Arsip Tag: DPP PPP

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Gus Yasin Jadi Sekjen Konflik PPP Berakhir, Gus Rommy: Jalan Tengah Tanpa Pecat-memecat

Lingkar.co – Konflik Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir dengan penetapan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum, Agus Suparmanto sebagai wakilnya serta Taj Yasin Maimoen ada di posisi sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Ka’bah.

Sebelumnya, kubu Mardiono secara mengejutkan telah mendapatkan SK Menkumham yang secara otomatis memanaskan keadaan lantaran kabar faktual membantah Mardiono menang aklamasi saat sidang dalam muktamar masih berlangsung. Tak lama berselang, Agus Suparmanto dikabarkan menang aklamasi karena hadir sebagai calon tunggal.

Berbeda dengan Mardiono, kabar kemenangan Agus Suparmanto lengkap dengan foto dokumentasi penyerahan bendera pataka sebagai simbol mandat kepemimpinan DPP PPP. PPP dikabarkan terbelah pada dua kubu untuk berebut SK Menkumham.

Ketua tim pendukung Agus Suparmanto, Muhammad Romahurmuziy mengatakan keputusan yang diambil atas fasilitasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai jalan keluar tanpa harus ada aksi pecat-memecat.

Ishlah Agus Suparmanto dan Mardiono sore kemarin (6/10/2025) didasarkan atas kompromi dan kesepakatan,” kata Gus Romm, sapaan akrab Muhammad Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2025).

Rommy menyebut kompromi politik antara kedua kandidat Ketum dalam Muktamar X PPP tidak bisa dibenarkan 100% menurut AD/ART. Namun demikian, kata dia, kompromi dan kesepakatan para pihak terletak di atas peraturan, “Karena pada dasarnya, peraturan dibuat sebagai titik pijak. Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, maka kesepakatan yang dibuat menjadi kebenaran faktual. Apalagi tujuannya mulia, agar perdamaian segera tercapai dan tidak ada pecat memecat anggota DPRD dan DPW/DPC PPP seluruh Indonesia,” ujarnya.

Rommy juga mengapresiasi Menkumham atas fasilitasi dalam upaya turut serta mencari jalan keluar atas kemelut yang terjadi di PPP, dalam waktu yang relatif singkat, “Mungkin masih ada yang tak puas, karena keputusan damai memang takkan memuaskan seluruh pihak. Tapi mohon jangan lagi ada gugat-menggugat secara hukum agar PPP kembali kondusif,” pintanya.

Selaku Ketua Majelis Pertimbangan PPP 2020-2025, dirinya mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan ishlah ini.

“Mari bersatu kembali, fokus konsolidasi partai, dan merengkuh kembali simpati publik. Atas nama keluarga besar PPP, saya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas kegaduhan selama sepekan terakhir yang tersiar di media akibat Muktamar X PPP,” ajaknya.

“Sekaligus kami memohon kritik, saran, dan doa untuk perbaikan kami agar bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik pada Pemilu 2029 untuk kembali ke Senayan,” sambungnya.

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Nasional, Politik

PPP Kubu Agus Suparmanto Tolak SK Menkum RI Untuk Mardiono Karena Cacat Hukum

Lingkar.co – Hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi telah menetapkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum terpilih Partai Ka’bah. Namun, Muhammad Mardiono beserta pendukungnya secara mengejutkan telah mendaftar ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)

Menteri Hukum dan HAM, Supratman mengatakan, Mardiono telah mendaftarkan kepengurusan PPP pada 30 September 2025. Kemudian, pihak Mardiono juga telah mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum. Karena dia menganggap persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap, maka dirinya telah meneken SK untuk PPP kubu Mardiono.

“Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono. Kemudian apakah sudah diambil, saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman dan Kemenkum. Yang jelas saya sudah tanda tangani kepengurusan,” kata Supratman saat akan menghadiri rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2025).

Menyikapi hal itu, Ketua Pendukung Pemenangan Agus Suparmanto, Muhammad Romahurmuziy menyatakan keberatan dan menolak terbitnya SK Menkum RI tentang kepengurusan PPP yang menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen.

Menurut Gus Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, SK Menkumham tersebut cacat hukum. Ia beserta seluruh jajaran ulama di (eks) majelis syariah, dan peserta muktamar menyatakan menolak dengan alasan cacat hukum.

“SK tersebut Cacat Hukum karena tanpa melalui 8 poin yang disyaratkan oleh Pemenkumham RI No. 34/2017,” kata Rommy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/10/2025).

Ia memaparkan, pengajuan SK kepengurusan Mardiono tidak mendapatkan persyaratan poin 6 Permenkumham 34/2017 yaitu; Surat Keterangan tidak dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik.

“Kami sudah memastikan kepada Mahkamah Partai yang dipimpin sdr. Irfan Pulungan bahwa mereka tidak menerbitkan surat untuk kepengurusan Mardiono,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, SK Menkum RI yang terbit untuk Mardiono mengabaikan seluruh fakta yang terjadi dalam Muktamar X PPP, yakni tidak pernah ada aklamasi untuk Mardiono, “Yang ada adalah klaim aklamasi oleh Pimpinan Sidang Amir Uskara di tengah hujan interupsi penolakan dari floor, yang berakibat kaburnya Amir dari arena sidang,” bebernya.

Agus Suparmanto menerima bendera pataka PPP dari KH Mustofa Aqil Siradj setelah resmi dinyatakan terpilih sebagai ketua umum DPP PPP dalam Muktamar X di Ancol Jakarta. Foto: istimewa
Agus Suparmanto menerima bendera pataka PPP dari KH Mustofa Aqil Siradj setelah resmi dinyatakan terpilih sebagai ketua umum DPP PPP dalam Muktamar X di Ancol Jakarta. Foto: istimewa

Ia juga mengungkapkan bahwa Mardiono tidak hadir pada saat pimpinan Sidang Paripurna memanggilnya untuk hadir ke arena persidangan, “Yang bersangkutan tidak hadir bahkan setelah ditelpon berkali-kali,” ungkapnya.

Rommy bahkan menyebut klaim terpiliihnya Mardiono melanggar seluruh proses pelaksanaan Muktamar X PPP, sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal Muktamar dan Tata Tertib Muktamar, “Karena yang sesungguhnya menjalankan seluruh proses Muktamar secara konstitusional adalah muktamirin yang memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum,” terangnya.

Tidak hanya itu, kata Rommy, SK Menkum RI yang terbit untuk Mardiono bertentangan dengan hasil Silaturahmi Nasional (Silatnas) Alim Ulama pada 8 September 2025 di Ponpes KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat.

“Hasil Silatnas menyatakan bahwa seluruh ulama PPP se-Indonesia menolak Mardiono untuk melanjutkan kepemimpinannya pada Muktamar X PPP 2025,” urainya.

Laman: 1 2
Berita, Highlight, Nasional, Politik

Bantah Tudingan Andi Surya Soal Merebut Kantor, Gus Rommy Tegaskan Tidak Ada Gunanya Rebutan Kantor DPP PPP

Lingkar.co – Eks Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy menegaskan tidak perlu berebut kantor partai. Sebab, menurut dia, kantor akan menjadi hak yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Tidak ada perebutan kantor. Dan tidak ada gunanya juga menguasai kantor. Pada saatnya kantor wajib diserahkan kepada mereka yang memiliki SK Kumham sbg DPP PPP yang sah,” kata Gus Rommy sapaan akrabnya melalui pesan singkat, Rabu (1/10/2025).

Sebelumnya, Gus Rommy juga membantah kabar Muhammad Mardiono menang aklamasi dalam Muktamar X yang digelar di Ancol beberapa hari kemarin. Saat itu, berita yang muncul pada sekitar pukul 21.22 WIB.

Ia mengungkapkan, sidang masih berlangsung pada pukul 22.30 WIB, “Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” katanya.

“Sidang-sidang Muktamar X PPP masih berlangsung hingga saat ini 22.30 WIB. Agenda muktamar Sidang Paripurna IV,” jelasnya.

Klaim Rebut Kantor.

Eks Ketua DPP PPP Bidang Hukum periode 2020-2025 Andi Surya menyampaikan kabar heboh setelah PPP kembali terbelah dalam Muktamar X. Yakni ia mengeklaim kubu Muhammad Mardiono sah karena belum adanya perubahan pada SK Kemenkumham.

“Secara legal standing, yang sah memimpin dan memiliki kewenangan atas kantor partai adalah Pak Mardiono. SK Menkum belum berubah, jadi secara hukum kepemimpinan beliau masih berlaku,” kata Andi dalam keterangan tertulis

Ia juga mengeklaim dan mengecam tentang adanya langkah pihak-pihak yang berusaha mengambil alih kantor partai dari kubu Mardiono.

“Kalau ada yang merebut kantor, itu sudah di luar hukum. Kantor ini adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,” tukas Andi.

“Kami minta polisi bertindak tegas. Jangan sampai ada aksi perampasan atau tindakan melawan hukum di kantor PPP, dan Alhamdulillah pihak kepolisian akan membantu,” ungkapnya.

PPP mengimbau semua pihak menjaga kondusifitas dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah, “Kalau untuk kepentingan partai, datang baik-baik, kami terbuka. Tapi jangan ada aksi sepihak yang merusak persatuan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Gus Rommy Bantah Kabar Mardiono Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Muktamar X Masih Berlangsung

Lingkar.co – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy atau Rommy buka suara terkait terpilihnya Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi dalam Muktamar X PPP. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar.

“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi. Sidang2 Muktamar X PPP masih berlangsung hingga saat ini 22.30 WIB. Agenda Muktamar baru selesai Sidang Paripurna IV,” kata Rommy dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2025).

Rommy mengungkap, sejak sore sudah dilalui Sidang Paripurna I (Tata Tertib dan Jadwal), Sidang Paripurna II (Laporan Pertanggungjawaban DPP), Sidang Paripurna III (Pemandangan Umum DPW), dan Sidang Paripurna IV (Jawaban DPP atas Pemandangan Umum DPW).

“Pemandangan Umum DPW dilakukan berbasis zona, seluruh ketua DPW setiap pulau maju ke depan. Video adalah sebagaimana terlampir dan acara masih berjalan,” ucapnya.

Ditegaskan, dirinya beserta Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil, Ketua Majelis Pertimbangan dan seluruh ketua DPW dan DPC se-Indonesia masih terus menjalankan persidangan. Dia kembali menekankan, adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan Mardiono terpilih secara aklamasi adalah tidak benar.

“Klaim sepihak, tidak bertanggung jawab dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” ucapnya.

Menurutnya, hingga dengan saat ini persidangan masih terus berjalan sesuai dengan rancangan jadwal dan materi yang diedarkan oleh Panitia Muktamar X di bawah kepemimpinan Mardiono.  

Ia menilai tidak masuk akal serta menyalahi aturan organisasi, jika sidang paripurna I langsung menetapkan terpilihnya Ketua Umum. Terlebih, saat pidato di arena pembukaan, Mardiono diteriaki “Yang Gagal Mundur” dan “Perubahan” dari seluruh penjuru forum arena ruang sidang.

“Tidaklah masuk akal, hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono, justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ucapnya.

Klaim Aklamasi

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara mengumumkan terpilihnya Mardiono secara aklamasi dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).

“Selamat Pak Mardiono atas terplihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya,” kata dia.

Menyambut ucapan selamat itu, Mardiono menjelaskan alasan dilakukannya pemilihan secara aklamasi. Dia bilang, pertimbangan partainya melakukan aklamasi dalam memilih ketum lantaran sejak awal menggelar Muktamar sudah diprediksi akan terjadi keributan.

Kata Mardiono mengacu pada Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), maka proses pemilihan ketum dipercepat. Pertimbangannya karena terjadi kondisi dan situasi yang dianggap sangat darurat. Ia menyebut, dalam proses muktamar ini disusupi kepentingan tertentu. Ada pihak yang secara ilegal membuat kegaduhan.

“Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono.

Sebelumnya saat pembukaan Muktamar, sempat terjadi beberapa kerusuhan saat acara pembukaan Muktamar tersebut. Salah satunya aksi kader lempar kursi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, momen itu terjadi saat Mardiono memberikan pernyataan ke awak media setelah acara pembukaan Muktamar selesai.

Sesaat setelahnya, beberapa kader keluar dari ballroom dengan meneriakkan “perubahan”. Teriakan itu dibalas dengan kata “lanjutkan” dari pendukung Mardiono. Adu mulut pun terjadi, tampak ada kader yang melempar kursi hingga kemudian ada yang main pukul. (*)

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Muktamar X PPP, Agus Suparmanto Solid Dapat Dukungan 27 DPW se-Indonesia

Lingkar.co – Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Agus Suparmanto solid dalam Muktamar X PPP. Saat ini ia mendapatkan dukungan dari 27 Dewan Perwakilan Daerah (DPW) di Indonesia. Dukungan tersebar di semua pulau dan bahkan hampir semua DPW di Jawa memberikan dukungan.

Ketua Tim Pendukung Agus Suparmanto, Muhammad Romahurmuziy, mengatakan, jumlah itu bukan asal klaim. Angka itu sesuai jumlah DPW yang telah deklarasi di daerah maupun hadir di acara Deklarasi Caketum PPP Agus Suparmanto di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (26/9/2025) malam.

“27 itu kami tak sekadar klaim. Dari Jawa, DPW hadir, dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Angka itu sudah lebih daru dua pertiga,” kata Rommy.

Saat sambutan, Rommy mengatakan, perubahan pimpinan di tubuh partai harus dilakukan. Alasannya, PPP masih memiliki 3 peluang konstitusional setelah gagal total di Pileg 2024 lalu. PPP untuk kali pertama tak memiliki wakil di senayan.

Peluang pertama, kata Rommy, PPP memiliki suara sekitar 8,3 juta di tingkat kabupaten/kota di Indonesia yakni saat Pileg DPRD kabupaten/kota.
Sementara di tingkat nasional (Pileg DPR RI) hanya 5,8 juta. Artinya ada selisih 2,5 juta suara dan suara kabupaten/kota diatas nasional.

“Maka yang bermasalah kepemimpinan partai di tingkat nasional. Jika suara tingkat nasional sama dengan kabupaten/kota maka masih dapat 40 kursi,” kata Rommy.

Peluang kedua adalah keputusan ambang batas parlemen oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi 1-1,5 persen. Maka capaian PPP di Pemilu lalu 3,82 persen akan melampaui. Peluang ketiga, MK memutuskan bahwa semua parpol peserta pemilu bisa memiliki capres sendiri.

Caketum PPP sekaligus eks Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengatakan, kegagalan PPP menempatkan wakil di Parlemen Senayan adalah pelajaran berharga bagi semua kader. Namun, melalui muktamar X ini diharap menjadi titik balik dan PPP harus bangkit. Ia meminta penguatan suara dilakukan dengan cara mendengarkan suara akar rumput partai dan selanjutnya PPP hadir dengan wajah baru.

Ke depan, PPP wajib siap menghadapi pemilu. Tak hanya mengejar kursi legislatif namun juga terus berada di tengah masyarakat guna memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi.

“PPP tak boleh hanya hadir saat kampanye saja. PPP harus hadir di sawah, pasar, masjid dan jadi benteng moral bangsa. Tak hanya masuk senayan tapi juga memiliki peran untuk umat,” tandas Agus.

Tokoh PPP yang juga putra KH Maimoen Zubair, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, juga menyampaikan demikian. Gus Yasin mengapresiasi kesediaan Agus mau maju sebagai calon ketua umum. Mereka berkeinginan wakil PPP bisa kembali mendapatkan kursi signifikan di Parlemen Senayan.

“Saya senang dengan Mas Agus yang kali ini mau memimpin kami bersama untuk mengembalikan PPP ke Senayan. Ini adalah, kalau kita perang kita belum mampu menyerang dengan menang, tapi muncul bantuan perang saat ini. Saya ucapkan terima kasih Mas Agus yang datang,” tuturnya.

Namun untuk mewujudkannya, seluruh kader PPP harus kompak dan solid bekerja bersama. Tak boleh ada lagi perpecahan di tubuh partai sehingga justru melemahkan.

Gus Yasin berharap, saat pemilihan Ketum di Muktamar X yang dimulai Sabtu, 27 September 2025, bisa dilakukan dengan aklamasi mendukung Agus Suparmanto. (*)

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Gus Yasin Dorong Agus Suparmanto Menang Aklamasi di Muktamar X, Klaim Kantongi 70 Persen Dukungan

Lingkar.co – Tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mendorong agar agenda pemilihan Ketum PPP di Muktamar X di Jakarta diharapkan bisa dilakukan secara aklamasi.

Menurut dia, aklamasi menjadi jalan untuk menjauhkan partai dari intrik internal sekaligus perpecahan yang berulang kali terjadi. Maka sejumlah langkah untuk komunikasi pun telah dilakukan. Dirinya ingin mencari benang merah agar Muktamar X di Jakarta ini berjalan baik.

“Kita ingin cari solusi. Tadi sudah sampaikan pada orang-orang yang dekat dengan Pak Mardiono, kita cari jalan tengah (aklamasi) mendukung Mas Agus (Suparmanto),” kata Gus Yasin usai memberikan sambutan konsolidasi bersama pimpinan DPW dan DPC di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Perlu diketahui, pada muktamar kali ini muncul dua kandidat kuat Ketum baru. Pertama adalah Agus Suparmanto yakni eks Menteri Perdagangan dan Muhamad Mardiono yang merupakan Plt Ketum sebelumnya. Namun arus keinginan perubahan di tubuh PPP semakin kuat dan kader berharap aklamasi mendukung Agus Suparmanto.

Gus Yasin berharap Mardiono dan tim mendengarkan suara dari pengurus DPW, DPC dan para kyai yang banyak memberikan dukungan bagi Agus Suparmanto. Di sisi lain, ia menyebut PPP merupakan partai amar maruf nahi munkar, maka sudah seharusnya semua tokoh mendengar suara akar rumput dan aklamasi bisa terlaksana.

“Perjalanan PPP dalam 5 tahun ke depan harus masif. Pergerakan partai supaya diterima masyarakat butuh waktu dan usaha yang tinggi. Maka jika ada intrik (internal) akan buang-buang waktu dan lelah. Mas Mardiono dan tim yuk kita bersama-sama bangun PPP,” lanjutnya.

Apakah nantinya Mardiono dan tim akan ditinggal? Gus Yasin mengatakan tidak. Justru Mardiono tetap akan digandeng bersama untuk terus membesarkan PPP. “Sehingga ada solusi dan tidak ada perpecahan lagi,” tandas putra KH Maimoen Zubair ini.

Meski demikian, jika nantinya aklamasi tidak bisa dilakukan dalam pemilihan Ketum, Gus Yasin bahwa Agus Suparmanto tetap mendapatkan suara terbanyak. Saat ini, Agus didukung 70 persen suara dan bahkan bisa bertambah lagi. Suara dukungan itu berasal dari gerbong PPP Perubahan yang sudah solid pada setahun terakhir.

“Dukungan 70 persen ini terbukti solid, kita bicara dari hati ke hati, kawan-kawan di PPP Perubahan ini sudah berjalan setahun lebih,” tambah Gus Yasin.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Timur, Mundjidah Wahab, menuturkan, aklamasi saat pemilihan calon Ketum Agus Suparmanto adalah harga mati. Alasan memberikan dukungan pada Agus ada dua hal.

Pertama, Agus Suparmanto dekat dengan para kiai. Kedua, para kiai juga memberikan dukungan pada Agus. Di Jatim, dari 38 DPC ada 36 DPC yang bulat menyatakan dukungan pada Agus Suparmanto.

“Panutan kami itu para kiai, itu pegangan kami. Dan Pak Agus itu dekat dengan para kiai,” ujar Mundjidah. (*)

Berita, Nasional, Politik

Pengamat UNDIP: Pucuk Pimpinan PPP Harus Kembali ke Santri

Lingkar.co – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ke X yang akan digelar akhir pekan ini dinilai akan menjadi awal penentu nasib partai. Apakah partai berlambang Kabah ini menuju kepunahan atau sebaliknya menuju kebangkitan.

Dosen Departemen Politik Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman menyampaikan demikian bukannya tanpa alasan. Ia mencatat, dalam sejarah pemilu di Indonesia belum ada partai politik yang mampu kembali ke parlemen “reborn“ setelah sebelumnya gagal karena tidak lolos parliamentary threshold.

Kekhawatiran akan kepunahannya semakin logis ketika mencermati dinamika perolehan suara dari pemilu ke pemilu. Dalam tiga pemilu terakhir PPP mengalami penurunan suara yang signifikan. Pada Pemilu 2014, PPP memperoleh 8.152.957 suara (6,53%), menurun pada Pemilu 2019 menjadi 6.323.147 (4,52%), dan pada Pemilu 2024 menjadi 5.878.777 (3,87%).

Menggunakan pendekatan teori pelembagaan partai politik, penurunan signifikan yang terjadi di PPP dalam tiga pemilu terakhir disebabkan oleh faktor internal yakni kegagalan dalam mengelola konflik. Mulai dari dualisme kepengurusan hingga kristalisasi persaingan antar faksi menjelang pemilu 2024.

“Faktor tersebut diperparah dengan kegagalan PPP dalam menjaga basis pemilih tradisional sementara pada saat yang sama kurang cakap dalam merespon perubahan demografi pemilih serta ketidakcermatan membaca arah politik nasional,” kata Wahid, Rabu (24/9/2025).

Melihat sejarah dan kontribusi PPP bagi Indonesia, sejak Pemilu 1977-1997, PPP adalah “rumah besar umat Islam”  yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah menjalankan fungsi artikulasi kepentingan umat. Wajar jika kemudian PPP telah memiliki basis pemilih tradisional-ideologis khususnya di wilayah kantong-kantong santri. Basis inilah yang semestinya terus dijaga.

Pada saat yang sama, menurut Alumni Program Doctoral Southeast Asian Studies Goethe University Jerman ini menilai PPP semakin dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan karakter demografis pemilih Indonesia khususnya generasi millennial dan zillenial. Mengingat mereka inilah kedepan yang akan mendominasi. Tentu tantangan lain adalah konsolidasi organisasi ditengah demokrasi liberal yang memerlukan sumber pendanaan besar serta kompetisi partai yang semakin ketat.

Di tengah dinamika internal dan eksternalitas PPP, Wahid melihat komposisi antara Ketua Umum yang akan dipilih melalui Muktamar dan Sekjen akan sangat menentukan nasib PPP. Sebagai bagian dari  suksesi kepemimpinan dalam Muktamar yang semestinya disikapi oleh para pemilik suara secara jernih. “Menentukan komposisi (paket politik) antara Ketua Umum dan Sekjen yang dapat menjawab kebutuhan dan tantangan PPP,” ujarnya.

Untuk menjaga basis pemilih tradisional maka figur santri yang memiliki nasab langsung dengan ulama-ulama tokoh PPP menjadi sangat penting.

“Ekosistem utama dalam PPP adalah pesantren dan santri sehingga figur santri penting untuk mengisi komposisi Ketua Umum atau Sekjen,” tandasnya.

Dalam perspektif elektoral, figur tersebut sebaiknya memiliki daya tarik sekaligus  mampu menggerakkan jaringan santri. Dalam perspektif kelembagaan, figur tersebut dibutuhkan sebagai konsolidator partai. Figur yang relatif bisa diterima oleh semua kalangan yang setidaknya berperan dalam menyatukan seluruh struktur maupun komponen internal. Akan lebih baik jika figur santri tersebut memiliki pengalaman tidak saja di internal PPP namun juga di lembaga legislatif atau bahkan lembaga eksekutif.

Pada sisi lain, figur dengan latar belakang pengusaha penting untuk menjawab kebutuhan finansial partai lima tahun kedepan. Banyak studi menunjukkan bahwa, pendanaan menjadi salah satu persoalan partai politik di Indonesia saat ini. Demikian halnya secara kalkulatif, untuk bisa kembali ke parlemen diperlukan biaya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Pemilu 2024 silam.

Oleh karenanya kemudian kesiapan dan komitmen secara finansial sangatlah vital. Tentu tidak saja dari perspektif kemampuan dan akses finansial, namun juga karakter kepemimpinan yang memiliki kecenderungan cepat dalam merespon perubahan. Komposisi pengusaha-santri inilah yang bisa menjadi alternatif penentu masa depan PPP lima tahun kedepan. (*)

Berita, Highlight, Politik

Jelang Muktamar X, DPW PPP Jateng Deklarasi Dukung Agus Suparmanto–Taj Yasin

Lingkar.co – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah resmi mengusulkan kader tulen PPP, Taj Yasin Maimoen, untuk maju sebagai Sekretaris Jenderal DPP.

Gus Yasin, yang saat ini masih menjabat Wakil Gubernur Jateng, diusulkan mendampingi Agus Suparmanto sebagai calon Ketua Umum PPP dalam Muktamar X yang akan digelar pada 27–29 September mendatang.

Dukungan tersebut ditegaskan melalui deklarasi DPW PPP Jateng di Hotel Grand Candi Semarang, Senin (22/9/2025).

Dalam deklarasi yang dipimpin langsung Ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Samsuri, seluruh pengurus PPP se-Jawa Tengah berikrar mendukung dan siap memenangkan pasangan Agus Suparmanto dan KH. Taj Yasin pada Muktamar X.

“Kami berjanji akan melakukan koordinasi dan pemenangan bersama seluruh DPC se-Jawa Tengah untuk memastikan kemenangan H. Agus Suparmanto dan KH. Taj Yasin,” ujar Masruhan.

Usai deklarasi, Taj Yasin atau Gus Yasin menyampaikan bahwa dorongan agar dirinya mendampingi Agus Suparmanto tidak hanya datang dari Jawa Tengah, tetapi juga dari Kalimantan, Maluku, dan Jawa Barat.

“Awalnya hanya nama Mas Agus yang muncul, namun seiring waktu, muncul aspirasi agar saya mendampingi beliau bila terpilih sebagai ketua umum,” kata Gus Yasin.

Masruhan menambahkan, deklarasi ini diikuti 35 DPC PPP se-Jawa Tengah. “Kami siap mengamankan dan memenangkan pasangan Agus Suparmanto–Taj Yasin dalam Muktamar X PPP,” tegasnya. (*)

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Munas Ulamail Ka’bah Minta Mardiono Legowo Tak Maju dan Serukan Muktamirin Tak Mengusungnya Lagi di Muktamar X

Lingkar.co – Plt Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono dinilai melanggar aturan AD/ART dengan menduduki jabatan sebagai Plt terlalu lama, yakni sejak 2022. Selain itu, Mardiono juga mengabaikan majelis kehormatan, syariah, majelis pakar dan majelis pertimbangan DPP PPP.

Hal itu diungkapkan dalam bentuk pernyataan sikap dan rekomendasi yang dibacakan oleh Sekretaris Majelis Syariah DPP PPP, KH Fadholan Musyafa dalam forum Silaturahmi Nasional (SILATNAS) Ulama’il Ka’bah ke-1 yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Senin (8/9/2025).

Untuk itu, ulama PPP meminta agar Mardiono berbesar hati tidak maju dalam Muktamar X PPP tahun 2025, “Para Pimpinan Majelis DPP PPP, para Ulama dan Para Kiai dari seluruh Indonesia meminta dengan hormat kepada Sdr. H.M. Mardiono untuk berbesar hati agar tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum pada Muktamar X tahun 2025,” ucap Fadlolan membacakan rekomendasi

Bahkan, hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP juga menyerukan semua komponen DPP, DPW, dan DPC PPP se-Indonesia untuk tidak lagi mengusung Muhamad Mardiono dalam bursa pencalonan Ketua Umum pada Muktamar X tahun 2025.

“Para Pimpinan Majelis DPP PPP, para Ulama dan Para Kyai dari seluruh Indonesia menyerukan kesadaran kolektif kepada seluruh komponen DPP, DPW dan DPC PPP se-Indonesia untuk tidak lagi mengusung Sdr. H.M. Mardiono dalam bursa pencalonan Ketua Umum PPP pada Muktamar X tahun 2025,” tandasnya.

Dijelaskan, hasil Munas ulama PPP didasari lantaran kegagalan Mardiono selaku Plt Ketum PPP pada Pemilu 2024 hingga tidak lolos ambang batas 4%.

Kegagalan Mardiono, menurut hasil Munas, sebab tidak dibentuk lajnah penetapan caleg (LPC) tapi seluruh penetapan caleg ditetapkan secara sepihak oleh Mardiono sebagai Plt Ketum.
Mardiono juga dituding bertindak dengan kemauan dirinya sendiri, tidak menghiraukan saran tertulis dari majelis DPP sebanyak 4 kali terkait pencalegan, gugatan pilpres dan percepatan Muktamar.

Munas Ulama PPP juga menganggap saran seluruh majelis untuk menjaga solidaritas organisasi agar muktamar berjalan dengan baik tidak dihiraukan. Hal itu terbukti dengan adanya 4 Muswilub.

Dalam rekomendasi selanjutnya, Fadlolan juga membacakan permintaan para kiai agar PPP membuka diri terkait pencalonan dalam muktamar agar tokoh terbaik bangsa (dari internal maupun eksternal) yang siap berjuang bisa diterima.

Namun demikian, poin tentang mengubah AD/ART juga memberikan syarat bahwa caketum terbuka dengan ketentuan sudah punya pengalaman di puncak kepemimpinan nasional, baik dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Juga punya pemahaman keagamaan yang baik.

Rekomendasi selanjutnya, Muktamar memilih Majelis A’la dengan jumlah maksimal 17 orang. Ditegaskan pula bahwa Majlis A’la berwenang memilih Ketum, maupun ketua majelis yang ada di DPP PPP. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Nasional, Politik, Tokoh

Gus Rommy Dikader Surya Dharma Ali Hingga Jadi Ketum, Berakhir Jadi Lawan Pasca Pilpres

Lingkar.co – Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy memiliki kenangan manis dan pahit bersama dengan Surya Dharma Ali. Usai menikmati manisnya ditempa sebagai kader hingga terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP pada tahun 2016, Rommy harus berhadapan dengan SDA sebagai lawan politiknya pasca Pilpres 2014.

“2007 adalah saat yang semakin mendongkrak SDA. Saya mengajukan pamit dari jabatan staf khusus karena aplikasi beasiswa Chevening saya ke Inggris diterima. Tapi almarhum melarang saya, karena memintanya dibantu maju sebagai Ketua Umum PPP,” jawab Rommy saat diminta keterangan tentang kenangan dirinya bersama SDA, Jum’at (1/8/2025).

Menurut dia, alasan Surya Dharma Ali melarang dirinya melanjutkan pendidikan di Inggris karena para santri ibunya banyak yang duduk sebagai ketua DPC PPP. “Anak buah ibumu kan masih banyak yang jadi Ketua DPC yang kamu kenal”, demikian ujarnya mengenang.

“Walhasil, jadilah saya bersama sejumlah senior PPP seperti Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi, Ermalena, Akhmad Muqowam, dan Lukman Saifuddin, berkelindan menjadi tim suksesnya,” sambungnya.

Kegigihan Rommy dalam memperjuangkan suara untuk kemenangan Surya Dharma Ali dalam muktamar PPP waktu itu berbuah manis dengan kemenangan tipis. “Kami berkeliling nusantara mendulang dukungan DPC PPP. Hasilnya, SDA menang tipis atas sejumlah rivalnya di Muktamar PPP di Ancol, Jakut. Saya pun diajak masuk ke kabinet Pengurus Harian DPP PPP selaku Wakil Sekjen,” jelasnya.

Didapuk sebagai wakil sekjen DPP PPP, ia sejatinya mengakui posisi tersebut seharusnya menjadi milik para politisi PPP yang lebih senio. Namun ia menyadari Surya Dharma Ali sebagai ketua umum butuh barisan muda yang memiliki determinasi tinggi untuk mengimbangi padatnya agenda politik PPP.

“Saat itu saya merasa almarhum betul-betul mengkader saya. Sepatutnya saya bukan urutan pertama, karena banyak wakil sekjen lainnya yang secara usia lebih senior. Tapi itulah SDA dengan determinismenya. Sejak itu, agenda (SDA) keliling Indonesia bertambah: sebagai menteri dan sebagai Ketua Umum,” urainya.

Muhammad Romahurmuziy dan (alm) Surya Dharma Ali dalam sebuah kesempatan. Foto: dokumentasi/istimewa
Muhammad Romahurmuziy dan (alm) Surya Dharma Ali dalam sebuah kesempatan. Foto: dokumentasi/istimewa

Tak hanya sekali, Rommy yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Tengah VII periode 2009–2014 dan 2014–2019 bahkan dua kali berperan aktif dalam keberhasilan Surya Dharma Ali memenangkan muktamar hingga dirinya mendapatkan posisi sebagai Sekjen DPP PPP. Kinerja DPP PPP berbuah dengan kembalinya 20 kursi parlemen pada pemilu 2014.

“Dua kali saya mendampingi almarhum maju sebagai Ketua Umum di muktamar. 2007 dan 2011. Di muktamar 2011 itu SDA mendesakkan ke formatur, “Sekjen saya Rommy”. Setelah sempat kehilangan 20 kursi di 2009, alhamdulillah kerja keras SDA berhasil me-rebound PPP pada Pemilu 2014,” terangnya.

Laman: 1 2