Arsip Tag: Pembangunan Daerah

Berita, Pendidikan, Politik

Harlah 66 Tahun PMII Semakin Dewasa, Saatnya Bicara Kontribusi Bagi Pembangunan

Lingkar.co – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Alumni (Ika) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Fathan Subchi menegaskan, sudah saatnya bicara kontribusi bagi pembangunan di usia 66 tahun PMII.

“Hari ini kita Harlah yang ke-66, kalau kita bicara usia PMII sudah cukup dewasa, sudah cukup kuat. Saat ini kita harus bicara tentang kontribusi kita, peran kita, partisipasi kita dalam pembangunan,” tegasnya.

Senior PMII yang kini menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) ini menegaskan hal itu saat Halal Bihalal dan Resepsi Hari Lahir (Harlah) ke-66 PMII di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai, kegiatan yang berlangsung pada sore ini merupakan forum untuk menyatukan potensi baik kader maupun alumni.

“Tentu ini adalah forum konsolidasi berbagai kekuatan, guyup, sinergi, kolaborasi,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta kepada seluruh kader PMII untuk mendengarkan arahan Gubernur Jateng untuk menegaskan tekat membantu pemerintah dalam menekan dan mengentaskan kemiskinan di Jateng.

Menurut Fathan, PMII telah memiliki kekuatan di birokrasi maupun di dunia akademis bisa dimaksimalkan untuk mempertegas peran PMII dalam pembangunan, dalam mengentaskan kemiskinan.

Mantan anggota DPR RI ini lantas memaparkan terbentuknya Ika PMII hingga di Papua, hampir merata di seluruh Indonesia.

“Bagaimana Ika PMII ini menjadi medan pengabdian yang luar biasa,” tuturnya.

Ia bilang, para alumni sudah banyak yang duduk di lembaga eksekutif, dan legislatif,

“Bupati yang kita tulis itu ada sekitar 40 sampai 60 orang,” sebutnya.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal, lanjutnya, butuh inovasi-inovasi generasi muda Nahdlatul Ulama, PMII sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

Sebelumnya, Ketua PW Ika PMII Jawa Tengah, Prof. Dr. Musahadi menekankan pentingnya bersinergi dengan pemerintah, terlebih Gubernur Jateng saat ini juga alumni PMII.

“Sehingga kita patut mendukung agar program-program pembangunan di Jawa Tengah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Terpenting, kata dia, adanya PMII dan Ika PMII di setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah bisa memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Semua pengurus cabang di kabupaten/kota saya harap bisa mengonsolidasi diri dengan sebaik-baiknya,” pesannya. (*)

Berita, Nasional, Pemerintahan

Wamendagri Tekankan Musrenbang Jadi Fondasi Penting Perencanaan Pembangunan Daerah

Lingkar.co – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan di tingkat daerah.

“Musrenbang ini penting, sangat penting dan sangat strategis karena dalam forum ini semua pemangku kepentingan ini akan melakukan penajaman, kemudian penyelarasan, kemudian juga klarifikasi program, kemudian juga kegiatan-kegiatan, sub-kegiatan yang diusulkan, kemudian disepakati oleh berbagai macam kepentingan sehingga pada tahun 2027 ini perencanaan pembangunan ini benar-benar jelas,” kata Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus usai menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Garut, Garut.

Menurutnya, Musrenbang menjadi wadah penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan sehingga rencana yang dihasilkan dapat lebih terarah, terukur, dan efektif.

Ia menjelaskan bahwa kualitas perencanaan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Bahkan, kata dia, perencanaan yang matang dapat menentukan hingga sekitar 80 persen capaian tujuan pembangunan.

Wiyagus juga menilai dinamika yang muncul selama proses Musrenbang merupakan hal yang wajar. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam forum tersebut justru menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan yang komprehensif.

Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan berbagai urusan pemerintahan berjalan dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

“[Harapan kita] Musrenbang ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan Pak Bupati tadi yang sudah dipaparkan secara detail. Sebenarnya itu adalah gambaran ketahanan daerah Kabupaten Garut yang terdiri dari berbagai macam aspek kehidupan dan cerminan dari amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan urusan pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi capaian pembangunan di Kabupaten Garut yang dinilai memiliki tingkat daya saing daerah cukup tinggi, bahkan melampaui rata-rata indeks daya saing nasional. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk terus mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki.

Lebih lanjut, Wiyagus mendorong pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan berbagai program strategis nasional yang telah disiapkan pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan daerah.

