Arsip Tag: Partai Persatuan Pembangunan

Berita, Politik

Gus Wafa Ucapkan Harlah ke-53 PPP, Tekankan Persatuan dan Pengabdian untuk Rakyat

Lingkar.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Ali Wafa atau yang akrab disapa Gus Wafa, menyampaikan ucapan Selamat Hari Lahir (Harlah) ke-53 kepada Partai Persatuan Pembangunan.

Dalam keterangannya, Gus Wafa menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang PPP yang telah menginjak usia lebih dari setengah abad. Menurutnya, usia 53 tahun merupakan bukti keteguhan PPP dalam menjaga konsistensi perjuangan politik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kerakyatan.

“Selamat Hari Lahir ke-53 Partai Persatuan Pembangunan. Semoga PPP senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan kepentingan umat dan rakyat Indonesia, serta tetap menjadi rumah besar bagi aspirasi politik yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persatuan,” ujar Gus Wafa, Senin (5/1/2025).

Ia menegaskan bahwa PPP sejak awal berdiri telah mengambil peran penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. PPP, kata dia, tidak hanya hadir sebagai partai politik, tetapi juga sebagai gerakan moral yang memperjuangkan kemaslahatan umat, memperkuat persatuan bangsa, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah, Gus Wafa menilai peringatan Harlah ke-53 PPP harus dijadikan momentum untuk memperkuat kerja nyata di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh kader dan simpatisan PPP, khususnya di Jawa Tengah, untuk terus turun ke bawah, mendengar aspirasi rakyat, serta menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“PPP harus terus hadir di tengah rakyat, tidak hanya saat momentum politik, tetapi dalam keseharian. Kerja-kerja pengabdian sosial, pendampingan masyarakat, serta perjuangan kebijakan pro-rakyat harus terus kita perkuat,” tegasnya.

Gus Wafa juga menyoroti tantangan ke depan yang semakin kompleks, mulai dari persoalan ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, hingga penguatan moral dan nilai keagamaan di tengah perubahan zaman. Menurutnya, PPP dituntut untuk adaptif tanpa meninggalkan jati diri dan nilai dasar perjuangan partai.

Ia berharap, di usia ke-53 ini, PPP semakin solid, dewasa, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Gus Wafa juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu bergabung dan berkontribusi bersama PPP dalam membangun bangsa.

“Dengan kebersamaan, persatuan, dan niat tulus berjuang untuk rakyat, saya yakin PPP akan terus eksis dan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia. Harlah ke-53 ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai,” pungkasnya. (*)

Berita, Politik, Religi

GPK Purworejo Rayakan Malam Pergantian Tahun dengan Ngaji Kitab Kuning

Lingkar.co – Malam pergantian tahun yang biasanya identik dengan pesta, hiburan, dan kembang api, justru dimaknai berbeda oleh Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Puluhan pemuda yang tergabung dalam organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini memilih mengisi malam tahun baru dengan kegiatan keagamaan berupa ngaji fiqih kitab Bulughul Maram dan kitab Hikam.

Kegiatan rutin yang digelar setiap malam Kamis pekan pertama tersebut kali ini dilaksanakan di Kantor DPC PPP Kabupaten Purworejo, Rabu (31/12/2025) malam.

Ngaji dipimpin langsung oleh KH Ali Asfar dan dikemas interaktif dengan sesi tanya jawab serta diskusi keagamaan.

Ketua DPC PPP Kabupaten Purworejo, Kartika Zuhala, memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat para kader muda yang memilih menghabiskan malam tahun baru dengan menambah pengetahuan agama. Menurutnya, di tengah maraknya perayaan malam tahun baru yang identik dengan kemeriahan, glamor, dan hura-hura, masih ada anak muda yang peduli pada penguatan spiritual.

“Ini langkah positif. Di saat banyak anak muda memilih berpesta, justru para kader GPK mengisi malam tahun baru dengan belajar agama. Ini menunjukkan bahwa masih banyak generasi muda yang peduli pada keseimbangan dunia dan akhirat,” ujarnya.

Kartika menambahkan, majelis ngaji fiqih ini memang menjadi agenda rutin GPK sebagai media pembelajaran kader serta sarana membentuk karakter religius. Menurutnya, fenomena anak muda dengan kondisi spiritual yang kian kering perlu diimbangi dengan kegiatan keagamaan yang berkelanjutan.

“Ngaji seperti ini penting untuk memperkuat pemahaman agama, membangun akhlak, dan membentengi generasi muda dari pengaruh negatif,” tegasnya.

Kegiatan berjalan khidmat namun tetap hangat. Para peserta tampak antusias mengikuti pengajian hingga selesai. Organisasi berharap, tradisi ini terus berlanjut dan menjadi bagian dari komitmen GPK dalam membina generasi muda yang religius dan berakhlak. (*)

Penulis: Lukman Khakim

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Gus Yasin Jadi Sekjen Konflik PPP Berakhir, Gus Rommy: Jalan Tengah Tanpa Pecat-memecat

Lingkar.co – Konflik Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir dengan penetapan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum, Agus Suparmanto sebagai wakilnya serta Taj Yasin Maimoen ada di posisi sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Ka’bah.

Sebelumnya, kubu Mardiono secara mengejutkan telah mendapatkan SK Menkumham yang secara otomatis memanaskan keadaan lantaran kabar faktual membantah Mardiono menang aklamasi saat sidang dalam muktamar masih berlangsung. Tak lama berselang, Agus Suparmanto dikabarkan menang aklamasi karena hadir sebagai calon tunggal.

Berbeda dengan Mardiono, kabar kemenangan Agus Suparmanto lengkap dengan foto dokumentasi penyerahan bendera pataka sebagai simbol mandat kepemimpinan DPP PPP. PPP dikabarkan terbelah pada dua kubu untuk berebut SK Menkumham.

Ketua tim pendukung Agus Suparmanto, Muhammad Romahurmuziy mengatakan keputusan yang diambil atas fasilitasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai jalan keluar tanpa harus ada aksi pecat-memecat.

Ishlah Agus Suparmanto dan Mardiono sore kemarin (6/10/2025) didasarkan atas kompromi dan kesepakatan,” kata Gus Romm, sapaan akrab Muhammad Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2025).

Rommy menyebut kompromi politik antara kedua kandidat Ketum dalam Muktamar X PPP tidak bisa dibenarkan 100% menurut AD/ART. Namun demikian, kata dia, kompromi dan kesepakatan para pihak terletak di atas peraturan, “Karena pada dasarnya, peraturan dibuat sebagai titik pijak. Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, maka kesepakatan yang dibuat menjadi kebenaran faktual. Apalagi tujuannya mulia, agar perdamaian segera tercapai dan tidak ada pecat memecat anggota DPRD dan DPW/DPC PPP seluruh Indonesia,” ujarnya.

Rommy juga mengapresiasi Menkumham atas fasilitasi dalam upaya turut serta mencari jalan keluar atas kemelut yang terjadi di PPP, dalam waktu yang relatif singkat, “Mungkin masih ada yang tak puas, karena keputusan damai memang takkan memuaskan seluruh pihak. Tapi mohon jangan lagi ada gugat-menggugat secara hukum agar PPP kembali kondusif,” pintanya.

Selaku Ketua Majelis Pertimbangan PPP 2020-2025, dirinya mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan ishlah ini.

“Mari bersatu kembali, fokus konsolidasi partai, dan merengkuh kembali simpati publik. Atas nama keluarga besar PPP, saya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas kegaduhan selama sepekan terakhir yang tersiar di media akibat Muktamar X PPP,” ajaknya.

“Sekaligus kami memohon kritik, saran, dan doa untuk perbaikan kami agar bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik pada Pemilu 2029 untuk kembali ke Senayan,” sambungnya.

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Bantah Tudingan Andi Surya Soal Merebut Kantor, Gus Rommy Tegaskan Tidak Ada Gunanya Rebutan Kantor DPP PPP

Lingkar.co – Eks Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy menegaskan tidak perlu berebut kantor partai. Sebab, menurut dia, kantor akan menjadi hak yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Tidak ada perebutan kantor. Dan tidak ada gunanya juga menguasai kantor. Pada saatnya kantor wajib diserahkan kepada mereka yang memiliki SK Kumham sbg DPP PPP yang sah,” kata Gus Rommy sapaan akrabnya melalui pesan singkat, Rabu (1/10/2025).

Sebelumnya, Gus Rommy juga membantah kabar Muhammad Mardiono menang aklamasi dalam Muktamar X yang digelar di Ancol beberapa hari kemarin. Saat itu, berita yang muncul pada sekitar pukul 21.22 WIB.

Ia mengungkapkan, sidang masih berlangsung pada pukul 22.30 WIB, “Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” katanya.

“Sidang-sidang Muktamar X PPP masih berlangsung hingga saat ini 22.30 WIB. Agenda muktamar Sidang Paripurna IV,” jelasnya.

Klaim Rebut Kantor.

Eks Ketua DPP PPP Bidang Hukum periode 2020-2025 Andi Surya menyampaikan kabar heboh setelah PPP kembali terbelah dalam Muktamar X. Yakni ia mengeklaim kubu Muhammad Mardiono sah karena belum adanya perubahan pada SK Kemenkumham.

“Secara legal standing, yang sah memimpin dan memiliki kewenangan atas kantor partai adalah Pak Mardiono. SK Menkum belum berubah, jadi secara hukum kepemimpinan beliau masih berlaku,” kata Andi dalam keterangan tertulis

Ia juga mengeklaim dan mengecam tentang adanya langkah pihak-pihak yang berusaha mengambil alih kantor partai dari kubu Mardiono.

“Kalau ada yang merebut kantor, itu sudah di luar hukum. Kantor ini adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,” tukas Andi.

“Kami minta polisi bertindak tegas. Jangan sampai ada aksi perampasan atau tindakan melawan hukum di kantor PPP, dan Alhamdulillah pihak kepolisian akan membantu,” ungkapnya.

PPP mengimbau semua pihak menjaga kondusifitas dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah, “Kalau untuk kepentingan partai, datang baik-baik, kami terbuka. Tapi jangan ada aksi sepihak yang merusak persatuan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Hasil Muktamar X; LPJ Mardiono Ditolak, Agus Suparmanto Nahkodai PPP

Lingkar.co – Agus Suparmanto resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Muktamar X, Minggu 28 September 2025 dini hari. Eks Menteri Perdagangan itu terpilih secara aklamasi hasil dari musyawarah mufakat seluruh pemilik suara yang hadir.

Selanjutnya Agus bersama 12 anggota Tim Formatur diwajibkan menyusun kepengurusan maksimal 30 hari kedepan. Diantaranya ada nama-nama jajaran kepenhurusan DPP periode sebelumnya yakni Romahurmuziy, KH Musyafa Nur dan Rusman Ya’qub.

Dalam prosesnya, pemilihan Ketum PPP Periode 2025-2030 di Muktamar X PPP yang digelar sejak Sabtu 27 September 2025 ini melalui beberapa tahapan. Dibuka oleh Plt Ketum Muhamad Mardiono, dilanjutkan Sidang Paripurna I (Tata Tertib dan Jadwal), Sidang Paripudna II (Laporan Pertanggungjawaban DPP), Sidang Paripurna III (Pemandangan Umum DPW), dan Sidang Paripurna IV (Jawaban DPP atas Pemandangan Umum DPW).

Laporan pertanggunjawaban kepengurusan yang dipimpin oleh Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono ditolak oleh peserta muktamar. Menjelang pergantian hari, pimpinan Sidang yang dijabat oleh Muhammad Qoyum mengumumkan pendaftaran. Bagi siapa saja yang berkeinginan untuk maju menjadi ketum maka dipersilakan.

Agus Suparmanto menjadi Calon Ketum Tunggal karena tak ada tokoh lain yang maju. Pimpinan sidang dan anggota kemudian memverifikasi keabsahan dokumen pendaftaran milik Agus dan semuanya dinyatakan lengkap. “Kandidat dinyatakan clean and clear. Saya ingin tanyakan pada muktamirin, di ujung belakang, didepan di samping apakah akan aklamasi?” Tanyanya.

Semua peserta Muktamar, mereka kompak menjawab aklamasi.

Pada Minggu dini hari, Agus Suparmanto sah menjadi Ketua Umum PPP yang baru. Selanjutnya ia sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Tim Formatur yang beranggotakan 3 unsur dari DPP (Dewan Penguris Pusat) sebelumnya dan 9 unsur Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

Dalam pidato pertamanya sebagai Ketum, Agus Suparmanto mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepadanya. Menjadi Ketua Umum PPP adalah amanah besar, maka dengan rendah hati ia meneima dengan semua konsekuensinya. Ia mengaku akan mempertanggungjawabkan amanah itu di dunia dan akherat. Dirinya juga meminta bantuan pada semua pengurus yang nantinya akan dipilih.

Selanjutnya ia berpesan pada semua kader PPP untuk membangun kekompakan. Kemudian akan berupaya semaksimalnya untuk menempatkan kader PPP di Parlemen DPR RI. “PPP adalah partai persatuan, sebelum menyatukan bangsa maka satukan diri kita dulu. Kemudian peluang digunakan, sehingga kita bisa masuk lagi ke Senayan (DPR RI),” kata Agus.(*)

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Gus Rommy Bantah Kabar Mardiono Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Muktamar X Masih Berlangsung

Lingkar.co – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy atau Rommy buka suara terkait terpilihnya Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi dalam Muktamar X PPP. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar.

“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi. Sidang2 Muktamar X PPP masih berlangsung hingga saat ini 22.30 WIB. Agenda Muktamar baru selesai Sidang Paripurna IV,” kata Rommy dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2025).

Rommy mengungkap, sejak sore sudah dilalui Sidang Paripurna I (Tata Tertib dan Jadwal), Sidang Paripurna II (Laporan Pertanggungjawaban DPP), Sidang Paripurna III (Pemandangan Umum DPW), dan Sidang Paripurna IV (Jawaban DPP atas Pemandangan Umum DPW).

“Pemandangan Umum DPW dilakukan berbasis zona, seluruh ketua DPW setiap pulau maju ke depan. Video adalah sebagaimana terlampir dan acara masih berjalan,” ucapnya.

Ditegaskan, dirinya beserta Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil, Ketua Majelis Pertimbangan dan seluruh ketua DPW dan DPC se-Indonesia masih terus menjalankan persidangan. Dia kembali menekankan, adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan Mardiono terpilih secara aklamasi adalah tidak benar.

“Klaim sepihak, tidak bertanggung jawab dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” ucapnya.

Menurutnya, hingga dengan saat ini persidangan masih terus berjalan sesuai dengan rancangan jadwal dan materi yang diedarkan oleh Panitia Muktamar X di bawah kepemimpinan Mardiono.  

Ia menilai tidak masuk akal serta menyalahi aturan organisasi, jika sidang paripurna I langsung menetapkan terpilihnya Ketua Umum. Terlebih, saat pidato di arena pembukaan, Mardiono diteriaki “Yang Gagal Mundur” dan “Perubahan” dari seluruh penjuru forum arena ruang sidang.

“Tidaklah masuk akal, hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono, justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ucapnya.

Klaim Aklamasi

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara mengumumkan terpilihnya Mardiono secara aklamasi dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).

“Selamat Pak Mardiono atas terplihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya,” kata dia.

Menyambut ucapan selamat itu, Mardiono menjelaskan alasan dilakukannya pemilihan secara aklamasi. Dia bilang, pertimbangan partainya melakukan aklamasi dalam memilih ketum lantaran sejak awal menggelar Muktamar sudah diprediksi akan terjadi keributan.

Kata Mardiono mengacu pada Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), maka proses pemilihan ketum dipercepat. Pertimbangannya karena terjadi kondisi dan situasi yang dianggap sangat darurat. Ia menyebut, dalam proses muktamar ini disusupi kepentingan tertentu. Ada pihak yang secara ilegal membuat kegaduhan.

“Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono.

Sebelumnya saat pembukaan Muktamar, sempat terjadi beberapa kerusuhan saat acara pembukaan Muktamar tersebut. Salah satunya aksi kader lempar kursi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, momen itu terjadi saat Mardiono memberikan pernyataan ke awak media setelah acara pembukaan Muktamar selesai.

Sesaat setelahnya, beberapa kader keluar dari ballroom dengan meneriakkan “perubahan”. Teriakan itu dibalas dengan kata “lanjutkan” dari pendukung Mardiono. Adu mulut pun terjadi, tampak ada kader yang melempar kursi hingga kemudian ada yang main pukul. (*)

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Muktamar X PPP, Agus Suparmanto Solid Dapat Dukungan 27 DPW se-Indonesia

Lingkar.co – Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Agus Suparmanto solid dalam Muktamar X PPP. Saat ini ia mendapatkan dukungan dari 27 Dewan Perwakilan Daerah (DPW) di Indonesia. Dukungan tersebar di semua pulau dan bahkan hampir semua DPW di Jawa memberikan dukungan.

Ketua Tim Pendukung Agus Suparmanto, Muhammad Romahurmuziy, mengatakan, jumlah itu bukan asal klaim. Angka itu sesuai jumlah DPW yang telah deklarasi di daerah maupun hadir di acara Deklarasi Caketum PPP Agus Suparmanto di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (26/9/2025) malam.

“27 itu kami tak sekadar klaim. Dari Jawa, DPW hadir, dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Angka itu sudah lebih daru dua pertiga,” kata Rommy.

Saat sambutan, Rommy mengatakan, perubahan pimpinan di tubuh partai harus dilakukan. Alasannya, PPP masih memiliki 3 peluang konstitusional setelah gagal total di Pileg 2024 lalu. PPP untuk kali pertama tak memiliki wakil di senayan.

Peluang pertama, kata Rommy, PPP memiliki suara sekitar 8,3 juta di tingkat kabupaten/kota di Indonesia yakni saat Pileg DPRD kabupaten/kota.
Sementara di tingkat nasional (Pileg DPR RI) hanya 5,8 juta. Artinya ada selisih 2,5 juta suara dan suara kabupaten/kota diatas nasional.

“Maka yang bermasalah kepemimpinan partai di tingkat nasional. Jika suara tingkat nasional sama dengan kabupaten/kota maka masih dapat 40 kursi,” kata Rommy.

Peluang kedua adalah keputusan ambang batas parlemen oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi 1-1,5 persen. Maka capaian PPP di Pemilu lalu 3,82 persen akan melampaui. Peluang ketiga, MK memutuskan bahwa semua parpol peserta pemilu bisa memiliki capres sendiri.

Caketum PPP sekaligus eks Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengatakan, kegagalan PPP menempatkan wakil di Parlemen Senayan adalah pelajaran berharga bagi semua kader. Namun, melalui muktamar X ini diharap menjadi titik balik dan PPP harus bangkit. Ia meminta penguatan suara dilakukan dengan cara mendengarkan suara akar rumput partai dan selanjutnya PPP hadir dengan wajah baru.

Ke depan, PPP wajib siap menghadapi pemilu. Tak hanya mengejar kursi legislatif namun juga terus berada di tengah masyarakat guna memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi.

“PPP tak boleh hanya hadir saat kampanye saja. PPP harus hadir di sawah, pasar, masjid dan jadi benteng moral bangsa. Tak hanya masuk senayan tapi juga memiliki peran untuk umat,” tandas Agus.

Tokoh PPP yang juga putra KH Maimoen Zubair, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, juga menyampaikan demikian. Gus Yasin mengapresiasi kesediaan Agus mau maju sebagai calon ketua umum. Mereka berkeinginan wakil PPP bisa kembali mendapatkan kursi signifikan di Parlemen Senayan.

“Saya senang dengan Mas Agus yang kali ini mau memimpin kami bersama untuk mengembalikan PPP ke Senayan. Ini adalah, kalau kita perang kita belum mampu menyerang dengan menang, tapi muncul bantuan perang saat ini. Saya ucapkan terima kasih Mas Agus yang datang,” tuturnya.

Namun untuk mewujudkannya, seluruh kader PPP harus kompak dan solid bekerja bersama. Tak boleh ada lagi perpecahan di tubuh partai sehingga justru melemahkan.

Gus Yasin berharap, saat pemilihan Ketum di Muktamar X yang dimulai Sabtu, 27 September 2025, bisa dilakukan dengan aklamasi mendukung Agus Suparmanto. (*)

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Gus Yasin Dorong Agus Suparmanto Menang Aklamasi di Muktamar X, Klaim Kantongi 70 Persen Dukungan

Lingkar.co – Tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mendorong agar agenda pemilihan Ketum PPP di Muktamar X di Jakarta diharapkan bisa dilakukan secara aklamasi.

Menurut dia, aklamasi menjadi jalan untuk menjauhkan partai dari intrik internal sekaligus perpecahan yang berulang kali terjadi. Maka sejumlah langkah untuk komunikasi pun telah dilakukan. Dirinya ingin mencari benang merah agar Muktamar X di Jakarta ini berjalan baik.

“Kita ingin cari solusi. Tadi sudah sampaikan pada orang-orang yang dekat dengan Pak Mardiono, kita cari jalan tengah (aklamasi) mendukung Mas Agus (Suparmanto),” kata Gus Yasin usai memberikan sambutan konsolidasi bersama pimpinan DPW dan DPC di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Perlu diketahui, pada muktamar kali ini muncul dua kandidat kuat Ketum baru. Pertama adalah Agus Suparmanto yakni eks Menteri Perdagangan dan Muhamad Mardiono yang merupakan Plt Ketum sebelumnya. Namun arus keinginan perubahan di tubuh PPP semakin kuat dan kader berharap aklamasi mendukung Agus Suparmanto.

Gus Yasin berharap Mardiono dan tim mendengarkan suara dari pengurus DPW, DPC dan para kyai yang banyak memberikan dukungan bagi Agus Suparmanto. Di sisi lain, ia menyebut PPP merupakan partai amar maruf nahi munkar, maka sudah seharusnya semua tokoh mendengar suara akar rumput dan aklamasi bisa terlaksana.

“Perjalanan PPP dalam 5 tahun ke depan harus masif. Pergerakan partai supaya diterima masyarakat butuh waktu dan usaha yang tinggi. Maka jika ada intrik (internal) akan buang-buang waktu dan lelah. Mas Mardiono dan tim yuk kita bersama-sama bangun PPP,” lanjutnya.

Apakah nantinya Mardiono dan tim akan ditinggal? Gus Yasin mengatakan tidak. Justru Mardiono tetap akan digandeng bersama untuk terus membesarkan PPP. “Sehingga ada solusi dan tidak ada perpecahan lagi,” tandas putra KH Maimoen Zubair ini.

Meski demikian, jika nantinya aklamasi tidak bisa dilakukan dalam pemilihan Ketum, Gus Yasin bahwa Agus Suparmanto tetap mendapatkan suara terbanyak. Saat ini, Agus didukung 70 persen suara dan bahkan bisa bertambah lagi. Suara dukungan itu berasal dari gerbong PPP Perubahan yang sudah solid pada setahun terakhir.

“Dukungan 70 persen ini terbukti solid, kita bicara dari hati ke hati, kawan-kawan di PPP Perubahan ini sudah berjalan setahun lebih,” tambah Gus Yasin.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Timur, Mundjidah Wahab, menuturkan, aklamasi saat pemilihan calon Ketum Agus Suparmanto adalah harga mati. Alasan memberikan dukungan pada Agus ada dua hal.

Pertama, Agus Suparmanto dekat dengan para kiai. Kedua, para kiai juga memberikan dukungan pada Agus. Di Jatim, dari 38 DPC ada 36 DPC yang bulat menyatakan dukungan pada Agus Suparmanto.

“Panutan kami itu para kiai, itu pegangan kami. Dan Pak Agus itu dekat dengan para kiai,” ujar Mundjidah. (*)

Berita, Nasional, Politik

Pengamat UNDIP: Pucuk Pimpinan PPP Harus Kembali ke Santri

Lingkar.co – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ke X yang akan digelar akhir pekan ini dinilai akan menjadi awal penentu nasib partai. Apakah partai berlambang Kabah ini menuju kepunahan atau sebaliknya menuju kebangkitan.

Dosen Departemen Politik Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman menyampaikan demikian bukannya tanpa alasan. Ia mencatat, dalam sejarah pemilu di Indonesia belum ada partai politik yang mampu kembali ke parlemen “reborn“ setelah sebelumnya gagal karena tidak lolos parliamentary threshold.

Kekhawatiran akan kepunahannya semakin logis ketika mencermati dinamika perolehan suara dari pemilu ke pemilu. Dalam tiga pemilu terakhir PPP mengalami penurunan suara yang signifikan. Pada Pemilu 2014, PPP memperoleh 8.152.957 suara (6,53%), menurun pada Pemilu 2019 menjadi 6.323.147 (4,52%), dan pada Pemilu 2024 menjadi 5.878.777 (3,87%).

Menggunakan pendekatan teori pelembagaan partai politik, penurunan signifikan yang terjadi di PPP dalam tiga pemilu terakhir disebabkan oleh faktor internal yakni kegagalan dalam mengelola konflik. Mulai dari dualisme kepengurusan hingga kristalisasi persaingan antar faksi menjelang pemilu 2024.

“Faktor tersebut diperparah dengan kegagalan PPP dalam menjaga basis pemilih tradisional sementara pada saat yang sama kurang cakap dalam merespon perubahan demografi pemilih serta ketidakcermatan membaca arah politik nasional,” kata Wahid, Rabu (24/9/2025).

Melihat sejarah dan kontribusi PPP bagi Indonesia, sejak Pemilu 1977-1997, PPP adalah “rumah besar umat Islam”  yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah menjalankan fungsi artikulasi kepentingan umat. Wajar jika kemudian PPP telah memiliki basis pemilih tradisional-ideologis khususnya di wilayah kantong-kantong santri. Basis inilah yang semestinya terus dijaga.

Pada saat yang sama, menurut Alumni Program Doctoral Southeast Asian Studies Goethe University Jerman ini menilai PPP semakin dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan karakter demografis pemilih Indonesia khususnya generasi millennial dan zillenial. Mengingat mereka inilah kedepan yang akan mendominasi. Tentu tantangan lain adalah konsolidasi organisasi ditengah demokrasi liberal yang memerlukan sumber pendanaan besar serta kompetisi partai yang semakin ketat.

Di tengah dinamika internal dan eksternalitas PPP, Wahid melihat komposisi antara Ketua Umum yang akan dipilih melalui Muktamar dan Sekjen akan sangat menentukan nasib PPP. Sebagai bagian dari  suksesi kepemimpinan dalam Muktamar yang semestinya disikapi oleh para pemilik suara secara jernih. “Menentukan komposisi (paket politik) antara Ketua Umum dan Sekjen yang dapat menjawab kebutuhan dan tantangan PPP,” ujarnya.

Untuk menjaga basis pemilih tradisional maka figur santri yang memiliki nasab langsung dengan ulama-ulama tokoh PPP menjadi sangat penting.

“Ekosistem utama dalam PPP adalah pesantren dan santri sehingga figur santri penting untuk mengisi komposisi Ketua Umum atau Sekjen,” tandasnya.

Dalam perspektif elektoral, figur tersebut sebaiknya memiliki daya tarik sekaligus  mampu menggerakkan jaringan santri. Dalam perspektif kelembagaan, figur tersebut dibutuhkan sebagai konsolidator partai. Figur yang relatif bisa diterima oleh semua kalangan yang setidaknya berperan dalam menyatukan seluruh struktur maupun komponen internal. Akan lebih baik jika figur santri tersebut memiliki pengalaman tidak saja di internal PPP namun juga di lembaga legislatif atau bahkan lembaga eksekutif.

Pada sisi lain, figur dengan latar belakang pengusaha penting untuk menjawab kebutuhan finansial partai lima tahun kedepan. Banyak studi menunjukkan bahwa, pendanaan menjadi salah satu persoalan partai politik di Indonesia saat ini. Demikian halnya secara kalkulatif, untuk bisa kembali ke parlemen diperlukan biaya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Pemilu 2024 silam.

Oleh karenanya kemudian kesiapan dan komitmen secara finansial sangatlah vital. Tentu tidak saja dari perspektif kemampuan dan akses finansial, namun juga karakter kepemimpinan yang memiliki kecenderungan cepat dalam merespon perubahan. Komposisi pengusaha-santri inilah yang bisa menjadi alternatif penentu masa depan PPP lima tahun kedepan. (*)

Berita, Politik

Hasil Rapimwil DPW PPP Jateng: Usung Majelis A’la untuk Supremasi Partai

Lingkar.co – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan partai berlambang Ka’bah di Senayan melalui sejumlah keputusan strategis dalam Rapat Pimpinan Wilayah yang baru saja digelar.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke redaksi pada Selasa (23/9/2025), dikabarkan bahwa salah satu poin utama yang disoroti adalah pelaksanaan Muktamar sebagai forum tertinggi partai, yang ditegaskan akan menjadi momentum konsolidasi dan semangat bersama untuk mengembalikan kursi PPP di parlemen. DPW PPP Jateng menekankan pentingnya Muktamar sebagai wadah pembenahan internal serta pembaruan arah perjuangan partai ke depan.

Dalam Rapimwil Gus Aziz selaku Wakil Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah mengusulkan betapa pentingnya terkait perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Perubahan ini menyangkut dua hal pokok, yakni syarat pencalonan ketua umum serta sistem pemilihannya, di mana disepakati agar ketua umum ke depan dipilih langsung oleh peserta Muktamar, sekaligus menetapkan lembaga tertinggi partai bernama Majelis A’la.

ia pun menambahkan agar Majelis A’la bersifat permanen, tidak bersifat ad-hoc, dengan jumlah anggota minimal 21 sampai 99 orang yang merepresentasikan seluruh elemen penting dalam partai. Majelis ini akan menjadi lembaga penentu arah kebijakan strategis partai dalam jangka panjang.

Perubahan AD/ART ini direncanakan akan diberlakukan langsung pada pelaksanaan Muktamar X tahun 2025, sebagai bentuk keseriusan partai dalam melakukan reformasi internal secara menyeluruh.

Tak hanya itu, DPW PPP Jateng juga mendorong agar proses pemilihan ketua umum nantinya dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, sebagai bentuk implementasi nilai-nilai islami dalam tubuh partai.

Dengan berbagai pembaruan ini, DPW PPP Jawa Tengah optimistis partai akan kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dan mampu menempatkan wakilnya di DPR RI pada Pemilu mendatang. (***)