Arsip Tag: Syaifullah Yusuf

Berita, Kesehatan, Nasional

Masalah Kesehatan Jiwa dan Mental Anak Sudah Mengkhawatirkan, Gus Ipul: Negara Wajib Beri Perlindungan

Lingkar.co – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan masalah kesehatan jiwa dan mental pada anak serta remaja yang terjadi belakangan ini sudah mengkhawatirkan. Untuk itu, ia menilai negara wajib memberikan perlindungan sesuai mandat konstitusi.

“Artinya, perlindungan kesehatan jiwa anak bukan pilihan kebijakan, ini adalah kewajiban negara,” ujarnya.

Gus Ipul menyatakan hal tersebut saat mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang membahas Sinkronisasi dan Koordinasi Pengendalian Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026). Rapat dipimpin oleh Menko PMK Pratikno dan diikuti 7 kementerian serta Polri.

Lebih jauh ia menerangkan, Mandat konatitusi yang dia maksud adalah Pasal 28 Ayat 2 UUD 1945, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

Gus Ipul juga memaparkan data yang dikompilasi dari WHO, UNICEF, Polri dan merujuk data nasional, sekitar 1 dari 7 anak dan remaja mengalami gangguan kesehatan jiwa serta lebih dari 50 persen gangguan kesehatan jiwa dimulai sejak usia 14 tahun.

Kemudian, lanjutnya, sekitar 1 dari 20 remaja di Indonesia menunjukkan gejala depresi. Satu dari tiga remaja menghadapi masalah kesehatan mental dimana hanya 26 persen yang mengakses konseling. Lalu, satu dari tujuh remaja mengalami kekerasan fisik, emosional, dan seksual.

Selain itu, 48 persen anak mengalami perundungan siber, dan 90 persen remaja online setiap hari menghadapi risiko eksploitasi digital yang meningkat. Bahkan, terjadi peningkatan kasus bunuh diri pada anak sebanyak 604 kasus saat 2022 menjadi 1.498 kasus pada 2024.

“Tentu angka-angka di atas bukan sekadar statistik, ini adalah alarm sosial, dan ini bukan hanya persoalan kebijakan, ini adalah mandat konstitusi,” katanya.

Lebih lanjut Gus Ipul mengungkapkan, berdasarkan hasil asesmen Kemensos, khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sekolah Rakyat menemukan bahwa anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan jiwa berasal dari beragam latar belakang keluarga. Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan ekstrem, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran atau konflik keluarga, dan anak putus sekolah atau bahkan belum pernah bersekolah.

“Dalam proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, kami melihat dan menemukan anak dengan perilaku menyimpang, agresif, menarik diri, kecanduan gawai, dan depresi hampir selalu berasal dari keluarga yang bermasalah. Hasil asesmen kami, kesimpulannya sangat jelas, anak yang bermasalah, umumnya keluarganya bermasalah,” jelasnya.

“Artinya, jika kita hanya menangani anaknya, kita terlambat, dan kita harus memperbaiki ekosistem keluarganya,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia menyampaikan, perlu adanya langkah bersama dari berbagai pihak untuk melakukan pencegahan. Di antaranya penguatan kontrol terhadap konten tidak ramah anak, literasi berbasis digital, pendampingan pengasuhan melalui pekerja social profesional, hingga penguatan keluarga sebagai benteng pertama kesehatan anak.

“Jika kita serius ingin menyelamatkan generasi muda, maka fase pencegahan harus menjadi arus utama,” ujarnya.

Sebagai informasi rapat ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Fauzi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji, dan Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada.

Rapat ini dilaksanakan untuk membahas mengenai pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa anak dan remaja. Sebab, beberapa waktu belakangan tren kasus kesehatan jiwa pada anak cukup meningkat. Usai pertemuan, seluruh menteri dan Irwasum menandatangani surat keputusan bersama untuk menangani persoalan kesehatan jiwa. (*)

Berita, Highlight, Nasional, Pemerintahan

Aktivis Himpunan Jiwa Sehat Adukan Puluhan Ribu Panti Sosial Lakukan Praktik Tak Manusiawi Terhadap Penyandang Disabilitas

Lingkar.co – Aktivis Himpunan Jiwa Sehat, Yenny Rosa Damayanti mengadukan puluhan ribu panti sosial yang melakukan praktik tak manusiawi terhadap para penyandang disabilitas. Yenny memaparkan temuannya ada hampir 20.000 panti sosial, dengan mayoritas berada di Pulau Jawa, yang terindikasi menjalankan praktik-praktik tidak manusiawi.

“Di sejumlah tempat, kami menemukan penghuni dipasung dan dirantai. Makanan tidak layak. Bahkan ada yang hanya dimandikan sebulan sekali, menggunakan sabun deterjen,” kata Yenny.

Ia memaparkan temuan tersebut saat diterima Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jumat, (27/2/2026).

Yenny datang bersama sejumlah korban penyandang disabilitas mental, membawa kesaksian langsung mengenai kondisi yang disebutnya selama ini luput dari perhatian publik. Mereka ini kelompok yang sering tidak terlihat, the invisible people, yang hidup di balik tembok ribuan panti sosial.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ironi besar, karena ruang yang seharusnya menjadi tempat pemulihan justru berubah menjadi ruang penderitaan. Yenny juga menyoroti adanya pungutan biaya kepada keluarga penghuni panti, mulai dari Rp250.000 hingga Rp2.500.000 per bulan, meski pelayanan yang diberikan jauh dari standar. “Sebagian panti tetap menarik bayaran, tapi perlakuannya tidak manusiawi,” ujarnya.

Yenny menambahkan, pihaknya telah menyampaikan laporan secara konsisten sejak 2016, namun belum mendapat respons memadai pada masa sebelumnya. “Kami sudah berkali-kali melaporkan sejak 2016. Harapan kami, sekarang ada langkah nyata,” ucapnya.

Ia mendorong langkah cepat sebagai pintu masuk penanganan, terutama penghentian kekerasan dan praktik yang merendahkan martabat manusia. “Yang paling mendesak: hentikan dulu segala bentuk kekerasan dan praktik tidak manusiawi. Setelah itu, negara harus menertibkan, melindungi, dan memulihkan para korban,” kata Yenny.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah, serta perlunya kebijakan berbasis bukti. “Kita perlu bekerja bersama. Setiap langkah harus berbasis bukti agar tindakan kita tepat sasaran dan berdampak,” ujar Gus Ipul.

Mensos juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial sejak tahun lalu telah memulai proses registrasi ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai bagian dari pembenahan sistem panti sosial secara menyeluruh. Ia menyambut baik kedatangan Yenny yang membawa fakta dan kesaksian langsung dari korban. “Saya berterima kasih karena Ibu Yenny datang membawa data, fakta, dan kesaksian. Ini menjadi penguat bagi kita untuk bertindak,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menyelamatkan kelompok rentan yang kerap tak terlihat. “Kita ingin memastikan mereka tidak lagi hidup dalam pengabaian. Mereka harus mendapat perlindungan, pemulihan, dan martabatnya dikembalikan sebagai manusia,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Mensos menyampaikan empat langkah strategis yang akan diperkuat Kementerian Sosial:

  1. Seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial harus terdaftar secara resmi.
  2. Proses akreditasi diperkuat sesuai standar, disertai perbaikan instrumen penilaian.
  3. Pengawasan ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi publik secara terbuka.
  4. Penegakan sanksi diperjelas dan diperkuat terhadap pelanggaran.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi agar penanganan panti sosial tidak berhenti pada laporan, melainkan berujung pada tindakan nyata. “Negara tidak boleh hanya mendengar. Negara harus hadir dan bertindak,” kata Gus Ipul. (*)

Berita, Pemerintahan, Sosial

Pemerintah Mulai Siapkan Pemulihan Pascabencana di Sumatra

Lingkar.co – Pemerintah tidak hanya memperkuat langkah penanganan bencana di wilayah Sumatra. Namun lebih dari itu juga memulai pemulihan bagi masyarakat terdampak pada masa pascabencana, seperti menyiapkan jaminan hidup (jadup), bantuan pengisian perabotan rumah, serta program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak.

Menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, pemerintah akan menyalurkan bantuan sebesar Rp3 juta kepada korban bencana untuk membantu pengadaan dan pengisian kembali perabotan rumah tangga yang rusak atau hilang akibat bencana.

“Bantuan ini untuk melengkapi isi rumah, seperti alat-alat dapur, kursi, meja, dan kebutuhan dasar lainnya, dengan nilai sebesar Rp3 juta,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya usai rapat koordinasi penanganan bencana di Sumatera bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), di Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga tengah membahas skema bantuan jaminan hidup (jadup) bagi penyintas bencana. Ia menjelaskan, besaran jadup yang sedang dibahas adalah Rp10.000 per orang per hari, meski angka tersebut belum bersifat final dan masih dalam pembahasan lintas kementerian.

“Jika satu keluarga terdiri dari lima orang, maka bantuan jadupnya bisa mencapai Rp50.000 per hari. Rencananya bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan,” kata Gus Ipul.

Pada kesempatan itu ia juga menegaskan, keputusan akhir terkait besaran jadup akan ditetapkan setelah mempertimbangkan kondisi lapangan, serta rekomendasi dari kementerian dan lembaga terkait.

Selain bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi keluarga terdampak. Melalui program ini, setiap keluarga direncanakan akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta guna mendukung upaya bangkit kembali secara ekonomi pascabencana.

“Bantuan pemberdayaan ini disiapkan agar keluarga terdampak tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa kembali produktif,” ujar Gus Ipul.

Terkait korban meninggal dunia, pemerintah akan menyiapkan santunan kematian Rp15.000.000 per orang. Selain itu juga santunan luka berat sebesar Rp5.000.000 per orang.

Lebih jauh ia menjelaskan, Kementerian Sosial telah menyalurkan santunan kepada korban jiwa di Aceh. Menteri Sosial menyerahkan santunan kepada 31 ahli waris korban meninggal dunia yang sudah selesai proses verifikasi, di Kantor Dinas Sosial P3A Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada hari Selasa (16/12/2025) kemarin.

Kendati demikian Mensos menyatakan, data penerima santunan maupun bantuan lainnya masih bersifat sementara dan berdasarkan hasil asesmen pemerintah daerah serta BNPB. Pemerintah akan terus memperbarui data agar seluruh korban terdampak mendapatkan haknya secara tepat sasaran. (*)

Berita, Pemerintahan, Sosial

Kemensos Dirikan Kamp Pengungsian di Tanah Merah Sumatra Utara

Lingkar.co – Kementerian Sosial (Kemensos) mendirikan Kamp Pengungsian di Tanah Merah, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, sebagai hunian sementara (Huntara) untuk para korban bencana.

“Kemensos terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan dukungan alat berat dari PLTU dalam proses pematangan lahan untuk Kamp Pengungsian di Tanah Merah,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam siaran persnya, Selasa (9/12/2025).

Di lahan tersebut, akan didirikan sepuluh unit tenda serbaguna. Saat ini, tiga unit tenda sudah terpasang, dua di antaranya siap huni dan sudah dilengkapi alas palet bambu dan triplek, kasur lipat serta selimut untuk 25 orang per tenda.

Selain menyiapkan tenda, instalasi Starlink juga telah dilakukan, untuk mendukung kebutuhan komunikasi, dikarenakan di lokasi tersebut jaringan internet masih terputus.

Ke depan, Kemensos akan melanjutkan pendirian tenda serta dapur umum dan enam unit toilet sekaligus serta tempat mencuci baju. Penataan layout untuk sekolah darurat, dapur air, dan sarana penunjang lainnya juga akan dilakukan.

Untuk memastikan kebutuhan listrik di Kamp Pengungsian dapat dipenuhi, setiap tenda akan dilengkapi solarcell berikut solar home system.

Sebelumnya, Kemensos juga telah mengirimkan bantuan tambahan ke Tapanuli Tengah pada Jumat (5/12). Bantuan logistik berupa makanan siap saji, makanan anak, kidsware, family paket, sandang anak, sandang dewasa, kasur, selimut, tenda gulung, tenda keluarga, dan tenda serbaguna dikirim dari Gudang Sentra Bahagia Medan ke Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah. (*)

Berita, Nasional, Pemerintahan, Sosial

Kemensos Salurkan Bantuan Hingga Rp66,7 Miliar Untuk Bencana di Aceh dan Sumatra

Lingkar.co – Kementerian Sosial (Kemensos) terus fokus berkolaborasi melakukan penanganan korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga hari ini total bantuan yang digelontorkan Kemensos mencapai Rp66,7 miliar, meliputi logistik, dapur umum, dan pengerahan Tagana di seluruh wilayah terdampak.

“Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam siaran persnya, Minggu (7/12/2025).

Data terbaru BNPB per hari ini, mencatat bencana yang melanda 52 kabupaten/kota mengakibatkan ratusan ribu warga mengungsi, 916 jiwa meninggal, 274 orang hilang, 4,2 ribu orang terluka, serta lebih dari 105.900 rumah rusak.

Upaya penanganan di lapangan diperkuat melalui pendirian layanan 39 dapur umum yang memproduksi 417.749 bungkus makanan per hari, suplai 101,4 ton beras, serta ribuan paket kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, makanan anak, kasur, selimut, tenda keluarga, hingga penjernih air. Sebanyak 648 Tagana dikerahkan untuk evakuasi, pengelolaan dapur umum, dan layanan dukungan psikososial bagi warga terdampak.

Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar. Tercatat 747 ribu pengungsi tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Sebanyak 21 dapur umum memasok hingga 109.178 bungkus per hari. Suplai logistik meliputi 8.300 paket makanan siap saji, 4.720 makanan anak, 3.395 kasur, 5.750 selimut, serta 52 ton beras. Nilai bantuan mencapai Rp22,6 miliar dengan dukungan 191 Tagana

Penanganan bencana di Sumatera Utara mencakup 8 dapur umum dengan kapasitas 22.960 bungkus per hari. Bantuan logistik yang dikirim antara lain 33.430 makanan siap saji, 8.160 makanan anak, 1.850 kasur, dan 15 ton beras. Sebanyak 270 Tagana bergerak di 11 kabupaten dan kota dengan nilai bantuan Rp26,7 miliar

Di Sumatera Barat Kemensos mengoperasikan 10 dapur umum dengan kapasitas tertinggi, yaitu 285.611 bungkus per hari. Paket bantuan mencakup 14.758 makanan siap saji, 5.640 makanan anak, 4.135 kasur, 5.680 family kit, serta 34,4 ton beras. Sebanyak 187 Tagana diterjunkan di 9 kabupaten dan kota. Nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp17,3 miliar.

Kemensos juga memperluas penanganan melalui operasi penjangkauan daerah sulit, bekerja sama dengan TNI AL, pemerintah daerah, dan jejaring logistik nasional. Upaya ini diprioritaskan untuk wilayah terisolir dan rawan dengan fokus pemenuhan kebutuhan dasar, pembukaan akses logistik, serta pendirian layanan kedaruratan.

Di Aceh Timur, akses yang terputus berhasil ditembus pada 2 Desember 2025 melalui pengiriman jalur laut. Bantuan yang masuk meliputi 2.000 paket sembako, perangkat komunikasi Starlink, dan logistik pendukung untuk memastikan layanan tetap berjalan di tengah kondisi keterisolasian.

Di Sumatera Utara, wilayah Langkat yang dilaporkan rawan berhasil dijangkau pada 28 November 2025. Kemensos mendirikan Posko Pengungsian Terpadu sebagai pusat pendataan, koordinasi, dan distribusi bantuan. Pada hari yang sama, tim Kemensos juga mencapai Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga untuk menyalurkan sembako awal, melakukan asesmen kebutuhan mendesak, dan menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan kondisi lapangan.

Penanganan di wilayah Aceh juga diperkuat dengan pembukaan akses menuju Aceh Tamiang pada 4 Desember 2025. Dapur umum langsung dioperasikan begitu tim tiba untuk memastikan ketersediaan makanan siap saji bagi warga terdampak. Akses menuju Aceh Utara juga berhasil dibuka sebelumnya pada 30 November 2025 melalui jalur laut. Sebanyak 1.000 paket sembako dikirim dari Banda Aceh sebagai hub logistik terdekat.

Daerah terisolir lainnya, seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, baru dapat dijangkau pada 7 Desember 2025 setelah koordinasi intensif terkait isu keamanan di Bandara Rembula. Penyaluran bantuan sempat tertunda hingga otoritas bandara menyatakan situasi aman. Setelah cargo bantuan diizinkan masuk, distribusi logistik dapat dilanjutkan ke titik terdampak di kedua wilayah tersebut. (*)

Berita, Politik

DPC PPP Pelalawan; Amran Sulaiman Sangat Cocok Jadi Ketum, Yakin Lebih Populer daripada Gus Yasin dan Gus Ipul

Lingkar.co – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pelalawan Dwi Surya Pamungkas, mengatakan semua calon ketua umum (Caketum) yang muncul dalam bursa politik menjelang muktamar sangat baik. Namun ia menyebut Andi Amran Sulaiman sangat cocok dengan partai Ka’bah.
:
“Sangat baik tokoh dari yang ingin mengurus PPP, selain itu kita juga melihat keseriusan tokoh luar dalam bekerja. Rekomendasi siap kita keluarkan dengan tokoh yang tepat dan yang ingin mengurus PPP, ” kata Dwi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Minggu (8/6/2025).

Rekomendasi akan diberikan kepada tokoh yang dianggap tepat karena menurut dia, ketua umum sangat berpengaruh dalam menjaga suara partai, terlebih ketika berhadapan dengan tokoh agama islam, baik itu santri maupun kiai atau ulama. Ketua dengan figur yang kuat memiliki dampak yang cukup signifikan saat berpidato atau berorasi, terlebih bagi kader

Terkait sosok itu, ia menilai Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) paling cocok menjadi Ketum PPP jika dibandingkan dengan tokoh eksternal seperti Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) yang saat ini menjadi Sekjen PBNU dan Menteri Sosial, eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jend (Purn) TNI Dudung Abdurachman, eks Ketua DPR Marzuki Alie, eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan ketua KADIN, Mohammad Arsjad Rasjid.

“Tokoh dari eksternal, seperti Amran Sulaiman, kita bisa lihat dengan kasat mata kinerja beliau ketika menjadi menteri, kriteria kinerja beliau Hablum minnallah hablum minnan nas sangat cocok dengan PPP,” akunya.

Bahkan ia yakin Amran tetap lebih baik jika dibandingkan dengan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Sandiaga Salahuddin Uno, “Tentu lebih jauh popularitas pak Amran, jangan kan di antara 3 tokoh itu di antara jajaran menteri pak Prabowo saja beliau tertinggi kinerjanya serta popularitasnya,” jawabnya.

Ia juga menyadari bahwa tokoh eksternal terkendala dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Terkait hal itu ia menilai perlunya bersikap luwes dengan realitas politik saat ini. “AD ART bukan kitab suci yang tidak boleh kita ubah, AD/ART bisa diubah ketika muktamirin dengan kesepakatan forum,” ujarnya

Dwi mengaku berbeda pendapat dengan sebagian elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPC yang bersikukuh bahwa AD/ART. Menurut dia, orang politik tidak boleh kaku dan harus siap mengikuti perkembangan yang terjadi. “Ya kita orang politik kan emang tidak boleh kaku, kita siap dan mengikuti dengan keadaan yang ada,” tegasnya.

“Ketika di muktamar nanti telah mengerucut untuk mengubah AD/ART itu menandakan tidak puas dengan kepemimpinan sekarang dan krisis kepercayaan terhadap kader internal serta kepentingan kebersamaan untuk mengembalikan kejayaan PPP,” tandasnya. (*)

Berita, Nasional, Pemerintahan, Sosial

Tak Sebatas Pelaksana Program, Pilar Sosial Bentuk Kehadiran Negara

Lingkar.co – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, pilar-pilar sosial merupakan wajah pejabat negara di tingkat akar rumput. Untuk itu ia menegaskan pendamping PKH, Rehsos, TKSK, Tagana, PSM, Pordam, dan Karang Taruna bukan hanya pelaksana program, melainkan simbol kehadiran negara dalam mengulurkan tangan, mendengar keluh kesah, dan menyalakan harapan rakyat kecil.

“Jadi sekali lagi, jangan merasa sebagai hanya pelaksana program. Tapi teman-teman sekalian (pilar-pilar sosial) adalah wajah kita semua (menteri, gubernur, bupati) di tingkat akar rumput,” tegas Gus Ipul.

Gus Ipul menyampaikan hal itu saat berdialog dengan para pilar sosial di Pendopo Bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/6/2025).

Sejalan dengan hal itu, dirinya mendorong semangat pilar-pilar sosial di Kabupaten Wonosobo untuk menurunkan angka kemiskinan. Ia menyebut, melalui strategi kolaborasi, pengentasan kemiskinan dapat terwujud di seluruh Indonesia.

“Semangat dari Wonosobo untuk Indonesia. Jika kita bisa menurunkan angka kemiskinan di sini dengan strategi kolaboratif, maka kita juga bisa di seluruh Indonesia menurunkan kemiskinan,” ucapnya.

“Jadi kalau di sini bisa, maka seluruh Indonesia pasti juga bisa. Mari bawa semangat dari dataran tinggi Wonosobo ini untuk menjangkau lembah-lembah kemiskinan yang masih tersembunyi,” sambungnya menegaskan.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul menyampaikan, Sekolah Rakyat menjadi strategi kunci Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab, program ini menjadi ruang keadilan sosial bagi anak-anak miskin ekstrem, bukan sekadar pendidikan, tapi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Ia menekankan, pilar sosial memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan dan mengawal program ini di masyarakat.

“Datangi rumahnya dan pastikan datanya. Ini bagian dari uji-petik, ini bagian dari verifikasi lapangan. Datangi rumahnya, pastikan datanya. Foto, dokumentasikan dengan baik,” pesan Gus Ipul kepada pilar-pilar sosial.

