Arsip Tag: LKPJ

Berita, Pemerintahan, Politik

Tren Positif LKPj Wali Kota Bandung Tahun 2025, Investasi Tembus Rp11,92 Triliun, Lampaui Target

Lingkar.co – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tren positif. Salah satu capaian menonjol pada sektor investasi. Tercatat sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp11,92 triliun, melampaui target Rp11,07 triliun atau 107,61 persen.

Kondisi ini dinilai sebagai sinyal positif atas kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Bandung, Jawa Barat.

Farhan memaparkan LKPJ Tahun Anggaran 2025 tersebut dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin (30/3/2026)

Farhan mengatakan, realisasi pendapatan daerah Kota Bandung tahun 2025 mencapai Rp7,207 triliun atau 95,11 persen dari target Rp7,577 triliun..

Menurut dia, pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp3,791 triliun (91,46%), pendapatan transfer: Rp3,367 triliun (98,13%). Sedangkan pendekatan lain-lain yang sah terealisasi 100%

Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp7,490 triliun atau 89,73 persen dari anggaran Rp8,347 triliun.

Selanjutnya di sektor pembangunan manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 84,66 poin masuk kategori tinggi dan melampaui rata-rata Jawa Barat maupun nasional yang berada di angka 75,90.

Ia menyebut beberapa indikator pendukung juga menunjukkan tren positif. Yakni; usia harapan hidup: 76,30 tahun, rata-rata lama sekolah: 11,41 tahun, harapan lama sekolah: 14,27 tahun, dan pengeluaran per kapita: Rp19,28 juta per tahun

Kinerja ekonomi Kota Bandung juga menunjukkan perbaikan signifikan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,29 persen, melampaui target 5,1 persen.

Meski sedikit di bawah capaian Provinsi Jawa Barat, Farhan menilai hal ini wajar karena struktur ekonomi Bandung lebih didominasi sektor jasa dan konsumsi.

“Ini menunjukkan ekonomi kota tetap kuat dan adaptif,” kata Farhan.

Capaian pada sektor lingkungan juga terbilang impresif. Penurunan emisi karbon mencapai 194.150 ton CO₂ ekuivalen atau 270,44 persen dari target.

Selain itu, Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 58,42 (di atas target), dan Indeks kelayakan kota mencapai 8,34 poin

Farhan juga menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan inovatif, seiring tren peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Di sisi lain, pembangunan kota terus diarahkan menjadi lebih inklusif, adil, dan toleran, dengan penguatan ekonomi kreatif serta digitalisasi.

Menutup paparannya, Farhan berharap DPRD Kota Bandung dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan kinerja pemerintahan ke depan.

“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama demi Bandung yang lebih baik,” ujarnya. (*)

Berita, Pemerintahan

LKPj Bupati Cilacap 2025; Angka Kemiskinan Turun, Pendapatan Daerah Lampaui Target

Lingkar.co – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Selasa (31/3/2026) menunjukkan tren positif.

Kinerja keuangan yang melampaui target nampak dari penurunan angka kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang cukup tinggi menjadi sorotan.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat didampingi Wakil Ketua DPRD Indah Mayasari, Suyatno, dan Sindi Syakir.

Sementara LKPJ disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya dan dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Annisa Fabriana serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Cilacap.

Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 melampaui target. Dari target sebesar Rp3,84 triliun, pendapatan daerah terealisasi Rp3,85 triliun atau 100,13 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui target dengan realisasi Rp1,085 triliun atau 103,44 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,80 triliun atau 95,59 persen dari anggaran, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp180,55 miliar.

“Penyampaian LKPJ kepada DPRD merupakan agenda konstitusional tahunan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Ammy.

Selain kinerja keuangan, sejumlah indikator kinerja utama daerah juga menunjukkan capaian positif. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cilacap tahun 2025 mencapai 86,24 atau 112 persen dari target. Nilai SAKIP tercatat 74,59 dengan predikat BB, sementara Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 73,963 dengan kategori B. Pemerintah daerah berencana meningkatkan nilai IPKD melalui digitalisasi pengelolaan keuangan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Sementara di sektor kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan tahun 2025 turun menjadi 9,41 persen dari 10,68 persen pada tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun menjadi 7,4 persen dari 7,83 persen pada tahun 2024.

“Untuk menekan pengangguran akan dilakukan melalui job canvassing, job fair, pelatihan berbasis kompetensi, bursa kerja khusus, dan penguatan lembaga penempatan kerja,” katanya

Dari sisi perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi dengan migas tercatat 3,31 persen, sedangkan tanpa migas mencapai 6,33 persen atau melampaui target. Pertumbuhan ekonomi ditopang sektor akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan. Sementara itu, inflasi daerah tercatat 2,79 persen dan masih dalam kondisi terkendali.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga meraih berbagai penghargaan tingkat nasional dan provinsi, termasuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

“Keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil kerja bersama, sedangkan berbagai kekurangan menjadi catatan penting untuk perbaikan demi kemajuan Kabupaten Cilacap,” ujarnya.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Cilacap ke depan.

Ammy menambahkan, berbagai capaian yang diraih selama tahun 2025 menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sementara berbagai kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pembangunan ke depan. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Fokus 2026 Turunkan Kemiskinan, Pemprov Genjot Penurunan Pengangguran

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus utama pada 2026. Selain menekan angka kemiskinan, pemerintah juga akan menggenjot penurunan pengangguran dengan intervensi lintas sektor dan evaluasi ketat program bantuan sosial agar tepat sasaran.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan arah kebijakan pembangunan pada 2026 tetap berpijak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ukuran utamanya, kata Gubernur, adalah kemampuan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna DPRD Jawa Tengah dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa (31/3/2026).

“Output pembangunan adalah masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Ahmad Luthfi.

Sepanjang 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat turun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,32 persen pada 2025.

Capaian tersebut turut ditopang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen, di atas rata-rata nasional, serta realisasi investasi yang mencapai Rp 88,8 triliun.

Meski demikian, belum menetapkan target spesifik penurunan kemiskinan pada 2026. Pemerintah provinsi masih menunggu hasil evaluasi kinerja 2025 dan rekomendasi dari DPRD Jawa Tengah.

Gubernur menegaskan, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Intervensi harus menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sandang, pangan, papan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.

“Harus kita keroyok bersama, antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Dengan kolaborasi, penurunan kemiskinan bisa lebih signifikan,” ujarnya.

Salah satu contoh intervensi adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang pada 2025 menyasar sekitar 17 ribu unit. Program tersebut diintegrasikan dengan intervensi lain seperti penanganan stunting, peningkatan akses pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga.

Di sektor pendidikan, Pemprov Jateng juga menggulirkan program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, melalui skema kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng.

Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya bantuan sosial (bansos) agar benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada penerima bansos yang bergantung dalam jangka panjang.

“Jangan sampai ada penerima bansos sampai delapan tahun. Ini harus jadi bahan evaluasi. Kita lakukan evaluasi triwulanan, tahunan, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam LKPJ 2025, Pemprov Jateng juga mencatat sejumlah capaian lain, di antaranya inflasi terkendali di angka 2,72 persen, indeks reformasi birokrasi sebesar 94,06, serta indeks modal manusia sekitar 62 persen dari produktivitas normal.

Untuk mendukung program pemerintah pusat, Jawa Tengah juga mencatat realisasi sejumlah program strategis. Program makanan bergizi gratis telah menjangkau 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Selain itu, program pembangunan 3 juta rumah mencatat capaian 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari dukungan Baznas serta CSR. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi sebanyak 6.233 unit dari total 8.523 unit.

Di sektor kesehatan, program cek kesehatan gratis telah melayani 14,13 juta masyarakat. Sementara itu, program Sekolah Rakyat telah berdiri di 14 kabupaten/kota dengan total 17 unit dan menampung 1.275 siswa.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan LKPJ Gubernur 2025 telah diterima dan selanjutnya akan dikaji lebih mendalam oleh panitia khusus (Pansus).

“Pansus sudah dibentuk untuk mereview seluruh kegiatan tahun 2025. Hasilnya nanti akan menjadi catatan perbaikan untuk kebijakan tahun 2026,” kata Sumanto. (*)

Berita, Pemerintahan, Politik

Perekonomian Menguat ke 5,26 Persen, Persentase Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara Turun Jadi 13,78

Lingkar.co – Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana memaparkan, pertumbuhan ekonomi menguat menjadi 5,26% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,11%. Sejalan dengan perkembangan itu, penurunan angka kemiskinan sebesar 1,43%, dari tahun sebelumnya menjadi 13,78%.

Capaian signifikan itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam rangka Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara Akhir Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, Slamet SM, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta 29 anggota dewan, sehingga dinyatakan memenuhi kuorum.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD ini menjadi momentum penting evaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

Selain bupati, hadir pula jajaran Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.

Sejalan pula dengan penurunan angka dan pertumbuhan ekonomi, laporan indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga masuk dalam kategori status ‘Tinggi’

Sementara pendapatan daerah terealisasi sebesar 98,39% dari target Rp2,29 triliun.

Tak hanya itu, stunting mengalami penurunan prevalensi yang menjadi modal penting persiapan generasi penerus.

Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi saat ini mencapai indeks 86,9 (naik 3,01 poin).

“Alhamdulillah, hasil capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran daerah tahun 2025 sebagian besar menunjukkan tren positif. Kami mengucapkan terima kasih atas sinergitas luar biasa dari pimpinan dan anggota DPRD,” ujar dr. Amalia Desiana dalam siaran persnya, Sabtu (28/3/2026).

Meski banyak capaian positif, dr Amalia memberikan catatan khusus terkait kebencanaan. Ia meminta dukungan penuh dari legislatif untuk memprioritaskan anggaran perubahan tahun 2026 pada sektor penanggulangan bencana.

Saat ini tercatat ada sedikitnya 64 rumah di beberapa wilayah seperti Pagedongan dan Pagetan yang mendesak untuk segera direlokasi karena kondisi hunian yang sudah memprihatinkan.

“Kami mohon bantuan rekan-rekan DPRD agar pada perubahan 2026, percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bisa segera terealisasi,” pintanya.

Sementara, Ketua DPRD Banjarnegara Slamet SM menyatakan bahwa laporan ini selanjutnya akan dibahas secara mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Sesuai aturan, kata dia, DPRD akan memberikan rekomendasi atas LKPJ tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah penyerahan untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Suasana rapat yang bertepatan dengan momentum pasca-Idul Fitri 1447 Hijriah ini juga diwarnai dengan saling memaafkan antarpimpinan daerah.

“Di momentum yang fitri ini, mari kita buka lembaran baru untuk membangun Banjarnegara yang lebih maju dan sejahtera,” katanya. (*)

Berita, Pemerintahan

Pemkab Rembang Siap Realisasikan 24 Rekomendasi DPRD, Prioritaskan Infrastruktur hingga Kesehatan

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang siap menindaklanjuti 24 poin rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Tahun 2024.  Rekomendasi tersebut secara resmi disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rembang, Jumat (23/5/2025).

Anggota DPRD Rembang, Puji Santoso menyampaikan bahwa rekomendasi ini menyentuh berbagai sektor krusial seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, reformasi birokrasi, serta pengembangan investasi daerah.

DPRD memberikan perhatian khusus pada sektor infrastruktur. Mereka menekankan perlunya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penataan sistem drainase yang efektif, serta peningkatan kualitas perencanaan proyek. DPRD berharap perencanaan kegiatan dapat dilakukan lebih awal, sehingga pelaksanaan proyek fisik dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.

“Agar ke depan setiap perencanaan kegiatan bisa disusun sejak tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan kegiatan fisik bisa dilelang lebih awal dan keterlambatan pekerjaan tidak lagi terulang,” ujar Puji Santoso.

Di bidang pendidikan, DPRD mendorong peningkatan kualitas tenaga pengajar, pemerataan fasilitas sekolah, dan solusi untuk kekurangan ruang kelas di berbagai wilayah. Sementara itu, dalam sektor kesehatan, dewan menyoroti pentingnya pemerataan layanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan di puskesmas, serta penguatan sistem layanan rujukan.

“Kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui reformasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh,” imbuh Puji.

Untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, DPRD menekankan pentingnya bantuan alat dan sarana pertanian yang tepat sasaran, serta peningkatan pembinaan bagi petani dan nelayan. Selain itu, percepatan realisasi investasi dan penyederhanaan regulasi perizinan juga menjadi fokus perhatian.

DPRD juga menyoroti perlunya validasi data penerima bantuan sosial yang lebih akurat, serta penguatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu. Penataan sistem jaminan sosial yang terintegrasi dinilai krusial untuk menekan ketimpangan sosial dan menghapus kemiskinan ekstrem.

“Penataan sistem jaminan sosial yang terintegrasi penting untuk menjamin kesetaraan, termasuk bagi penyandang disabilitas,” tegas Puji Santoso.

Bupati Rembang, Harno, menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Ia menyatakan bahwa Pemkab Rembang akan mempelajari dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut, termasuk yang berasal dari panitia khusus PPPK.

“Berapapun dan apapun rekomendasinya akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Termasuk rekomendasi dari panitia khusus PPPK, semua akan kami pelajari. Syukur-syukur bisa terlaksana semuanya,” pungkas Bupati Harno. (*)

Penulis: Miftah