Arsip Tag: berita politik terbaru

Berita, Nasional, Peristiwa, Politik

Keras! Politikus PKB Sebut Menhut Raja Juli Gagal, Lebih Baik Mundur

Lingkar.co – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin melayangkan pernyataan keras kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni agar mundur dari jabatannya imbas tragedi banjir dan Longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh.

Ia tak segan menilai sang menteri gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, serta menerbitkan sejumlah izin yang dianggap bermasalah dan tidak sesuai rekomendasi daerah.

“Kalau pak menteri tidak mampu mengurus Kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal asa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan Kehutanan secara utuh,” ucap Usman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Kepada Raja Juli, Usman menyebut persoalan Kehutanan tidak dapat diselesaikan hanya melalui retorika atau menyalahkan pemerintah sebelumnya. Menurut dia kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah dahulu,” kata Usman.

Dia menyoroti pernyataan menteri yang Mengutip ayat dan hadis, namun tidak selaras dengan kebijakan yang diambil.

Usman menyebut pada Oktober lalu, Raja Juli mengeluhkan izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan. Di sisi lain, Bupati juga berharap agar izin tersebut tidak dikeluarkan. Namun, pada 20 November izin justru dikeluarkan Raja Juli.

“Ternyata 20 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan pak menteri, tidak sejalan semua. Jadi seolah-olah kita ini bisa diakalin semua,” ucap Usman.

Usai rapat, Raja Juli menilai bahwa posisinya saat ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. oleh karena itu dia mengaku siap di evaluasi.

Raja Juli menambahkan kritik masyarakat kepada dirinya dalam tragedi banjir dan Longsor di Sumatra dan Aceh akan menjadi aspirasi baginya. Saat ini, dia mengaku hanya ingin bekerja dan menyerahkan sisanya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah. dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap di evaluasi,” Kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan.

Meski begitu, ia mengaku tidak pernah menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) penebangan baru selama menjabat. Ia mengaku justru menerbitkan PBPH untuk restorasi ekosistem.

“Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya. yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem,” Jelas Raja Juli.

Penulis : Putri Septina

Berita, Pemerintahan, Politik

Percepat Pembahasan Raperda Pesantren di Kota Semarang, Target Sah Akhir Bulan

Lingkar.co – DPRD Kota Semarang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tengah mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pesantren.

Aturan ini dinilai sangat dinanti oleh masyarakat, terutama kalangan pesantren yang jumlahnya mencapai lebih dari 300 lembaga di Kota Semarang.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, H. Ma’ruf, menyampaikan bahwa Raperda Pesantren telah lama diusulkan dan menjadi harapan besar umat Islam di Kota Semarang.

Menurutnya, keberadaan perda ini penting untuk memperkuat peran pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren sudah sejak masa penjajahan menjadi benteng perjuangan dan pendidikan moral. Maka sudah selayaknya pemerintah memberikan dukungan finansial maupun non-finansial,” ujar Ma’ruf, Selasa (2/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa perda tersebut nantinya akan memuat dukungan anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan fisik seperti gedung dan rehabilitasi fasilitas, serta dukungan non-fisik seperti pelatihan dan insentif bagi ustaz maupun tenaga pendidik pesantren.

Ma’ruf menilai kondisi tenaga pengajar pesantren selama ini cukup memprihatinkan, karena sebagian besar mengajar tanpa standar penghasilan layaknya guru formal.

“Ini sangat ironis. Mereka memberikan transfer ilmu dan pendidikan karakter, tetapi belum mendapatkan dukungan seperti guru di lembaga formal,” tegasnya.

Saat ini Raperda Pesantren masih dalam tahap fasilitasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ditargetkan dapat disahkan pada akhir bulan ini.

Ketua DPC PKB Kota Semarang, H. Mahsun, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah mendorong percepatan lahirnya regulasi turunan dari Undang-Undang Pesantren.

Ia menyampaikan bahwa anggota Fraksi PKB yang duduk sebagai Sekretaris Pansus memiliki latar belakang pesantren sehingga mengetahui dengan baik kebutuhan riil di lapangan.

“Banyak kader NU yang terlibat dalam pembahasan, dan mereka memahami betul kebutuhan pesantren. Kami optimistis Raperda ini bisa mengakomodasi kebutuhan meski nanti tetap bisa disempurnakan,” ungkap Mahsun.

Ia menambahkan, setelah regulasi disahkan, implementasinya akan menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan pesantren di Kota Semarang dapat berkembang dan memperoleh akses pembiayaan melalui APBD.

Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah santri di Semarang cukup besar dan selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah.

“Dengan disahkannya Raperda, maka APBD memiliki dasar hukum untuk mendukung pengembangan pesantren,” ujarnya.

Raperda Pesantren diharapkan menjadi pijakan penting bagi kemajuan pendidikan non-formal, penguatan karakter, dan pembangunan moral generasi muda di Kota Semarang. Jika pembahasan berjalan lancar, aturan ini diproyeksikan mulai memberi manfaat bagi pesantren pada tahun anggaran berikutnya. (*)

Berita

Jangan Ikut-ikutan Konflik Internal PBNU, GP Ansor Jateng Instruksikan Pengurus Fokus Program Kerja

Lingkar.co – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah DR H M Muhammad Shidqon Prabowo SH MH menginstruksikan pada jajaran pengurus di semua tingkatan dan kader di Jawa Tengah untuk tetap menjaga marwah para Kiai di tengah dinamika yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Nahdlatul Ulama adalah rumah besar bagi kader GP Ansor, oleh karena itu semua kader harus tetap setia menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah dan nama baik lembaga,” tegasnya, Selasa (2/12/2025).

Gus Shidqon mengatakan, juga menginstruksikan bahwa seluruh kader GP Ansor dan Banser untuk tidak melibatkan diri dan hanyut dalam dinamika yang terjadi di PBNU serta selalu berhusnudlon terhadap seluruh masyayikh, sesepuh, dan Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama.

“Kami instruksikan seluruh pengurus di PW, Pimpinan Cabang, PAC hingga Ranting untuk fokus melaksanakan dan menyukseskan program kerja masing-masing yang telah dirancang dan tetap istiqomah dalam visi besar sebagai khodimul ummah,” tandasnya.

Selain itu, dalam instruksinya, Gus Sidqon juga menegaskan, seluruh kader tidak boleh bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan PW GP Ansor Jawa Tengah. Termasuk harus tetap satu garis komando arahan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor H Addin Jauharudin serta arahan Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin.

“Kami juga instruksikan untuk selalu memanjatkan doa, semoga dinamika yang terjadi akan segera selesai dan membawa hikmah bagi Jamiyyah Nahdlatul Ulama,” ungkap Gus Shidqon yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang tersebut.

Sekretaris PW GP Ansor Jawa Tengah, H Husein Ahmadi menegaskan, pihaknya segera mendistribusikan instruksi tersebut ke seluruh jajaran PC maupun PAC di Jawa Tengah.

“Jadi, instruksi ini tidak hanya pada pengurus saja tapi juga seluruh kader GP Ansor dan Banser di Jawa Tengah. Intinya, tidak boleh bergerak sendiri-sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, sebelumnya, PW telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Ketua PC GP Ansor dan Kasatkorcab Banser Kabupaten/Kota se Jawa Tengah di Ponpes Al Falah Kota Salatiga pada Minggu (30/11/2025).

Dalam Rakor tersebut juga telah disampaikan dan disepakati beberapa hal mengenai penyikapan terhadap situasi terkini baik isu nasional maupun daerah.

“Kami akan tetap fokus pada kaderisasi dan program kerja masing-masing sesuai arahan Ketua PWNU Jawa Tengah. Jangan sampai isu di atas memengaruhi roda organisasi di level badan otonom terutama di daerah,” tegas Husein.(*)

Berita, Politik

Andhika Satya: HUT Golkar Momen Pupuk Semangat untuk Terus Hadir, Bekerja, dan Mengabdi Bagi Masyarakat

Lingkar.co – Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Golkar, Andhika Satya Wasistho Pangarso mengapresiasi atas soliditas kader Golkar di Jawa Tengah yang terus menjaga semangat kebersamaan. Salah satunya dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar yang digelar pada Minggu!23/11/2025) pagi.

Menurut dia, soliditas kader dan pengurus partai politik berlambang pohon beringin menjadi kunci untuk meraih kesuksesan dan memenangkan hati rakyat di setiap momen politik lima tahunan, baik legislatif dan eksekutif.

“Perayaan HUT Golkar ke-61 ini bukan hanya tentang usia, tetapi tentang semangat kita untuk terus hadir, bekerja, dan mengabdi bagi masyarakat,” ujar Andhika saat acara Yellow Fun Walk DPD Partai Golkar Jawa Tengah dalam rangka HUT Partai Golkar ke 61 di halaman sekretariat DPD Partai Golkar Jawa Tengah Jl. Kyai Saleh No. 1 Semarang.

“Melalui kegiatan seperti Yellow Fun Walk, kita ingin menghadirkan kebahagiaan, kesehatan, dan kedekatan antara Partai Golkar dan masyarakat,” sambungnya.

Legislator dari Dapil Jateng II (Demak, Kudus dan Jepara) ini menegaskan, peringatan ulang tahun ini harus menjadi momen konsolidasi internal sekaligus dorongan untuk menghadirkan lebih banyak program bermanfaat.

“Saya berharap kebersamaan hari ini menjadi energi baru bagi seluruh kader di Jawa Tengah untuk terus berjuang memenangkan hati rakyat dan menghadirkan karya nyata di setiap daerah,” katanya.

Acara Yellow Fun Walk 2025 Partai Golkar Jawa Tengah berlangsung meriah dan penuh semangat dan ceria. Sedikitnya, lebih dari 2.500 peserta mulai dari kader, simpatisan, hingga masyarakat umum mengikuti acara tersebut dengan antusias.

Panitia menyiapkan total 101 doorprize, mulai dari voucher belanja hingga peralatan rumah tangga. Antusias peserta semakin meningkat ketika panitia mengumumkan grand prize berupa empat unit motor matic yang menjadi hadiah utama. (*).

Berita, Kesehatan, Politik

Fun Walk Ajak Pola Hidup Sehat, Mohammad Saleh: Kegiatan Partai Golkar Sentuh Masyarakat

Lingkar.co – Sebanyak 2.500 kader dan simpatisan Partai Golkar menyemarakkan Yellow FUN WALK 2025 yang digelar Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Minggu (23/11/2025). Massa berkaos kuning berjalan dengan tertib dari halaman DPD Partai Golkar Jateng, Jalan Kyai Saleh menuju Jalan Veteran, Jalan Pahlawan dan kembali melalui Jalan Pandanaran, dan Jalan Bergota berhenti di titik awal

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Partai Golkar Jawa Tengah Mohammad Saleh menuturkan, kegiatan yellow FUN WALK merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-61 Partai Golkar. Dengan kegiatan yellow fun walk ini, pihaknya mengajak masyarakat untuk hidup sehat.

“Hari ini, keinginan masyarakat untuk hidup sehat tinggi. Ada fun run, fun walk dan macam-macam merupakan budaya hidup sehat yang bagus, gerakan hidup sehat. Kita mendukung program pemerintah untuk masyarakat hidup sehat,” ucap Saleh disela acara.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah ini membeberkan, sebelum kegiatan yellow fun walk ini pihaknya telah melaksanakan kegiatan tasyakuran, ziarah ke makam pahlawan, bagi-bagi sembako untuk guru PAUD, pengobatan massal, wayangan di Blora, dan salawatan di Purworejo.

“Ini bukan yang terakhir, nanti masih ada kegiatan lagi, besok 29 November salawatan dengan Majelis Azzahir bersama Habib Ali Zainal Abidin (Habib Bidin) di Kendal dan penutup kegiatan tanam pohon di Batang,” ucapnya.

Masih menurut Saleh, untuk penanaman pohon nanti dilakukan di lereng-lereng, bukit. Kegiatan tanam pohon tersebut dimaksudkan untuk pencegahan bencana longsor.

“Belakangan ini, bencana longsor masih tinggi. Kita (Partai Golkar Jateng, red) ingin hadir untuk ambil bagian memberikan solusi,” ungkapnya.

Saleh menegaskan, Golkar ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang menyentuh kehidupan masyarakat, baik kegiatan keagamaan, aksi sosial pemenuhan sembako, kesehatan dan penghijauan.

“Setiap kita Musda Golkar di Kabupaten/Kota, kita selalu berkunjung ke Pondok Pesantren, silaturahmi ke ulama, kiai. Kita ingin memperbanyak masyarakat tau Golkar ada kegiatan yang sifatnya menyentuh kehidupan masyarakat,” urainya.

Ketua panitia Yellow FUN WALK 2025 Partai Golkar Jawa Tengah, Dipa Yustia Pasa menuturkan, Golkar Jateng dibawah kepemimpinan Ketua Saleh terus gencar melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menyentuh kehidupan masyarakat, termasuk kegiatan yellow fun walk ini.

“Golkar ingin semakin dekat dengan masyarakat. Harapannya kedepan semakin siap bertarung memenangkan hati rakyat di pemilu berikutnya,” ucap Dipa.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Tengah ini melanjutkan, untuk kegiatan yellow fun walk ini, masyarakat dibuat sehat dan bahagia, karena panitia telah menyiapkan banyak doorprize.

“Pokoknya bahagia sebagaimana tema kegiatan hari ini; “Langkah Sehat Hati Ceria, Bareng Golkar Kita Bahagia”. Bahagia karena doorprize-nya banyak kesempatan dapatnya tinggi,” ucapnya.

Panita yang lain, Tietha Ernawati Suwarto menambahkan, panitia menyiapkan doorprize utama 4 sepeda motor. Selain sepeda motor, ada 5 sepeda gunung, 6 kulkas, 6 smart TV, 7 kompor gas, 5 mesin cuci, 6 kipas angin dan lainnya.

“Total hadiah ada 100. Selain itu, panitia juga memberikan banyak voucher dengan nominal 100 ribu dan 50 ribu,” pungkasnya.

Acara yellow FUN WALK 2025 Partai Golkar Jawa Tengah berjalan lancar dan meriah. Selain diikuti ribuan peserta, kader dan pengurus DPD Golkar Jawa Tengah, kegiatan juga diikuti oleh anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso. (*).

Berita, Kesehatan, Politik

Sambut HUT Ke-61, Ribuan Kader dan Simpatisan Partai Golkar Semarang Siap Meriahkan Yellow Fun Walk 2025

Lingkar.co – Ribuan simpatisan dan kader Partai Golkar Kota Semarang akan mengikuti kegiatan Yellow FUN WALK 2025. Kegiatan yang digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke 61 dengan mengusung tema: Langkah Sehat Hati Ceria, Bareng Golkar Kita Bahagia.

Ketua pelaksana Jalan Sehat Partai Golkar 2025, Didik Sugiyanto menuturkan, kegitan fun walk atau jalan sehat Partai Golkar Jawa Tengah ini akan digelar besok, Minggu (23/11/2025) pukul 06.00 pagi.

“Kegiatan ini terbuka untuk umum, untuk masyarakat dan kader Golkar Kota Semarang. 100 persen gratis, hingga saat ini yang telah mendaftar sudah 2000 peserta. Target kami 2500, insya Allah besok Sabtu (22/11/2025) hari terakhir pendaftaran bisa terpenuhi,” ucap Didik disela mendampingi panitia loket pendaftaran di sekretariat DPD Partai Golkar Jawa Tengah jl. Kyai Saleh No. 1 Kota Semarang, Jum’at (21/11/2025) petang.

Didik menjelaskan, pendaftaran kegiatan jalan sehat ini dibuka sejak tanggal 10 November hingga 22 November. Pendaftaran secara manual dengan mendaftar ke panitia di sekretariat DPD Partai Golkar Jawa Tengah.