Lebih lanjut Gus Ipul menekankan, pilar-pilar sosial juga harus aktif memverifikasi, memperbarui, dan memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencerminkan realitas sosial di lapangan. Sebab, data ini digunakan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan secara adil.

Dirinya juga meminta masing-masing pilar sosial melakukan graduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun. Upaya ini diharapkan tidak hanya sekadar target administratif, tapi menjadi tradisi pemberdayaan.

“Jangan sekadar cuma menulis 10 cepat-cepatan, balapan. Tidak. Tapi itu adalah tradisi pemberdayaan. Dorong perubahan nyata dari penerima bantuan menjadi pelaku perubahan ekonomi. Ukur keberhasilan bukan dari jumlah bansos tersalurkan, tapi dari jumlah keluarga yang mandiri,” ujar dia.

Ia menambahkan, kolaborasi merupakan kekuatan dalam mengentaskan kemiskinan. Ia menyebut, tidak ada pihak yang bisa bekerja sendirian, tetapi setiap elemen pilar sosial harus saling menopang.

“Buat sinergi antarperan. Tagana siaga bencana, pendamping PKH memastikan kesejahteraan keluarga, Rehsos bantu pemulihan, TKSK rajut jaring sosial, PSM membantu kesejahteraan sosial di bawah, Pordam cetak kader perdamaian, dan Karang Taruna bangun ketahanan komunitas kepemudaan,” kata Gus Ipul.

“Kolaborasi adalah kekuatan. Tidak ada lagi ego sektoral. Perintah Presiden sangat jelas, hilangkan ego sektoral, tidak ada yang bisa kerja sendirian,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan komitmen dirinya untuk melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait akurasi data, termasuk persiapan Sekolah Rakyat.

“Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting. Sehingga intervensi pembangunan di wilayah kita khusus miskin ekstrem dan akan kita lakukan bersama-sama. Termasuk penyiapan sarana Sekolah Rakyat sebagaimana program dari pemerintah. Hari ini masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi,” ungkap Luthfi.

Sebagai informasi, berdasarkan data, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah warga miskin terbesar, yakni 52 persen. Hal ini disebabkan jumlah penduduknya yang banyak.

Adapun berdasarkan data BPS 2024, di Provinsi Jawa Tengah, terdapat tiga daerah yang memiliki jumlah masyarakat miskin terbanyak. Yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap. (*)

Berita, Nasional, Pemerintahan, Peristiwa

Respons Bencana Longsor di Cirebon, Kemensos Siapkan Santunan

Lingkar.co – Kementerian Sosial (Kemensos) langsung merespons bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan tambang batu alam Galian C Gunung Kuda, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat, 30 Mei 2025 pukul 10.00 WIB. Sebagaimana diketahui, sebanyak 16 orang meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam keterangan tertulis menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut dan memastikan bahwa negara hadir untuk para korban dan keluarga mereka.“Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Kementerian Sosial melalui jajaran di lapangan telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana ini. Kami pastikan dukungan logistik, pemulasaraan jenazah, hingga santunan bagi ahli waris akan segera diberikan,” ujar Gus Ipul, Sabtu (31/5/2025).

Kementerian Sosial telah mengerahkan tim Tagana Kabupaten Cirebon untuk melakukan asesmen, mendirikan dapur umum lapangan, serta mendukung proses evakuasi dan pelayanan bagi korban terdampak. Dapur umum tersebut difungsikan untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi para petugas SAR gabungan yang masih melakukan pencarian korban di lokasi kejadian.

Dinas Sosial setempat bersama tim Tagana juga tengah melakukan tracing, verifikasi, dan validasi data ahli waris korban meninggal maupun korban luka. Pengumpulan dokumen terus dilakukan guna percepatan penyaluran bantuan santunan dari pemerintah.

Adapun data sementara yang dihimpun hingga Jumat sore (31/5), sebanyak 16 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 7 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban luka kini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.

Proses pencarian korban yang kemungkinan masih tertimbun material longsor masih terus berlangsung, dengan melibatkan berbagai unsur seperti tim SAR, TNI, Polri, serta relawan setempat.Kementerian Sosial memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memberikan intervensi yang diperlukan sesuai dengan kewenangan. (*)

Berita, Pemerintahan, Pendidikan, Sosial

Sekolah Rakyat Hadir di Bandung, Kapasitas Gedung 184 Orang

Lingkar.co – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi calon lokasi Sekolah Rakyat (SR) di Bandung, Kamis (29/5/2025). Melalui laman resmi Kemensos, dijelaskan bahwa Wisma Atlet Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan difungsikan sebagai lokasi sekolah.

Pemilihan gedung tersebut karena memiliki kapasitas 184 orang dengan 44 kamar dengan kondisi bangunan masih sangat layak, baru, dan representatif untuk dijadikan asrama sekaligus ruang belajar bagi para siswa.

Selain bangunan utama, terdapat pula gedung terpisah yang akan digunakan sebagai ruang kelas, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang guru, serta fasilitas pembelajaran pendukung lainnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul berdialog dengan orangtua calon siswa dan siswa Sekolah Rakyat di kawasan stadion Si Jalak Harupat. Suasana dialog berlangsung hangat, penuh semangat, dan haru—menggambarkan betapa besar harapan masyarakat terhadap kehadiran Sekolah Rakyat.

Salah satu calon siswa, Panca Jaelana (13 tahun), membacakan Pancasila dengan percaya diri dan menyampaikan cita-citanya menjadi pemain sepak bola profesional. Gelak tawa dan keakraban muncul ketika Gus Ipul menanggapi dengan canda dan dukungan moral, mencairkan suasana.

Siti Nurfadillah (12 tahun) menyampaikan kegembiraannya bisa bertemu langsung dengan Gus Ipul meski sempat merasa gugup. Ayah dari Panca, Tatang, seorang pekerja harian dengan penghasilan Rp75.000 per hari, mengungkapkan harapannya dengan lirih namun tulus. “Saya ingin anak saya sejajar dengan orang lain,” tuturnya.

Baca juga: Ucapkan Selamat, Menag Pesan Kenaikan Yesus Momen Spiritual Persatuan Bangsa

Harapan Tatang tersebut direspons Gus Ipul. Dia menegaskan semua pihak harus bergandengan tangan menyukseskan sekolah rakyat. “Kita harus berjuang bersama-sama untuk anak-anak kita. Ini kesempatan yang baik dari Presiden. Jangan pernah putus asa dari rahmat Tuhan. Anak-anak ini harus tumbuh menjadi anak-anak tangguh yang kelak berkontribusi dalam Indonesia Emas 2045,” ujar Gus Ipul.

Di penghujung acara dialog, ucapan syukur atas hadirnya sekokah rakyat datang dari para orangtua siswa, seperti orangtua Rahma Sapitri (12 tahun). “Terima kasih Bapak Prabowo. Anak saya mau sukses aja sekolahnya,” katanya.

Laila Sari, ibu dari Kanji Hidayat (13 tahun) asal Marga Asih, juga menuturkan harapannya. “Anak saya ingin jadi pemain bola, dan sekolah sepak bola itu mahal. Tapi semua ditentukan oleh ketekunan anak. Terima kasih kepada Bapak Mensos dan Bapak Presiden.”

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Supardian menyatakan alasan di balik pemilihan lokasi sekolah rakyat untuk sementara. “Kami menyiasati waktu yang sempit. Wisma Atlet paling siap dan paling layak. Semua kebutuhan dasar pembelajaran bisa dipenuhi di sini,” terangnya.

Keunggulan lokasi ini tidak hanya dari sisi infrastruktur. Wisma Atlet berada dalam kawasan olahraga yang dilengkapi dengan lapangan sepak bola, kolam renang, dan arena softball. Fasilitas ini akan dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan pengembangan karakter dan kebugaran siswa Sekolah Rakyat.

Terkait potensi tumpang tindih penggunaan dengan kegiatan keolahragaan, Supardian memastikan hal tersebut telah diantisipasi. Wisma Atlet saat ini masih berstatus sebagai aset Kementerian PUPR, dan penggunaannya untuk Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu agenda olahraga yang ada.

“Kalau ada event olahraga besar, atlet bisa ditempatkan di lokasi lain yang sudah kami siapkan. Bahkan, siswa Sekolah Rakyat bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat yang berolahraga di kawasan ini, terutama saat akhir pekan,” ujar Supardian.

Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, lokasi permanen Sekolah Rakyat juga telah disiapkan di Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, dengan luas lahan 7,6 hektare ditambah 5 hektare. Saat ini, pembangunan sekolah di lokasi tersebut sedang disiapkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, dengan target selesai pada akhir tahun ajaran 2025.

“Lokasi ini jauh dari kebisingan, cocok untuk sistem boarding school. Insya Allah akan menjadi tempat belajar yang kondusif untuk jenjang SD, SMP, dan SMA,” tambah Supardian.

Sekolah Rakyat di Desa Lebak Muncang nantinya dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa, lengkap dengan berbagai fasilitas pendidikan dan pengasuhan yang sesuai standar. Untuk jenjang SD, pendekatan khusus kepada orang tua sedang dilakukan mengingat anak usia dini perlu penyesuaian sebelum tinggal terpisah dari keluarga.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Ali Syakieb, menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran Sekolah Rakyat:
“Sekolah Rakyat mampu mengubah cara pandang masyarakat. Ini bukan program jangka pendek, ini menyasar manusia dan masa depan mereka,” ucapnya.

Adapun Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk investasi spiritual jangka panjang.
“Sekolah Rakyat adalah alat menaikkan kapasitas generasi penerus. Ini bukan tugas kedinasan biasa—ini tugas spiritual. Hasilnya baru akan terlihat mulai sekarang sampai 20 tahun ke depan,” tegasnya.

Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung bukan hanya tentang pendidikan formal, melainkan ikhtiar kolektif negara, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menghadirkan masa depan yang lebih adil, manusiawi, dan penuh harapan bagi anak-anak Indonesia. (*)

Berita, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan

Gus Ipul Ajak Kepala Daerah Sinergikan Program, Kawal DTSEN dan Wujudkan Cita-cita Pemerintah Entaskan Kemiskinan

Lingkar.co – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak para kepala daerah menyinergikan program dengan pemerintah pusat. Sebab, cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan kerja sama berbagai pihak. Salah satunya melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi 5 kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta. Yaitu Bupati Wakatobi, Wakil Wali Kota Bengkulu, Bupati Barito Kuala, Bupati Mamasa, dan Wakil Bupati Kebumen. Pada kesempatan itu Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono turut hadir bersama Gus Ipul.

”Bapak-ibu sekalian, saya ingin dua hal ini. Jadi, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan DTSEN. Yang kedua, memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, Kamis (22/5/2025).

Mensos lantas menjelaskan, DTSEN berguna untuk mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data dan memudahkan program pembangunan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Sehingga alokasi anggaran lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mensos melanjutkan, DTSEN juga berfungsi untuk memudahkan pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga bisa mengetahui profil sosial ekonomi penduduk Indonesia secara lebih lengkap.

“Jadi mari kita saling bersinergi, saling gandeng tangan, mengintegrasikan program. Agar program kita tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul.

Oleh sebab itu, Mensos meminta para kepala daerah yang hadir untuk menyiapkan target jumlah penerima manfaat yang bisa tergraduasi atau naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos). Para penerima manfaat yang sudah digraduasi, akan diarahkan pada program pemberdayaan, seperti bantuan modal usaha hingga pelatihan keterampilan.

“Saya minta bupati, wali kota punya target setiap tahun berapa yang harus kita graduasi, berapa keluarga yang bisa kita entaskan kemiskinan itu. Apa kalau sudah digraduasi ini tidak kita bantu? Dibantu, tapi lewat program kementerian lain. Tidak lagi bansos, tapi pemberdayaan,” tegasnya.

“Bantuannya adalah bantuan pemberdayaan. Bisa di Kementerian Sosial, tapi jelas lebih banyak lagi kalau di kementerian lain. (Kementerian) UMKM, Koperasi, dan lain sebagainya. Nanti kita dorong ke sana. Jadi yang lulus ini nama-namanya kita kirim ke kementerian lain,” sambungnya.

Selain program tersebut, lanjutnya, upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan juga dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan gratis yang bermutu yaitu Sekolah Rakyat.

Ia lanjut menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN, untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Sebanyak 63 sekolah berkonsep asrama dan gratis ini akan mulai dibuka pada tahun ajaran baru Juli mendatang.

Lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi itu tersebar di Pulau Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera sebanyak 13 titik, Sulawesi sebanyak 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3 titik, Kalimantan 2 titik, Maluku 2 titik, dan Papua 1 titik.

Setelah 63 sekolah ini beroperasi, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di titik lainnya secara bertahap hingga 100 titik. Ke depan ditargetkan Sekolah Rakyat ada di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Kalau ini satu sekolah menampung 1.000 (siswa) untuk jenjang SD, SMP, SMA. Kalau ada 500 sekolah di seluruh Indonesia, akan ada 500 ribu setiap tahunnya anak lulus (dari) Sekolah Rakyat. 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu, jadi agen perubahan untuk keluarga dan lingkungannya,” pungkasnya (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat