Arsip Tag: BPBD Jateng

Berita, Pemerintahan, Tech

Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Perairan Utara Jateng, Semai 1 Ton NaCl

Lingkar.co – Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali dilaksanakan di wilayah Perairan Utara Jawa Tengah pada Selasa (27/1/2025). Pada sortie ketiga, pesawat PK-SCJ melakukan penyemaian awan menggunakan bahan semai Natrium Klorida (NaCl) sebanyak 1.000 kilogram atau 1 ton.

Penyemaian dilakukan pada Target 1 yang berada pada radial 298 hingga 309 derajat dengan jarak 52 sampai 82 nautical mile (nm) dari Bandara Ahmad Yani Semarang.

“Area sasaran berada di perairan utara Jawa Tengah yang secara meteorologis masih berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan,” ungkap Flight Scientist PT Makson Sukses Pratama, Fadhlan Rizakul Hafidz, Selasa, 27 Januari 2026.

Dijelaskan, berdasarkan hasil pengamatan selama penerbangan, penyemaian dilakukan pada awan Cumulus Congestus dengan ketinggian puncak awan mencapai 14.000 hingga 15.000 kaki, dan dasar awan berada di kisaran 4.000 hingga 5.000 kaki.

Selain itu, turut teridentifikasi awan Stratocumulus dengan puncak awan sekitar 10.000 kaki dan dasar awan di ketinggian 6.000 kaki.

Menurut Fadhlan, kondisi angin pada saat penyemaian di ketinggian 10.000 hingga 11.000 kaki bergerak dari arah Barat Daya hingga Barat dengan kecepatan antara 5 hingga 17 knot.

Sementara itu, lanjutnya, data angin di lapisan bawah hingga menengah menunjukkan arah Barat Laut dengan kecepatan berkisar 17 hingga 25 knot.

Tim OMC melaporkan, awan di perairan utara Jawa Tengah masih terpantau cukup masif. Pada ketinggian 10.000 kaki, terlihat banyak awan berlapis (layering).

Meski demikian, pesawat masih dapat menembus hingga ke bagian utara awan target. Di lapisan atas, terpantau awan luruhan (anvil) yang berasal dari awan Cumulonimbus.

Operasi Modifikasi Cuaca ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan distribusi curah hujan, khususnya untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah daratan Jawa Tengah serta mengarahkan pertumbuhan awan hujan ke wilayah perairan.

“Langkah ini juga bertujuan mendukung mitigasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan genangan, terutama pada puncak musim hujan,” ujar Fadhlan.

Diungkapkan, hasil penerbangan disampaikan ini sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan OMC yang terus dilakukan secara bertahap dan terukur. (*)

Kalakhar BPBD Jateng, Bergas C Penanggungan, mengatakan, modifikasi cuaca akan terus dilakukan dan rencananya sampai 29 Januari 2026. Tujuannya untuk menekan curah hujan, terutama di wilayah terdampak bencana untuk penanganan.

Ia menjelaskan dalam sehari bisa dilakukan 5, 7 atau bahkan 9 sorti modifikasi cuaca. Disesuaikan dengan kondisi awan dan potensi turun hujan.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, saya sudah kontak dengan Kepala BNPB. Upaya penanganan darurat di wilayah terdampak guna pemulihan yakni modifikasi cuaca sampai 29 Januari 2026,” kata Bergas.

Pesawat yang melakukan modifikasi cuaca ini, lanjutnya, bisa membawa kapur atau garam. Kapur untuk menahan supaya hujan tidak turun di lokasi terdampak bencana, sementara garam untuk menurunkan hujan terlebih dahulu sebelum awan sampai di lokasi bencana.

Bergas juga terus mengimbua pada masyarakat agar terus waspada. Lantaran prediksi BMKG menyebutkan puncak curah hujan di bulan Januari hingga Februari 2026. (*)

Berita, Pemerintahan

Pastikan Penanganan Banjir dan Longsor di Jateng Masih Terkendali, Pemprov Jateng Belum Tetapkan Status Tanggap Darurat

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan status darurat bencana meskipun hujan berintensitas tinggi memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, hingga saat ini penanganan di lapangan masih berjalan cepat dan terkendali.

“Belum ada penetapan darurat bencana. Status itu ditetapkan apabila kondisi sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas dan fluktuatif. Namun demikian, kami tetap siaga apabila terjadi perkembangan yang lebih berat,” ujar Ahmad Luthfi saat meninjau lokasi banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa (13/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Pati Sudewo, Wakil Bupati Ardhi Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur TNI dan Polri.

Berdasarkan data penanganan bencana di Kabupaten Pati, banjir tercatat melanda 59 desa di 15 kecamatan. Dampaknya meliputi 55 rumah terdampak, 1 rumah rusak berat, dan 5 rumah rusak sedang.

Selain itu, terdapat 15 titik kerusakan talud dan akses jalan, serta 1 fasilitas umum berupa musala yang terdampak. Sebanyak 15 kepala keluarga atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.

Sementara itu, bencana longsor terjadi di 10 desa pada 3 kecamatan dengan total sekitar 121 titik longsor. Peristiwa tersebut mengakibatkan 20 rumah terdampak, sekitar 80 kepala keluarga atau 264 jiwa terdampak langsung, serta satu orang meninggal dunia.

Dalam peninjauan lapangan, Luthfi memastikan penyaluran bantuan dan penanganan korban di Pati berjalan tanpa hambatan. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat tetap berlangsung.

“Kami memastikan masyarakat tertangani dengan baik. Kebutuhan pokok sudah disalurkan. Jangan sampai masyarakat, terutama anak-anak sekolah, terhambat aktivitasnya, termasuk dalam pemenuhan bahan pokok,” ujarnya.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan logistik, layanan kesehatan, bahan baku, serta persiapan obat-obatan. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), dan pemerintah kabupaten agar bantuan lebih cepat dan merata.

Menurut Gubernur, kondisi penanganan di Pati menjadi salah satu pertimbangan pemerintah provinsi untuk belum menetapkan status darurat bencana secara menyeluruh. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, OPD, TNI, dan Polri dinilai masih berjalan efektif.

Kendati demikian, ia mengakui sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Jepara, longsor terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan. Selain itu, banjir juga melanda Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup luas.

“Seluruh kabupaten dan kota sebenarnya telah menyiapkan sarana dan prasarana penanganan bencana, baik oleh bupati, OPD, maupun bersama TNI dan Polri,” kata Luthfi.

Terkait opsi rekayasa cuaca, Luthfi menyatakan langkah tersebut belum dilakukan karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Rekayasa cuaca harus dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem saat ini juga terjadi di daerah lain,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan agar dampak banjir dan longsor dapat ditekan, serta kehadiran negara tetap dirasakan oleh masyarakat terdampak. (*)

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Banjir Terjang Jepara Kudus dan Pati

Lingkar.co – Banjir dan longsor menerjang Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Kunjungan lapangan dilakukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Selasa (13/1/2026), wilayah yang terdampak paling parah akibat longsor. Sementara bantuan logistik untuk warga terdampak di tiga kabupaten tersebut telah dikirim sejak Senin (12/1/2026).

“Saya bersama Wakil Gubernur melakukan cek dan ricek penanganan bencana di beberapa daerah, yakni Kudus, Jepara, dan Pati. Kondisi yang paling parah terjadi di Desa Tempur, Jepara,” kata Ahmad Luthfi di lokasi.

Longsor di Desa Tempur dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung selama beberapa hari. Secara geografis, wilayah tersebut berada di lereng Gunung Muria yang dikenal rawan bencana. Tercatat sedikitnya 23 titik longsor terjadi di sepanjang ruas jalan desa.

Akibat peristiwa tersebut, hampir 3.600 kepala keluarga terdampak dan sempat terisolasi karena akses jalan utama terputus. Selain itu, enam rumah mengalami rusak ringan, satu rumah rusak berat, serta dua unit usaha milik warga turut terdampak.

“Berkat respons cepat Basarnas, BPBD, relawan, serta dukungan TNI dan Polri, akses darurat kini dapat dilalui kendaraan roda dua,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menegaskan, kecepatan respons menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah segera mengerahkan alat berat guna membuka akses darurat dan mempercepat distribusi logistik.

Menurut Luthfi, penanganan bencana di Desa Tempur tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memerlukan solusi jangka menengah dan panjang, termasuk penataan alur sungai serta penguatan infrastruktur jalan.

“Fokus utama penanganan adalah sungai dan akses jalan. Sementara ini kebutuhan dasar warga dipenuhi melalui dapur umum,” katanya.

Distribusi logistik dilakukan dengan kendaraan roda dua untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan warga usia lanjut. Pasokan bahan pokok tetap disalurkan masuk desa meski akses masih terbatas.

Dalam penanganan awal, Pemprov Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan berupa bahan pokok, dukungan kelompok usaha bersama (KUBE), serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 260 juta untuk Desa Tempur.

“Bantuan sudah kami salurkan dan akan ditambah jika masih dibutuhkan,” ujar Ahmad Luthfi.

Salah seorang warga Desa Tempur, Adil, mengatakan, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah lereng Gunung Muria selama empat hari berturut-turut. Akibatnya, akses keluar-masuk desa terputus total.

“Untuk mencari pasokan seperti bensin sangat sulit. Jalan ini satu-satunya akses untuk bekerja. Harapannya segera diperbaiki agar aktivitas warga kembali normal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyampaikan, pihaknya telah menyalurkan bantuan logistik ke tiga kabupaten terdampak bencana.

“Kami telah mengirimkan logistik sesuai kebutuhan di lapangan, bersumber dari APBD Provinsi dan APBN,” kata Imam.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, makanan anak, lauk pauk, tenda keluarga, kasur, selimut, family kit, perlengkapan anak, serta pakaian bagi warga terdampak.

Berdasarkan data Dinas Sosial Jawa Tengah, nilai bantuan logistik yang disalurkan mencapai Rp 140.755.720 untuk Kabupaten Jepara, Rp 133.306.218 untuk Kabupaten Pati, dan Rp 188.014.483 untuk Kabupaten Kudus.

Selain penyaluran logistik, BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten dan instansi terkait telah menerjunkan personel ke lokasi bencana. Fokus utama penanganan adalah memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan akses dan aktivitas masyarakat. (*)

Berita, Pemerintahan, Sosial

Bantuan Logistik dan Personel dari Jawa Tengah Tiba di Lokasi, Perkuat Penanganan Pascabencana di Sumbar

Lingkar.co – Bantuan logistik dan personel dari Provinsi Jawa Tengah tiba di Sumatera Barat, untuk mendukung pemulihan pascabencana yang melanda Andalas.

Setibanya di Ranah Minang, tim langsung membantu penanganan medis, membersihkan lumpur di fasilitas publik, serta mendirikan dapur umum.

Mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas C Penanggungan, mengatakan, setelah menempuh perjalanan darat selama 105 jam, tim melapor kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, Kamis (4/12/2025) malam.

Selanjutnya, tim utusan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, mengikuti arahan Sekda Sumbar selaku Incident Commander, mengenai lokasi penugasan personel dan pendistribusian bantuan.

“Tim logistik diarahkan untuk mencakup tiga kabupaten, Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Sementara tim medis bergabung dengan tenaga medis Provinsi Sumbar,” ujarnya, melalui sambungan telepon, Jumat (5/12/2025).

Selain itu, tim WASH PMI turut dikerahkan, membantu melakukan pembersihan fasilitas publik seperti sekolah. Tim Dapur Umum juga mendirikan pos DU di sekitar Bendung Anai untuk menyediakan kebutuhan makanan warga terdampak.

Bergas menyebutkan, sejumlah wilayah masih sulit dijangkau menggunakan truk biasa. Endapan lumpur pun bervariasi, dengan kedalaman 20 hingga 50 sentimeter.

Ditambahkan, tim dari Jawa Tengah akan bertugas sekitar 14 hari. Bergas berharap kehadiran mereka dapat meringankan beban warga.

“Kami berharap bisa membantu memulihkan kondisi, mempermudah aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan adik-adik yang sekolah,” kata Bergas.

Pemprov Jateng sebelumnya mengirim bantuan logistik berupa sandang, pangan, dan obat-obatan, serta dukungan dari Baznas Jateng dan Korpri. Total bantuan mencapai Rp1.300.306.597. Selain itu, dikirim pula 40 personel dari BPBD, Dinsos Jateng, Dinas Kesehatan, dan PMI, beserta enam truk, tiga mobil double cabin, ambulans, dan kendaraan dapur umum. (*)

Berita, Pelayanan, Sosial

Mudahkan Pelayanan Korban Longsor Situkung, PMI Banjarnegara Terapkan Kartu Penerima Bantuan

Lingkar.co – Palang Merah Indonesia (PMI) Banjarnegara mulai menerapkan sistem kartu penerima bantuan kepada korban atau penyintas terdampak bencana longsor Situkung, Pandanarum.

Kartu penerima bantuan tersebut digunakan sebagai alat validasi sekaligus pengecekan terkait kebutuhan yang telah didistribusikan kepada korban atau penyintas.

Wakorlap Pos PMI Banjarnegara Adhe Benny Araneta mengatakan, kartu penerima bantuan tersebut diharapkan menjadi sebuah media atau alat untuk mengontrol kebutuhan serta pelayanan yang telah dilakukan.

“Bukan berarti membuat ribet, namun diharapkan sesuai prosedur serta tertib dalam pelayanan sekaligus pelaporan serta menjaga kualitas pelayanan,” ajarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/12/2025).

Lebih jauh Adhe juga menjelaskan, kartu penerima bantuan tersebut diisi berdasarkankan hasil assessment dilapangan dan ditindaklanjuti dengan distribusi barang bantuan yang langsung menyasar sesuai nama kepala keluarga.

“Langkah ini merupakan upaya agar bantuan tepat sasaran, tepat guna serta tepat manfaat sesuai permintaan dan tercatat serta tertempel pada lokasi tempat pengungsian,” paparnya.

Pihaknya juga menjelaskan, penerapan kartu penerima bantuan ini sudah dilakukan sejak satu pekan kemarin dan terbukti efektif untuk mengontrol keluar masuk barang di gudang logistik.

“Setiap barang yang didistribusikan, baik bahan makanan, atau perlengkapan lainya tercatat jelas, kapan, jumlahnya berapa, lokasi dimana, siapa petugasnya dalam kartu tersebut,” pungkas Adhe.

Terpisah, petugas assessment PMI Banjarnegara Intan Nurhalimah menjelaskan, hingga hari ini masih terjadi pergerakan atau perpindahan pengungsi sehingga muncul titik-titik lokasi pengungsian baru.

“Validasi assessment terus kita lakukan setiap hari untuk memastikan pergerakan serta perpindahan lokasi pengungsian baru tersebut,” ujarnya.

Intan mengaku mengalami kesulitan terkait perpindahan tersebut, dikarenakan warga yang pindah lokasi mengungsi tidak melapor ke posko Induk atau pos PMI yang diberi tugas untuk melakukan validasi assessment.

“Kami berharap, setiap ada pergerakan pengungsi dapat melapor sehingga dapat terdeteksi keberadaanya karena merujuk pada layanan distribusi bantuan,” paparnya.

Selain itu Pos lapangan PMI di Pandanarum juga telah membuka layanan hotline atau informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui nomor WatshApp 085 702 019 210.

Nomor layanan hotline tersebut telah disebar luaskan dan ditempelkan di pos pos pengungsian serta lokasi strategis agar dapat digunakan oleh penyintas atau korban bencana bilamana membutuhkan informasi atau bantuan pelayanan. (*)

Berita, Pemerintahan

Ancam Pertahanan non Militer, Bencana Alam di Jateng Jadi Perhatian DPN

Lingkar.co – Instrumen pertahanan negara tidak melulu berkaitan dengan aspek militer. Namun juga menyangkut kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman non-militer yang bersifat multidimensi, termasuk bencana alam.

Perubahan global memperlihatkan ancaman terhadap ketahanan nir militer, lebih nyata dan seringkali menimbulkan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Audiensi Tim Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis j27/11/2025).

Tim Sosialisasi Dewan Pertahanan yang dipimpin Deputi Geostrategi Mayjend TNI Ari Yuliyanto, diterima Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

Ari mengatakan, ancaman non militer antara lain, penyalahgunaan teknologi informasi, LGBT, narkoba, perdagangan manusia, dan bencana. Pertahanan nir militer dinilai penting sebagai upaya menghadapi ancaman non militer.

“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar dalam rangka sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara. Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke arah ancaman ketahanan nir militer, bencana alam sangat menonjol di Jawa Tengah,” jelas Ari.

Bencana menjadi ancaman dalam pertahanan non-militer karena ancamannya tidak menggunakan senjata militer. Akan tetapi dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

DPN akan melakukan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah, yang melibatkan TNI, Polri, dan Pemda. Harapannya, kebijakan umum ketahanan negara memberikan hal yang positif untuk kemajuan daerah, melalui solusi keutuhan, kedaulatan dan keselamatan bangsa.

Sumarno memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DPN. Menurutnya, peran Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai penyangga pangan nasional sekaligus industri, membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk DPN.

Dalam hal ketahanan pangan, Jateng membutuhkan asupan air yang cukup dengan dukungan ekosistem yang memadai. Ironisya, kerusakan lahan di kawasan pegunungan sangat memprihatinkan.

”Kemarin saya melakukan penanaman pohon di Taman Nasional Gunung Merapi dan kondisi lingkungannya sangat parah akibat galian pasir illegal. Padahal hutan menjadi penyedia air yang diperlukan bagi tanaman pangan,” beber Sumarno.

Sumarno juga berharap, sosialisasi yang dilakukan DPN memberikan motivasi kepada Jawa Tengah agar dapat menjaga situasi kondusif dan selalu adem ayem dari kegaduhan fisik.

“Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan

Waspada Puncak Musim Hujan, Gubernur Jateng Perintahkan Bupati Kepala Daerah Wajib Petakan Daerah Rawan Bencana

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh Bupati dan Wali Kota agar memetakan wilayah mana saja yang rawan terjadi bencana. Ia mengingatkan memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi hingga Desember,

“Seluruh daerah harus memetakan ulang titik rawan, termasuk wilayah banjir dan longsor,” tegas Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, di Gradhika Bhakti Praja, Gubernuran, Kota Semarang, Selasa (18/11/2025).

Hadir dalam rapat perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), para kepala daerah, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan terkait.

Dikatakan, beberapa daerah yang rawan banjir di antaranya, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Jepara, Pekalongan, Cilacap. Adapun kawasan rawan longsor seperti Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, dan Cilacap.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran kearifan lokal dalam mitigasi.

“Kepala desa harus bisa melakukan pendekatan persuasif ketika desanya rawan bencana. Kepala desa adalah ujung tombak,” katanya.

Ia menyebut Jawa Tengah memiliki 8.566 desa dengan banyak Desa Tangguh Bencana (Destana) yang harus dievaluasi kembali.

“Semua titik rawan harus direview. Mana jalur air, mana potensi longsor, dan sa as mana lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.

Gubernur meminta pemkab/pemkot memastikan kesiapan SDM, sarana-prasarana, dan logistik. Sistem peringatan dini juga harus dijalankan hingga ke tingkat desa.

“Sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai warning tidak sampai ke warga, hanya karena alasan ekonomi mereka enggan mengungsi,” ujarnya.

Gubernur menginstruksikan seluruh unsur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan bencana.

“Anggaran on-call harus siap dan cepat digunakan. Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi.

Dijelaskan, provinsi siap memberi bantuan cepat kepada daerah yang membutuhkan. Dari BPBD Jateng menyampaikan masih terdapat anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebanyak Rp 20 miliar.

Ahmad Luthfi menegaskan, seluruh kepala daerah wajib memimpin langsung penanganan ketika terjadi bencana di wilayahnya masing-masing.

“Jika terjadi bencana di wilayah Jawa Tengah, kepala daerah harus memimpin langsung di lapangan. Jangan menunggu instruksi provinsi,” tegas Gubernur.

Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Semua unsur mulai dari kementerian, sampai pemerintah kabupaten/kota harus terlibat aktif.

“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD,” ujar Luthfi.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi kesigapan Gubernur Luthfi.

Menurut Raditya, rakor seperti ini tepat dilakukan sehingga pada saat bencana terjadi penanganan lebih komprehensif.

Sebagai informasi, dari jenis bencana yang terjadi di Jawa Tengah sepanjang 2025, longsor paling mendominasi dengan 2.704 kejadian, diikuti banjir, angin kencang, karhutla, kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, serta gelombang dan kejadian lain.

Korban terdampak juga cukup besar dengan 565 jiwa meninggal, 77 hilang, 629 luka-luka, dan lebih dari 17 ribu jiwa mengungsi.

Dalam aspek penguatan masyarakat, Jawa Tengah memiliki 8.563 desa, dengan 1.715 di antaranya sudah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana). (*)

Berita, Peristiwa

Longsor di Majenang, Banser Tanggap Bencana Terjunkan 200 Relawan

Lingkar.co , Satuan khusus Banser Tanggap Bencana (BAGANA) segera dikerahkan untuk ikut membantu evakuasi bersama BPBD, TNI-Polri dan relawan kebencanaan lintas organisasi.

Kepala Satuan Koordinator Wilayah (Kasatkorwil) Banser Jawa Tengah, M. Azil Maskur, menjelaskan bahwa dukungan Banser bukan hanya dari Cilacap, melainkan juga dari daerah-daerah sekitar. Diantaranya dari Wonosobo (6 orang), Kebumen, Jepara, Brebes (5 per shift), dan bahkan dari Bantul, DIY (2 personel) dikerahkan. Sedangkan dari Cilacap ada sekitar 200 personel Banser dikerahkan setiap hari.

“Ini bukan hanya soal membantu evakuasi, tapi soal hadir di kala saudara-saudara kita butuh pertolongan paling cepat,” kata Azil, Minggu (16/11/2025).

Sejak hari pertama bencana, Azil dan Kasatkorcab Banser Cilacap berkoordinasi langsung dengan Bupati Cilacap dan unsur Forkopimda. Mereka mengorganisir komando lapangan, mengarahkan rekannya, dan mengatur strategi evakuasi di medan yang sulit.

Banser, melalui BAGANA, ikut dalam misi menyisir area longsoran, mengevakuasi korban, dan menjaga komunikasi antara tim SAR, warga, dan instansi pemerintah. “Kami harus kerja keras, tapi juga sangat berhati-hati,” ujar salah satu relawan Banser di lokasi.

Beberapa fakta dan data terkini tentang longsor di Majenang, Cilacap antara lain;

  1. Longsor terjadi di malam hari, 13 November 2025, setelah hujan deras mengguyur wilayah Majenang.
  2. Titik terdampak berada di beberapa dusun: Cibeunying, Tarukahan, dan Cibuyut.
  3. Jumlah rumah yang tertimbun cukup besar: 12 rumah disebut rusak berat atau tertimbun longsor.
  4. Korban: menurut data sementara, ada 46 orang terdampak dan 23 orang dinyatakan selamat, 3 orang meninggal (pembaruan beberapa laporan menyebutkan hingga 11 orang meninggal; data masih dalam proses identifikasi).
  5. Sekitar 20 orang hilang / tertimbun dan masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan.
  6. Tantangan pencarian korban cukup besar: medan sulit, kontur tanah labil, hujan masih berpotensi terjadi.
  7. Respons dari BNPB sangat cepat: mengerahkan 512 personel gabungan (Basarnas, TNI-Polri, relawan) serta alat berat (sekitar 8 unit) dan anjing pelacak (K-9).
  8. Pos bantuan telah didirikan di lokasi: dapur umum, pos kesehatan, dan klaster kebencanaan sudah aktif melayani warga terdampak dan tim SAR.
  9. BPBD dan BNPB terus mengimbau warga di zona rawan untuk waspada potensi longsor susulan, apalagi dengan prakiraan hujan hingga Minggu 16 November 2025 di wilayah Majenang.
  10. Untuk pencarian, area dibagi menjadi 5 worksite (regu), agar proses pencarian bisa lebih terfokus dan cepat.

Penulis: Husni Muso

Berita, Pelayanan, Pemerintahan, Peristiwa

20 Warga Hilang, Relawan Gabungan Fokus Pencarian Korban Longsor di Cilacap

Lingkar.co – Bencana longsor yang terjadi di Dusun Tarukan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Kamis (13/11/2025) malam, menimpa permukiman warga dan memakan korban jiwa.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah bersama pihak terkait, terjun ke lapangan sejak malam kejadian.

Petugas gabungan bahu-membahu mengerahkan bantuan untuk mengevakuasi para korban yang tertimbun. Pencarian hingga Jumat terus dilakukan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan prihatin dan duka mendalam atas musibah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, yang memakan korban jiwa.

“Kami menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas musibah tanah longsor di Majenang, Cilacap. Saat ini tiga korban telah ditemukan meninggal dunia dan 20 warha masih dalam pencarian,” ungkap Ahmad Luthfi, Jumat, 14 November 2025.

Gubernur mengatakan, Pemprov Jateng memberikan perhatian penuh atas musibah longsor di Cilacap. Bersama pihak terkait, Pemprov memfokuskan pada pencarian korban yang belum ditemukan.

“Saat ini personel maupun peralatan dan logistik dari Pemprov Jateng sudah diturunkan di sana. Kita bahu membahu melakukan penanganan dan proses evaluasi bersama jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap, TNI dan Polri,” ungkap Ahmad Luthfi.

Menurut Gubernur saat ini difokuskan pada upaya penanganan kedaruratan bencana. Pemprov juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, TNI, Polri serta pihak-pihak terkait, dalam penanganan evaluasi korban maupun warga terdampak.

Hingga Jumat (14/11/2025) pukul 11.00, tiga warga ditemukan meninggal dunia dan 20 orang masih dalam pencarian.

Longsor terjadi sekitar pukul 21.00 setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Material longsor menimbun permukiman dan menyebabkan penurunan tanah sedalam 2 meter serta retakan sepanjang 25 meter.

Kepala Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggulangan, mengatakan, total ada 46 jiwa dari 17 kepala keluarga (KK) yang terdampak musibah.

“Saat ini kami fokus pada pencarian korban yang hilang dan tertimbun longsoran tanah. Kita upayakan terus sampai korban ditemukan,” ungkapnya.

Dijelaskan, hingga Jumat siang, korban yang ditemukan meninggal berjumlah tiga orang. Tiga warga yang ditemukan meninggal dunia bernama Julia Lestari (20), Maya Dwi Lestari (15), dan Yuni (45). Semua berasal dari Dusun Tarukan.

Sebanyak 21 warga masih dinyatakan hilang. Warga yang belum ditemukan 6 orang dari Dusun Tarukan dan 14 orang dari Dusun Cibuyut. Nama-nama korban sudah diidentifikasi dan masuk daftar pencarian tim gabungan.

Adapun korban luka berjumlah tiga orang atas nama Maya, Haryanto, dan Andi. Mereka telah dibawa ke RSUD Majenang untuk penanganan medis.

Dalam musibah tersebut, delapan rumah dilaporkan roboh, satu rumah rusak sedang, dan 16 rumah lainnya terancam. Luasan area terdampak mencapai sekitar 6,5 hektare.

Upaya pencarian dilakukan di antaranya BPBD Jateng, Dinsos Provinsi Jateng, BPBD Kabupaten Cilacap, Basarnas Cilacap, TNI/POLRI, Dinkes dan Dinsos Kabupaten Cilacap.

Selain itu, UPT PUPR Majenang, Forkompincam Majenang, ULP Majenang, perangkat desa, komunitas relawan dan warga, juga terlibat aktif dalam penanganan musibah tersebut. Akses menuju lokasi diperlebar menggunakan excavator milik BBWS Citanduy.

BPBD Provinsi Jateng dan BPBD Kabupaten Cilacap hingga siang ini, melakukan asesmen lanjutan dan pemantauan lapangan terkait potensi cuaca ekstrem serta kesiapsiagaan TRC PB.

Dinas Sosial Jateng juga mengakses bantuan Kemensos bagi keluarga korban. Bantuan Provinsi yang dapat diberikan kepada pihak korban, berupa bantuan tidak terduga (BTT) untuk korban pemilik rumah roboh/rusak atau melalui Program RTLH Disperakim.

Dinas Sosial juga sudah mengirim bantuan logistik dan peralatan tidur untuk warga terdampak. Selain itu juga didirikan dapur umum, serta menyiapkan tempat pengungsian yang aman dari longsor. (*)

Berita, Pemerintahan

Banjir di Semarang Mulai Mengering, Upaya Penanganan Kolaboratif Terus Berlanjut

Lingkar.co – Bencana banjir di daerah Kaligawe Kota Semarang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir sudah mulai mengering. Jalan pantura yang sebelumnya tergenang air juga sudah bisa dilintasi berbagai jenis kendaraan bermotor.

Hal ini tak lepas dari kerja-kerja kolaboratif yang dilakukan beberapa pihak, baik itu pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat.

Berbagai upaya dalam menangani banjir di kawasan Kaligawe dan sekitarnya tetap terus berlanjut, hingga persoalan tersebut tuntas.

Pada Senin siang, 3 November 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, meninjau rumah pompa Sringin dan Kolam Retensi Terboyo, Kota Semarang.

Tinjauan ini untuk memastikan penanganan banjir di kawasan Kaligawe Semarang maupun Sayung Demak berjalan optimal.

“Sejak banjir pertama terjadi, pemerintah telah melaksanakan rapat koordinasi dan langkah-langkah penanganan terpadu,” kata Kepala BNPB, Suharyanto.

Dari hasil peninjauan, Suharyanto mengatakan, situasinya sudah relatif lebih baik. Dalam 2-3 hari ini, ia memastikan jalan sudah kering dan terkendali.

Ia menyatakan, kondisi di lapangan kini jauh lebih baik dibandingkan pekan lalu. Saat rombongan meninjau wilayah Kaligawe, genangan hanya tersisa di beberapa titik.

Menurutnya, upaya pengendalian banjir di kawasan tersebut terus dilakukan. Pemerintah kini bekerja dengan pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang. Langkah jangka pendek dilakukan melalui pompanisasi, evakuasi warga terdampak, dan pengendalian sementara air di titik-titik utama. Penanganan banjir dilakukan dengan menempatkan pompa-pompa air di sejumlah titik.

“Pompa-pompa ini dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ini akan kita siagakan sampai kondisi membaik,” imbuh Suharyanto.

Dia berharap pada 2026, pembangunan kolam retensi sudah selesai, sehingga penanganan banjir tidak lagi menggunakan mitigasi jangka pendek.

Adapun jangka menengah, dilakukan penambahan pompa, perbaikan drainase, serta pembuatan sodetan baru menuju Kolam Retensi Unissula dan Sungai Sayung.

Sedangkan untuk jangka panjang, direncanakan penyelesaian sistem pengendalian banjir permanen pada tahun 2026–2027. Menurut Suharyanto, proyek pengendalian banjir besar di kawasan tersebut baru mencapai sekitar 40 persen dari rencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Progresnya sudah mencapai 40 persen. Intinya, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bersatu padu. Semoga dengan sistem pompa permanen dan kolam retensi yang sudah diperkuat. Semarang akan lebih aman dari banjir besar di masa mendatang,” ungkapnya.

Dijelaskan, dari BMKG memberikan informasi kalau curah hujan di Jawa Tengah akan berlangsung cukup masif sampai awal 2026. Hal ini tentu harus dilakukan mitigasi dan pencegahan.

“Nah, untuk di udara ini sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Bahkan untuk Jawa Tengah, kita kerahkan kekuatan full ya. Ada dua pesawat 1 kali 24 jam melaksanakan reduksi awan-awan hujan yang bisa mengakibatkan hujan lebat gitu,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, kolam retensi Terboyo memiliki peran vital dalam sistem pengendalian banjir di wilayah timur Semarang.

Kolam dengan luas sekitar 189 hektare ini mampu menampung hingga 6.717.470 meter kubik air dan dilengkapi dengan rumah pompa besar berkapasitas 5.000 liter per detik per unit. Sedangkan di kolam retensi di Sriwulan seluas 28 hektare dengan tampungan 1.100.000 meter kubik.

Kolam ini juga terintegrasi dengan tanggul laut dan sistem drainase utama, sehingga berfungsi menurunkan genangan di Jalan Kaligawe serta kawasan industri di sekitarnya.

Sejak awal tanggap darurat, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang berkoordinasi erat dengan BNPB dan Kementerian PU.

“Artinya, kerja-kerja kolaboratif ini akhirnya bisa memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ini juga menjadi model bahwa kita bisa bekerja bersama,” kata Luthfi.

Dikatakan, banjir di Kota Semarang dan Kabupaten Demak beberapa hari terakhir menjadi pelajaran berharga, supaya daerah tersebut tidak banjir lagi.

Melalui kerja-kerja kolaboratif itu, berbagai upaya telah dilakukan. Mulai dari pengoperasian 48 pompa air di sejumlah sungai, pembuatan sodetan, evakuasi warga terdampak, pengaktifan posko logistik dan kesehatan, serta dapur umum.

BNPB turut memperkuat upaya di lapangan dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang melibatkan dua armada, masing-masing berpangkalan di Bandara Ahmad Yani dan Adi Sumarmo, untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah Semarang dan sekitarnya.

Masyarakat diminta tetap waspada, mengingat cuaca ekstrem diperkirakan masih akan terjadi hingga awal tahun 2026. (*)