Arsip Tag: Tren Positif

Berita, Pemerintahan, Politik

Tren Positif LKPj Wali Kota Bandung Tahun 2025, Investasi Tembus Rp11,92 Triliun, Lampaui Target

Lingkar.co – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tren positif. Salah satu capaian menonjol pada sektor investasi. Tercatat sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp11,92 triliun, melampaui target Rp11,07 triliun atau 107,61 persen.

Kondisi ini dinilai sebagai sinyal positif atas kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Bandung, Jawa Barat.

Farhan memaparkan LKPJ Tahun Anggaran 2025 tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin (30/3/2026)

Farhan mengatakan, realisasi pendapatan daerah Kota Bandung tahun 2025 mencapai Rp7,207 triliun atau 95,11 persen dari target Rp7,577 triliun..

Menurut dia, pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp3,791 triliun (91,46%), pendapatan transfer: Rp3,367 triliun (98,13%). Sedangkan pendekatan lain-lain yang sah terealisasi 100%

Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp7,490 triliun atau 89,73 persen dari anggaran Rp8,347 triliun.

Selanjutnya di sektor pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 84,66 poin masuk kategori tinggi dan melampaui rata-rata Jawa Barat maupun nasional yang berada di angka 75,90.

Ia menyebut beberapa indikator pendukung juga menunjukkan tren positif. Yakni; usia harapan hidup: 76,30 tahun, rata-rata lama sekolah: 11,41 tahun, harapan lama sekolah: 14,27 tahun, dan pengeluaran per kapita: Rp19,28 juta per tahun

Kinerja ekonomi Kota Bandung juga menunjukkan perbaikan signifikan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,29 persen, melampaui target 5,1 persen.

Meski sedikit di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, Farhan menilai hal ini wajar karena struktur ekonomi Bandung lebih didominasi sektor jasa dan konsumsi.

“Ini menunjukkan ekonomi kota tetap kuat dan adaptif,” kata Farhan.

Capaian pada sektor lingkungan juga terbilang impresif. Penurunan emisi karbon mencapai 194.150 ton CO₂ ekuivalen atau 270,44 persen dari target.

Selain itu, Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 58,42 (di atas target), dan Indeks kelayakan kota mencapai 8,34 poin

Farhan juga menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan inovatif, seiring tren peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Di sisi lain, pembangunan kota terus diarahkan menjadi lebih inklusif, adil, dan toleran, dengan penguatan ekonomi kreatif serta digitalisasi.

Menutup paparannya, Farhan berharap DPRD Kota Bandung dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan kinerja pemerintahan ke depan.

“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama demi Bandung yang lebih baik,” ujarnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Politik

Bappeda Kabupaten Cilacap Catat Tren Positif 1 Tahun Duet Syamsul-Ammy

Lingkar.co – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap mencatat sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif sepanjang 2025 atau tepat setahun duet kepemimpinan Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya.

Angka kemiskinan tercatat 9,41 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,40 persen. Pertumbuhan ekonomi nonmigas sejak 2024 tercatat 5,01 persen. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,55 menjadi 73,45, dan prevalensi stunting turun dari 5,31 persen menjadi 4,99 persen,

Hal itu dipaparkan Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Imam Jauhari, dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati, Minggu (22/2/2026).

“Di bidang tata kelola, Pemkab Cilacap kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Indeks Reformasi Hukum juga meraih predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 87,86”, kata Imam.

Cilacap turut menerima sejumlah penghargaan tingkat nasional, antara lain Kabupaten Layak Anak kategori Nindya, Kabupaten Kreatif, serta pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT). Di sektor pemerintahan, Pemkab melantik 2.591 PPPK paruh waktu, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan manajemen talenta ASN sekaligus penyelesaian status tenaga honorer.

Selain itu, pembangunan command center dilakukan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik berbasis data real time. Imam menambahkan, di bidang pendidikan, Pemkab mengalokasikan Rp 20 miliar dana BOS pendamping pada semester II 2025 dan menyiapkan Rp40 miliar untuk 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi pungutan sekolah serta membantu guru wiyata bakti.

Hibah Rp5 miliar juga disalurkan untuk insentif guru TPQ dan madrasah diniyah di 1.156 lembaga. Melalui APBN 2025, dilakukan revitalisasi 6 PAUD, 28 SD, dan 26 SMP dengan total anggaran Rp35,36 miliar. Pada sektor kesehatan, anggaran pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pada 2025 mencapai Rp42,59 miliar dan meningkat menjadi Rp46,60 miliar pada 2026, ditambah Rp5 miliar belanja tidak terduga.

“Akses layanan kesehatan dasar terus kami perkuat, seiring penurunan angka stunting dan peningkatan umur harapan hidup,” kata Imam.

Di sektor infrastruktur, alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum untuk Cilacap pada 2025 mencapai Rp398,91 miliar, mencakup bina marga, sumber daya air, dan cipta karya. Dari APBD Kabupaten, pada 2025 telah dibangun dan diperbaiki jalan sepanjang 105,339 kilometer dengan anggaran Rp182 miliar. Persentase jalan mantap meningkat menjadi 78,02 persen dari sebelumnya 76,83 persen.

Untuk 2026, pembangunan jalan desa dianggarkan Rp 72,27 miliar dengan estimasi panjang 120 kilometer. Program perumahan dan kawasan permukiman juga menunjukkan hasil. Sebanyak 2.067 rumah tidak layak huni tertangani pada 2025, sementara penanganan kawasan kumuh mencapai 10,64 hektare.

Di bidang ekonomi, seni, dan pariwisata, Pemkab mengembangkan kawasan heritage Kota Lama, merehabilitasi Gedung Graha Pemuda, serta membangun ruang terbuka publik di area Titik Nol Kilometer Cilacap. Kalender event 2025 diisi berbagai kegiatan, mulai dari Festival Nelayan hingga ajang olahraga dan festival kreatif yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal.

“Tantangan fiskal dan dinamika ekonomi tetap ada. Namun, dengan sinergi APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten, arah pembangunan Cilacap tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengajak investor untuk menanamkan modal di Cilacap. Ia menjanjikan kemudahan proses perizinan sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kemudahan dalam proses perizinan akan menjadi prioritas kami untuk meningkatkan investasi di Cilacap,” ujar Syamsul.

Ia menegaskan, pembangunan ke depan tetap difokuskan pada penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor ekonomi produktif. Beberapa program prioritas yang akan dijalankan antara lain revitalisasi rumah potong hewan (RPH), pengembangan olahraga, dan penguatan ekonomi lokal.

Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya pada kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan selama setahun masa kepemimpinannya. “Tentu kami melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang kurang baik. Saya juga meyakini mudah mudahan apa yang sudah kita laksanakan setahun ini bersama seluruh kepala OPD dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan

Bupati Jombang Sebut 23 Kasus Pelanggaran Disiplin dan Izin Cerai 26 ASN di Tahun 2025

Lingkar.co – Bupati Jombang, Warsubi menyebut berdasarkan data evaluasi, pada tahun 2025 tercatat 23 kasus pelanggaran disiplin. Jumlah tersebut menurun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 39 kasus. Rinciannya meliputi; hukuman ringan 15 orang, hukuman sedang 4 orang, dan hukuman berat 4 orang

Selain itu, juga menyebut angka pengajuan izin perceraian ASN juga mengalami penurunan dari 37 pengajuan di tahun 2024 menjadi 26 pengajuan di tahun 2025.

Bupati Warsubi berharap tren positif ini terus berlanjut hingga tidak ada lagi pelanggaran yang menciderai citra institusi. Beliau mengajak seluruh pegawai untuk menanamkan kedisiplinan bukan karena takut sanksi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

“Disiplin itu bukan untuk membatasi kita, tapi justru untuk menjaga agar langkah kita tetap berada di jalan yang benar,” ujarnya dalam amanat apel hari kerja pertama di Lapangan Pemkab Jombang, Jumat (2/1/2026) pagi.

Pada kesempatan itu, Warsubi menegaskan bahwa integritas dan disiplin bukan sekadar aturan, melainkan fondasi pelayanan publik.

Selain itu, Warsubi menyebutkan deretan prestasi yang diterima dari tingkat provinsi hingga nasional, di antaranya, Top Pembina BUMD Tahun 2025. Terbaik Ketiga dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Timur. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur (ke-12 kali berturut-turut). Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB (Peringkat 7 Nasional & Peringkat 3 Jawa Timur).

Penghargaan kepada Bupati Jombang sebagai Tokoh Pembina Koperasi dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur untuk kategori Pemulihan Ekosistem. Kabupaten Layak Anak Kategori Madya Tahun 2025.

Penghargaan Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat. Juara III Kategori Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan upaya luar biasa dalam Pengendalian Stunting dari ADINKES.

Intervensi Spesifik Terbaik Regional I Tahun 2025 Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia. Penghargaan Perlindungan Konsumen Tahun 2025 (Kategori Daerah Tertib Ukur).

Penghargaan bergengsi kategori “Daerah Koperasi Go International 2025” dalam ajang Surya Awards 2025. Pemerintah Daerah Implementasi Prinsip Industri Hijau Terbaik se-Jawa Timur. Penghargaan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 oleh Kemendagri.

Inovasi SI-LAJANG masuk Finalis Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur. Apresiasi Khusus Gubernur Jawa Timur atas Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Peringkat 6 Terbaik). Penghargaan sebagai Visionary Leader in Building Great Regional Economy and Image.

Meski dibanjiri penghargaan, Bupati mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, penghargaan hanyalah bonus, sementara indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah kepuasan masyarakat.

“Seluruh capaian tersebut tentu bukan hasil kerja satu atau dua pihak saja, melainkan buah dari kerja bersama, sinergi lintas perangkat daerah, serta dukungan seluruh ASN dan pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang” tegasnya.

Warsubi juga mengingatkan, deretan prestasi yang telah diraih menjadi pemantik semangat untuk lebih baik.

“Saya berharap, prestasi ini bukan untuk membuat kita berpuas diri. Justru sebaliknya, capaian ini harus menjadi penyemangat sekaligus tanggung jawab agar ke depan, kita bisa bekerja lebih baik, lebih disiplin, dan lebih inovatif”, tuturnya.

Ia bilang, dirinya mengajak para PNS dan ASN untuk memperbaiki kegiatan atau pencapaian yang masih kurang dan mempertahankan serta meningkatkan yang sudah baik.

“Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan kita bukan hanya pada penghargaan yang diterima, tetapi pada sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kinerja dan pelayanan yang kita berikan,” tandasnya. (*)