Arsip Tag: Peta Rawan Bencana

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Jalur Cincin Api Pasifik Area Rawan Gempa dan Tsunami, Pemkot Cilegon Siagakan Dunia Industri dalam Penanggulangan Bencana

Lingkar.co – Plt Asisten Daerah I Setda Kota Cilegon, Bambang Hario Bintan mengingatkan, Kota Cilegon memiliki karakteristik wilayah yang rawan bencana karena berada di ujung barat Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Selat Sunda, serta memiliki kawasan industri yang tersebar di wilayah pesisir pantai.

“Berdasarkan data dan informasi kebencanaan nasional serta kondisi wilayah setempat, terdapat sedikitnya 11 jenis potensi bencana yang dapat mengancam Kota Cilegon, katanya saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Dunia Industri dalam Penanggulangan Bencana Alam dan Industri yang berlangsung di Aula Setda II Kota Cilegon, Banten, Rabu (24/12/2025).

Ia menyebut diantaranya gempa bumi, tsunami, kegagalan teknologi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, abrasi, gelombang ekstrem, hingga epidemi dan wabah penyakit.

Bambang melanjutkan, secara geodinamika Kota Cilegon berada di kawasan rawan aktivitas kegempaan dan potensi tsunami karena dipengaruhi pertemuan Lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang termasuk dalam jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire).

Kondisi tersebut, kata dia, menjadikan ancaman gempa bumi dan tsunami sebagai skenario risiko yang harus diantisipasi secara bersam-sama.

“Keberadaan kawasan industri di sepanjang pesisir juga turut meningkatkan potensi risiko lanjutan apabila terjadi bencana alam. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berasal dari kekuatan alam, tetapi juga berpotensi memicu bahaya tambahan akibat material industri yang berisiko,” urainya.

Oleh karena itu, Bambang menegaskan bahwa sinergi semua pihak dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Ia juga menekankan agar kegiatan pelatihan, simulasi dan geladi kebencanaan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana serta membangun sistem respons yang cepat dan terkoordinasi.

“Saat ini paradigma penanggulangan bencana telah bergeser dari pendekatan responsif menjadi preventif, serta dari BPBD Kota Cilegon memiliki peran strategis sebagai leading sector kebencanaan yang dituntut untuk terus bersinergi dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, organisasi kebencanaan, serta dunia industri,” jelasnya.

Bambang berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan kesamaan pemahaman, komitmen dan langkah konkret bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Sebab, kesiapsiagaan merupakan kewajiban bersama demi mengurangi risiko bencana, melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Cilegon.

Kolaborasi Kesiapsiagaan

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Suhendi menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kolaboratif, baik pemerintah maupun dunia usaha dalam menghadapi potensi bencana yang terjadi di Kota Cilegon.

“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat antar seluruh pihak dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana,” ucapnya.

Lebih lanjut, Suhendi menjelaskan bahwa Kota Cilegon merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai potensi bencana baik bencana alam maupun nonalam. Ia juga menambahkan seiring memasuki musim penghujan yang disertai cuaca ekstrem, potensi terjadinya bencana hidrometeorologi di Kota Cilegon saat ini diniali cukup tinggi.

“Beberapa waktu lalu telah terjadi banjir di sejumlah titik, termasuk kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Untuk itu, kami terus memanfaatkan informasi dari BMKG guna disampaikan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi,” ungkapnya.

Selain bencana hidrometeorologi, Suhendi juga menyoroti potensi bencana geologi yang mengancam Kota Cilegon. Ia menyebutkan bahwa wilayah Kota Cilegon berada dekat dengan kawasan rawan gempa, khususnya di sekitar Selat Sunda dan sepanjang pantai selatan Pulau Jawa.

“Kota Cilegon juga memiliki potensi bencana industri mengingat wilayahnya merupakan pusat aktivitas industri berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan mitigasi yang komprehensif. Saya harap adanya masukan dan laporan dari perusahaan serta perangkat daerah terkait yang dapat ditindaklanjuti sebagai langkah konkret kita dalam memperkuat upaya mitigasi bencana ke depan,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan

Waspada Puncak Musim Hujan, Gubernur Jateng Perintahkan Bupati Kepala Daerah Wajib Petakan Daerah Rawan Bencana

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh Bupati dan Wali Kota agar memetakan wilayah mana saja yang rawan terjadi bencana. Ia mengingatkan memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi hingga Desember,

“Seluruh daerah harus memetakan ulang titik rawan, termasuk wilayah banjir dan longsor,” tegas Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, di Gradhika Bhakti Praja, Gubernuran, Kota Semarang, Selasa (18/11/2025).

Hadir dalam rapat perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), para kepala daerah, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan terkait.

Dikatakan, beberapa daerah yang rawan banjir di antaranya, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Jepara, Pekalongan, Cilacap. Adapun kawasan rawan longsor seperti Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran kearifan lokal dalam mitigasi.

“Kepala desa harus bisa melakukan pendekatan persuasif ketika desanya rawan bencana. Kepala desa adalah ujung tombak,” katanya.

Ia menyebut Jawa Tengah memiliki 8.566 desa dengan banyak Desa Tangguh Bencana (Destana) yang harus dievaluasi kembali.

“Semua titik rawan harus direview. Mana jalur air, mana potensi longsor, dan sa as mana lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.

Gubernur meminta pemkab/pemkot memastikan kesiapan SDM, sarana-prasarana, dan logistik. Sistem peringatan dini juga harus dijalankan hingga ke tingkat desa.

“Sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai warning tidak sampai ke warga, hanya karena alasan ekonomi mereka enggan mengungsi,” ujarnya.

Gubernur menginstruksikan seluruh unsur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan bencana.

“Anggaran on-call harus siap dan cepat digunakan. Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi.

Dijelaskan, provinsi siap memberi bantuan cepat kepada daerah yang membutuhkan. Dari BPBD Jateng menyampaikan masih terdapat anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp 20 miliar.

Ahmad Luthfi menegaskan, seluruh kepala daerah wajib memimpin langsung penanganan ketika terjadi bencana di wilayahnya masing-masing.

“Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi,” tegas Gubernur.

Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Semua unsur mulai dari kementerian, sampai pemerintah kabupaten/kota harus terlibat aktif.

“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD,” ujar Luthfi.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi kesigapan Gubernur Luthfi.

Menurut Raditya, rakor seperti ini tepat dilakukan sehingga pada saat bencana terjadi penanganan lebih komprehensif.

Sebagai informasi, dari jenis bencana yang terjadi di Jawa Tengah sepanjang 2025, longsor paling mendominasi dengan 2.704 kejadian, diikuti banjir, angin kencang, karhutla, kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, serta gelombang dan kejadian lain.

Korban terdampak juga cukup besar dengan 565 jiwa meninggal, 77 hilang, 629 luka-luka, dan lebih dari 17 ribu jiwa mengungsi.

Dalam aspek penguatan masyarakat, Jawa Tengah memiliki 8.563 desa, dengan 1.715 di antaranya sudah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana). (*)