Arsip Tag: DPC PPP Pelalawan

Berita, Politik

Tak Boleh Ada Pemecatan dan Jaga Kondusifitas, Tugas Plt Ketum Selesaikan Pemilu dan Muktamar

Lingkar.co – Menjelang Muktamar X PPP tidak boleh ada pemecatan kader maupun pengurus. Saat ini semua harus fokus untuk menjaga kondusifitas partai, dan mempersiapkan baik-baik agar perhelatan akbar partai politik warisan ulama Indonesia berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kader maupun simpatisan. Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pelalawan Dwi Surya Pamungkas, dan Ketua DPC PPP Palu, Shauqi Husen Maskati

Dwi menegaskan untuk menjaga kondusifitas, tidak boleh ada pemecatan kader maupun pengurus pada momen menjelang Muktamar X, sementara Shauqi lebih menitikberatkan untuk menegaskan bahwa tugas Muhammad Mardiono selaku Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP PPP hanya mempersiapkan partai menghadapi pemilu dan menggelar Muktamar.

“Jaga kondusifitas. Jangan mau diadu domba dengan kepentingan seseorang,” kata Dwi dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/6/2025).

Menurut dia, semua DPC dan DPW bahkan DPP harus fokus pada persiapan muktamar. Ia mengingatkan hasil rapat DPP PPP pada bulan Maret lalu, tidak ada pergantian ketua DPC maupun DPW sebelum muktamar.

“Jelas disampaikan pada rapat DPP PPP pada tanggal 17 Maret 2025 memutuskan tidak ada pergantian ketua DPW/DPC status Plt melalui Muswilub atau muscablub,” imbuhnya.

Ia menilai, adanya kelompok atau DPC yang menyuarakan pergantian DPW PPP NTT maupun yang meminta pemecatan Gus Rommy merupakan pihak yang tidak menerima informasi terbaru dari DPP PPP.

“Nah DPC yang mungkin menandatangani kesepakatan itu bisa jadi DPC-DPC yang tidak update informasi. Pahamnya hanya terkait personal ataupun daerah mereka mungkin tidak memahami konsolidasi tinggalan nasional,” tukasnya.

Dirinya berharap jangan sampai ada kekisruhan atau konflik sesama DPC maupun dengan DPW pada momen ini. Baginya tidak ada persoalan yang tidak dapat diurai untuk mendapatkan solusi terbaik, terlebih hanya karena perbedaan pandangan tentang calon yang bakal diusung pada muktamar. “Harapan saya, jangan sama-sama kita yang terus berbenturan, tak ada benang yang kusut yang tak bisa kita bentang dengan tangan dingin,” tandasnya.

“Terkait tanggapan apa yang menjadi keluhan terhadap DPW yang katanya tidak ada respon, begitu juga katanya DPC sudah melaporkan ke DPP. Toh tidak ada respon juga, artinya semua persoalan itu ada mekanisme organisasi yang harus dilalui,” jelasnya melanjutkan.

Tugas Plt Ketum DPP PPP

Senada, Ketua DPC PPP Palu, Shauqi Husen Maskati alias Oky Maskati menegaskan bahwa pasca pelengseran Suharso Monoarfa, tugas Muhammad Mardiono selaku Plt Ketum DPP PPP ada 2, membawa PPP menang menghadapi pesta demokrasi Februari 2024 lalu dan segera melaksanakan muktamar.

“Tugas Plt (Mardiono) sih menurut saya pasca penggulingan Suharso, cuma ada 2. Mengantar PPP menyelesaikan pemilu dan mensegerakan Muktamar,” tegasnya.

Menurut dia, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP telah mengamanatkan tidak ada pemecatan. Baik personal seperti tuntutan pemecatan terhadap Muhammad Romahurmuziy maupun pemecatan DPW PPP NTT.

“Sudah disuarakan dan sudah disepakati di Mukernas, tidak ada pemecatan jelang muktamar. Hari gini masih main pecat memecat, udah ga zaman,” tandasnya.

Sebagai informasi, ramai diberitakan sejumlah kader PPP DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi yang menuntut pemecatan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Gus Rommy. Demonstrasi tersebut berlangsung di depan Kantor DPP PPP pada Rabu, 4 Juni 2025. Selanjutnya, pada hari Senin (9/6/2025) di sekretariat DPW PPP Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 22 DPC kabupaten dan kota di NTT menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mendesak DPP PPP agar segera memecat Muhammad Romahurmuziy atau Rommy dari kepengurusan partai.

Aksi yang sama juga terjadi di kantor DPW PPP Riau di Pekanbaru pada Kamis (12/6/2025) kemarin. Mereka mendesak agar DPP PPP memecat Muhammad Romahurmuziy dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan.

Sementara di Riau, sejumlah DPC dikabarkan menandatangai surat pernyataan menginginkan Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW dievaluasi DPP dan diganti dari jabatannya. Dari surat yang beredar, beberapa DPC mulai dari ketua dan sekretaris DPC menandatangani surat tersebut yang berisikan harapan kepada DPP mengevaluasi kinerja Plt Ketua dan Sekretaris DPW. (rf)

Berita, Politik

DPC PPP Pelalawan; Amran Sulaiman Sangat Cocok Jadi Ketum, Yakin Lebih Populer daripada Gus Yasin dan Gus Ipul

Lingkar.co – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pelalawan Dwi Surya Pamungkas, mengatakan semua calon ketua umum (Caketum) yang muncul dalam bursa politik menjelang muktamar sangat baik. Namun ia menyebut Andi Amran Sulaiman sangat cocok dengan partai Ka’bah.
:
“Sangat baik tokoh dari yang ingin mengurus PPP, selain itu kita juga melihat keseriusan tokoh luar dalam bekerja. Rekomendasi siap kita keluarkan dengan tokoh yang tepat dan yang ingin mengurus PPP, ” kata Dwi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Minggu (8/6/2025).

Rekomendasi akan diberikan kepada tokoh yang dianggap tepat karena menurut dia, ketua umum sangat berpengaruh dalam menjaga suara partai, terlebih ketika berhadapan dengan tokoh agama islam, baik itu santri maupun kiai atau ulama. Ketua dengan figur yang kuat memiliki dampak yang cukup signifikan saat berpidato atau berorasi, terlebih bagi kader

Terkait sosok itu, ia menilai Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) paling cocok menjadi Ketum PPP jika dibandingkan dengan tokoh eksternal seperti Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) yang saat ini menjadi Sekjen PBNU dan Menteri Sosial, eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jend (Purn) TNI Dudung Abdurachman, eks Ketua DPR Marzuki Alie, eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan ketua KADIN, Mohammad Arsjad Rasjid.

“Tokoh dari eksternal, seperti Amran Sulaiman, kita bisa lihat dengan kasat mata kinerja beliau ketika menjadi menteri, kriteria kinerja beliau Hablum minnallah hablum minnan nas sangat cocok dengan PPP,” akunya.

Bahkan ia yakin Amran tetap lebih baik jika dibandingkan dengan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Sandiaga Salahuddin Uno, “Tentu lebih jauh popularitas pak Amran, jangan kan di antara 3 tokoh itu di antara jajaran menteri pak Prabowo saja beliau tertinggi kinerjanya serta popularitasnya,” jawabnya.

Ia juga menyadari bahwa tokoh eksternal terkendala dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Terkait hal itu ia menilai perlunya bersikap luwes dengan realitas politik saat ini. “AD ART bukan kitab suci yang tidak boleh kita ubah, AD/ART bisa diubah ketika muktamirin dengan kesepakatan forum,” ujarnya

Dwi mengaku berbeda pendapat dengan sebagian elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPC yang bersikukuh bahwa AD/ART. Menurut dia, orang politik tidak boleh kaku dan harus siap mengikuti perkembangan yang terjadi. “Ya kita orang politik kan emang tidak boleh kaku, kita siap dan mengikuti dengan keadaan yang ada,” tegasnya.

“Ketika di muktamar nanti telah mengerucut untuk mengubah AD/ART itu menandakan tidak puas dengan kepemimpinan sekarang dan krisis kepercayaan terhadap kader internal serta kepentingan kebersamaan untuk mengembalikan kejayaan PPP,” tandasnya. (*)