Arsip Tag: Barang dan Jasa

Berita, Hukum dan Kriminal, Pemerintahan

Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Periksa Sekretaris Dafam Grup

Lingkar.co – Hari ini, Senin (2/9/2024), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Dafam Grup, Aghita Pralambang (AP) terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama AP, berstatus Swasta yang sekarang menjabat Sekretaris Daffam Group” kata Tessa dalam siaran persnya.

Tessa menjelaskan, AP diperiksa kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Namun, Tessa belum membeberkan dugaan keterlibatan perusahaan pembangunan properti itu dengan dugaan korupsi proyek pengadaan di Pemkot Semarang.

“Pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang,” ucapnya.

Sebelumnya, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut sejumlah proyek dengan cara penunjukan langsung dari Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang berbau rasuah yang dikerjakan oleh Gabungan Pelaksana Kontruksi Indonesia (Gapensi).

Informasi itu pun dikorek tim penyidik dari 10 Camat di Kota Semarang, pada Kamis lalu (22/8/2024).

“Didalami terkait pekerjaan fisik dari Pekerjaan Penunjukan Langsung, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Gapensi,” kata Tessa beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Ketua Gapensi Kota Semarang Martono telah ditetapkan sebagai tersangka, beserta, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (mbak Ita), dan Alwin Basri (suami dari Wali Kota Semarang), dan Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar.

Adapun tiga kasus yang diusut KPK di lingkungan Pemkot Semarang yakni dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah kota Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, dan dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Sebelum itu, KPK telah menggeledah 66 lokasi di Provinsi Jawa Tengah terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Penggeledahan dilakukan selama dua pekan, 17-25 Juli 2024.

Sejumlah barang bukti yang disita di antaranya uang Rp1 miliar, 9.650 euro, hingga puluhan unit jam tangan. Dokumen-dokumen APBD 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024, dokumen berisi catatan tangan. (*)

Penulis: Bojes
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Pemerintahan

Permudah Rekapitulasi Barang dan Jasa, DPUTR Pati Luncurkan Aplikasi SI-DARJA

Lingkar.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati meluncurkan aplikasi SI-DARJA (Sistem Informasi Data Barang Jasa) di Ruang Anggrek Kantor DPUTR Pati pada Selasa (11/6/2024).

Aplikasi yang dirancang oleh Sekretaris DPUTR Pati Kristina Inti Retnoningrum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Pati.

Menurut Kristina, selama ini rekapitulasi data pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh DPUTR Pati belum optimal. Hal ini lantaran masih dilakukan secara manual.

“Melalui penerapan aplikasi SI-DARJA, maka pelaksanaan rekapitulasi pengadaan barang jasa tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan menggunakan digitalisasi. Selain itu, lebih efektif dan efisien serta memudahkan permintaan data pada saat pemeriksaan di akhir tahun anggaran,” jelasnya.

Sebelum melahirkan SI-DARJA, ia mengaku telah berkonsultasi dengan Pj Bupati Pati, Ketua DPRD Pati, Plt Kepala DPUTR Pati, Kepala Diskominfo Pati, Inspektur Daerah dan Kepala BPKAD Kabupaten Pati.

Setelah mendapatkan dukungan, kemudian pihaknya membentuk tim efektif dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Baru kemudian membuat aplikasi SI-DARJA dengan melibatkan programer, menyusun SOP aplikasi dan menyosialisasikan penggunaannya.

“Juga ada bimbingan teknis dan uji coba aplikasi, serta implementasi aplikasi SI-DARJA,” imbuhnya.

Adapun data yang diinput ke dalam aplikasi, antara lain nama paket kegiatan, pagu dan sumber dana, pelaksana (nama penyedia jasa), SPMK (nomor, tanggal), kontrak (nomor, tanggal dan nilai), addendum (nomor, tanggal dan nilai), jangka waktu kontrak (lama, tanggal mulai dan tanggal selesai).

Data lainnya yang diinput, yakni bast (nomor, tanggal), realisasi fisik (dalam %), realisasi pembayaran (jumlah, % terhadap pagu dan % terhadap kontrak /add), jenis belanja (modal/pemeliharaan), PPKom dan Pengawas Lapangan, serta gambar kegiatan (0% dan 100%).

Lebih lanjut ia mengatakan, karena aplikasi ini masih baru, sehingga ke depannya masih butuh penyempurnaan. Dikatakan aplikasi Si Darja untuk saat ini baru diterapkan terbatas di DPUTR Pati. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

PDN 2022 75%, Hendi Targetkan Pengadaan Tahun 2023 Capai 90%

MAGELANG, Lingkar.co – Kepala LKPP Republik Indonesia, Hendrar Prihadi mengungkap realisasi pengadaan pemerintah untuk Produk Dalam Negeri (PDN) hingga jelang tutup tahun ini telah mencapai 78%, baik itu pengadaan melalui penyedia maupun swakelola.

Menurutnya, hal itu menunjukkan kinerja pengadaan pemerintah di tahun 2022 cukup baik terkait dengan isu penggunaan produk dalam negeri.

Namun meskipun begitu, mantan Walikota Semarang dua periode tersebut menyatakan bahwa capaian tersebut perlu dimaksimalkan kembali. Maka dari itu ia pun menargetkan realisasi pengadaan pemerintah untuk PDN di tahun 2023 mencapai 90%.

Hendi, sapaan akrabnya, menekankan hal tersebut dalam Rakor Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Magelang, baru-baru ini.

Di sisi lain, Hendi juga menyinggung pentingnya mempercepat penyerapan anggaran pemerintah guna menggerakkan ekonomi nasional.

Untuk itu dirinya juga menargetkan adanya kenaikan transaksi pengadaan melalui katalog elektronik (E-Katalog) hingga 500 triliun rupiah, atau lebih dari 5 kali lipat dari capaian 2022 yang sebesar 77 triliun.

“Saat ini sekitar 55% pengadaan masih dengan sistem E-Tendering yang dalam prosesnya cukup memakan waktu. Sedangkan E-Purchasing yang prosesnya lebih cepat masih sekitar 13,35%,” ungkapnya, Selasa (27/12/2022).

“Maka dari itu di tahun depan untuk mempercepat penyerapan anggaran, kami meminta komitmen dari Kementerian, Lembaga, dan Pemda untuk bisa fokus melakukan realisasi pengadaan melalui E-Katalog,” tegasnya

“Saat ini sudah ada 2,3 juta produk tayang di E-Katalog dari target Pak Presiden 1 juta di tahun ini, dan tahun depan kami targetkan 3,5 juta,” lanjutnya.

“Tapi saat ini fokus kita tidak hanya pada tayangnya, tapi juga meningkatkan transaksinya. Maka dari itu kami terus berupaya untuk langsung menyentuh daerah agar bisa ada komitmen yang selaras” sambungnya.

Tingkatkan Transaksi Katalog Elektronik

Dalam kesempatan itu, Hendi juga meminta untuk meningkatkan transaksi pengadaan melalui katalog elektronik. Ia berharap pemerintah daerah bisa memaknai manfaat sistem katalog secara luas.

“Siapa bilang pekerjaan fisik tidak bisa pakai E-Katalog? Bisa saja dibuat dengan sistem beton tergelar 1 meter lari, atau aspal tergelar, atau mungkin pasangan bata, dan seterusnya,” terangnya.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin menyambut baik paparan Hendi. Ia mengaku senang dengan kehadiran Hendi di daerah untuk memberikan pengarahan secara langsung pada pemerintah daerah.

“Terima kasih mas Hendi sudah menyempatkan hadir di Kabupaten Magelang,” tuturnya.

Ia pun mengaku optimis pengembangan produk dalam negeri akan naik setelah pandemi melanda dalam 2 tahun ini.

“Saya rasa dengan adanya perhatian secara langsung ini, kami lebih optimis untuk menghadapi tantangan ke depan, terkhusus untuk mendukung pengembangan produk dalam negeri dan UMKM di Kabupaten Magelang,”tuturnya. (*)

Penulis: Oman Abdurrohman
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat