Arsip Tag: Rawan bencana

Berita, Pemerintahan

Jelang Musim Kemarau, Kabupaten Kendal Waspadai Peta Rawan Kekeringan dan Karhutla

Lingkar.co – Musim kemarau diprediksi mulai terjadi pada Mei 2026, dengan puncaknya diperkirakan berlangsung pada Agustus mendatang. Sejumlah wilayah pun berpotensi mengalami kekeringan akibat kondisi cuaca yang semakin ekstrem.

Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Kendal, Iwan Sulistyo, mengungkapkan, wilayah yang rawan kekeringan umumnya berada di bagian atas Kendal, seperti Kecamatan Patean dan sekitarnya, serta wilayah Kecamatan Ringinarum. Sementara itu, wilayah Kendal bagian pantura relatif masih aman.

“Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, kekeringan rata-rata terjadi di Kendal bagian atas. Untuk wilayah kota relatif aman,” ujar Iwan, Kamis (23/4/2026).

Lebih jauh ia mengungkapkan, potensi kekeringan tahun ini diprediksi lebih parah akibat fenomena El Nino yang disebut “El Nino Godzilla”. Fenomena ini menyebabkan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur dalam skala lebih besar dibandingkan El Nino biasa.

“Dampaknya bisa menyebabkan musim kemarau yang lebih panas, lebih panjang, dan lebih kering,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kendal telah menyediakan 100 tangki air bersih yang siap disalurkan kepada masyarakat terdampak. Setiap tangki memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter air.

Selain itu, BPBD juga menyiagakan tiga armada truk tangki berkapasitas 4.000 hingga 5.000 liter untuk mendukung distribusi air bersih ke wilayah terdampak.“Saat terjadi kekeringan, armada ini siap memasok kebutuhan air warga,” tambahnya

Saat ini, lanjut Iwan, wilayah Kendal masih berada dalam masa pancaroba, yakni peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Pada fase ini, cuaca cenderung tidak menentu, dengan kondisi panas terik di siang hari yang kerap diikuti hujan pada sore atau malam hari.

“Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir April sebelum masuk musim kemarau,” ujarnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi, salah satunya dengan menampung air saat hujan turun.“Warga bisa mulai menyiapkan tampungan air sebagai cadangan saat musim kemarau nanti,” imbaunya.

Potensi Karhutla

Sementara itu, Sekretaris BMKG, Guswanto, dalam rapat daring bersama jajaran Polri di Polres Kendal, juga mengingatkan potensi dampak dari fenomena El Nino yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, kondisi suhu yang lebih panas dan kering meningkatkan risiko terjadinya karhutla, terutama di wilayah rawan.

“Fenomena ini pernah terjadi pada 2015 dan berdampak cukup luas, tidak hanya pada lingkungan tetapi juga sektor ekonomi, termasuk potensi kenaikan harga beras,” ungkapnya.

Kabag SDM Polres Kendal, Kompol Ryke Rhimadhila, menyatakan pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak tersebut.

“Kami akan terus meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Administratur KPH Perhutani Kendal, Muhadi. Ia mengatakan pihaknya rutin melakukan patroli bersama aparat kepolisian untuk memantau titik rawan kebakaran hutan.

Selain itu, pihaknya juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Kami berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi dalam mengantisipasi dampak El Nino serta potensi karhutla di Kendal,” pungkasnya. (*)Penulis: Yoedhi W

Berita, Peristiwa, Sosial

Tanah Gerak di Kelurahan Jangli, Jalan Ambles Ancam Rumah Warga

Lingkar.co – Peristiwa tanah gerak terjadi di Skip Saptamarga 3 RT 07 RW 01, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa itu mengakibatkan amblesnya jalan warga serta sejumlah dinding rumah warga.

“Posko PMI menerima informasi melalui WA Grup tentang adanya Tanah Gerak di Skip Saptamarga 3 RT 07 RW 01, Kelurahan Jangli, Kecamatan Candisari,” kata staf Markas PMI Kota Semarang, Ahmad Habib, Rabu (11/2/2026).

Menurut laporan, peristiwa tanah gerak terjadi pada Minggu, 8 Februari 2026 sekitar pukul 00.30 WIB. Hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari ini diduga menjadi penyebab peristiwa itu.

Berdasarkan hasil pendataan awal, bencana ini berdampak pada 15 Kepala Keluarga atau sekitar 58 jiwa. Adapun rumah warga yang terancam bahaya peristiwa itu antara lain; rumah Sunarjo (2 KK/4Jiwa), Sugianto (3 KK/7 Jiwa), Sutrimo (1 KK/3 Jiwa), Supriyadi (1 KK/4 Jiwa), Sri Darningsih (1 KK/ 3 Jiwa), Slamet Riyadi (1 KK/ 4 Jiwa), Supardi (2 KK/6 Jiwa), Fitriyanto (2 KK/4 Jiwa), Kadar (1 KK/ 2 Jiwa), Agus Suyono (1KK/4 Jiwa), Dimas (1KK/2 Jiwa), Ngatemin (1KK/3 Jiwa), Dadang Suryanto (1KK/3 jiwa), Saifudin (2KK/5 Jiwa), Suratman (3KK/7 Jiwa)

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun demikian, kerusakan pada rumah warga dan akses lingkungan mengakibatkan kerugian material sementara yang diperkirakan mencapai Rp55.750.000. Selain itu, warga terdampak juga mengungsi ke rumah tetangga dan saudaranya yang lebih aman.

Habib menegaskan, PMI telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kelurahan setempat karena warga terdampak tanah gerak terkendala administrasi. Saat ini, katanya, posko sudah didirikan untuk memantau perkembangan.

“Kita sudah melakukan asesmen dan koordinasi. Selanjutnya kita tunggu arahan dari kelurahan” ujarnya.

Ketua RT 07 RW 01 Joko Sukartono saat dikonfirmasi mengatakan, beberapa instansi terkait sudah turun ke lapangan dan membantu warga terdampak dan sudah memberikan perhatian serius terhadap bencana yang dialami warganya.

“Beberapa instansi terkait sudah pada datang memberikan bantuan evaluasi, seperti relawan PMI, Polsek, Koramil, ESDM, pihak Kelurahan dan kecamatan. BPBD Kota Semarang sudah memberikan bantuan sembako, terpal dan matras untuk alas tidur warga. Namun belum ada bantuan tenda,” jelasnya.

Joko berharap, Pemerintah Kota Semarang, melalui jajaran dinas terkait bisa segera memberikan bantuan tenda untuk warganya yang terdampak. Agar jika nantinya hujan bisa untuk berteduh.

“Harapannya tenda bisa segera dikirimkan Mas. Biar warga bisa “ngeyup” (berteduh) saat hujan datang” harapnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Jalur Cincin Api Pasifik Area Rawan Gempa dan Tsunami, Pemkot Cilegon Siagakan Dunia Industri dalam Penanggulangan Bencana

Lingkar.co – Plt Asisten Daerah I Setda Kota Cilegon, Bambang Hario Bintan mengingatkan, Kota Cilegon memiliki karakteristik wilayah yang rawan bencana karena berada di ujung barat Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Selat Sunda, serta memiliki kawasan industri yang tersebar di wilayah pesisir pantai.

“Berdasarkan data dan informasi kebencanaan nasional serta kondisi wilayah setempat, terdapat sedikitnya 11 jenis potensi bencana yang dapat mengancam Kota Cilegon, katanya saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Dunia Industri dalam Penanggulangan Bencana Alam dan Industri yang berlangsung di Aula Setda II Kota Cilegon, Banten, Rabu (24/12/2025).

Ia menyebut diantaranya gempa bumi, tsunami, kegagalan teknologi, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, abrasi, gelombang ekstrem, hingga epidemi dan wabah penyakit.

Bambang melanjutkan, secara geodinamika Kota Cilegon berada di kawasan rawan aktivitas kegempaan dan potensi tsunami karena dipengaruhi pertemuan Lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang termasuk dalam jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire).

Kondisi tersebut, kata dia, menjadikan ancaman gempa bumi dan tsunami sebagai skenario risiko yang harus diantisipasi secara bersam-sama.

“Keberadaan kawasan industri di sepanjang pesisir juga turut meningkatkan potensi risiko lanjutan apabila terjadi bencana alam. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berasal dari kekuatan alam, tetapi juga berpotensi memicu bahaya tambahan akibat material industri yang berisiko,” urainya.

Oleh karena itu, Bambang menegaskan bahwa sinergi semua pihak dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Ia juga menekankan agar kegiatan pelatihan, simulasi dan geladi kebencanaan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana serta membangun sistem respons yang cepat dan terkoordinasi.

“Saat ini paradigma penanggulangan bencana telah bergeser dari pendekatan responsif menjadi preventif, serta dari BPBD Kota Cilegon memiliki peran strategis sebagai leading sector kebencanaan yang dituntut untuk terus bersinergi dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, organisasi kebencanaan, serta dunia industri,” jelasnya.

Bambang berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan kesamaan pemahaman, komitmen dan langkah konkret bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Sebab, kesiapsiagaan merupakan kewajiban bersama demi mengurangi risiko bencana, melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Cilegon.

Kolaborasi Kesiapsiagaan

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Suhendi menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kolaboratif, baik pemerintah maupun dunia usaha dalam menghadapi potensi bencana yang terjadi di Kota Cilegon.

“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat antar seluruh pihak dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana,” ucapnya.

Lebih lanjut, Suhendi menjelaskan bahwa Kota Cilegon merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai potensi bencana baik bencana alam maupun nonalam. Ia juga menambahkan seiring memasuki musim penghujan yang disertai cuaca ekstrem, potensi terjadinya bencana hidrometeorologi di Kota Cilegon saat ini diniali cukup tinggi.

“Beberapa waktu lalu telah terjadi banjir di sejumlah titik, termasuk kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Untuk itu, kami terus memanfaatkan informasi dari BMKG guna disampaikan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi,” ungkapnya.

Selain bencana hidrometeorologi, Suhendi juga menyoroti potensi bencana geologi yang mengancam Kota Cilegon. Ia menyebutkan bahwa wilayah Kota Cilegon berada dekat dengan kawasan rawan gempa, khususnya di sekitar Selat Sunda dan sepanjang pantai selatan Pulau Jawa.

“Kota Cilegon juga memiliki potensi bencana industri mengingat wilayahnya merupakan pusat aktivitas industri berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan mitigasi yang komprehensif. Saya harap adanya masukan dan laporan dari perusahaan serta perangkat daerah terkait yang dapat ditindaklanjuti sebagai langkah konkret kita dalam memperkuat upaya mitigasi bencana ke depan,” pungkasnya. (*)

Pelayanan

Antisipasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru , KAI Daop 4 Semarang Siagakan Alat dan Personel di 20 Titik Rawan

Lingkar.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang meningkatkan kewaspadaan menghadapi masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan menyiagakan personel serta peralatan di sejumlah jalur rawan bencana.

Kepala Daop 4 Semarang, Suharjono, mengatakan terdapat 20 titik daerah pantauan khusus (dapsus) di wilayah Daop 4 Semarang yang memiliki potensi banjir, longsor, hingga pergerakan tanah akibat curah hujan tinggi.

“Langkah antisipasi kami lakukan dengan menyiapkan alat material untuk siaga serta personel khusus di titik-titik rawan agar gangguan perjalanan dapat segera ditangani,” ujar Suharjono usai memimpin Apel Gelar Pasukan Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kamis (18/12/2025).

KAI Daop 4 Semarang menempatkan alat material untuk siaga (AMUS) seperti bantalan rel, batu balas, rel cadangan, karung pasir, hingga Kendaraan Perawatan Jalan Rel (KPJR) di berbagai wilayah operasi, meliputi Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Blora, dan Grobogan.

Selain kesiapan peralatan, KAI juga menambah petugas prasarana ekstra yang bertugas memantau kondisi jalur rel selama 24 jam, terutama pada lintasan yang berdekatan dengan sungai, daerah cekungan, serta wilayah berkontur labil.

Untuk memperkuat mitigasi, KAI Daop 4 Semarang bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang dalam pemantauan dan prakiraan cuaca. Informasi cuaca ekstrem akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional, termasuk pengaturan kecepatan perjalanan kereta api jika diperlukan.

“Keselamatan perjalanan tetap menjadi prioritas utama. Kami terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan jalur secara intensif selama masa angkutan Nataru,” tegas Suharjono.

Selain itu, KAI juga menggencarkan program Management Safety Walkthrough (MSWT) yang melibatkan jajaran manajemen untuk turun langsung memeriksa lintas operasional dan memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan sesuai standar.

KAI Daop 4 Semarang berharap langkah mitigasi ini mampu memastikan perjalanan kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru tetap aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat, meskipun di tengah potensi cuaca ekstrem pada musim hujan. ***

Berita, Pemerintahan

Waspada Puncak Musim Hujan, Gubernur Jateng Perintahkan Bupati Kepala Daerah Wajib Petakan Daerah Rawan Bencana

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh Bupati dan Wali Kota agar memetakan wilayah mana saja yang rawan terjadi bencana. Ia mengingatkan memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi hingga Desember,

“Seluruh daerah harus memetakan ulang titik rawan, termasuk wilayah banjir dan longsor,” tegas Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, di Gradhika Bhakti Praja, Gubernuran, Kota Semarang, Selasa (18/11/2025).

Hadir dalam rapat perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), para kepala daerah, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan terkait.

Dikatakan, beberapa daerah yang rawan banjir di antaranya, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Jepara, Pekalongan, Cilacap. Adapun kawasan rawan longsor seperti Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran kearifan lokal dalam mitigasi.

“Kepala desa harus bisa melakukan pendekatan persuasif ketika desanya rawan bencana. Kepala desa adalah ujung tombak,” katanya.

Ia menyebut Jawa Tengah memiliki 8.566 desa dengan banyak Desa Tangguh Bencana (Destana) yang harus dievaluasi kembali.

“Semua titik rawan harus direview. Mana jalur air, mana potensi longsor, dan sa as mana lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.

Gubernur meminta pemkab/pemkot memastikan kesiapan SDM, sarana-prasarana, dan logistik. Sistem peringatan dini juga harus dijalankan hingga ke tingkat desa.

“Sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai warning tidak sampai ke warga, hanya karena alasan ekonomi mereka enggan mengungsi,” ujarnya.

Gubernur menginstruksikan seluruh unsur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan bencana.

“Anggaran on-call harus siap dan cepat digunakan. Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi.

Dijelaskan, provinsi siap memberi bantuan cepat kepada daerah yang membutuhkan. Dari BPBD Jateng menyampaikan masih terdapat anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp 20 miliar.

Ahmad Luthfi menegaskan, seluruh kepala daerah wajib memimpin langsung penanganan ketika terjadi bencana di wilayahnya masing-masing.

“Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi,” tegas Gubernur.

Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Semua unsur mulai dari kementerian, sampai pemerintah kabupaten/kota harus terlibat aktif.

“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD,” ujar Luthfi.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi kesigapan Gubernur Luthfi.

Menurut Raditya, rakor seperti ini tepat dilakukan sehingga pada saat bencana terjadi penanganan lebih komprehensif.

Sebagai informasi, dari jenis bencana yang terjadi di Jawa Tengah sepanjang 2025, longsor paling mendominasi dengan 2.704 kejadian, diikuti banjir, angin kencang, karhutla, kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, serta gelombang dan kejadian lain.

Korban terdampak juga cukup besar dengan 565 jiwa meninggal, 77 hilang, 629 luka-luka, dan lebih dari 17 ribu jiwa mengungsi.

Dalam aspek penguatan masyarakat, Jawa Tengah memiliki 8.563 desa, dengan 1.715 di antaranya sudah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana). (*)

Berita, Pemerintahan, Sosial

Antisipasi Bencana Alam, Pemkab Kendal Simulasi TDB

Lingkar.co – Memasuki musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Menurut peta rawan bencana, kondisi geografis Kendal yang memiliki wilayah pesisir dan dataran tinggi membuat ancaman bencana semakin besar di musim hujan kali ini.

Sebagai langkah antisipasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal menggelar apel siaga dan simulasi kondisi Tanggapan Darurat Bencana (TDB).

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait, mulai dari personel BPBD, relawan, hingga perangkat daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana banjir, longsor, maupun angin puting beliung.

Sekretaris BPBD Kendal, Ahmad Huda Kurniawan Syah, menjelaskan bahwa seluruh peralatan dan personel BPBD telah siap siaga. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kecamatan di daerah rawan bencana juga terus diperkuat melalui pemetaan wilayah dan komunikasi rutin.

“Untuk peralatan BPBD Kendal sudah mencukupi dan siap digunakan, termasuk personel. Kami juga sudah menjalin koordinasi dengan tiap kecamatan serta melakukan pemetaan daerah rawan bencana,”
ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permana Sari menegaskan bahwa apel siaga bencana hidrometeorologi ini merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana, terutama banjir seperti yang pernah terjadi di awal tahun akibat jebolnya tanggul Sungai Bodri.

“Seluruh wilayah di Kabupaten Kendal, baik atas maupun bawah, memiliki potensi bencana. Karena itu, kesiapsiagaan seluruh pihak sangat penting agar ketika bencana datang, kita bisa bertindak cepat dan tepat,”
tutur Bupati Kendal.

Bupati juga mengimbau masyarakat untuk selalu tanggap terhadap kondisi cuaca dan segera melaporkan kejadian bencana ke nomor darurat 112 agar dapat segera ditangani oleh petugas.

Dalam apel siaga ini juga digelar simulasi penanganan bencana angin kencang oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, PCS 119, PLN, TNI,POLRI serta para relawan tanggap bencana. Simulasi tersebut menunjukkan koordinasi dan kecepatan tim dalam menghadapi situasi darurat di lapangan. (*)

Penulis: Yoedhi W

Berita, Lingkar Pemilu, Politik

Semarang Rawan Bencana, Agustina Akan Kembangkan Teknologi Mitigasi dan Pengadaan Insentif Relawan

Lingkar.co – Kota Semarang termasuk dalam daerah rawan bencana. Hal ini menjadi catatan serius Agustina Wilujeng Pramestuti yang berkontestasi di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang.

Mengutip catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Sepanjang paruh pertama tahun 2024 (Hingga Bulan Juni), Kota Semarang telah mengalami berbagai bencana alam, di antaranya:

  • Banjir sebanyak 22 kejadian
  • Tanah longsor sebanyak 124 kejadian
  • Kebakaran sebanyak 26 kejadian
  • Angin kencang/puting beliung sebanyak 15 kejadian
  • Rumah roboh sebanyak 47 kejadian
  • Pohon tumbang sebanyak 48 kejadian

Jumlah kejadian tersebut membuat status kebencanaan Kota Semarang berkategori “rentan”.

Agustina, dalam debat publik calon Wali Kota yang digelar KPU semalam, Jum’at (1/11/2024) mengatakan bahwa Ibu Kota Jawa Tengah ini memiliki titik tertentu dan waktu-waktu tertentu rawan bencana.

Namun Agustina mengatakan, di masa kepemimpinan Hendi dan Ita sudah mengajak masyarakat untuk sadar bencana.

“Sebelumnya Mas Hendi dan Mbak Ita mengajak masyarakat untuk memitigasi bencana di titiknya masing-masing. Karena perbedaan karakter tiap kecamatan, terutama wilayah semarang atas dan semarang bawah sangat berbeda. Jadi perlu penanganan yang berbeda dan itu perlu kepekaan masyarakat bencana di tiap-tiap titik bencana,” papar Agustina.

Agustina menawarkan sistem mitigasi berbasis teknologi dan kepekaan masyarakat dengan menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan kebencanaan dengan tujuan memperbanyak relawan hingga di level RT.

“Bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan rumah ini, harus dipahami bahwa bencana dating tidak pernah direncanakan. Oleh sebab itu perlu mitigasi dengan Pendidikan kebencanaan, memperbanyak relawan bencana, system mitigasi, dan peningkatan sistem informasi kebencanaan serta pencatatatn korban bencana,” tuturnya.

Paslon 01 Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin dan paslon 02 Yoyok Sukawi dan Joko Santoso dalam debat publik calon Wali Kota yang digelar KPU di hotel MG Setos, Jum'at (1/11/2024). Foto: dokumentasi
Paslon 01 Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin dalam debat publik calon Wali Kota yang digelar KPU di hotel MG Setos, Jum’at (1/11/2024). Foto: dokumentasi

Salah satu tawaran program paling signifikan dari Agustina adalah pengedaan insentif bagi relawan kebencanaan agar bisa melakukan reaksi cepat yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)

“Yang terpenting kemudian adalah pengaadaan insentif relawan kebencanaan agar reaksi cepat tanggap berjalan dengan baik,” tandasnya.

Lalu Agustina mengatakan perlunya membangun jaring pengaman bencana yang terkoneksi lintas kelurahan dan kecamatan.

Pertanyaannya, bagaimana anggarannya? Agustina menjawab bahwa Pekot Semarang perlu bekerjasama dengan pemerintah pusat.

Laman: 1 2
Berita, Pemerintahan

Hampir Semua Wilayah di Pati Berpotensi Dilanda Bencana, Berikut Pemetaannya

Lingkar.co – Badan Penanggulangan Daerah Bencana (BPBD) Kabupaten Pati memprediksi puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari-Februari 2024. Menurut Kepala BPBD Pati Martinus Budi Prasetya, hampir semua wilayah di Bumi Mina Tani berpotensi di landa bencana hidrometeorologi.

Ia mengungkapkan setiap wilayah memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda. Seperti di Pati bagian selatan yang rawan dilanda banjir bandang.

“Penyebabnya adalah terjadi kerusakan di daerah tangkapan hujan. Di mana wilayah hutan sudah beralih fungsi menjadi tanaman semusim, seperti tanaman jagung. Bahkan di Sukolilo juga ada galian C di sana,” ungkapnya saat ditemui di kantornya, Kamis (4/1/2024).

Bahkan, di akhir tahun lalu di mana curah hujan belum tinggi sudah terjadi banjir bandang di Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo.

“Kemarin di tanggal 27 November 2023 sudah ada banjir bandang di Desa Sinomwidodo, Angkatan Lor dan Angkatan Kidur, Kecamatan Tambakromo. Kemudian di tanggal 5 Desember 2023 juga terjadi banjir di Kecamatan Sukolilo, yang menyebabkan kerusakan tebing sungai, dan ada beberapa yang memakan badan jalan,” bebernya.

Kemudian, juga genangan banjir. Martinus menyebutkan hampir semua kecamatan di sepanjang bantaran Sungai Juwana menjadi langganan bencana banjir, nulai dari Sukolilo, Kayen, Gabus, Pati Kota, Jakenan hingga Juwana.

“Tahun ini kita berharap banjir semakin berkurang karena sudah ada normalisasi sungai juwana, meskipun belum menyeluruh. Kemudian juga ada bendung karet di wilayah Jakenan. Harapannya dapat mengurangi dampak banjir,” harapnya.

Ia juga meminta masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Bencana ini, katanya, sangat berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Cluwak dan Gunungwungkal.

Juga, bencana angin puting beliung. Ia mengatakan saat ini wlayah yang sudah terdampak di Sukolilo.

Sementara itu, di wilayah Pati Utara khususnya yang dekat dengan laut berpotensi dilanda banjir rob. Ia menyebutkan mulai dari Kecamatan Batangan, Juwana, Wedarijaksa, Trangkil, Tayu hingga Dukuhseti.

“Hampir semua wilayah di Pati punya potensi bencan. Kalau kita petakan di daerah dekat gunung banjir dan longsor. Kalau wilayah dekat pantai yang perlu diwaspadai adalah banjir rob,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, pihaknya meminta masyatakat selalu menjaga lingkungan. Terutama jangan membuang sampah di sungai.

“Diperkirakan puncak musim hujan di bulan Januari-Februari. Mari jangan membuang sampah di sungai. Karena saat banjir besar itu luar biasa tumpukan sampahnya. Seharusnya air mengalir lancar malah tersumbat oleh sampah,” imbaunya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Editor: Muhammad Nurseha

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

BPBD Jawa Tengah Terjunkan Tim di Daerah Rawan

SEMARANG, Lingkar.co – Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah telah membentuk tim penanganan daerah rawan untuk mengantisipasi adanya bencana tanah longsor. Langkah itu sebagai tindak lanjut informasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah tentang bahaya longsor akibat curah hujan tinggi.

Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas mengatakan, tim desa tangguh (penanganan) telah disiapkan di setiap wilayah. Pihaknya juga berkoordinasi dengan BPBD dan relawan di 35 Kabupaten/Kota.

“Yang kita bentuk itu (desa tangguh bencana), minimal ada personel relawan, satgas (satuan tugas) setempat, BPBD kabupaten/kota yang siap mengawal masyarakat,” kata Bergas.

Mengenai pemberdayaan jaring BPBD dan komunitas relawan kabupaten/kota tersebut, jelas Bergas, bertujuan untuk mengamati dan memberikan peringatan atau kewaspadaan pada masyarakat. Langkah ini juga sebagai antisipasi sebelum terjadinya bencana.

BPBD Jateng Sebut Jumlah Wilayah Terdampak Kekeringan Menurun

“Melakukan kewaspadaan dan pengamatan agar tidak terjadi kejadian alam itu (longsor). Karena itu ‘kan kejadian alam yang tidak bisa ditahan. Tapi kita bisa melakukan antisipasi. Baru setelah terjadi bisa melakukan penanganan lewat tim penanganan,” jelas dia.

Kemudian, mengenai kondisi Warning Erling Sistem (WES) longsor, Bergas tidak menampik jika ada beberapa titik yang perlu pemeliharaan. Kendati demikian, pihaknya mengklaim hal tersebut masih pada taraf aman.

“Memang masih ada yang perlu pemeliharaan. Namun, ada juga yang normal dan tidak terjadi apa-apa. Tapi di titik-titik (rawan) itu ‘kan, tidak semata-mata hanya itu saja (pendeteksinya). Kita sudah siagakan posko tadi,” terangnya.

Antisipasi Bencana, Dewan Sidak BPBD Pati

Bergas menegaskan, untuk saat ini yang terpenting adalah kerja sama setiap lapisan termasuk masyarakat untuk saling mengingatkan dan menjaga. Di antaranya melalui koordinasi setiap posko di wilayah masing-masing.

“Jadi kami harap bisa bergerak bersama dan saling membantu. Agar setiap tempat bisa segera antisipasi dan lakukan penanganan kalau ada tanda-tanda kejadian atau indikasi,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala ESDM Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, curah hujan tinggi dapat menambah bobot tanah yang berpotensi mengakibatkan longsor.

“Daerah merah (lereng dan sekitarnya) itu kan, menjadi potensi longsor jika ada yang mengganggu. Contohnya, gangguan lereng yang terdiri dari penambahan bobot tanah dan pengurangan daya dukung lereng karena adanya penambahan air dari curah hujan yang mengisi masa tanah,” kata Sujarwanto, Minggu (30/1) lalu.

Adanya peringatan tersebut, Sujarwanto minta masyarakat waspada dengan daerah-daerah lereng dan sekitarnya. Selain itu, peringatan tersebut juga menjadi petunjuk teknis kepada sektor penanganan di masing-masing kabupaten dan kota.  Lebih lanjut, kepada BPBD di semua wilayah agar bisa siaga sekaligus koordinasi dengan aparat sekitar. Termasuk memberi surat peringatan potensi longsor kepada masyarakat sekitar. Tidak sampai di situ, pihaknya mendorong ada antisipasi dini dengan memperkuat lereng dan sekitarnya. (Lingkar Network | Adhik Kurniawan – Lingkar.co)