Arsip Tag: investasi

Berita, Pemerintahan, Politik

Tren Positif LKPj Wali Kota Bandung Tahun 2025, Investasi Tembus Rp11,92 Triliun, Lampaui Target

Lingkar.co – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tren positif. Salah satu capaian menonjol pada sektor investasi. Tercatat sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp11,92 triliun, melampaui target Rp11,07 triliun atau 107,61 persen.

Kondisi ini dinilai sebagai sinyal positif atas kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Bandung, Jawa Barat.

Farhan memaparkan LKPJ Tahun Anggaran 2025 tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin (30/3/2026)

Farhan mengatakan, realisasi pendapatan daerah Kota Bandung tahun 2025 mencapai Rp7,207 triliun atau 95,11 persen dari target Rp7,577 triliun..

Menurut dia, pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp3,791 triliun (91,46%), pendapatan transfer: Rp3,367 triliun (98,13%). Sedangkan pendekatan lain-lain yang sah terealisasi 100%

Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp7,490 triliun atau 89,73 persen dari anggaran Rp8,347 triliun.

Selanjutnya di sektor pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 84,66 poin masuk kategori tinggi dan melampaui rata-rata Jawa Barat maupun nasional yang berada di angka 75,90.

Ia menyebut beberapa indikator pendukung juga menunjukkan tren positif. Yakni; usia harapan hidup: 76,30 tahun, rata-rata lama sekolah: 11,41 tahun, harapan lama sekolah: 14,27 tahun, dan pengeluaran per kapita: Rp19,28 juta per tahun

Kinerja ekonomi Kota Bandung juga menunjukkan perbaikan signifikan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,29 persen, melampaui target 5,1 persen.

Meski sedikit di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, Farhan menilai hal ini wajar karena struktur ekonomi Bandung lebih didominasi sektor jasa dan konsumsi.

“Ini menunjukkan ekonomi kota tetap kuat dan adaptif,” kata Farhan.

Capaian pada sektor lingkungan juga terbilang impresif. Penurunan emisi karbon mencapai 194.150 ton CO₂ ekuivalen atau 270,44 persen dari target.

Selain itu, Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 58,42 (di atas target), dan Indeks kelayakan kota mencapai 8,34 poin

Farhan juga menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan inovatif, seiring tren peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Di sisi lain, pembangunan kota terus diarahkan menjadi lebih inklusif, adil, dan toleran, dengan penguatan ekonomi kreatif serta digitalisasi.

Menutup paparannya, Farhan berharap DPRD Kota Bandung dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan kinerja pemerintahan ke depan.

“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama demi Bandung yang lebih baik,” ujarnya. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Hadiri Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar, Gubernur Kaltara Tawarkan Peluang Investasi di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Lingkar.co – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang mempromosikan berbagai peluang investasi di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia saat menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) ke-XXVI di Ballroom Hotel Claro, Makassar, Kamis (26/3/2026).

Dalam forum bertema ‘Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh’, Zainal mengajak para investor melihat Kaltara sebagai wilayah strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Ia menegaskan pentingnya filosofi siri’ na pacce sebagai pondasi dasar dalam membangun ekonomi dan kepemimpinan.

“Nilai keberanian, kejujuran, kerja keras dan menjaga kehormatan dikenal dalam falsafah siri’ na pacce, menjadi fondasi yang membentuk cara kita dalam melihat kehidupan, memimpin dan mengambil keputusan,” kata Zainal.

Zainal memaparkan sejumlah sektor unggulan yang terbuka untuk investasi, di antaranya hilirisasi produk pertanian dan perkebunan seperti pengolahan selai nanas dari Krayan, serta ekspor bubuk tanaman keraton yang memiliki nilai jual tinggi di pasar dunia.

Di sektor perikanan dan kelautan, potensi rumput laut mencapai 857.797 ton per tahun, ditambah komoditas unggulan seperti udang windu, bandeng, dan kepiting bakau.

Selain itu, industri sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung juga memiliki peluang besar, meski masih membutuhkan investasi untuk pengolahan agar nilai jual meningkat.

Di sektor peternakan ayam dan kebutuhan telur di Kaltara masih jauh lebih tinggi dibanding produksi, sehingga membuka peluang investasi baru.

Zainal juga menyoroti potensi pengembangan pariwisata lintas negara yang menghubungkan Kaltara dengan Sabah (Malaysia), Tawi-Tawi (Filipina), dan Brunei Darussalam.

Ia menambahkan, posisi geografis Kaltara sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan berbagai negara di Asia hingga Australia.

Ia menambahkan, posisi geografis Kaltara sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada pada jalur pelayaran Archipelagic Sea Lanes (ASLs) yang menghubungkan perdagangan ke Hongkong, China, Jepang, Korea, hingga Australia.

“Keberhasilan tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari keberanian menghadapi tantangan. Ketangguhan adalah hasil dari proses panjang yang membutuhkan kerja keras dan integritas,” tegasnya.

Melalui forum ini, Zainal berharap para saudagar dapat melihat langsung peluang tersebut dan ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan demi mewujudkan visi Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Jateng-Jatim Gelar Misi Dagang, Bidik Rp867 Miliar per Tahun, Rp 4,3 triliun Per Lima Tahun

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan kolaborasi usaha antarprovinsi melalui Misi Dagang dan Investasi Jawa Tengah–Jawa Timur, yang digelar di PO Hotel Semarang, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan misi dagang ini membidik potensi transaksi hingga Rp 867,289 miliar per tahun. Melibatkan 218 pelaku usaha dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil temu bisnis, total nilai transaksi diproyeksikan mencapai Rp4,339 triliun dalam lima tahun ke depan.

Forum Temu Bisnis Pelaku Usaha Antarprovinsi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hadir pula jajaran OPD, perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta asosiasi pengusaha dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Yasin menyebut, misi dagang ini menjadi momentum penting bagi pelaku usaha, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memperluas pasar dan memperkuat jejaring usaha lintas daerah.

“Melalui misi dagang ini, kami berharap potensi unggulan Jawa Timur dapat semakin dikenal dan dimanfaatkan di Jawa Tengah sesuai kebutuhan daerah. Begitu pula produk unggulan Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi referensi dan role model pengembangan di Jawa Timur,”ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif agar peluang kerja sama yang terbangun dapat berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

“Kami berharap hingga penutupan acara dapat tercapai transaksi yang signifikan dan memberi kontribusi nyata bagi perekonomian, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur,” tambahnya.

Dalam misi dagang ini, kontribusi IKM binaan Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp455,69 miliar per tahun atau setara 52,47 persen dari total transaksi, dengan proyeksi Rp2,28 triliun dalam lima tahun.

Taj Yasin juga mencatat sejumlah perusahaan telah membukukan transaksi di sektor strategis dengan nilai signifikan.

“Kami melihat transaksi di sektor kopi, gula, dan komoditas lainnya dengan nilai tahunan bahkan di atas Rp100 miliar. Ini menunjukkan besarnya potensi yang perlu terus difasilitasi. Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan potensi tersebut berkembang secara optimal,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, misi dagang dan investasi ke Jawa Tengah ini menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat sinergi ekonomi antardaerah.

“Ini pertama kalinya kami melakukan misi dagang dan investasi ke Jawa Tengah. Hingga pukul 13.00 WIB, nilai transaksi yang terbangun tercatat mencapai Rp2,9 triliun,” kata Khofifah saat doorstop.

Ia merinci, dari total transaksi tersebut, Jawa Timur menjual sebesar Rp2,658 triliun, membeli dari Jawa Tengah senilai Rp184 miliar. Selain itu, terdapat investasi Jawa Timur sebesar Rp96 miliar di Jawa Tengah.

“Investasi ini salah satunya untuk mendukung program nasional, karena di Jawa Timur lahan sawah yang dilindungi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah terbatas. Maka Jawa Timur melakukan investasi di Jawa Tengah,” jelasnya.

Khofifah menyebut transaksi yang terbangun mencakup komoditas kayu, telur, ikan, cengkeh, dan tembakau. Sementara Jawa Timur menjual beras, kopi, daging ayam, hingga fillet dori.

“Yang cukup signifikan, transaksi di sektor peternakan mencapai Rp1,1 triliun, dan di sektor perikanan Rp378 miliar. Ini menjadi starting point yang sangat baik bagi kerja sama Jawa Timur dan Jawa Tengah,” ujarnya.

Menurut Khofifah, kerja sama ekonomi antarkedua provinsi bersifat tanpa sekat.

“Jawa Timur dan Jawa Tengah ini borderless. Tidak ada batas untuk membangun sinergi dan kolaborasi agar kita bisa tumbuh bersama, maju bersama, dan sejahtera bersama,” katanya.

Sejumlah transaksi tercatat dalam misi dagang ini, antara lain kerja sama penyediaan jagung lokal kuning sebanyak 1.800 ton antara PT Sidoagung Farm Magelang dan CV Ukirsari Jaya Agro Tuban, pembelian beras oleh Indomaret dan Indogrosir Jawa Tengah senilai Rp126,5 miliar, serta transaksi produk perikanan UD Dwi Manunggal Semarang senilai Rp142,8 miliar.

Transaksi bernilai besar juga terjadi di sektor industri, seperti industri hasil tembakau PT PSPM Semarang senilai Rp192 miliar, serta kerja sama komoditas gula senilai Rp105 miliar antara PT Indoacidatama Karanganyar dan PT Sinergi Gula Nusantara.

Pada kesempatan tersebut dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Juga penandatanganan kerja sama dan komitmen transaksi perdagangan dari delapan pelaku usaha dan organisasi, termasuk antar-OPD dan asosiasi pengusaha kedua provinsi. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Pemprov Jateng Jadikan Perumahan Hijau Strategi Bidik Transisi Ekonomi dan Investasi Global

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan sektor perumahan hijau sebagai strategi kunci dalam transisi ekonomi berkelanjutan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai langkah ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga penguatan daya saing daerah di mata investor nasional dan global.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri sekaligus menandai dimulainya pembangunan (ground breaking) Cluster Sakalint Green Residential di kawasan Grandia Metropolis, Kota Semarang, Selasa (13/1/2026).

Menurut Ahmad Luthfi, sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai pintu masuk transisi ekonomi hijau di Jawa Tengah, karena menyentuh langsung pola hidup masyarakat. Mulai dari pengelolaan sampah hingga pemanfaatan energi terbarukan.

“Jawa Tengah ke depan harus menuju green economy dan ekonomi terbarukan. Perumahan menjadi pintu masuk yang paling efektif karena perubahan dimulai dari rumah dan lingkungan permukiman,” kata Luthfi dalam sambutannya.

Diungkapkan, kebutuhan hunian di Jawa Tengah masih mencapai sekitar 1.372.000 unit. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang besar bagi pengembang untuk berinvestasi, sekaligus berinovasi dalam menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan ramah lingkungan.

“Kebutuhan rumah kita masih sangat besar. Namun yang kami dorong bukan hanya kuantitas, melainkan kualitas hunian yang berkelanjutan dan sejalan dengan arah pembangunan lingkungan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menyinggung persoalan pengelolaan sampah yang menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi hingga 2029. Meski pengolahan sampah skala regional terus dikembangkan, ia menekankan pentingnya pengelolaan dari hulu, yakni dari rumah tangga.

“Pengelolaan sampah akan jauh lebih efektif jika dimulai dari rumah. Karena itu, konsep perumahan hijau seperti ini menjadi sangat relevan,” katanya.

Cluster Sakalint Green Residential merupakan bagian dari pengembangan The Grandia Group yang selama ini menggarap proyek hunian komersial di Kota Semarang, seperti di Ketileng, Sendangmulyo, dan Ngaliyan, dengan total pengembangan kawasan sekitar 40 hektare. Proyek ini menjadi tahap kelima pengembangan Grandia Metropolis.

Cluster Sakalint mengusung konsep green residential dan menjadi perumahan pertama di Jawa Tengah yang berkolaborasi dengan PT Jateng Petro Energy (JPEN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini juga mendapat dukungan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur menilai kolaborasi antara pengembang swasta dan BUMD tersebut sebagai contoh konkret sinergi pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung kebijakan energi dan lingkungan.

“Kami mendukung penuh terobosan seperti ini. Kolaborasi pengembang dengan BUMD penting agar kebijakan energi dan lingkungan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ahmad Luthfi juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan di kawasan permukiman, termasuk penggunaan gas bumi dan panel surya. Ia menyebut Jawa Tengah memiliki kapasitas industri panel surya yang besar, namun pemanfaatannya di tingkat lokal masih perlu dipercepat.

“Ke depan, perumahan harus mulai menjadikan energi terbarukan sebagai prioritas. Jika ini berjalan, Jawa Tengah akan menjadi perhatian dan sorotan investasi internasional,” katanya.

Direktur The Grandia Group, Aurelia Ines Megaputri, mengatakan, pembangunan Cluster Sakalint menjadi momentum penting bagi perusahaan yang tahun ini memasuki usia ke-7.

“Kehadiran Bapak Gubernur menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk melangkah lebih jauh dalam pengembangan hunian berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, konsep green living diterapkan tidak hanya pada desain bangunan, tetapi juga infrastruktur kawasan. Salah satunya melalui penggunaan sistem kabel bawah tanah untuk menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan aman.

“Di seluruh kawasan tidak ada kabel yang bergelantungan karena seluruh instalasi ditempatkan di bawah tanah. Ini bagian dari komitmen kami terhadap hunian yang tertata dan ramah lingkungan,” katanya.

Aurelia menambahkan, kolaborasi dengan Jateng Petro Energy merupakan upaya mendukung transisi energi di sektor perumahan.

“Kami ingin menjadi pionir pengembangan hunian green residential, tidak hanya di Semarang dan Jawa Tengah, tetapi juga di tingkat nasional. Dukungan pemerintah dan seluruh mitra menjadi kunci utama,” ujarnya.

Sejalan dengan proyek tersebut, tren hunian berkonsep green living di Jawa Tengah dinilai terus berkembang. Sejumlah pengembang mulai menerapkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) melalui inovasi material, desain bangunan, pengelolaan air, efisiensi energi, serta manajemen sampah berbasis kawasan. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan, Pendidikan

Guru Besar Ekonomi Undip Ingatkan Pentingnya Keselarasan Kurikulum Sekolah dengan Kebutuhan Investor

Lingkar.co – Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Dr. Firmansyah, mengapresiasi kebijakan Gubernur Ahmad Luthfi yang mendorong masuknya investasi padat karya. Pada triwulan III 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp66,13 triliun dan menyerap 326.462 tenaga kerja.

Namun demikian, Firmansyah mengingatkan pentingnya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menjawab kebutuhan industri ke depan.

“Skill teknis sangat dibutuhkan. Vokasi menjadi kunci untuk menyambut investasi yang memerlukan tenaga terampil,” jelasnya kepada wartawan usai kegiatan Outlook 2026: Refleksi, Capaian, dan Tantangan Pembangunan Jawa Tengah di Chanadia Cipta Rasa, Jl. Erlangga, Kota Semarang, Sabtu (27/12/2025).

Ia mendorong penguatan pendidikan vokasi, baik SMK maupun diploma, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Jika perlu ada penyesuaian kurikulum dengan tenaga pengajar dari investor.

“Kurikulum kita itu harusnya sangat fleksibel. Teknisnya selama dua tahun kurikulum SMK itu general skillnya. Di tahun ketiga fokus pada industri yang akan muncul. Jadi fleksibel, dievaluasi setiap tahun sama data-data industri yang akan masuk,” kata

Bahkan jika memungkinkan, kata dia, pemerintah bisa memberikan penawaran pelibatan tenaga profesional dalam program pembelajaran di sekolah.

“Sekalian ngajar di sini (SMK atau diploma), CSRnya sekalian bantu lab juga. Nanti bisa menghasilkan keluaran SMK yang terampil dan cocok dengan kebutuhan industri. Jadi kelulusan nanti sudah bersertifikat BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” imbuhnya.

Sejalan dengan hal itu, ia mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi sepanjang 2025 yang menunjukkan hasil positif.

Ia menilai, meski belum genap satu tahun menjabat, arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, sejumlah indikator makroekonomi mencatatkan capaian yang lebih baik dibanding rata-rata nasional, “Bagus. Terbukti pertumbuhan ekonominya tinggi,” katanya.

Pertumbuhan Ekonomi 5,37 Persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen secara year on year. Angka tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,04 persen, serta meningkat dibanding semester I 2025 yang tercatat 5,13 persen.

Laman: 1 2
Berita, Ekonomi

Penerbangan Solo-Bandung dan Solo-Surabaya Kembali Beroperasi

Lingkar.co – Setelah lima tahun terhenti, penerbangan rute Solo–Bandung dan Solo–Surabaya dari Bandara Adi Soemarmo kembali beroperasi. Maskapai Wings Air resmi mengoperasikan kembali rute tersebut pada Sabtu, 20 Desember 2025, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Jawa Tengah, khususnya wilayah Soloraya.

Peresmian penerbangan reoperated ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, GM Bandara Adi Soemarmo Kolonel Nav Hery Purwanto, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, serta perwakilan dari Lion Air Group.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, dibukanya kembali rute penerbangan ini tidak hanya berfungsi sebagai konektivitas antarkota, tetapi juga antarprovinsi untuk memperlancar pergerakan orang dan barang.

“Penerbangan ini diharapkan mampu menumbuhkan pergerakan ekonomi yang lebih merata, sekaligus menjadi daya tarik investasi dan pariwisata di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurutnya, konektivitas udara merupakan faktor penting dalam pemerataan pembangunan daerah. Ia berharap rute serupa dapat dikembangkan di kota-kota lain agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Secara tidak langsung ini akan menumbuhkan ekonomi baru dan menambah daya tarik investasi serta tourism di wilayah kita,” tambahnya.

Sementara itu, Corporate Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, mengapresiasi kolaborasi antara maskapai, pengelola bandara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembukaan kembali rute tersebut.

“Hari ini kami membuka penerbangan Solo-Surabaya dan Solo-Bandung. Besok akan dibuka penerbangan Semarang-Bandung. Bandara Adi Soemarmo dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang kami siapkan sebagai hub untuk mengoneksikan Jawa Tengah dengan lebih dari 15 kota tujuan,” jelas Danang.

Ia menambahkan, ke depan penumpang dari berbagai daerah seperti Balikpapan, Pontianak, Makassar, dan Bali dapat transit di Solo atau Semarang untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung, maupun sebaliknya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pergerakan ekonomi di sektor pendidikan, pariwisata, dan industri.

Pada tahap awal, penerbangan Solo-Bandung dan Solo-Surabaya beroperasi dua kali seminggu, yakni setiap Kamis dan Sabtu. Sementara rute Semarang-Surabaya beroperasi setiap hari dan Semarang-Bandung empat kali seminggu, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

“Kami juga melakukan kajian pasar dan promosi bersama. Jika tingkat keterisian penumpang meningkat secara positif, frekuensi penerbangan dan penambahan rute baru akan dilakukan,” ungkapnya.

Pengoperasian kembali rute ini disambut positif oleh masyarakat. Mita, penumpang asal Solo, mengaku penerbangan ini sangat membantu mobilitas pelaku bisnis, pekerja, dan pelajar.

“Kalau lewat darat butuh waktu lama dan sering macet. Dengan pesawat jauh lebih efisien,” katanya.

Hal senada disampaikan Vita, penumpang lainnya, yang menilai rute ini mampu memangkas waktu perjalanan secara signifikan.

“Kalau naik kereta bisa 7–8 jam, tapi dengan pesawat kurang dari satu jam. Biasanya saya ke Bandung untuk kerja dan liburan,” ujarnya.

Dengan dibukanya kembali rute ini, diharapkan konektivitas udara di Jawa Tengah semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pariwisata secara berkelanjutan. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

KITB Dapat Investasi Rp1 Triliun dari Perusahaan Asal Tiongkok

Lingkar.co – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menerima audiensi perwakilan direksi perusahaan asal Tiongkok, Wanxinda Group, di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025).

Rencananya, Waxinda Group akan menanamkan investasinya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Kabupaten Batang, Jawa Tengah senilai Rp1 triliun. Perusahaan tersebut akan menanamkan investasinya di lahan seluas 98 hektare di kawasan tersebut.

Perwakilan Wanxinda Group, Khairul Mahalli mengatakan, perusahaannya berencana membangun pabrik di Jateng. Selain itu, bersama-sama mendorong pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok.

“Rencananya Waxindo Group akan membawa Investasi ke Indonesia sebanyak 700 proyek, termasuk ke KITB, dengan lima sektor/bidang usaha yaitu, motor listrik, kosmetik, fashion, kesehatan, dan elektronik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyampaikan apresiasinya terhadap rencana penanaman investasi tersebut. Diharapkan, investasi di Jawa Tengah terus meningkat.

Hal tersebut dikarenakan Kawasan Industri Batang termasuk kawasan industri yang paling strategis dan modern di Jawa Tengah.

“Kami berharap kehadiran Wanxinda Group akan meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah, menyerap banyak tenaga kerja, dan juga meningkatlan ekspor Jawa Tengah,” kata dia.

Sebagai informasi, Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, realisasi investasi di provinsi ini pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal.

Capaian ini, diikuti dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 pekerja, terbanyak nomor dua se pulau Jawa. (*)

Berita, Nasional, Politik

Berlari Lebih Cepat dari Regulasi, Iskandar Sebut 4 Kota Siap Tender Hanya Retorika Danantara

Lingkar.co – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menyebut Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sebuah badan pengelola investasi milik negara Indonesia yang dibentuk untuk mengonsolidasikan dan mengelola aset BUMN agar lebih profesional dan optimal justru berjalan melebihi regulasi yang menjadi dasar kebijakan.

“Ada satu pola lama yang kini muncul dalam wajah baru, yakni proyek diumumkan dulu, aturan menyusul belakangan. Dan kali ini, pola itu muncul lewat Danantara, itu holding investasi negara yang masih berusia muda, tapi sudah berlari lebih cepat daripada regulasinya sendiri,” kata Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/11/2025).

Ia menilai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai bukti negara seolah sudah siap meresmikan. Padahal tidak demikian ketika memperhatikan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

“Publik dibuat percaya bahwa semuanya sudah matang. Seolah Perda sudah beres. Seolah lahan sudah bersih. Seolah investor sudah siap kucurkan dana. Seolah negara tinggal menunggu pemotongan pita,” tukasnya

Ia lantas menjelaskan dua syarat dalam Perpres 109/2025 mengatur Perda retribusi sampah harus ada sebelum MoU, tender, atau pengumuman proyek Waste-to-Energy (WtE) , “Ini bukan formalitas birokrasi. Ini sumber pendapatan proyek WtE. Tanpa Perda, cash flow WtE sama dengan nol. Tanpa cash flow, proyek berarti gagal,” paparnya.

Ia mengatakan, IAW masih mempertanyakan kota Bogor, Bekasi, Denpasar dan Yogyakarta yang dinyatakan siap untuk menerima tender PLTSa karena tidak atau belum memiliki perda

“Tidak ada publikasi. Tidak ada dokumen. Tidak ada penjelasan Danantara. Jadi bagaimana mereka berani mengumumkan investasi jumbo?,” tandasnya.

Ia menyebut Perpres tersebut juga mengatur lahan WtE wajib ‘clean and clear’, tanpa sengketa, tanpa tumpang tindih, tanpa konflik adat, tanpa pinjam pakai. Namun realita di lapangan tidak demikian.

“99% TPA di Indonesia tak bersertifikat, banyak yang berdiri di kawasan hutan, banyak yang bersengketa dengan masyarakat, banyak yang tumpang tindih HGB/HPL,” tudingnya.

“Pertanyaan IAW, bagaimana tiba-tiba empat kota itu clean dan clear? Tidak ada data. Tidak ada rilis. Tidak ada due diligence yang diumumkan,” tandasnya.

Ia menilai, praktek pelaksanaan tender proyek tersebut berpotensi melanggar sejumlah aturan yang berlaku, “Ini bukan sekadar prematur. Ini berpotensi melanggar Perpres, melanggar UU Keuangan Negara, bahkan jika dipaksakan masuk wilayah penyalahgunaan kewenangan sebagaimamanabdalam pasal 3 Tipikor.

Iskandar bilang, Danantara selalu menggunakan narasi paling halus tapi paling berbahaya dari seluruh skema. Setiap panggung publik Danantara diisi kalimat ‘minat investor luar biasa’, ‘banyak dana global antre’, dan ‘Indonesia jadi magnet investasi hijau’.

Padahal, kata dia, belum ada investor yang sudah meneken MoU atau binding agreement, tidak ada dana yang masuk, dan tidak ada catatan transaksi keuangan.

“Tidak ada angka. Tidak ada daftar. Tidak ada bukti. Yang ada hanyalah retorika. Dan narasi inilah yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa empat kota ‘layak’ diumumkan, padahal syarat hukumnya belum dipenuhi satu pun,” tandasnya. (*)

Berita, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan

Gencarkan Investasi, Pemprov Jateng Raih Penghargaan Pioneer of Economic Empowerment

Lingkar.cob- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Pioneer of Economic Empowerment atau pelopor pemberdayaan ekonomi.

Penghargaan diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara” Indonesia Kita Award” di Yudhistira Grand Ballroom Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, Senin malam, 10 November 2025.

Penghargaan Pioneer of Economic Empowerment merupakan bukti Pemprov Jateng memperkuat investasi dan menciptakan lapangan kerja, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media massa.

“Kita bangga Jawa Tengah mendapatkan penghargaan. Ini memberikan semangat bagi kami sebagai pemerintah dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan investasi di Jawa Tengah,” kata Ahmad Luthfi usai acara.

Berdasarkan data, pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah triwulan III-2025 sebesar 5,37% (yoy). Hal ini menunjukkan kinerja ekonomi provinsi pada kepemimpinan Ahmad Luthfi tetap solid, terutama di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Tentu saja semua itu tidak lepas dari peran seluruh stakeholder yang bekerja bersama.

“Membangun suatu daerah itu tidak bisa mengandalkan APBD atau PAD, itu hanya 15%. Sedangkan 85% adalah investasi yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Tengah mengedepankan kolaboratif government,” ujar Ahmad Luthfi.

Pertumbuhan tersebut juga ditunjang oleh realisasi investasi Jateng. Tercatat sampai triwulan III-2025 sudah mencapai Rp 66,13 triliun atau 84,42% dari target Rp 78,33 triliun.

Besaran investasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 29,27 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 36,86 triliun.

“Padat karya menjadi acuan utama untuk mereduksi kesempatan kerja, sehingga secara tidak langsung angkatan pekerjaan di tempat kita hampir 330.000, tertinggi di Pulau Jawa,” katanya.

Pemprov Jateng terus berkomitmen menjaga kepastian dan kenyamanan berusaha, memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri, serta menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.

Selain itu, memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan vokasi, link and match pendidikan-industri, serta program peningkatan keterampilan bagi pencari kerja.

Ahmad Luthfi juga terus mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan industri. Saat ini ada tujuh kawasan industri eksisting, meliputi Kendal Industrial Park (KEK Kendal), Grand Batang City, Batang Industrial Park, Wijaya Kusuma Industrial Park, Jatengland Industrial Park, Kawasan Industri Candi, dan Bukit Semarang baru (BSB).

Tidak hanya itu, seluruh kepala daerah di Jawa Tengah juga didorong untuk membuka kawasan industri atau kawasan ekonomi baru untuk mendukung investasi di wilayah masing-masing.

Beberapa daerah seperti Cilacap, Kebumen, Sragen, Semarang, dan lainnya sudah mulai menyiapkan lahan untuk kawasan industri atau kawasan ekonomi baru. (*)

Berita, Ekonomi

Sekda Jateng Minta Jangan Persulit Pelayanan Perizinan Investasi

Lingkar.co – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan, pelayanan terkait perizinan berinvestasi di Jateng agar dipermudah dan dipercepat. Bukan sebaliknya menjadi penghalang.

“Jadi tanggung jawabnya bagaimana melayani agar perizinan (berinvestasi) lebih mudah, lebih cepat. Bukan menjadi preman, menjadi portal. Kalau orang mau lewat bayar dulu. Tidak seperti itu!” katanya saat memberikan sambutan pada Gala Dinner dan Investment Networking dalam rangkaian Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2025, di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Selasa (4/11/2025) malam.

Dia mengatakan, upaya mempermudah perizinan untuk investor bisa masuk di Jawa Tengah merupakan wujud tertunainya amanah pelayanan di pemerintahan.

Dalam rangkaian CJIBF 2025 ini, kata Sumarno, merupakan ajang promosi supaya investor berminat menanamkan modalnya di Jateng. Supaya investor tidak lepas, harus difasilitasi dengan baik.

“Perizinan dan sebagainya harus kita permudah, harus kita percepat. Kalau perlu kita jemput, kalau perlu kita gelar karpet,” ucapnya.

Dalam menggaet investor, lanjut Sumarno, bukan perkara mudah. Apalagi harus bersaing atau berkompetisi dengan daerah lain bahkan negara lain.

Dia mengajak pemerintah kabupaten/kota agar terus berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng bila menemui hambatan dalam menjaga investor. Kolaborasi menjadi penting.

“Nanti, tentu saja kita akan berkolaborasi untuk menyelesaikan problem-problem yang mungkin tidak substansi,” ucapnya.

Untuk diketahui, CJIBF telah berhasil menggaet 34 pelaku usaha atau investor untuk menanamkan modal atau investasi di Jawa Tengah dengan nilai mencapai Rp5 triliun. Semuanya telah menandatangani nota kesepahaman dan sedang membahas tindak lanjut dengan daerah kabupaten/kota tujuan investasi.

CJIBF merupakan agenda rutin yang digarap oleh Pemprov Jateng berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Tema CJIBF kali ini adalah “Promoting Central Java’s Investment Opportunity in Renewable Energy and Downstream Food Industry”. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Jawa Tengah.

“Hari ini topiknya adalah bagaimana menciptakan ekonomi terbarukan dan produk-produk yang terintegrasi. CJIBF ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa kedutaan besar seperti Duta Besar Pakistan dan Zimbabwe, para investor, dan kepala daerah,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai gelaran CJIBF di Ballroom Hotel Padma, Kota Semarang, Selasa, 4 November 2025 pagi.

Dikatakannya, investasi merupakan salah satu kekuatan daerah untuk perekonomian wilaya. Tercatat realisasi investasi di Jawa Tengah sampai triwulan III-2025 mencapai Rp66,13 triliun. Jumlah tersebut masih didominasi oleh penanaman modal asing (PMA). (*)