dilanjutkan tanpa penyelesaian yang proporsional.
Melalui unggahan tersebut, pihak sekolah meminta penyelenggara memberikan penjelasan resmi terkait dasar pengambilan keputusan dewan juri serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian guna menjaga integritas dan kredibilitas LCC 4 Pilar di masa mendatang.
Penulis: Putri Septina
