Arsip Tag: Mitigasi

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Tanah Gerak Berpotensi Bahayakan Keselamatan Jiwa, Wali Kota Semarang Wacanakan Relokasi Warga Jangli

Lingkar.co – Tanah gerak yang membahayakan warga Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah mendapatkan perhatian dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.

Agustina mewacanakan relokasi terhadap warga yang terdampak tanah bergerak tersebut. Namun demikian, dirinya menyadari bahwa relokasi tak semudah membalikkan telapak tangan, karena ada warga yang pro dan kontra.

“Perencanaan (relokasi). Ya, harus diungsikan. Harus diungsikan. Itu penting banget ya,” kata Agustina sebagaimana diwartakan Kompas, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, relokasi merupakan faktor penting agar warga yang terdampak bisa hidup tenang dan terbebas dari ancaman tanah bergerak.

Berdasarkan hasil pendataan PMI Kota Semarang bersama BPBD, tanah gerak yang terjadi di kelurahan Jangli tersebut berdampak pada 15 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 58 jiwa yang menghuni beberapa rumah di area tersebut.

Adapun rumah warga yang terancam bahaya peristiwa itu antara lain; rumah Sunarjo (2 KK/4Jiwa), Sugianto (3 KK/7 Jiwa), Sutrimo (1 KK/3 Jiwa), Supriyadi (1 KK/4 Jiwa), Sri Darningsih (1 KK/ 3 Jiwa), Slamet Riyadi (1 KK/ 4 Jiwa), Supardi (2 KK/6 Jiwa), Fitriyanto (2 KK/4 Jiwa), Kadar (1 KK/ 2 Jiwa), Agus Suyono (1KK/4 Jiwa), Dimas (1KK/2 Jiwa), Ngatemin (1KK/3 Jiwa), Dadang Suryanto (1KK/3 jiwa), Saifudin (2KK/5 Jiwa), Suratman (3KK/7 Jiwa)

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun demikian, kerusakan pada rumah warga dan akses lingkungan mengakibatkan kerugian material sementara yang diperkirakan mencapai Rp55.750.000. Selain itu, warga terdampak juga mengungsi ke rumah tetangga dan saudaranya yang lebih aman.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto mengatakan, bahwa curah hujan tinggi jadi pemicu tanah bergerak. “Air hujan meresap ke dalam tanah,” kata Endro.

Menurutnya, hujan dengan intensitas tinggi yang meresap ke dalam tanah membuat beban tanah dan mengurangi ikatan antar partikel.”Membuat tanah menjadi lembek dan mudah longsor,” ungkapnya.

Ditanya soal kemungkinan area tanah bergerak masuk garis sesar, BPBD Kota Semarang sedang melakukan pendalaman. “Garis sesar perlu observasi mendalam dengan instansi dan tenaga ahli geologi,” ucap Endro. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Alih Fungsi Lahan Perkotaan Akibatkan Banjir, Kota Bandung Perbanyak Area Resapan

Lingkar.co – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, Didi Ruswandi mengatakan, alih fungsi lahan yang masif untuk permukiman dan perkantoran membuat banyak kawasan kehilangan fungsi resapannya.

Kondisi ini memperbesar limpasan air hujan dan meningkatkan risiko banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi.

“Selama ini banjir sering dikaitkan dengan kapasitas aliran sungai. Padahal yang paling mendasar adalah kapasitas resapan. Ketika resapan berkurang, potensi banjir otomatis meningkat,” kata Didi dalam siaran pers, Selasa (3/2/2026).

Oleh karena itu, BPBD Kota Bandung menggeser fokus strategi mitigasi bencana banjir dan longsor. BPBD mendorong penguatan mitigasi berbasis lingkungan melalui pembangunan sumur resapan, kolam retensi serta program penghijauan di sejumlah titik rawan. Langkah ini dinilai lebih berkelanjutan karena menyasar akar persoalan banjir bukan hanya gejalanya.

“Upaya mengurangi banjir harus dimulai dari memperbesar daya serap tanah. Sumur resapan, kolam retensi dan penghijauan menjadi solusi yang paling realistis. Kawasan yang hijau memiliki kemampuan resapan jauh lebih baik dibandingkan kawasan yang gundul,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pengembang untuk ikut berperan menjaga fungsi resapan air, baik melalui penanaman pohon di lingkungan permukiman maupun penerapan konsep bangunan ramah air.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci dalam membangun ketahanan kota terhadap bencana hidrometeorologi.

“Mitigasi bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran kolektif untuk menjaga ruang hijau dan tidak menutup seluruh permukaan tanah dengan beton akan sangat menentukan masa depan Bandung dalam menghadapi ancaman banjir dan longsor,” tutur Didi. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Pemkab Cilacap Siapkan 104 Paket Pekerjaan Total Rp29,1 Miliar

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pekerjaan Sumber Daya Air (PSDA) telah menetapkan total anggaran Dinas PSDA tahun 2026 sebesar Rp29,1 miliar yang dialokasikan ke dalam 104 paket pekerjaan. Anggaran terbesar dialokasikan pada sektor Sekretariat dengan nilai lebih dari Rp15,8 miliar untuk 14 paket.
.
Sektor Drainase mendapatkan Rp6,68 miliar untuk 52 paket, disusul Irigasi dan Air Baku sebesar Rp5,01 miliar untuk 32 paket. Sementara sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) memperoleh Rp1,57 miliar untuk 6 paket pekerjaan.

Kepala Dinas PSDA Kabupaten Cilacap Bambang Tujiatno mengatakan, permasalahan genangan dan banjir masih kerap terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun kecamatan.

Ia menyontohkan longsoran tanah beberapa waktu lalu di Majenang menyebabkan kelebihan air di area persawahan, sementara saluran pembuangan (avur) mengalami sedimentasi tinggi sehingga rawan tersumbat.

“Ini membutuhkan solusi berkelanjutan. Karena itu, pada setiap kegiatan di tahun 2026 akan disertai imbauan agar masyarakat ikut menjaga lingkungan dari sampah serta merawat infrastruktur pengairan,” ujarnya, Kamis (22/1/2026)

Berdasarkan data PSDA, kondisi infrastruktur pengairan di Cilacap masih menghadapi tantangan signifikan. Dari total luas irigasi 64.391 hektare, baru 45,10 persen saluran yang berada dalam kondisi baik, sementara 54,90 persen lainnya mengalami rusak berat. Pada saluran pembuang (drainase makro), tingkat kerusakan berat bahkan mencapai 90,18 persen dari total panjang lebih dari 3,28 juta meter.

Sebaliknya, drainase perkotaan menunjukkan kondisi yang relatif baik, dengan 93,37 persen jaringan berada dalam kondisi layak. Pengelolaan infrastruktur tersebut dibagi ke dalam empat UPTD, yakni Majenang, Sidareja, Jeruklegi, dan Kroya, dengan beban kerja terbesar berada di UPTD Majenang.

Untuk itu, pihaknya berupaya terus memperkuat peran strategis sektor pengairan dan drainase sebagai penopang kesejahteraan masyarakat.

Selain perbaikan rutin, lanjutnya, Pemkab Cilacap juga menaruh perhatian pada proyek strategis berskala besar, salah satunya pembangunan Bendungan Matenggeng di Sungai Cijolang yang berbatasan dengan Jawa Barat.

Proyek dengan estimasi anggaran sekitar Rp7 triliun ini dirancang multifungsi, mulai dari pembangkit listrik berkapasitas total 627 MW, layanan irigasi seluas 28.000 hektare, penyediaan air baku 1,08 meter kubik per detik, hingga pengurangan potensi banjir sebesar 39,34 persen.

Di sektor pelayanan dasar, capaian akses air minum aman di Kabupaten Cilacap juga menunjukkan tren positif. Saat ini, akses air minum aman telah menjangkau 53,29 persen penduduk atau setara 333.632 sambungan rumah, melampaui target sebelumnya sebesar 52,64 persen.

Sementara, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengapresiasi kinerja jajaran PSDA sepanjang 2025 dan mendorong peningkatan kinerja di tahun 2026. Meski ada pengurangan anggaran sehingga beberapa program prioritas harus ditinjau ulang, Syamsul menegaskan kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan sesuai jadwal.

Melalui penguatan infrastruktur pengairan, drainase, serta peningkatan layanan air minum, Pemkab Cilacap berharap program-program Dinas PSDA dapat memberikan dampak langsung terhadap produktivitas pertanian, pengendalian banjir, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Berita, Pemerintahan

Sri Hartini Sebut Longsor di Guci Karena Ketimpangan Kebijakan Pemda

Lingkar.co – Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Hartini, menyoroti bencana tanah longsor di Guci, Kabupaten Tegal dan kejadian serupa di Sumatra harus menjadi pelajaran mahal. Ia menyebut ada ketimpangan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan yang selama ini terjadi.

”Di daerah pegunungan yang memiliki lahan miring, banyak ditemukan alih fungsi lahan yang semestinya untuk penghijauan (konservasi) kini berubah menjadi perkebunan musiman. Terjadi pembukaan lahan besar-besaran sehingga daerah tangkapan air berkurang drastis,” tegasnya.

Ia melanjutkan, kondisi serupa terjadi di kawasan pesisir Pantura, termasuk Demak dan Jepara, di mana abrasi sudah nyata terjadi di depan mata. Oleh karena itu, pihaknya turun langsung ke daerah untuk mendapatkan data komprehensif guna menyusun aturan yang mewajibkan dukungan anggaran dan penanganan yang lebih serius.

Menyambut inisiasi tersebut, Pejabat Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jepara, Nexson Hasiholan memaparkan kondisi riil di lapangan.

Ia menyebut wilayah Jepara menghadapi ancaman ganda, baik dari kawasan pegunungan di lereng Gunung Muria maupun wilayah pesisir pantai.

Ia lantas memaparkan, berdasarkan data DLH Kabupaten Jepara, total lahan yang memerlukan penanganan serius mencapai 8.513 hektare. Rinciannya, Lahan Kritis seluas 6.311 hektare dan Lahan Sangat Kritis seluas 1.673 hektare.

Nexson mengakui kendala utama saat ini adalah minimnya dukungan anggaran. Namun, Pemkab Jepara terus berupaya melalui gerakan ‘Jepara Menanam’ dan kewajiban pemberian bibit pohon dalam setiap kegiatan Bupati dan merangkul kelompok aktivis lingkungan dan mahasiswa.

Dalam diskusi itu, Anggota Komisi B Yusuf Hidayat dan Muhaimin, sepakat mendorong keseriusan daerah. Namun, Yusuf memberikan catatan kritis terkait metode penanganan yang selama ini berjalan. Ia menyoroti kecenderungan kegiatan penanganan lahan kritis yang terjebak dalam acara seremonial mahal.

”Kerap kali acara penanganan lahan kritis menghabiskan biaya besar dibanding biaya pengadaan bibit pohon itu sendiri. Acara seremonial hendaknya dibuat sederhana, anggarannya diperbanyak untuk pengadaan bibit. Dengan demikian, penanganannya bisa teratasi, tidak sekadar ‘wah’ di acaranya saja,” ujar Yusuf mengingatkan.

Merespons masukan itu, Nexson menyatakan sependapat dan berkomitmen menindaklanjuti saran dari Komisi B. Pihaknya tidak memungkiri bahwa kegiatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seringkali menyedot anggaran seremoni yang cukup besar, dan efisiensi akan menjadi catatan penting bagi DLH Jepara ke depannya.

Sebagai informasi, diskusi antara Komisi B dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Rabu (7/1/2026). Diskusi tersebut sekaligus menjadi langkah inisiasi penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah yang akan memuat kewajiban pemerintah dalam menangani lahan kritis. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Kelurahan Pakemitan Cinambo Langganan Banjir, Pemkot Bandung Fokus Benahi RW

Lingkar.co – Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi langganan banjir, khususnya di RW 05. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kota Bandung fokus membenahi persoalan kewilayahan hingga tingkat RW.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat mengunjungi wilayah tersebut, Senin (5/1/2026).

Di hadapan warga, para ketua RW, serta perangkat wilayah, Farhan mendengarkan langsung keluhan terkait penyebab banjir yang dipicu oleh penyempitan aliran Sungai.

Kondisi tersebut menyebabkan air meluap ke permukiman setiap kali hujan deras turun. Genangan air bahkan sempat mencapai betis hingga selutut dan merendam rumah warga selama beberapa jam.

“Ini harus ditangani serius. Saya minta hari ini langsung dilakukan survei di RW 3, RW 4, dan RW 5 untuk melihat kondisi sungai, drainase, dan titik genangan air,” kata Farhan.

Selain banjir, warga juga mengeluhkan limpahan sampah dari wilayah perbatasan yang terbawa aliran sungai. Tidak adanya penahan sampah membuat sampah kerap menumpuk saat terjadi genangan.

Farhan meminta agar persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan wilayah terkait agar penanganannya bisa menyeluruh.

Farhan juga menyoroti persoalan sanitasi di RW 4, di mana masih terdapat satu rumah warga yang belum memiliki septic tank karena keterbatasan lahan.

Ia meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) segera melakukan survei dan menyiapkan solusi teknis yang memungkinkan.

“Jangan sampai hanya satu rumah yang belum tertangani. Ini soal kesehatan lingkungan, harus segera dibereskan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Farhan turut mengecek kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati serta pasokan air bersih PDAM yang belum mengalir optimal, terutama saat musim kemarau.

Ia meminta dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan dan memastikan pelayanan dasar warga tetap berjalan.

Dalam dialognya dengan warga, Farhan mengatakan, pembangunan Kota Bandung tidak boleh hanya terpusat di kawasan tertentu. Hingga akhir 2026, Pemkot Bandung akan memfokuskan perbaikan infrastruktur dan kondisi sosial masyarakat hingga tingkat RW melalui program Laci RW.

“Saya tidak ingin hanya mempercantik pusat kota, sementara warga di wilayah lain belum merasakan perbaikan. Semua RW harus disentuh,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi kewaspadaan demam berdarah oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Warga diimbau untuk rutin melakukan 3M Plus serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala demam tinggi.

Pemkot Bandung memastikan layanan kesehatan warga telah terjamin melalui Universal Health Coverage (UHC).

Farhan memastikan akan kembali turun ke lapangan untuk memantau hasil survei serta memastikan seluruh tindak lanjut dari permasalahan warga di Pakemitan dapat direalisasikan sesuai rencana. (*)

Berita, Pemerintahan

Sepanjang Tahun 2025, Perhutani KPH Purwodadi Tanam 55.858 Bibit Pohon di Wilayah Hutan Seluas 119,1 hektar

Lingkar.co – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi melakukan kegiatan penanaman sebanyak 55.858 bibit pohon di wilayah hutan seluas 119,1 hektar sepanjang tahun 2025.

Program pelestarian ini menjadi langkah nyata Perhutani dalam memastikan keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, sumber ekonomi, dan penopang keseimbangan lingkungan.

Administratur KPH Purwodadi, Untoro Tri Kurniawan, menegaskan bahwa kegiatan penanaman ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wujud tanggung jawab Perhutani dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.

“Penanaman sebanyak 55.858 bibit pohon jati dan rimba di areal seluas 119,1 hektar ini merupakan bukti nyata komitmen Perhutani KPH Purwodadi dalam menjaga kelestarian hutan,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (27/12/2025).

Ia menjelaskan, kegiatan penanaman dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah kerja KPH Purwodadi dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran internal Perhutani hingga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra dalam pengelolaan hutan lestari.

Sejalan dengan hal itu, jenis tanaman yang ditanam disesuaikan dengan kondisi tapak dan rencana pengelolaan hutan jangka panjang guna menjamin keberhasilan pertumbuhan tanaman.

“Hutan yang lestari menjadi fondasi bagi keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kami terus mendorong pengelolaan hutan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Untoro.

Pemeliharaan Berkelanjutan

Senada, Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Hutan KPH Purwodadi, Triana Wahyu W, menjelaskan bahwa keberhasilan kegiatan penanaman sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pemeliharaan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat sekitar hutan.

Penanaman ini dilaksanakan melalui tahapan teknis yang terukur, mulai dari penyiapan lahan, pemilihan bibit berkualitas, hingga pemeliharaan tanaman. Selanjutnya, peran aktif masyarakat desa hutan melalui LMDH menjadi kekuatan utama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

“Keterlibatan LMDH sangat penting karena masyarakat berada di sekitar kawasan hutan dan menjadi garda terdepan dalam menjaga tanaman agar tumbuh optimal,” jelas Triana.

Ketua LMDH Tanjungharjo Manunggal, Supadi, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung setiap program Perhutani demi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sebagai masyarakat desa hutan merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga hutan. Melalui kemitraan dengan Perhutani, kami terlibat langsung dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Harapannya, hutan tetap lestari dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan serta ekonomi masyarakat,” ungkap Supadi.

Melalui kegiatan penanaman ini, Perhutani KPH Purwodadi menegaskan bahwa pengelolaan hutan membutuhkan sinergi yang kuat dengan masyarakat. Kolaborasi antara Perhutani dan LMDH menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan lingkungan yang berkelanjutan. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Potensi Longsor Tinggi, Wali Kota Depok Pastikan Turap di 5 Titik Selesai Akhir Tahun 2025

Lingkar.co – Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan pembangunan infrastrukturdi lima titik lokasi, khususnya turap selesai di akhir tahun 2025 ini.

Untuk itu, ia didampingi perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok meninjau langsung sejumlah pembangunan infrastruktur, dimulai dari Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, berlanjut ke Pancoran Mas, hingga berakhir di wilayah Krukut.

“Saya sudah meninjau beberapa titik, khususnya pembangunan turap, untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat selesai di akhir tahun ini, sekaligus memastikan proses pengerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (24/12/2025).

Ia melanjutkan, salah satu hasil evaluasi yang menjadi perhatian ke depan adalah perlunya fokus lebih serius terhadap wilayah yang dilintasi aliran sungai, karena memiliki potensi tinggi mengalami longsor.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian khusus adalah turap di sepanjang Kali Krukut. Panjang aliran yang menjadi perhatian mencapai sekitar tujuh kilometer, mulai dari Jalan Pramuka hingga perbatasan Jakarta Selatan.

“Saya sudah meminta Kepala Bidang Bina Marga untuk menghitung secara detail titik-titik rawan longsor di sepanjang Kali Krukut ini. Saya harap lokasi-lokasi tersebut menjadi prioritas penanganan,” tegasnya.

Dirinya juga berharap ke depan jalur dari Jalan Pramuka hingga perbatasan Jakarta Selatan dapat dipasang turap menggunakan sheet pile atau turap baja.

“Sheet pile ini memiliki kekuatan hingga 20 tahun, dengan kedalaman sekitar 12 meter, sehingga lebih aman dan tahan lama,” jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan monitoring dimulai dengan meninjau pembangunan turap di Kelurahan Cipayung Jaya, dilanjutkan dengan pengecekan kondisi jembatan sementara di Jalan Assalafiah Cipayung Jaya, serta meninjau Kantor Kelurahan Cipayung Jaya yang baru selesai dibangun.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Jalan Pitara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, yang terdapat dua titik pembangunan turap. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan turap di Jalan Raya Krukut.

“Insya Allah, seluruh pekerjaan yang kita tinjau hari ini dapat diselesaikan sesuai target,” tandasnya. (*)

Berita, Nasional, Sosial

Perkuat Fondasi Hadapi Risiko Bencana, Mukernas PMI Tahun 2026 Tekankan Self Asesmen

Lingkar.co – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2025 menekankan self asesmen atau penilaian mandiri sebagai fondasi utama dalam memperkuat kesiapsiagaan PMI menghadapi risiko bencana dan krisis di masa mendatang. Penilaian ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kapasitas organisasi, sumber daya, serta tingkat risiko di masing-masing wilayah.

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menegaskan pentingnya kesiapan PMI di setiap daerah, khususnya dalam mengenali dan memahami risiko bencana yang ada di wilayah masing-masing. Ia mengingatkan bencana banjir dan longsor yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebagai pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak bisa ditunda.

“Bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera menunjukkan bahwa risiko akan selalu ada dan terus berulang. Karena itu, PMI di setiap daerah harus benar-benar mengenali risiko wilayahnya dan menyiapkan diri sejak awal agar dapat merespons secara cepat dan tepat saat bencana terjadi,” ujarnya dalam Mukernas yang mengangkat tema Memperkuat Kinerja, Meneguhkan Pengabdian yang digelar di Markas Pusat PMI, Jakarta, pada Senin (22/12/2025).

Jusuf Kalla juga menekankan peran relawan sebagai ujung tombak penanggulangan bencana PMI. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan PMI yang telah bergerak membantu masyarakat, baik dalam situasi bencana maupun dalam pelayanan kemanusiaan rutin.

“Relawan adalah kekuatan utama PMI. Terima kasih kepada seluruh relawan yang dengan tulus melayani masyarakat, hadir di tengah bencana, dan menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai kondisi,” tandasnya.

Hasil Self Asesmen

Salah satu agenda utama Mukernas PMI 2025 adalah pemaparan hasil self asesmen PMI secara nasional. Dari hasil penilaian tersebut, diketahui bahwa PMI di seluruh Indonesia memiliki 8.710 personel yang terdiri dari pengurus dan staf. Sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam penilaian ini karena berpengaruh langsung terhadap kapasitas respons PMI.

Hasil self asesmen juga mengungkap sejumlah tantangan, salah satunya terkait Palang Merah Remaja (PMR). Tingkat partisipasi PMR dalam kegiatan mengalami penurunan, sementara jumlah Pembina PMR secara nasional baru mencapai sekitar 14 persen. Padahal, PMR merupakan kader awal relawan PMI yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlanjutan gerakan kerelawanan.

Sekretaris Jenderal PMI A.M. Fachir dalam pemaparannya menyampaikan kilas balik kinerja PMI tahun 2025 sekaligus arah navigasi organisasi menuju 2026. Ia kembali menegaskan delapan mandat PMI sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, di antaranya membantu pemerintah dalam penanganan bencana dan konflik, pelayanan darah, pembinaan relawan, serta tugas-tugas kemanusiaan lainnya.

Fachir juga memaparkan rekam jejak keterlibatan PMI dalam berbagai kedaruratan besar, mulai dari tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, erupsi Merapi 2010, hingga penanganan banjir dan longsor di Sumatera pada 2025. Ke depan, PMI dihadapkan pada potensi risiko besar seperti megathrust, krisis iklim, zoonosis, dan penyakit menular.

“Risiko bencana yang rutin dihadapi PMI adalah banjir, longsor, erupsi, serta krisis kesehatan. Risiko-risiko ini masih akan terus terjadi. Karena itu, self asesmen menjadi sangat penting agar PMI di setiap wilayah memahami kapasitasnya, mulai dari SDM, logistik, hingga kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, self asesmen juga menilai kesesuaian data risiko dan kapasitas di masing-masing daerah. Ditemukan adanya perbedaan data antara yang disampaikan ke publik dengan data internal markas, yang menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat integrasi data dan perencanaan yang lebih akurat.

Dalam navigasi menuju 2026, PMI menetapkan sejumlah prioritas, antara lain penguatan kepemimpinan di setiap daerah, penerapan manajemen organisasi yang profesional dan akuntabel, pemerataan serta peningkatan kompetensi SDM, penguatan fasilitas dan logistik, serta peningkatan pelibatan masyarakat dan sinergi dengan para mitra.

Penanganan bencana di Sumatra juga menjadi salah satu fokus kerja PMI dalam satu tahun ke depan. Pada dua bulan pertama, PMI memprioritaskan pembersihan wilayah terdampak guna membantu masyarakat dapat kembali ke rumah, dengan target percepatan pemulihan sebelum Idul Fitri 2026. (*)

Berita, Pemerintahan

Dorong Peningkatan Kompetensi Masyarakat Menghadapi Bencana

Lingkar.co – Peningkatan pengetahuan kompetensi dasar kebencanaan masyarakat sangat penting untuk diwujudkan. Harapannya, mereka mampu menerapkan langkah tepat dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang berpotensi menghadirkan sejumlah bencana.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, kemampuan masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana melalui berbagai upaya peningkatan pengetahuan kebencanaan, harus konsisten dilakukan.

“Ini semua untuk menjawab berbagai tantangan potensi bencana alam di provinsi ini,” ungkap Sarif Abdillah, Kamis (4/12).

Kakung, sapaan akrab Sarif, dalam upaya meningkatkan kemampuan mitigasi bencana, sejumlah kearifan lokal juga bisa disosialisasikan sebagai bagian dari solusi terkait pengelolaan sumber daya alam yang baik.

“Karena kondisi topografi yang meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang Pulau Jawa, serta dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah pantai utara dan selatan, menyebabkan Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi yang rawan bencana alam,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Kondisi tersebut, ujar Sarif, membutuhkan kesiapan semua pihak terkait, antara lain pemerintah, para pegiat sosial dan kebencanaan, serta masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang.

“Diperlukan beberapa pengetahuan dasar tentang upaya tanggap bencana seperti identifikasi dan pemetaan risiko, perencanaan mitigasi, penyebaran informasi dan sosialisasi, serta penerapan upaya fisik dan nonfisik,” katanya.

Belum lama ini, terjadi musibah tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Musibah ini menyebabkan 21 warga meninggal dunia dan 2 lainnya dinyatakan hilang.

Dalam waktu hampir bersamaan, tanah longsor juga menimpa Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Sebanyak 17 warga meninggal dan 11 lainnya dinyatakan hilang.

Berbagai kejadian itu, kata Kakung, harus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kelestarian alam.

“Menjaga kelestarian lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan benteng utama bangsa dalam menghadapi ancaman bencana alam yang kian kompleks,” beber legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Menurut Sarif, pelestarian lingkungan itu dapat dilakukan oleh masyarakat melalui beragam bentuk kegiatan. Di antaranya adalah reboisasi atau penghijauan, pengurangan sampah plastik, pelestarian kawasan rawan longsor, serta praktik pertanian yang bersifat ramah lingkungan.

“Bahkan, ini sudah seharusnya menjadi bagian dari gaya hidup kolektif setiap masyarakat di tanah air,” tandasnya. (*)

Berita, Pendidikan, Wisata

Rehabilitasi Kawasan Pesisir Butuh Perhatian Generasi Muda

Lingkar.co – Kawasan pesisir pantai Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak merupakan salah satu dari kawasan pesisir yang rawan abrasi. Maka dari itu konsistensi dalam melakukan rehabilitasi mutlak dilakukan.

Kepala Desa Purworejo, Rifqi Salafudin mengatakan, rehabilitasi kawasan pesisir tak hanya menyerap tenaga, namun lebih dari itu juga membutuhkan perhatian dari generasi muda untuk peduli dan mau bergerak secara kontinyu.

“Rehabilitasi pesisir tidak hanya butuh tenaga, tetapi juga perhatian generasi muda. Kehadiran komunitas Phylosopicture memberi semangat baru bagi kami, sekaligus membantu menyuarakan upaya Desa Purworejo agar lebih dikenal luas,” ujarnya.

Pagi hari, Sabtu (22/11/2025) yang cerah, Pemerintah Desa Purworejo menegaskan komitmen sebagai desa pesisir yang konsisten menjaga lingkungan dengan mengajak komunitas Phylosopicture dari Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang untuk terlibat secara langsung dalam rehabilitasi melalui kegiatan penanaman mangrove di kawasan ujung Dukuh Tambak Polo.

Rifqi berkata, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya berkelanjutan Desa Purworejo dalam menghadapi ancaman abrasi, perubahan iklim, serta kerusakan ekosistem tambak. Maka dari itu Pemerintah Desa Purworejo bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) berupaya untuk terus berkembang hingga mampu melakukan pembibitan mangrove secara mandiri.

Ia optimistis bahwa sinergi dengan berbagai pihak dapat membantu menciptakan tatanan masyarakat desa pesisir yang tangguh secara ekonomi dan kebencanaan.

Sebelum penanaman, mahasiswa KPI UIN Walisongo yang tergabung dalam komunitas Phylosopicture melakukan eksplorasi kawasan pesisir Purworejo. Mereka menaiki perahu menuju Tambak Polo, menyusuri jalur air yang setiap hari dilewati nelayan setempat.

Tak hanya itu, para mahasiswa juga mempelajari cara pembibitan mangrove secara langsung di area pembibitan. Hal ini meripakan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami proses konservasi pesisir secara nyata, sekaligus menghasilkan dokumentasi visual yang marak di era perkembangan telekomunikasi digital.

Perwakilan Phylosopicture Naurajiwa menyatakan, kegiatan ini sangat sejalan dengan misi komunitasnya untuk membuat karya yang menggambarkan kondisi faktual kekompakan pemerintah desa dengan kelompok masyarakat yang peduli dengan desa pesisir.

“Kami ingin mengangkat isu lingkungan melalui karya visual. Purworejo memberi kami pengalaman lapangan yang sangat kaya, dari melihat pembibitan hingga menanam langsung mangrove. Ini akan menjadi konten edukatif yang bermanfaat bagi publik,” ungkapnya.

Menurut dia, Pemdes Purworejo tak hanya berhasil dalam melanggengkan upaya mitigasi berkelanjutan. Lebih dari itu juga memperkuat peran kampus sebagai mitra strategis dalam gerakan lingkungan dan literasi ekologis. Kolaborasi ini juga menjadi momentum branding positif bagi kedua pihak.

Ke depan, Pemerintah Desa Purworejo, KIARA, dan komunitas Phylosopicture berencana melanjutkan kerja sama melalui kegiatan monitoring pertumbuhan mangrove, produksi konten edukasi pesisir, serta pengembangan Tambak Polo sebagai kawasan wisata ekologi. (*)

Penulis: Nadya Qatrunada
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat