Arsip Tag: LKPP RI

Berita, Nasional, Pemerintahan

Respon Belanja Masalah, Hendi Gandeng Mendagri Terbitkan Surat Edaran Bersama

Lingkar.co – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Hendrar Prihadi (Hendi) menggandeng Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan meluncurkan Surat Edaran Bersama (SEB) berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah pada badan layanan umum daerah (BLUD). Kegiatan peluncuran SEB tersebut sendiri dilangsungkan di Jakarta, (26/6/2024).

SEB Kepala LKPP dan Mendagri Nomor: 2 Tahun 2024 dan Nomor: 000.3.3.2/2067/SJ tersebut mengatur Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di BLUD dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin BLUD Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. SEB ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024.

SEB tersebut bertujuan mempermudah dan mempercepat penyusunan perkada dan peraturan pemimpin BLUD tentang pengadaan barang/jasa pada BLUD dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini menjadi pedoman bagi pemimpin rumah sakit umum daerah (RSUD) dalam merumuskan peraturan terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi (Hendi) menyebutkan bahwa adanya SEB tersebut didasari atas belanja masalahnya ke sejumlah daerah di Indonesia. Hendi menyebutkan masih dijumpai pihak-pihak terkait pengadaan barang/jasa di BLUD yang masih gamang, atau tidak mantap dalam menjalankan proses pengadaan.

Hal tersebut terjadi karena pengadaan di BLUD dikecualikan dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itulah kemudian SEB LKPP bersama Kemendagri diterbitkan, sebagai panduan dalam menjalankan pengadaan barang/jasa di BLUD.

Kegamangan tersebut diungkapan Hendi salah satunya dalam menjalankan arahan Presiden RI untuk berpihak pada produk dalam negeri dalam pengadaan. “Pada hari ini mari kita kemudian sepakat, bahwa kita harus berpihak pada produk dalam negeri,” tutur Hendi.

“Saya meyakini apa yang kami lakukan hari ini akan membawa sebuah kemanfaatan, terutama buat Republik Indonesia, dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang tepat,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah melalui SEB ini juga hendak mengefisienkan anggaran kesehatan di bidang pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan kebutuhan.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengefisienkan anggaran kesehatan agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berusaha meyakinkan juga melalui aturan-aturan ini bahwa pembelanja bidang kesehatan juga secara efisien betul-betul sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya.

Tito lantas menekankan, “Penggunaan produk dalam negeri juga harus ditingkatkan dan dibangkitkan.”

Ia mengemukakan bahwa peningkatan tidak hanya pada produk sehari-hari seperti pakaian, tetapi juga yang berkaitan dengan sektor kesehatan.

Selain untuk memperkuat produk dalam negeri, pihaknya berharap SEB Mendagri dan Kepala LKPP bisa memberikan tambahan dan kontribusi bagi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Gunakan juga e-Katalog yang sudah dikerjakan oleh LKPP, ini adalah langkah besar, akan mempermudah dari proses lelang segala macam, panjang lebar, ini banyak sekali realisasi belanja di daerah yang sampai Juni ini masih rendah,” ungkap Tito.

Setidaknya, kata dia, ada dua keuntungan diterbitkannya SEB ini. Di satu sisi adalah untuk mendapatkan tambahan APBD, sementara di sisi lainnya untuk memperkuat infrastruktur kesehatan.

“Untuk menciptakan anak-anak muda generasi muda kita yang selain terdidik dan terlatih, mereka sehat, di situlah lompatan kita,” ucapnya.

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
Editor: Miftahus Salam

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Gandeng Santripreneur, Hendi Ingin UMKM Kendal Naik Kelas Lewat E-Katalog

Lingkar.co – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi berharap UMKM di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, bisa bertransaksi lewat E-Katalog. Hal ini dinilai lebih simpel dan cepat agar produk UMKM naik kelas.

Kali ini, LKPP menggandeng santripreneur di Kabupaten Kendal dan berkolaborasi dengan Anggota DPR RI Komisi XI Alamudin Dimyati (Gus Alam). Yakni melalui kegiatan kemitraan guna mensosialisasikan terkait transaksi melalui E-Katalog.

Itu supaya produk UMKM di Pesantren bisa masuk E-Katalog dan naik kelas. Bahkan, produk tersebut bisa dilirik kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melalui transaksi APBN maupun APBD.

“Kami mengangkatnya lewat santripreneur. Kita motivasi supaya para santripreneur ini bisa mengembangkan produknya untuk bisa bertransaksi di APBN atau APBD,” jelas Kepala LKPP Hendrar Pribadi atau yang akrab disapa Hendi.

Mantan Wali Kota Semarang dua periode ini mengatakan, transaksi melalui E-Katalog lebih cepat dan simpel. Yakni hanya dengan mencari produk yang diinginkan kemudian bisa memilih sesuai kebutuhan.

“Harganya sudah dicantumkan. Kan kadang orang itu ragu mau transaksi. Katanya ribetlah, kemudian berbelit-belit, susah dan lain-lain. Padahal simpel. Makanya perlu kita sosialisasikan terus,” katanya.

Hingga tahun 2023, lanjut Hendi, sudah ada sekitar 7,5 juta produk yang masuk ke E-Katalog. Yakni dengan transaksi mencapai Rp 197 triliun.

Selain itu, di LKPP juga ada sistem terkait konsolidasi pengadaan (barang/jasa). Hal itu untuk memudahkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas pengadaan yang dinilai berat atau susah.

“Dia bisa meminta kami untuk lakukan supervisi. Mulai dari negosiasi harga sampai transaksi itu berjalan. Dan pada 2023 ada efisiensi mencapai Rp 2,03 triliun,” paparnya.

Hendi menambahkan, transaksi melalui E-Katalog dapat dilakukan cukup dengan dua tahapan. Yakni punya akun LPSE kemudian produknya difoto dan diberi harga, selanjutnya akan langsung tayang di E-Katalog.

“Semuanya (produk) bisa tayang. Karena pemerintah ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat,” tambahnya.

Sementara pelaku usaha home industri batik, Windji Astutik mengaku bergabung dengan E-Katalog sejak Maret 2024. Bahkan, dia sempat kaget karena produknya langsung laku di kalangan pemerintahan. Dia menilai proses transaksi di E-Katalog lebih mudah dan simpel.

“Dapat bimbingan juga dari dinas terkait. Dan alhamdulillah lewat E-Katalog ini langsung ada orderan masuk. Saya sempat kaget ini bener atau tidak karena jumlah ordernya sangat banyak,” akunya

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Hendi Dorong Seluruh Anggota KADIN Masuk E-Katalog LKPP

Lingkar.co – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Hendrar Prihadi atau Hendi mendorong anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) masuk E-Katalog LKPP.

“Ini adalah peluang, pengusaha harus bisa melihat peluang dan peluang itu ada pada belanja APBN/APBD,” kata Hendi.

Hendi mengatakan itu dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis On Boarding Pelaku Usaha Katalog Elektronik di Kantor LKPP RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

“Juga menjadi peluang untuk mengajak mitra bahwa di dalam penganggaran APBN/APBD ada nilai yang jika kita berinvestasi maka ada jaminan segmen pasar dari pemerintah,” lanjutnya.

Hendi sengaja menggandeng KADIN sebagai mitra strategis lembaga yang ia pimpin. Selain KADIN, Ia juga menggandeng banyak pelaku usaha untuk masuk ke dalam sistem E-Katalog, atau Katalog Elektronik.

Menurutnya, sinergitas tersebut sangat penting karena KADIN memiliki jejaring pengusaha di seluruh Indonesia. Sementara LKPP butuh mendorong banyak pengusaha masuk dalam ekosistem digital, khususnya dalam platform katalog elektronik.

Oleh karena itu Hendi berharap, KADIN sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia sekaligus mitra strategis pemerintah di seluruh Indonesia untuk ikut menggerakan dunia usaha dan perekonomian Indonesia, terutama terkait pengadaan barang dan jasa.

“Saya harap pertemuan ini bisa menjadi training for trainers, rekan-rekan bisa mensosialisasikan di wilayah daerah masing-masing supaya kebijakan untuk dapat mengangkat ekonomi dan Produk Dalam Negeri (PDN) bisa dilakukan secara lebih masif,” pintanya.

Pada kesempatan tersebut, Hendi juga mengingatkan arahan Presiden RI, Joko Widodo kepada LKPP. Ia sebut antara lain: meningkatkan penggunaan PDN, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Selanjutnya, mempercepat penyerapan anggaran, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan terakhir, memastikan transparansi pengadaan barang/jasa.

Sementara, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah, Iwan Herniwan mengatakan, LKPP berharap dapat mensosialisasikan secara massif dan menjelaskan bagaimana tata cara masuk Katalog Elektronik. (*)

Penulis: Oman Abdurrohman
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Nasional, Pemerintahan

Ini Alasan LKPP RI Dukung Keterlibatan Swasta Dalam Pembangunan IKN

JAKARTA, Lingkar.co – Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi mendukung keterlibatan swasta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hendi katakan, target menyelesaikan tahap awal pembangunan IKN Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024, maka perlu adanya dukungan dari semua pihak, termasuk swasta.

Hendi, sapaan akrabnya, menekankan agar masyarakat menjadikan IKN Nusantara sebagai kebanggaan bersama. Apalagi menurutnya pemindahan ibu kota negara dapat memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia.

“Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi,” ungkapnya.

“Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56% populasi Indonesia ada di pulau Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang,” jelasnya.

Mantan Wali Kota Semarang dua periode tersebut juga memprediksi IKN akan menjadi solusi untuk pemerataan penduduk, meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

“Sehingga kehadiran IKN Nusantara ini akan mampu mendistribusikan sebagian populasi untuk kemajuan Indonesia,” urainya.

LKPP RI sendiri menurut Hendi berupaya keras untuk melakukan upaya-upaya percepatan, terkhusus terkait pembiayaan pembangunan yang ia yakini akan sangat berat jika hanya bersumber dari anggaran pemerintah.

“Kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling. Sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta. Dimana kemudian ditetapkan skema pembiayaan KPBU, atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha,” paparnya.

Untuk itu Hendi bersama LKPP RI kemudian menerbitkan Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pengadaan badan usaha melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha di Ibu Kota Nusantara.

“Dalam peraturan LKPP ini terdapat beberapa inovasi baru yang digagas untuk dapat terwujud proses pengadaan yang lebih cepat, mudah, dan sederhana. Serta kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi mengungkapkan, jika ada skema KPBU, maka akan membuka kesempatan swasta untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN.

“Setelah Bapak Presiden Jokowi melakukan market sounding, ketertarikan investor meningkat hingga 44 kali lipat. Sehingga dari lahan yang ditawarkan sejumlah 38 hektare (ha) di kawasan inti pemerintahan pusat (KIPP), menjadi 1.693 hektar,” jelasnya. (*)

Penulis: Oman Abdurrohman
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Ekonomi, Nasional, Pemerintahan

Gandeng KPK, LKPP Kuatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

JAKARTA, Lingkar.co – Upaya pencegahan korupsi memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Terlebih pada sektor pengadaan barang/jasa yang merupakan salah satu titik paling rentan terjadinya tindak korupsi.

Oleh karena itu, hal tersebut menjadi fokus bagi Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi.

Ia dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menyampaikan kesepahaman antar keduanya saat audiensi LKPP dengan KPK Rabu (4/1/2023) di Kantor KPK.

Kepala LKPP menyampaikan beberapa titik rawan terjadinya korupsi pada pengadaan barang jasa (PBJ).

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022. Ada beberapa target Presiden.

Hendi, sapaan akrnya menyebut, Presiden berharap LKPP dapat menyusun regulasi yang transparan.

Dengan demikian dapat menekan potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Juga meningkatkan transaksi belanja produk dalam negeri dan produk UMK Koperasi,

“Pak Presiden mengharapkan UMKM dapat terlibat penuh dalam PBJP, minimal 40% yang ditargetkan dapat terlibat,” urainya.

“Namun saat ini realisasinya sampai akhir 2022 masih 34,5% yang terlibat” ungkapnya.

Lebih jauh Hendi menerangkan, dari potensi transaksi belanja yang tercatat di RUP tahun 2022 diharapkan 400 Triliun adalah belanja PDN.

“Hasil evaluasi LKPP di akhir tahun 2022 mencatat dari 410 Triliun ada 78% yang merupakan PDN. Peningkatan yang terhitung spektakuler adalah pada produk tayang di Katalog Elektronik,” bebernya.

“Yang tercatat mencapai 2,4 juta produk di akhir tahun 2022 setelah sebelumnya hanya terdapat sekitar 52.000 produk di awal tahun 2022,” terangnya.

Lanjutnya, angka tersebut akan ia targetkan naik menjadi 5 juta produk sampai akhir tahun 2023 dengan rencana menambahkan beberapa pekerjaan konstruksi dalam Katalog Elektronik.

Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah terkait integrasi data sejak perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan.

LKPP RI dan KPK berpose tolak korupsi seusai audiensi di kantor KPK (dokumentasi)

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan, bahwa selama ini LKPP sudah berusaha membangun sistem yang berfungsi bak pipa.

Namun ia menyayangkan karena belum banyak data yang bisa ‘mengalir’.

Setya melanjutkan, masih banyak transaksi yang terjadi di luar sistem sehingga memicu masih banyak terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di lapangan.

Ia menyebut hal itu karena terjadi di luar sistem, transaksi-transaksi tersebut tidak dapat dimonitor.

Maka dari itu, pihaknya akan mengupayakan semua tercatat dalam sistem.

Dukungan KPK

Sejalan dengan hal itu, LKPP memerlukan dukungan dari KPK dan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendorong komunikasi dengan K/L/PD agar lebih kooperatif dalam mencatatkan transaksi belanja dalam sistem yang sudah tersedia.

Ketua KPK, Firli Bahuri menyambut baik hal itu. Ia bahkan juga telah mengusulkan adanya sistem pengadaan nasional kepada Presiden.

“Saya sudah pernah menyampaikan ide untuk menekan angka korupsi dalam pengadaan barang/jasa melalui sistem pengadaan yang dapat mengintegrasikan mulai dari proses terima anggaran sampai berita acara serah terima pekerjaan,” ujarnya.

Integrasi sistem ini tentu akan membutuhkan kerjasama tidak hanya dari LKPP dan KPK namun juga akan melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. (*)

Penulis: Oman Abdurrohman
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

PDN 2022 75%, Hendi Targetkan Pengadaan Tahun 2023 Capai 90%

MAGELANG, Lingkar.co – Kepala LKPP Republik Indonesia, Hendrar Prihadi mengungkap realisasi pengadaan pemerintah untuk Produk Dalam Negeri (PDN) hingga jelang tutup tahun ini telah mencapai 78%, baik itu pengadaan melalui penyedia maupun swakelola.

Menurutnya, hal itu menunjukkan kinerja pengadaan pemerintah di tahun 2022 cukup baik terkait dengan isu penggunaan produk dalam negeri.

Namun meskipun begitu, mantan Walikota Semarang dua periode tersebut menyatakan bahwa capaian tersebut perlu dimaksimalkan kembali. Maka dari itu ia pun menargetkan realisasi pengadaan pemerintah untuk PDN di tahun 2023 mencapai 90%.

Hendi, sapaan akrabnya, menekankan hal tersebut dalam Rakor Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Magelang, baru-baru ini.

Di sisi lain, Hendi juga menyinggung pentingnya mempercepat penyerapan anggaran pemerintah guna menggerakkan ekonomi nasional.

Untuk itu dirinya juga menargetkan adanya kenaikan transaksi pengadaan melalui katalog elektronik (E-Katalog) hingga 500 triliun rupiah, atau lebih dari 5 kali lipat dari capaian 2022 yang sebesar 77 triliun.

“Saat ini sekitar 55% pengadaan masih dengan sistem E-Tendering yang dalam prosesnya cukup memakan waktu. Sedangkan E-Purchasing yang prosesnya lebih cepat masih sekitar 13,35%,” ungkapnya, Selasa (27/12/2022).

“Maka dari itu di tahun depan untuk mempercepat penyerapan anggaran, kami meminta komitmen dari Kementerian, Lembaga, dan Pemda untuk bisa fokus melakukan realisasi pengadaan melalui E-Katalog,” tegasnya

“Saat ini sudah ada 2,3 juta produk tayang di E-Katalog dari target Pak Presiden 1 juta di tahun ini, dan tahun depan kami targetkan 3,5 juta,” lanjutnya.

“Tapi saat ini fokus kita tidak hanya pada tayangnya, tapi juga meningkatkan transaksinya. Maka dari itu kami terus berupaya untuk langsung menyentuh daerah agar bisa ada komitmen yang selaras” sambungnya.

Tingkatkan Transaksi Katalog Elektronik

Dalam kesempatan itu, Hendi juga meminta untuk meningkatkan transaksi pengadaan melalui katalog elektronik. Ia berharap pemerintah daerah bisa memaknai manfaat sistem katalog secara luas.

“Siapa bilang pekerjaan fisik tidak bisa pakai E-Katalog? Bisa saja dibuat dengan sistem beton tergelar 1 meter lari, atau aspal tergelar, atau mungkin pasangan bata, dan seterusnya,” terangnya.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin menyambut baik paparan Hendi. Ia mengaku senang dengan kehadiran Hendi di daerah untuk memberikan pengarahan secara langsung pada pemerintah daerah.

“Terima kasih mas Hendi sudah menyempatkan hadir di Kabupaten Magelang,” tuturnya.

Ia pun mengaku optimis pengembangan produk dalam negeri akan naik setelah pandemi melanda dalam 2 tahun ini.

“Saya rasa dengan adanya perhatian secara langsung ini, kami lebih optimis untuk menghadapi tantangan ke depan, terkhusus untuk mendukung pengembangan produk dalam negeri dan UMKM di Kabupaten Magelang,”tuturnya. (*)

Penulis: Oman Abdurrohman
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat