Arsip Tag: Pembangunan

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Dorong Perempuan Jadi Agen Perubahan, Perkuat Pembangunan Kota

Lingkar.co – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan kota. Hal tersebut disampaikan saat membuka talkshow peringatan Hari Kartini di lingkungan Balaikota Semarang, Selasa (21/4), usai memimpin upacara.

Mengusung tema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi. Perempuan Berdaya, Semarang Semakin Hebat”, kegiatan ini dihadiri organisasi perempuan seperti GOW, PKK, serta jajaran kepala perangkat daerah. Momentum tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan kapasitas perempuan dalam mendukung pembangunan Kota Semarang.

Dalam sambutannya, Agustina Wilujeng menekankan bahwa keberanian perempuan dalam menyampaikan gagasan dan mengambil keputusan merupakan kunci utama terciptanya perubahan.

“Pertanyaannya sekarang, wahai perempuan Kota Semarang, bisa tidak kita menjadi agen perubahan? Kalau bisa, maka kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu,” tegasnya.

Agustina juga berbagi pengalaman pribadinya saat memutuskan maju sebagai Wali Kota Semarang. Ia mengakui sempat muncul keraguan menghadapi tantangan besar, namun keputusan yang diambil dengan keyakinan penuh justru menjadi titik balik yang memperkuat dukungan.

“Ketika saya memutuskan menerima, karena itu tugas dan saya harus menang, maka seluruh daya upaya dan lingkungan akan mendukung. Tapi kalau kita ragu, dukungan itu akan terbelah,” ujarnya.

Menurutnya, perempuan memiliki karakter kuat seperti teliti, tangguh, dan mampu menyelesaikan pekerjaan secara optimal. Potensi tersebut, lanjutnya, harus diiringi keberanian untuk bertindak secara totalitas.

Selain itu, Wali Kota Semarang juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menciptakan ruang yang aman dan setara bagi perempuan. Hal ini termasuk dalam interaksi sosial sehari-hari, seiring meningkatnya sensitivitas terhadap isu komunikasi dan pelecehan di era keterbukaan informasi.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Kota Semarang terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan perempuan, salah satunya melalui program “Waras Ekonomi”. Program ini difokuskan untuk mendorong pelaku UMKM, yang mayoritas dijalankan perempuan, agar dapat naik kelas dan memiliki keberlanjutan usaha.

“Selama ini banyak bantuan sifatnya insidental. Ke depan, kita dorong agar produk UMKM bisa masuk ke sistem bisnis yang berkelanjutan, sehingga benar-benar mandiri,” jelasnya.

Tak hanya di sektor ekonomi, kontribusi perempuan juga terlihat dalam sektor kesehatan melalui peran kader posyandu yang menjadi penggerak di tingkat komunitas.

Agustina menambahkan, peringatan Hari Kartini tahun ini dikemas lebih sederhana sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Namun demikian, komitmen terhadap penguatan peran perempuan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Semarang.

“Kesederhanaan ini tidak mengurangi peran perempuan sebagai penggerak pembangunan. Justru kita fokus pada dampak nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Melalui momentum Hari Kartini, Wali Kota Semarang berharap perempuan Kota Semarang semakin percaya diri, berani menyampaikan gagasan, serta mengambil peran strategis dalam berbagai lini kehidupan.

“Semua perempuan bisa menjadi Kartini masa kini. Dimulai dari berani berbicara, menyampaikan apa yang dirasakan, dan mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing,” pungkasnya. ***

Harlah 66 Tahun PMII Semakin Dewasa, Saatnya Bicara Kontribusi Bagi Pembangunan

Lingkar.co – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Alumni (Ika) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Fathan Subchi menegaskan, sudah saatnya bicara kontribusi bagi pembangunan di usia 66 tahun PMII.

“Hari ini kita Harlah yang ke-66, kalau kita bicara usia PMII sudah cukup dewasa, sudah cukup kuat. Saat ini kita harus bicara tentang kontribusi kita, peran kita, partisipasi kita dalam pembangunan,” tegasnya.

Senior PMII yang kini menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) ini menegaskan hal itu saat Halal Bihalal dan Resepsi Hari Lahir (Harlah) ke-66 PMII di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai, kegiatan yang berlangsung pada sore ini merupakan forum untuk menyatukan potensi baik kader maupun alumni.

“Tentu ini adalah forum konsolidasi berbagai kekuatan, guyup, sinergi, kolaborasi,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta kepada seluruh kader PMII untuk mendengarkan arahan Gubernur Jateng untuk menegaskan tekat membantu pemerintah dalam menekan dan mengentaskan kemiskinan di Jateng.

Menurut Fathan, PMII telah memiliki kekuatan di birokrasi maupun di dunia akademis bisa dimaksimalkan untuk mempertegas peran PMII dalam pembangunan, dalam mengentaskan kemiskinan.

Mantan anggota DPR RI ini lantas memaparkan terbentuknya Ika PMII hingga di Papua, hampir merata di seluruh Indonesia.

“Bagaimana Ika PMII ini menjadi medan pengabdian yang luar biasa,” tuturnya.

Ia bilang, para alumni sudah banyak yang duduk di lembaga eksekutif, dan legislatif,

“Bupati yang kita tulis itu ada sekitar 40 sampai 60 orang,” sebutnya.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal, lanjutnya, butuh inovasi-inovasi generasi muda Nahdlatul Ulama, PMII sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

Sebelumnya, Ketua PW Ika PMII Jawa Tengah, Prof. Dr. Musahadi menekankan pentingnya bersinergi dengan pemerintah, terlebih Gubernur Jateng saat ini juga alumni PMII.

“Sehingga kita patut mendukung agar program-program pembangunan di Jawa Tengah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Terpenting, kata dia, adanya PMII dan Ika PMII di setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Semua pengurus cabang di kabupaten/kota saya harap bisa mengonsolidasi diri dengan sebaik-baiknya,” pesannya. (*)

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2027 Masih Genjot Infrastruktur

Lingkar.co – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama pada tahun anggaran 2027.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah telah mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan jalan di wilayah barat Kabupaten Bogor seperti Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, Sukajaya, hingga Nanggung.

Ke depan, kata dia, pembangunan jalan akan terus diperluas, termasuk pembangunan akses jalan di Desa Malasari Kecamatan Nanggung sepanjang 18 kilometer, pembangunan akses jalan di wilayah Cijeruk, serta pengembangan jalur penghubung kawasan Transyogi menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor.

“Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat guna meminimalisasi dampak aktivitas kendaraan tambang terhadap masyarakat,” ungkap Rudy, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Rudy, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor cukup besar mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni sekitar 6,19 juta jiwa.

Jumlah tersebut tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Kondisi tersebut membuat dinamika kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bogor terus berkembang.

“Pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah,” tandasnya.

Rudy melanjutkan, tidak hanya infrastruktur, arah pembangunan Kabupaten Bogor juga menitikberatkan pada peningkatan pelayanan masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat dengan nilai pajak dibawah Rp100 ribu.

Pemkab Bogor juga terus memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) dengan menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Saat ini pemerintah daerah menanggung iuran BPJS bagi sekitar 6,19 juta penduduk.

“Bagi kami, hak dasar masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Karena itu pemerintah hadir memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Selain program layanan dasar, sejumlah proyek strategis juga diproyeksikan menjadi penggerak pembangunan Kabupaten Bogor ke depan.

Ia menyebut diantaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir Galuga yang ditargetkan mampu menghasilkan listrik sekitar 50 megawatt.

“Di sektor pengembangan wilayah, pemerintah pusat juga menunjuk Kabupaten Bogor sebagai lokasi pembangunan sport center berskala internasional di Kecamatan Rancabungur dengan luas lahan sekitar 500 hektare,” paparnya .

Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang telah berjalan, sekaligus merumuskan langkah strategis agar pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah.

Lebih lanjut Bupati menegaskan, seluruh rencana pembangunan tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk DPRD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat.

“Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang, tidak bisa dibangun oleh satu suku, dan tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun bersama dengan semangat kebhinekaan dan rasa cinta kepada Kabupaten Bogor,” ujarnya. (*)

Proyek Pembangunan Jembatan Kalibelo Senilai Rp8,9 Miliar Masuk Tahap Tender Ulang

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menargetkan pembangunan Jembatan Kalibelo dapat selesai pada 2026.

Saat ini, proyek tersebut masih dalam proses tender ulang setelah lelang sebelumnya belum menghasilkan penyedia yang memenuhi syarat.

Kepala DPUPR Batang Endro Suryono mengatakan, proses lelang sebenarnya telah dilakukan pada Januari 2026. Namun, hasil evaluasi menunjukkan tidak ada peserta yang lolos secara administrasi, teknis, maupun kualifikasi.

“Sudah dilakukan lelang pada Januari, tetapi tidak ada penyedia yang memenuhi syarat. Sehingga kami lanjutkan dengan proses tender ulang,” katanya, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini proses tender ulang telah melalui tahapan review dari Inspektorat serta bagian hukum.

Pemerintah daerah menargetkan pengumuman tender dapat dilakukan dalam waktu dekat, dengan harapan penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak dapat terealisasi pada pertengahan hingga akhir April 2026.

“Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik jembatan diperkirakan mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun, yakni sekitar Juni hingga Oktober 2026. Target kami sebelum November 2026 pembangunan sudah selesai,” jelasnya.

Ia membeberkan, alokasi anggaran, proyek pembangunan Jembatan Kalibelo sebesar Rp8,9 miliar. Jembatan ini dirancang memiliki panjang sekitar 40 meter dengan lebar kurang lebih 9 meter.

Endro menambahkan, pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Batang.

“Keberadaan jembatan ini nantinya diharapkan mampu memperlancar akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Bappeda Kabupaten Cilacap Catat Tren Positif 1 Tahun Duet Syamsul-Ammy

Lingkar.co – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap mencatat sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif sepanjang 2025 atau tepat setahun duet kepemimpinan Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya.

Angka kemiskinan tercatat 9,41 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,40 persen. Pertumbuhan ekonomi nonmigas sejak 2024 tercatat 5,01 persen. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,55 menjadi 73,45, dan prevalensi stunting turun dari 5,31 persen menjadi 4,99 persen,

Hal itu dipaparkan Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Imam Jauhari, dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati, Minggu (22/2/2026).

“Di bidang tata kelola, Pemkab Cilacap kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Indeks Reformasi Hukum juga meraih predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 87,86”, kata Imam.

Cilacap turut menerima sejumlah penghargaan tingkat nasional, antara lain Kabupaten Layak Anak kategori Nindya, Kabupaten Kreatif, serta pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT). Di sektor pemerintahan, Pemkab melantik 2.591 PPPK paruh waktu, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan manajemen talenta ASN sekaligus penyelesaian status tenaga honorer.

Selain itu, pembangunan command center dilakukan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik berbasis data real time. Imam menambahkan, di bidang pendidikan, Pemkab mengalokasikan Rp 20 miliar dana BOS pendamping pada semester II 2025 dan menyiapkan Rp40 miliar untuk 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi pungutan sekolah serta membantu guru wiyata bakti.

Hibah Rp5 miliar juga disalurkan untuk insentif guru TPQ dan madrasah diniyah di 1.156 lembaga. Melalui APBN 2025, dilakukan revitalisasi 6 PAUD, 28 SD, dan 26 SMP dengan total anggaran Rp35,36 miliar. Pada sektor kesehatan, anggaran pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pada 2025 mencapai Rp42,59 miliar dan meningkat menjadi Rp46,60 miliar pada 2026, ditambah Rp5 miliar belanja tidak terduga.

“Akses layanan kesehatan dasar terus kami perkuat, seiring penurunan angka stunting dan peningkatan umur harapan hidup,” kata Imam.

Di sektor infrastruktur, alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum untuk Cilacap pada 2025 mencapai Rp398,91 miliar, mencakup bina marga, sumber daya air, dan cipta karya. Dari APBD Kabupaten, pada 2025 telah dibangun dan diperbaiki jalan sepanjang 105,339 kilometer dengan anggaran Rp182 miliar. Persentase jalan mantap meningkat menjadi 78,02 persen dari sebelumnya 76,83 persen.

Untuk 2026, pembangunan jalan desa dianggarkan Rp 72,27 miliar dengan estimasi panjang 120 kilometer. Program perumahan dan kawasan permukiman juga menunjukkan hasil. Sebanyak 2.067 rumah tidak layak huni tertangani pada 2025, sementara penanganan kawasan kumuh mencapai 10,64 hektare.

Di bidang ekonomi, seni, dan pariwisata, Pemkab mengembangkan kawasan heritage Kota Lama, merehabilitasi Gedung Graha Pemuda, serta membangun ruang terbuka publik di area Titik Nol Kilometer Cilacap. Kalender event 2025 diisi berbagai kegiatan, mulai dari Festival Nelayan hingga ajang olahraga dan festival kreatif yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal.

“Tantangan fiskal dan dinamika ekonomi tetap ada. Namun, dengan sinergi APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten, arah pembangunan Cilacap tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengajak investor untuk menanamkan modal di Cilacap. Ia menjanjikan kemudahan proses perizinan sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kemudahan dalam proses perizinan akan menjadi prioritas kami untuk meningkatkan investasi di Cilacap,” ujar Syamsul.

Ia menegaskan, pembangunan ke depan tetap difokuskan pada penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor ekonomi produktif. Beberapa program prioritas yang akan dijalankan antara lain revitalisasi rumah potong hewan (RPH), pengembangan olahraga, dan penguatan ekonomi lokal.

Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya pada kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan selama setahun masa kepemimpinannya. “Tentu kami melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang kurang baik. Saya juga meyakini mudah mudahan apa yang sudah kita laksanakan setahun ini bersama seluruh kepala OPD dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

208 Desa Kabupaten Semarang Terdampak Penurunan ADD

Lingkar.co – 208 desa di Kabupaten Semarang terdampak penurunan anggaran alokasi dana desa (DD) 2026.

Alokasi anggaran Dana Desa (DD) untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang, Dana Desa reguler 2026 tercatat sebesar Rp 69.891.342.000.

Anggaran Dana Desa tersebut turun 66,5 persen dibandingkan Dana Desa 2025 yang mencapai Rp208.545.055.000.

Kepala Dispermades Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo mengatakan , penurunan terlihat dari alokasi Dana Desa reguler.

Sementara, untuk Dana Desa nonreguler tahun 2026 hingga kini masih menunggu kepastian angka dari pemerintah pusat.b

“Kalau melihat angka sementara Dana Desa reguler 2026 dibandingkan tahun 2025, memang turun sekitar 66,5 persen. Untuk yang non reguler, sampai sekarang angkanya belum keluar,” ujar Budi, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, Dana Desa reguler merupakan kebijakan dari pusat dan langsung masuk ke rekening pemerintah desa.

Sementara Dana Desa nonreguler, pengaturannya masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Penurunan Dana Desa reguler berpengaruh pada besaran alokasi yang diterima masing-masing desa.

Namun jika sebelumnya terdapat selisih cukup lebar antara desa berskala kecil dan desa berskala besar, maka rentang alokasinya justru menjadi lebih sempit.

Diterangkannya, tahun 2025 dana desa terendah diterima desa masih berada di kisaran Rp 500 jutaan hingga tertinggi Rp1,8 miliar.

Sementara, pada tahun 2026, alokasi terendah sekitar Rp 260 juta hingga tertinggi Rp 373 juta.

Meski terjadi penurunan anggaran, pemerintah desa tetap wajib menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan regulasi terbaru.

Lanjutnya, saat ini telah terbit Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa.

“Dengan angka itu, sudah ada Permendes nomor 16 tahun 2025 untuk prioritas penggunaan DD, Pemdes harus mengikuti regulasi terbaru ini. Intinya harus taat regulasi terbaru,” tandasnya.

Budi menjelaskan, Dana Desa diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa, antara lain penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, penguatan ketahanan iklim dan kebencanaan, layanan dasar kesehatan termasuk penanganan stunting, ketahanan pangan, dukungan koperasi desa, pembangunan infrastruktur desa berbasis padat karya tunai, serta pengembangan infrastruktur digital dan teknologi di desa.

Selain itu, Dana Desa juga dibatasi penggunaannya. Sejumlah pos dilarang dibiayai dari Dana Desa, seperti pembayaran honorarium kepala desa dan perangkat desa, perjalanan dinas ke luar daerah, pembangunan kantor desa baru, hingga kegiatan bimbingan teknis dan studi banding ke luar kabupaten/kota.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menegaskan, penurunan Dana Desa harus disikapi dengan kebijakan yang realistis dan berorientasi pada prioritas.

Pihaknya meminta seluruh kepala desa untuk menunda kegiatan yang tidak mendesak dan memfokuskan anggaran pada program prioritas.

“Dengan turunnya dana desa, tentunya kami juga meminta kepada teman-teman kepala desa, yang betul-betul prioritas itu yang dilaksanakan dulu. Yang kurang prioritas ini ditunda. Seperti halnya di pemerintah daerah, transfer daerah juga yang prioritas ini yang kita laksanakan,” jelasnya.

Ia mengatakan penentuan prioritas harus selaras antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dalam mendukung program-program strategis pemerintah pusat.

Dirinya meminta setiap perangkat daerah maupun pemerintah desa dapat menyesuaikan programnya sesuai sektor unggulan dan kebutuhan wilayah.

“Misalnya, koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kaitannya dengan fasilitas sarana prasarana yang lainnya. Kemudian, juga kaitannya dengan makan gratis, misalnya penyiapan untuk sayuran,” tuturnya. ***

Penulis : Rahdyan Trijoko Pamungkas

Pastikan Kualitas, Abah Warsubi dan Gus Salman Tinjau Hasil Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2025

Lingkar.co – Bupati Jombang, Warsubi (Abah Warsubi) bersama Wakil Bupati Salmanudin (Gus Salman) melakukan peninjauan langsung terhadap hasil pembangunan infrastruktur jalan tahun anggaran 2025 di wilayah Kecamatan Plandaan dan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (6/1/2026) siang.

Keduanya sengaja melakukan hal itu untuk memastikan kualitas pengerjaan jalan sesuai standar dan sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas

Dalam kunjungan tersebut, orang nomor satu dan dua di Jombang itu didampingi jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyisir empat ruas jalan utama yang menjadi prioritas pembangunan, yakni; ruas Ploso-Munung, ruas Mojogulung-Bangsri, ruas Bangsri-Darurejo, dan ruas Bawangan-Tanjungwadung.

“Harapan kami, seluruh ruas jalan di Kabupaten Jombang bisa dalam kondisi baik. Jika akses transportasi lancar, maka distribusi barang dan mobilitas warga akan cepat, yang pada akhirnya ekonomi rakyat akan bergerak lebih kencang,” tutur Abah Warsubi.

Suasana hangat menyambut rombongan saat tiba di Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan. Puluhan siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Plandaan dan SD setempat tampak antusias menyapa kehadiran Bupati Jombang Warsubi.

Perbaikan jalan di wilayah ini membawa dampak signifikan bagi dunia pendidikan. Para wali murid mengungkapkan rasa syukurnya karena akses menuju sekolah kini jauh lebih aman dan nyaman. Tidak ada lagi kekhawatiran akan jalan yang bergelombang saat mengantar anak-anak mereka pergi bersekolah.

Kabar bahagia juga datang dari warga Desa Tanjung Wadung, Kecamatan Kabuh. Warga menceritakan transformasi jalan desa mereka yang dulunya rusak parah, berlubang, dan becek (jembrot). Kini, kondisi tersebut tinggal kenangan. Jalanan yang telah mulus kini mempermudah warga untuk membawa hasil tani ke pasar dan melakukan aktivitas harian tanpa kendala medan yang berat.

Ditegaskannya, Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar soal aspal, melainkan tentang membangun harapan dan keselamatan warga. Dengan akses yang baik, diharapkan waktu tempuh antar desa semakin singkat, biaya logistik pertanian dan perdagangan menurun, keselamatan berkendara meningkat bagi seluruh masyarakat. (*)

Capai 44,26 Persen, Konstruksi Tol Semarang-Demak Seksi Kaligawe–Sayung Sebentar Lagi Nyambung

Lingkar.co – Jalan Tol Semarang-Demak bakal nyambung dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Dia mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Kaligawe-Sayung sepanjang 10,64 km.

Tol Semarang – Demak akan terintegrasi dengan Tanggul Laut/Giant Sea Wall sekaligus untuk menanggulangi rob yang kerap terjadi di Semarang dan sekitarnya serta kawasan industri Terboyo.

Menteri Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut ini, diharapkan menjadi solusi permanen permasalahan banjir rob di kawasan Semarang, khususnya pada Jalur Pantura Semarang-Demak.

“Jalan tol ini mengurangi beban lalu lintas di Jalan Pantura Jawa yang sudah sangat padat dan sering mengalami kemacetan,” kata Menteri Dody.

Tol Semarang–Demak Seksi 1

Kaligawe-Sayung dibangun di atas laut dengan progres fisik secara keseluruhan mencapai 44,26% (per 12 Juni 2025).

Pembangunan ruas tol ini terbagi menjadi 3 paket pekerjaan, yakni Paket 1 A dengan penyedia jasa Hutama Karya (HK) dan Beijing Urban Construction Group (BUCG) dengan progres fisik 65,92%, Paket 1B dikerjakan Pembangunan Perumahan (PP), Wijaya Karya (WIKA) dan China Road and Bridge Corporation (CRBC) dengan progres 42,97% serta Paket 1C oleh Adhi Karya – Sinohydro dengan progres 22,77%.

Secara keseluruhan, Tol Semarang – Demak memiliki total panjang 26,95 km yang dibangun dalam 2 seksi yakni Seksi 1 Kaligawe – Sayung sepanjang 10,64 km yang berada di atas laut dan Seksi 2 ruas Sayung – Demak sepanjang 16,31 km yang berada di daratan dan telah beroperasi sejak 25 Februari 2023.

Di samping pembangunan jalan tol terintegrasi tanggul laut, Kementerian PU dalam mendukung penanganan rob di Kota Semarang juga membangun sistem pengendali banjir Tenggang-Sringin Tahap 1.

Pekerjaan infrastruktur Sumber Daya Air ini meliputi pembangunan 6 unit rumah pompa dengan total kapasitas 81 m3/detik dan tanggul sungai sepanjang 10,53 km.

Kehadiran infrastruktur ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk mereduksi banjir seluas 4.429 hektare meliputi 3 kecamatan yakni Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Gemuk dengan total masyarakat terlindungi sebanyak 254.546 jiwa atau setara 119.781 KK.

Selain itu juga pembangunan 2 kolam retensi yang berada di Tol Semarang – Demak Seksi 1 C dilengkapi dengan rumah pompa air, yakni Kolam Retensi Terboyo seluas 189 hektare, panjang tanggul 6,55 km serta 6 unit pompa air axial vertical kapasitas 5 m3/detik dan 2 unit pompa submersible kapasitas 500 liter/detik.

Selanjutnya Kolam Retensi Sriwulan seluas 28 hektare dan panjang tanggul 2,10 km dilengkapi 4 unit (Axial vertical) kapasitas 5 m3/detik , 2 unit (submersible) kapasitas 500 liter/detik. (*)

Jabar-Jateng Optimalkan Pembangunan di Daerah Perbatasan

Lingkar.co – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Provinsi Jawa Tengah sepakat dalam pengembangan potensi dan peningkatan layanan publik di daerah perbatasan.

Secara garis besar sejumlah prioritas pembangunan daerah perbatasan Jabar-Jateng antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tak kalah penting sektor pekerjaan umum.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman mengungkap bahwa salah satu kunci kemajuan daerah perbatasan adalah konektivitas. Keterhubungan kedua belah pihak dalam berbagai sektor pembangunan harus dapat berjalan lancar dan optimal.

Menurutnya, Pemdaprov Jabar sesuai dengan arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bertekad agar kemajuan Jawa Barat dapat dimulai dari daerah perbatasan.

“Pak Gubernur menginginkan daerah perbatasan itu menjadi daerah yang paling maju,” ungkap Herman Suryatman saat menghadiri Musrenbang Daerah Perbatasan Jabar -Jateng Tahun 2025 di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata; Kota Cirebon, Kamis (8/5/2025).

Dengan kata lain daerah perbatasan sebagai gerbang masuk dan keluar Provinsi Jabar harus menjadi etalase yang merepresentasikan kemajuan. Adapun semua kemajuan dalam pembangunan adalah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan target pembangunan yang ditetapkan, Pemdaprov Jabar akan menyelesaikan peningkatan kualitas dan kapasitas jalan hingga tahun 2026, termasuk untuk daerah perbatasan. 

Baca Juga: Musrenbang Jawa Barat 2025 “Menyongsong Jawa Barat Istimewa dengan Percepatan Transformasi Layanan Dasar”

Menurut Herman, konektivitas yang baik akan mempermudah arus barang maupun jasa. Sebaliknya, jika konektivitas buruk, maka aktivitas ekonomi akan terhambat.

“Ke depan di daerah perbatasan, salah satu ciri jalannya harus leucir mulus, bukan cuma jalan, kita akan bangun gapura-gapura selamat datang yang baik,” tutur Herman.

“Mudah-mudahan itu jadi sugesti yang mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya, ujungnya kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.


Memanfaatkan BIJB Kertajati

Tak kalah penting, Herman mengajak Pemda Provinsi Jateng untuk bersama Jabar mmanfaatlan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.

Dengan lokasi strategis, tak jauh dari perbatasan Jabar-Jateng, Bandara Kertajati siap memfasilitasi berbagai aktivitas penerbangan baik barang ataupun orang.

“Eksportir Jateng jangan sungkan manfaatkan Kertajati. Kami juga ada Pelabuhan Patimban, mari kita saling memanfaatkan konektivitas yang ada,” katanya.

Di sektor perdagangan, Herman juga ingin kedua belah pihak dapat saling menguntungkan, dimana dengan komoditas unggulan masing-masing bisa saling memenuhi kebutuhan dengan adil dan seimbang.

Herman juga turut menyinggung soal tenaga kerja agar angkatan kerja Jabar- Jateng mempunyai kesempatan kerja yang sama dan fair. Dengan begitu angka pengangguran baik di Jabar maupun di Jateng dapat sama-sama ditekan.

“Hubungan kerja sama ini harus seimbang dan adil. Itu hanya bisa kalau kedua belah pihak bersama bekerja keras,” ucap Herman.

Hubungan tersebut harus dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu SDM perlu dipersiapkan, infrastruktur diperbaiki, termasuk unsur-unsur manajemen lainnya dalam pembangunan daerah.

“Sehingga Musrenbang ini harus menjadi alat mengakselerasi pembangunan daerah, termasuk daerah perbatasan Jabar-Jateng,” ujar Herman.

Baca Juga: Jawa Barat Raih Peringkat Kedua Nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Infrastruktur memadai

Senada dengan Herman, Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi menyebut bahwa daerah perbatasan di seluruh wilayah Jawa Barat harus memiliki kapasitas infrastruktur yang memadai.

“Selain itu, kualitas layanan kesehatan, pendidikan juga harus lebih baik,” tuturnya.

“Jadi kalau konsep yang beliau (Gubernur Jawa Barat) sampaikan adalah bagaimana pembangunan itu mulai dari perbatasan, terlebih dahulu secara circle. Kemudian langsung menuju ke tengah,” kata Dedi.

Ini didesain agar seluruh wilayah Jawa Barat bisa terselesaikan permasalahan-permasalahan pembangunannya mulai dari wilayah perbatasan.

Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo sepakat turut meningkatkan potensi dan juga layanan publik di daerah perbatasan mulai dari urusan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Pihaknya pun siap bersinergi demi pembangunan yang berkemajuan.

Dorong Pembangunan Banda Aceh, Wali Kota Illiza Ajak DPD KNPI Berkolaborasi

Lingkar.co – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menghadiri pelantikan pengurus DPD II KNPI Kota Banda Aceh yang digelar di Amel Convetion Hall, Lamteh, Banda Aceh, Jumat, (25/4/2025) malam.

Gelaran pelantikan yang mengusung tema “Pemuda Bersatu Banda Aceh Maju” dengan tagline Muda Kolaboratif. juga dihadiri Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, unsur Forkompinda, para Anggota DPRK para Kepala OPD, serta sejumlah perwakilan dari Organisasi kepemudaan lainnya.

Adapun pengurus DPD II KNPI Banda Aceh Periode 2024-2027 yang di lantik oleh Ketua KNPI Aceh Aulia Rahman yaitu TM Farizan Arifa sebagai Ketua, Sekretaris Akmaluddin sebagai Sekretaris dan Bendahara dipercayakan kepada Muhammad Hafidh, serta sejumlah pengurus harian lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus DPD II KNPI yang baru di lantik dan sejumlah harapan.

“Selamat dan sukses kepada TM Farizan Arifa yang dipercayakan menjadi Ketua KNPI Banda Aceh, semoga bisa menjalankan dengan baik apa yang telah di amanahkan oleh teman-teman pemuda,” ungkap Illiza.

Baca Juga: Disambut Senyum Ceria Siswa SD 20, Illiza Resmi Luncurkan Dokter Saweu Sikula

Wali Kota juga menaruh harapan besar, kepada DPD KNPI Kota Banda Aceh untuk terus berkarya dalam menyukseskan seluruh visi, misi, program dan kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Saya yakin dan percaya yang dilantik malam ini adalah pemuda-pemuda multitalenta yang penuh semangat dan akan menjadi pemimpin di masa depan, saya berharap bisa bersama sama berkontribusi dan berkolaborasi membangun kota Banda Aceh tercinta,” harap Illiza.