“Pemerintah pusat sudah memikirkan hal itu sebenarnya melalui beberapa program strategis nasional seperti MBG, kemudian Sekolah Rakyat, kemudian juga CKG, Cek Kesehatan Gratis, kemudian juga bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, kemudian juga memperbanyak kesempatan bekerja bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa program-program strategis tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah agar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini harus benar-benar ditangkap oleh kepala daerah untuk bisa memanfaatkan program strategis nasional ini ditarik ke Kabupaten Garut,” tuturnya.

Penulis: Putri Septina

Berita, Pemerintahan, Politik

Bappeda Kabupaten Cilacap Catat Tren Positif 1 Tahun Duet Syamsul-Ammy

Lingkar.co – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap mencatat sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif sepanjang 2025 atau tepat setahun duet kepemimpinan Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya.

Angka kemiskinan tercatat 9,41 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,40 persen. Pertumbuhan ekonomi nonmigas sejak 2024 tercatat 5,01 persen. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,55 menjadi 73,45, dan prevalensi stunting turun dari 5,31 persen menjadi 4,99 persen,

Hal itu dipaparkan Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Imam Jauhari, dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati, Minggu (22/2/2026).

“Di bidang tata kelola, Pemkab Cilacap kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Indeks Reformasi Hukum juga meraih predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 87,86”, kata Imam.

Cilacap turut menerima sejumlah penghargaan tingkat nasional, antara lain Kabupaten Layak Anak kategori Nindya, Kabupaten Kreatif, serta pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT). Di sektor pemerintahan, Pemkab melantik 2.591 PPPK paruh waktu, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan manajemen talenta ASN sekaligus penyelesaian status tenaga honorer.

Selain itu, pembangunan command center dilakukan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik berbasis data real time. Imam menambahkan, di bidang pendidikan, Pemkab mengalokasikan Rp 20 miliar dana BOS pendamping pada semester II 2025 dan menyiapkan Rp40 miliar untuk 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi pungutan sekolah serta membantu guru wiyata bakti.

Hibah Rp5 miliar juga disalurkan untuk insentif guru TPQ dan madrasah diniyah di 1.156 lembaga. Melalui APBN 2025, dilakukan revitalisasi 6 PAUD, 28 SD, dan 26 SMP dengan total anggaran Rp35,36 miliar. Pada sektor kesehatan, anggaran pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pada 2025 mencapai Rp42,59 miliar dan meningkat menjadi Rp46,60 miliar pada 2026, ditambah Rp5 miliar belanja tidak terduga.

“Akses layanan kesehatan dasar terus kami perkuat, seiring penurunan angka stunting dan peningkatan umur harapan hidup,” kata Imam.

Di sektor infrastruktur, alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum untuk Cilacap pada 2025 mencapai Rp398,91 miliar, mencakup bina marga, sumber daya air, dan cipta karya. Dari APBD Kabupaten, pada 2025 telah dibangun dan diperbaiki jalan sepanjang 105,339 kilometer dengan anggaran Rp182 miliar. Persentase jalan mantap meningkat menjadi 78,02 persen dari sebelumnya 76,83 persen.

Untuk 2026, pembangunan jalan desa dianggarkan Rp 72,27 miliar dengan estimasi panjang 120 kilometer. Program perumahan dan kawasan permukiman juga menunjukkan hasil. Sebanyak 2.067 rumah tidak layak huni tertangani pada 2025, sementara penanganan kawasan kumuh mencapai 10,64 hektare.

Di bidang ekonomi, seni, dan pariwisata, Pemkab mengembangkan kawasan heritage Kota Lama, merehabilitasi Gedung Graha Pemuda, serta membangun ruang terbuka publik di area Titik Nol Kilometer Cilacap. Kalender event 2025 diisi berbagai kegiatan, mulai dari Festival Nelayan hingga ajang olahraga dan festival kreatif yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal.

“Tantangan fiskal dan dinamika ekonomi tetap ada. Namun, dengan sinergi APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten, arah pembangunan Cilacap tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengajak investor untuk menanamkan modal di Cilacap. Ia menjanjikan kemudahan proses perizinan sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kemudahan dalam proses perizinan akan menjadi prioritas kami untuk meningkatkan investasi di Cilacap,” ujar Syamsul.

Ia menegaskan, pembangunan ke depan tetap difokuskan pada penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor ekonomi produktif. Beberapa program prioritas yang akan dijalankan antara lain revitalisasi rumah potong hewan (RPH), pengembangan olahraga, dan penguatan ekonomi lokal.

Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya pada kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan selama setahun masa kepemimpinannya. “Tentu kami melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang kurang baik. Saya juga meyakini mudah mudahan apa yang sudah kita laksanakan setahun ini bersama seluruh kepala OPD dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Berita, Peristiwa, Politik

Ahmad Luthfi Harapkan Media Ikut Berkontribusi Majukan Jawa Tengah

Lingkar.co – Ahmad Luthfi melakukan rekonsiliasi dengan merangkul semua pihak untuk fokus membangun dan memajukan Jawa Tengah. Peran media sangat ia nantikan ke depannya.

Dirinya berharap media ikut berperan sebagai fungsi partisipatif. Posisinya sama dengan para pengusaha yang bergerak memajukan perekonomian. Bedanya, media memiliki fungsi mencerdaskan serta memberikan masukan positif pada program-program pemerintah.

“Peran media di mana? Ada peran partisipatif, ada media dan pengusaha juga di sana,” kata Ahmad Luthfi saat memberikan sambutan pada acara Gala Dinner Jawa Pos Radar Grup Jawa-Bali di Hotel Novotel Kota Solo, Selasa (14/1/2025).

Hadir di acara itu Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Pati terpilih, Sudewo, Wakil Wali Kota Solo terpilih Astrid Widayani, Bupati Klaten terpilih dan wakilnya Hamenang Wajar Ismoyo-Benny Indra Ardianto, Wakil Bupati Karanganyar terpilih Adhe Eliana dan sejumlah wakil kepala daerah terpilih lainnya dari Solo Raya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga mengajak pada para kepala daerah dan wakil terpilih untuk melakukan rekonsiliasi. Menurutnya, perbedaan adalah rahmat dan di atasnya ada rasa persatuan dan kesatuan menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Saat Pilkada ada kontestasi maka saat ini adalah saat yang tepat untuk rekonsiliasi. Ahmad Luthfi juga mengingatkan agar para kepala daerah terpilih merealisasikan program-program yang telah dipaparkan pada masyarakat begitu dilantik.

“Kemarin kita berkontestasi, ke depan kita rekonsiliasi karena Jateng harus lebih baik,” ujarnya.

Terakhir, Ahmad Luthfi juga meminta doa pada semua yang hadir agar para kepala daerah dan wakil terpilih menjadi pemimpin yang amanah. Sesungguhnya, kata dia, tidak ada pemimpin yang hebat, melainkan harus bermanfaat untuk rakyat.

CEO Jawa Pos Media, Leak Kustiyo mengatakan, Pilgub Jateng menjadi salah satu yang paling seru di antara kontestasi Pilgub lainnya di Indonesia. Menariknya lagi, Pilgub Jateng berjalan independen dan demokratis.

“Terpilihnya Pak Luthfi ini dikehendaki masyarakat Jawa Tengah. Pilgub berjalan independen dan demokratis,” kata Leak. (arh)

Highlight, Nasional

Pemkab Harapkan Peran IPNU IPPNU Pati dalam Pembangunan Daerah

PATI, JAWA TENGAH, Lingkar.co – Peran PC IPNU IPPNU Kabupaten Pati sangat dibutuhkan dalam mengahadapi permasalahan bangsa, utamanya terkait merosotnya moral dan nasionalisme generasi muda.

Ahmad kharis menyampaikan hal ini, saat mewakili Bupati Pati dalam pembukaan Konfercab PC IPNU IPPNU Pati di pendopo Kabupaten, Sabtu (28/8/21).

Ia yang merupakan Asisten Sekda bagian kesra mengatakan, bahwa peran IPNU IPPNU sangat penting mengingat IPNU IPPNU merupakan calon pemimpin masa depan yang akan menentukan arah perkembangan bangsa.

“Maka dari itu kaderisasi harus mulai maksimal dari sedini mungkin,” ujarnya.

Baca juga:
Ketua PCNU, Yusuf Hasyim Titip Tiga Pesan di Konfercab IPNU/IPPNU

Ia menuturkan, bangsa yang besar merupakan bangsa yang dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan global.

Menurutnya, hal ini dapat terwujud jika memiliki generasi muda yang mampu dan memiliki motor penggerak perubahan menuju kemajuan.

Ia pun berharap PC IPNU IPPNU Pati berperan dalam pembangunan daerah Kabupaten Pati. Hal ini demi kemajuan di kabupaten Pati

“Utamanya di masa pandemi ini saya berpesan kepada kader-kader IPNU IPPNU dapat membantu pemerintah daerah menjadi agen di masyarakat

Para pemuda harus bisa memberikan kontribusi dalam upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19,” pesannya.

Baca juga:
Keterbatasan Tak Jadi Penghalang Prestasi

Penulis: Miftahus Salam

Editor: Galuh Sekar Kinanthi