Untuk start kegiatan jalan sehat besok di mulai dari halaman DPD Partai Golkar Jawa Tengah Jl Kyai Saleh-Jl Veteran-Jl Pahlawan-Simpang Lima-Jl Pandanaran-Bergota dan Finish ke Jl. Kyai Saleh lagi.

“Sebelum jalan sehat, diisi senam zumba nanti akan dipandu instruktur senam ternama di kota Semarang, Zin Toffa. Lalu artis yang lagi naik daun, Inyot Fort dan Ibenk. Kemudian akan dimeriahkan oleh komunitas Ambyar, komunitas teman-teman Ojol yang memiliki grub kesenian,” beber Didik.

Didik mengungkapkan, komunitas ojol ini sudah berkolaborasi dengan Fraksi Golkar DPRD Jateng dan belum lama juga sudah ketemu dengan Fraksi Golkar DPR RI. “Mereka ini punya kesenian, lha besok mau kita tampilkan, untuk memeriahkan acara,” tukasnya.

Didik membeberkan, selain diisi dengan acara hiburan, panitia juga menyiapkan doorprize menarik untuk para peserta. Diantaranya; 4 sepeda motor, 6 kulkas, 6 smart TV, 7 kompor gas, 5 mesin cuci, 6 kipas angin dan 5 sepeda gunung.

“Jalan sehat ini kita pilih, sekarang yang lagi ngetren kan fun run. Kita sasar gen Z, milenial, mereka kita rangkul, kita satukan untuk menambah kebesaran Partai Golkar Jawa Tengah,” tegasnya.

Didik menambahkan, jalan sehat besok juga akan diikuti jajaran pengurus harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah, mulai Ketua Mohammad Saleh, Sekretaris H. Fuadi dan Bendahara Mohammad Syaefuddin serta jajaran pengurus lainnya.

Selain jajaran pengurus, juga akan diikuti para pimpinan dan pengurus sayap Golkar Jateng, seperti; KKPG, AMPI, AMPG, Kosgoro, Al Hidayah dan lainnya. “Semoga acara juga dihadiri oleh para anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Dapil Jateng. Kita juga mengundang salah satu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri, tapi ini masih tahap konfirmasi,” pungkasnya. (*).

Berita, Politik

Mbah Kholil dan Gus Dur Dapat Gelar Pahlawan, PKB Jateng Gelar Tasyakuran

Lingkar.co – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah menggelar tasyakuran atas gelar pahlawan yang dianugerahkan kepada Syaikhona K.H. Kholil Bangkalan (Mbah Kholil) dan K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Kantor DPW PKB Jateng di Semarang, Kamis (13/11/2025). Selain tasyakuran, juga digelar diskusi publik ‘Jejak Langkah Pahlawan Nasional’.

Ketua DPW PKB Jateng K.H. M Yusuf Chudlori mengatakan, Kiai Kholil merupakan guru segala guru. Sementara Gus Dur adalah guru bangsa sekaligus pendiri PKB.

“Karena itu tentu kita harus memanjatkan syukur dan bangga atas gelar ini,” ujarnya.

Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang ini menegaskan, bangsa yang besar adalah yang bisa menghargai jasa pahlawan.

Gus Yusuf sapaan akrab K.H. Muhammad Yusuf Chudlori menyebut, dari Kiai Kholil lahir kiai-kiai besar seperti K.H. Hasyim Asyari, K.H Wahab Chasbullah dan ulama besar lain.

“Adapun Gus Dur adalah tokoh demokrasi, pluralisme di Indonesia,” sebut Gus Yusuf.

Khusus Gus Dur, kata Gus Yusuf, mengikuti prosesnya. Dia tak menampik ada pihak lain yang menyebut Gus Dur tak perlu gelar pahlawan karena sudah dicintai rakyat. Tapi itu menurutnya juga tidak salah.

“PKB juga memperjuangkan secara politik. Yang paling krusial adalah pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 yang memberhentikan Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam kasus Bulog Gate,” terangnya.

Pencabutan ini didasarkan pada permohonan Fraksi PKB dan dianggap penting untuk rehabilitasi nama baik Gus Dur.

“Fraksi PKB sendiri memiliki ketua umum yakni Gus Muhaimin Iskandar,” terangnya.

Menurut Gus Yusuf ini juga sebuah proses yang harus dipahami masyarakat. Dengan dicabutnya TAP MPR Nomor II/MPR/2001 maka proses pemberian gelar pahlawan bisa terus berjalan.

“Ini juga agar generasi ke depan anak-anak kita tidak membaca sejarah, bahwa Gus Dur diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden karena kasus Bulog Gate,” tegasnya.

Kebanggaan lain, jelas Gus Yusuf, bahwa Kiai Kholil dan Gus Dur adalah tokoh yang lahir dari pesantren.

“Gelar ini juga bisa menjadi spirit pesantren yang belakangan ini disudutkan dengan sejumlah framing negatif. Mari kita lihat Gus Dur dan Mbah Kholil dengan spirit NKRI nya,” terangnya.

Acara tasyakuran dan diskusi publik ini dihadiri para pengurus PKB Jateng, Sekretaris DPW H.Sukirman, Ketua LPP Sarif Abdillah, jajaran Dewan Syuro, serta para mahasiswa.

Diskusi menghadirkan pembicara Aguk Irawan, penulis buku Peci Miring: Kisah Pengembaraan Intelektual Gus Dur, Direktur Klub Merby Grace W Susanto, serta Gus Yusuf.

Grace menyebut sering berinteraksi dengan Gus Dur maupun keluarganya.

“Gus Dur itu bapak Bangsa, ngopeni minoritas seperti saya ini,” ungkapnya.

Adapun Aguk menceritakan perjalanan Gus Dur dalam pendidikannya.

“Saat SMP termasuk saat mondok di Krapyak Yogyakarta sudah mengenal buku-buku Marxis, Lenin dan karya-karya pemikir luar negeri,” terangnya.

Gus Dur, jelas Aguk, baru terarah ke ilmu tasawuf saat mondok di Tegalrejo Magelang yang diasuh K.H Chudlori, ayah dari Gus Yusuf.

Adapun Gus Yusuf menyebut saat Gus Dur mondok di Tegalrejo, sang ayah mampu mengarahkan yang bersangkutan fokus mempelajari ilmu pesantren.

“Soal cerita Gus Dur mengambil ikan di kolam pondok, ternyata itu adalah memahamkan kita berpolitik,” terangnya.

Gus Yusuf mengakui berbagai kontroversi yang kerap muncul dari Gus Dur, merupakan sebuah proses mencerdaskan politik.

Gus Yusuf menambahkan, saat muncul Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU), maupun anaknya Yenny Wahid mendirikan partai, Gus Dur tetap memberikan pesan kepada dirinya untuk tetap di PKB. (*).

Berita, Highlight, Nasional, Politik

Gus Yasin Jadi Sekjen Konflik PPP Berakhir, Gus Rommy: Jalan Tengah Tanpa Pecat-memecat

Lingkar.co – Konflik Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir dengan penetapan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum, Agus Suparmanto sebagai wakilnya serta Taj Yasin Maimoen ada di posisi sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Ka’bah.

Sebelumnya, kubu Mardiono secara mengejutkan telah mendapatkan SK Menkumham yang secara otomatis memanaskan keadaan lantaran kabar faktual membantah Mardiono menang aklamasi saat sidang dalam muktamar masih berlangsung. Tak lama berselang, Agus Suparmanto dikabarkan menang aklamasi karena hadir sebagai calon tunggal.

Berbeda dengan Mardiono, kabar kemenangan Agus Suparmanto lengkap dengan foto dokumentasi penyerahan bendera pataka sebagai simbol mandat kepemimpinan DPP PPP. PPP dikabarkan terbelah pada dua kubu untuk berebut SK Menkumham.

Ketua tim pendukung Agus Suparmanto, Muhammad Romahurmuziy mengatakan keputusan yang diambil atas fasilitasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai jalan keluar tanpa harus ada aksi pecat-memecat.

Ishlah Agus Suparmanto dan Mardiono sore kemarin (6/10/2025) didasarkan atas kompromi dan kesepakatan,” kata Gus Romm, sapaan akrab Muhammad Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2025).

Rommy menyebut kompromi politik antara kedua kandidat Ketum dalam Muktamar X PPP tidak bisa dibenarkan 100% menurut AD/ART. Namun demikian, kata dia, kompromi dan kesepakatan para pihak terletak di atas peraturan, “Karena pada dasarnya, peraturan dibuat sebagai titik pijak. Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, maka kesepakatan yang dibuat menjadi kebenaran faktual. Apalagi tujuannya mulia, agar perdamaian segera tercapai dan tidak ada pecat memecat anggota DPRD dan DPW/DPC PPP seluruh Indonesia,” ujarnya.

Rommy juga mengapresiasi Menkumham atas fasilitasi dalam upaya turut serta mencari jalan keluar atas kemelut yang terjadi di PPP, dalam waktu yang relatif singkat, “Mungkin masih ada yang tak puas, karena keputusan damai memang takkan memuaskan seluruh pihak. Tapi mohon jangan lagi ada gugat-menggugat secara hukum agar PPP kembali kondusif,” pintanya.

Selaku Ketua Majelis Pertimbangan PPP 2020-2025, dirinya mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan ishlah ini.

“Mari bersatu kembali, fokus konsolidasi partai, dan merengkuh kembali simpati publik. Atas nama keluarga besar PPP, saya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas kegaduhan selama sepekan terakhir yang tersiar di media akibat Muktamar X PPP,” ajaknya.

“Sekaligus kami memohon kritik, saran, dan doa untuk perbaikan kami agar bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik pada Pemilu 2029 untuk kembali ke Senayan,” sambungnya.

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Highlight, Nasional, Politik

PPP Kubu Agus Suparmanto Tolak SK Menkum RI Untuk Mardiono Karena Cacat Hukum

Lingkar.co – Hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi telah menetapkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum terpilih Partai Ka’bah. Namun, Muhammad Mardiono beserta pendukungnya secara mengejutkan telah mendaftar ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)

Menteri Hukum dan HAM, Supratman mengatakan, Mardiono telah mendaftarkan kepengurusan PPP pada 30 September 2025. Kemudian, pihak Mardiono juga telah mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum. Karena dia menganggap persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap, maka dirinya telah meneken SK untuk PPP kubu Mardiono.

“Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono. Kemudian apakah sudah diambil, saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman dan Kemenkum. Yang jelas saya sudah tanda tangani kepengurusan,” kata Supratman saat akan menghadiri rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2025).

Menyikapi hal itu, Ketua Pendukung Pemenangan Agus Suparmanto, Muhammad Romahurmuziy menyatakan keberatan dan menolak terbitnya SK Menkum RI tentang kepengurusan PPP yang menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen.

Menurut Gus Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, SK Menkumham tersebut cacat hukum. Ia beserta seluruh jajaran ulama di (eks) majelis syariah, dan peserta muktamar menyatakan menolak dengan alasan cacat hukum.

“SK tersebut Cacat Hukum karena tanpa melalui 8 poin yang disyaratkan oleh Pemenkumham RI No. 34/2017,” kata Rommy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/10/2025).

Ia memaparkan, pengajuan SK kepengurusan Mardiono tidak mendapatkan persyaratan poin 6 Permenkumham 34/2017 yaitu; Surat Keterangan tidak dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik.

“Kami sudah memastikan kepada Mahkamah Partai yang dipimpin sdr. Irfan Pulungan bahwa mereka tidak menerbitkan surat untuk kepengurusan Mardiono,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, SK Menkum RI yang terbit untuk Mardiono mengabaikan seluruh fakta yang terjadi dalam Muktamar X PPP, yakni tidak pernah ada aklamasi untuk Mardiono, “Yang ada adalah klaim aklamasi oleh Pimpinan Sidang Amir Uskara di tengah hujan interupsi penolakan dari floor, yang berakibat kaburnya Amir dari arena sidang,” bebernya.

Agus Suparmanto menerima bendera pataka PPP dari KH Mustofa Aqil Siradj setelah resmi dinyatakan terpilih sebagai ketua umum DPP PPP dalam Muktamar X di Ancol Jakarta. Foto: istimewa
Agus Suparmanto menerima bendera pataka PPP dari KH Mustofa Aqil Siradj setelah resmi dinyatakan terpilih sebagai ketua umum DPP PPP dalam Muktamar X di Ancol Jakarta. Foto: istimewa

Ia juga mengungkapkan bahwa Mardiono tidak hadir pada saat pimpinan Sidang Paripurna memanggilnya untuk hadir ke arena persidangan, “Yang bersangkutan tidak hadir bahkan setelah ditelpon berkali-kali,” ungkapnya.

Rommy bahkan menyebut klaim terpiliihnya Mardiono melanggar seluruh proses pelaksanaan Muktamar X PPP, sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal Muktamar dan Tata Tertib Muktamar, “Karena yang sesungguhnya menjalankan seluruh proses Muktamar secara konstitusional adalah muktamirin yang memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum,” terangnya.

Tidak hanya itu, kata Rommy, SK Menkum RI yang terbit untuk Mardiono bertentangan dengan hasil Silaturahmi Nasional (Silatnas) Alim Ulama pada 8 September 2025 di Ponpes KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat.

“Hasil Silatnas menyatakan bahwa seluruh ulama PPP se-Indonesia menolak Mardiono untuk melanjutkan kepemimpinannya pada Muktamar X PPP 2025,” urainya.

Laman: 1 2
Berita, Highlight, Nasional, Politik

Bantah Tudingan Andi Surya Soal Merebut Kantor, Gus Rommy Tegaskan Tidak Ada Gunanya Rebutan Kantor DPP PPP

Lingkar.co – Eks Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy menegaskan tidak perlu berebut kantor partai. Sebab, menurut dia, kantor akan menjadi hak yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Tidak ada perebutan kantor. Dan tidak ada gunanya juga menguasai kantor. Pada saatnya kantor wajib diserahkan kepada mereka yang memiliki SK Kumham sbg DPP PPP yang sah,” kata Gus Rommy sapaan akrabnya melalui pesan singkat, Rabu (1/10/2025).

Sebelumnya, Gus Rommy juga membantah kabar Muhammad Mardiono menang aklamasi dalam Muktamar X yang digelar di Ancol beberapa hari kemarin. Saat itu, berita yang muncul pada sekitar pukul 21.22 WIB.

Ia mengungkapkan, sidang masih berlangsung pada pukul 22.30 WIB, “Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” katanya.

“Sidang-sidang Muktamar X PPP masih berlangsung hingga saat ini 22.30 WIB. Agenda muktamar Sidang Paripurna IV,” jelasnya.

Klaim Rebut Kantor.

Eks Ketua DPP PPP Bidang Hukum periode 2020-2025 Andi Surya menyampaikan kabar heboh setelah PPP kembali terbelah dalam Muktamar X. Yakni ia mengeklaim kubu Muhammad Mardiono sah karena belum adanya perubahan pada SK Kemenkumham.

“Secara legal standing, yang sah memimpin dan memiliki kewenangan atas kantor partai adalah Pak Mardiono. SK Menkum belum berubah, jadi secara hukum kepemimpinan beliau masih berlaku,” kata Andi dalam keterangan tertulis

Ia juga mengeklaim dan mengecam tentang adanya langkah pihak-pihak yang berusaha mengambil alih kantor partai dari kubu Mardiono.

“Kalau ada yang merebut kantor, itu sudah di luar hukum. Kantor ini adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,” tukas Andi.

“Kami minta polisi bertindak tegas. Jangan sampai ada aksi perampasan atau tindakan melawan hukum di kantor PPP, dan Alhamdulillah pihak kepolisian akan membantu,” ungkapnya.

PPP mengimbau semua pihak menjaga kondusifitas dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah, “Kalau untuk kepentingan partai, datang baik-baik, kami terbuka. Tapi jangan ada aksi sepihak yang merusak persatuan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat