Lingkar.co – Nama Indri Wahyuni tengah menjadi perhatian publik setelah polemik penilaian pada Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 viral di media sosial. Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI tersebut ramai diperbincangkan usai video perdebatan antara peserta dan dewan juri tersebar di berbagai platform digital.
Dalam video yang beredar di TikTok, Instagram hingga X, Indri Wahyuni terlihat ikut menanggapi keberatan peserta terkait perbedaan penilaian terhadap jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa.
Berdasarkan laman resmi MPR RI per 11/5/2026, Indri Wahyuni diketahui menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Jabatan tersebut membuatnya terlibat dalam berbagai agenda sosialisasi Empat Pilar MPR RI di sejumlah daerah.
Polemik bermula saat babak final LCC Empat Pilar Kalimantan Barat menghadirkan pertanyaan seputar hukum ketatanegaraan terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan dengan kalimat:
“Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden.”
Namun, dewan juri memberikan pengurangan poin dengan alasan tidak mendengar frasa “Dewan Perwakilan Daerah” atau DPD dalam jawaban peserta.
Situasi memanas setelah pertanyaan yang sama diberikan kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas dan justru memperoleh nilai penuh.
“Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” ujar juri Dyastasita Widya Budi dalam video yang beredar.
Merasa dirugikan, peserta dari SMAN 1 Pontianak kemudian menyampaikan protes secara langsung kepada dewan juri.
“Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” kata perwakilan Regu C.
Dalam momen tersebut, Indri Wahyuni turut memberikan tanggapan dengan menyoroti persoalan artikulasi peserta saat menyampaikan jawaban.
Pernyataan itu kemudian menuai kritik dari publik. Banyak warganet menilai substansi jawaban semestinya menjadi aspek utama dalam penilaian dibanding persoalan pelafalan atau artikulasi.
Kontroversi tersebut turut memunculkan pertanyaan publik mengenai profesionalitas dan objektivitas proses penilaian dalam kompetisi yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal MPR RI itu.
Di tengah ramainya sorotan publik, Siti Fauziah menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan penelusuran internal terkait polemik tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal,” kata Siti Fauziah dalam keterangan tertulis.
MPR RI juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban, hingga tata kelola penyampaian keberatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Penulis: Putri Septina
