Arsip Tag: Kabar Medan hari ini

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Pembangunan Jembatan di Polonia Medan Tunggu Persetujuan PT KAI

Lingkar.co – Pembangunan jembatan yang melintasi Gang Damai Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan menunggu persetujuan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ferry Ichsan, mengungkapkan, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, telah mengirimkan surat resmi memohon pinjam pakai lahan dan aset di lokasi jembatan roboh di Gang Damai, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia.

Menurut dia, surat Wali Kota menjadi titik awal penting dalam proses pembangunan kembali jembatan yang sebelumnya merupakan jalur rel kereta api.

“Pak Wali sudah menandatangani langsung surat ke PT KAI untuk memohon pinjam pakai lahan dan aset. Ini langkah penting agar pembangunan jembatan penyeberangan bagi masyarakat bisa segera direalisasikan,” ujar Ferry, Rabu (22/4/2026).

Ia melanjutkan, setelah surat tersebut dikirimkan, Pemkot Medan akan segera menindaklanjuti dengan rapat koordinasi teknis bersama instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Koordinasi ini, kata dia, bertujuan untuk mengonfirmasi perkembangan pengajuan izin yang ditujukan kepada PT KAI sekaligus mematangkan langkah lanjutan.

Ferry bilang, Pemkot Medan sangat berharap pihak PT KAI dapat memberikan persetujuan atas permohonan tersebut, mengingat jembatan itu merupakan akses penting warga setiap hari, terutama pelajar

Sembari menunggu izin prinsip, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) juga mulai menyiapkan tahapan teknis. Salah satunya dengan melakukan penilaian terhadap kondisi struktur fondasi jembatan yang ada saat ini.

“Hasil penilaian itu nantinya menjadi dasar penyusunan perencanaan teknis, yang juga akan digunakan untuk pengajuan rekomendasi ke Balai Wilayah Sungai Sumatera II,” jelasnya.

Ia menambahkan, rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai diperlukan karena lokasi jembatan berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga pembangunan harus memenuhi aspek teknis dan keselamatan.Selain itu, dukungan juga datang dari unsur TNI.

Dalam peninjauan lapangan sebelumnya, pihak Kodim menawarkan bantuan pembangunan jembatan menggunakan konstruksi yang pernah diterapkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Sebagai informasi, jembatan eks perlintasan kereta api peninggalan era kolonial tersebut roboh akibat banjir dan sempat memutus akses penting antarwilayah.

Saat itu, Wali Kota Medan telah meninjau langsung lokasi dan menegaskan komitmen untuk segera membangun kembali jembatan dengan desain yang lebih aman dan modern.

“Yang paling utama saat ini persetujuan dari PT KAI. Kalau itu sudah ada, kita bisa langsung bergerak,” pungkasnya. (*)

Berita, Kesehatan, Pemerintahan

Komitmen Jaga Kesehatan Masyarakat, Pemkot Medan Perangi Narkoba dan UHC BPJS Cukup Gunakan KTP

Lingkar.co – Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan komitmen dirinya dalam menjaga kesehatan masyarakat dengan cara memperkuat layanan kesehatan masyarakat serta memberantas peredaran narkoba di Kota Medan, Sumatra Utara.

Zakiyuddin menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Menurutnya, tidak ada negara yang dapat maju tanpa sistem pendidikan dan kesehatan yang baik.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Zakiyuddin mengungkapkan, salah satu program unggulan yang menjadi perhatian adalah Universal Health Coverage (UHC), yang memungkinkan warga Kota Medan mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia mengaku bangga dengan implementasi program ini karena telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

“Kita merasa sangat bahagia ketika bisa membantu masyarakat. Dengan adanya UHC, warga cukup menggunakan KTP untuk berobat,” katanya, Kamis (16/4/2026).

“Bahkan ketika ada warga yang kesulitan mendapatkan kamar rumah sakit, kami berupaya membantu koordinasi agar mereka segera mendapatkan pelayanan,” sambungnya.

Meski demikian, Zakiyuddin mengakui bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan, khususnya kamar rumah sakit, masih menjadi tantangan di Kota Medan. Untuk itu, Pemkot Medan membuka peluang investasi bagi pihak swasta yang ingin membangun rumah sakit guna meningkatkan kapasitas layanan kesehatan.

Selain fokus pada kesehatan, Pemkot Medan juga menaruh perhatian serius terhadap maraknya peredaran narkoba yang dinilai mengancam masa depan generasi muda.

Ia menyebut bahwa pemberantasan narkoba harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, dimulai dari lingkungan keluarga.

“Bagaimana kita bisa membangun generasi yang unggul jika peredaran narkoba masih terjadi secara terang-terangan. Kita harus mulai dari keluarga untuk saling mengingatkan dan menjaga anak-anak kita,” jelasnya.

Menurut dia, penting untuk melakukan pendekatan rehabilitatif bagi para pengguna narkoba. Ia bilang, pengguna merupakan korban yang membutuhkan pengobatan dan pendampingan, bukan semata-mata hukuman pidana. Sebaliknya, ia meminta agar para pengedar narkoba dihukum dengan sanksi seberat-beratnya.

“Pemakai narkoba adalah orang sakit yang harus direhabilitasi, bukan dipenjara. Yang harus dihukum berat adalah para pengedarnya. Karena itu, kita juga perlu membangun lebih banyak rumah rehabilitasi bagi para pengguna,” ujarnya.

Demi kelancaran dan kesuksesan program tersebut, Zakiyuddin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba demi masa depan Kota Medan yang lebih baik.

“Mari kita jaga keluarga masing-masing dan berdoa untuk Kota Medan tercinta. Dengan generasi yang sehat dan bebas narkoba, kita dapat mewujudkan visi Medan untuk Semua,” pungkasnya. (*)

Berita, Kesehatan, Pemerintahan

Terkenang Ibunda, Zakiyudidin Tegaskan Komitmen Pemkot Medan Benahi Fasilitas dan Layanan Rumah Sakit

Lingkar.co – Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk membenahi fasilitas dan pelayanan rumah sakit milik pemerintah agar semakin optimal melayani masyarakat, termasuk bagi pasien penyakit ginjal.

Zakiyuddin pun terkenang almarhum ibundanya. Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan layanan cuci darah karena ibunya pernah menjalani perawatan itu di masa ketika jaminan kesehatan belum sebaik saat ini.

“Kalau melihat ruang cuci darah ini, saya teringat almarhum ibu saya. Waktu itu belum ada BPJS, biayanya sangat besar. Sekarang kita bersyukur pemerintah hadir melalui BPJS sehingga masyarakat sangat terbantu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan kenangan tersebut saat menghadiri Peringatan Hari Ginjal Sedunia yang digelar di Instalasi Hemodialisa RSUD Dr. Pirngadi Medan, Sumatra Utara, Sabtu (4/4/2026).

Ia menyebutkan, saat ini Instalasi Hemodialisa RSUD Dr. Pirngadi telah didukung sekitar 40 mesin yang mampu melayani hingga 80 pasien per hari. Menurutnya, kapasitas tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

Zakiyuddin menilai fasilitas yang ada masih perlu ditingkatkan. Pemkot Medan, katanya, telah menyiapkan rencana pengembangan RSUD Dr. Pirngadi secara menyeluruh, termasuk pembangunan gedung baru.

“Insya Allah dalam dua tahun ini Rumah Sakit Pirngadi akan dibangun dan akan berbeda. Akan ada gedung tujuh lantai dengan fasilitas parkir dua lantai. Kita ingin rumah sakit ini benar-benar bangkit,” katanya.

Selain pembangunan fisik, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan sebagai prioritas utama. Menurutnya, pelayanan yang humanis menjadi kunci utama dalam proses penyembuhan pasien.

“Anggap pasien itu keluarga kita sendiri. Kalau kita sambut dengan baik, itu sudah separuh dari kesembuhan. Tapi kalau datang sudah disambut dengan wajah masam, itu justru menambah sakit,” tegasnya.

Zakiyuddin juga menyoroti masih tingginya kebutuhan layanan kesehatan di Kota Medan. Ia mengungkapkan, permintaan kamar rawat inap masih tinggi, bahkan kerap menerima langsung permintaan bantuan dari masyarakat.

Karena itu, Pemkot Medan akan menambah kapasitas tempat tidur, termasuk untuk pasien BPJS. Saat ini, RSUD Dr. Pirngadi baru memiliki sekitar 130 tempat tidur yang diperuntukkan bagi pasien BPJS.

Tak hanya itu, ia juga memastikan Pemkot Medan juga terus meningkatkan fasilitas penunjang, seperti kehadiran alat medis baru, termasuk CT Scan dan layanan laboratorium.

Zakiyuddin turut mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kebersihan rumah sakit agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

“Bangunan boleh bagus, alat boleh canggih, tapi kalau pelayanan tidak baik, itu tidak ada artinya. Jadi kita benahi dulu pelayanannya,” ujarnya di hadapan Plt. Direktur Utama RSUD Dr. Pirngadi Medan Mardohar Tambunan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini serta memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) yang memudahkan masyarakat berobat cukup dengan menggunakan KTP.

“Sekarang dengan KTP saja masyarakat sudah bisa berobat. Ini harus kita syukuri. Harapan kita ke depan, layanan kesehatan bisa semakin baik dan menjangkau seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Penataan Trotoar Tak Boleh Asal, Wali Kota Medan: Sekali Bangun Harus Tahan Lama

Lingkar.co – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan penataan trotoar tidak boleh asal. Ia ingatkan pentingnya perencanaan yang matang, humanis, serta menggunakan pertimbangan estetika dan tahan lama.

“Pembangunan Medan harus mempunyai konsep yang benar. Sekali dibangun harus bertahan lama,” kata Rico Waas dalam siaran persnya, Jumat (3/4/2026).

Lebih lanjut Rico Waas menegaskan desain trotoar tidak boleh dibuat seragam, melainkan harus menyesuaikan kondisi di lapangan dan kebutuhan tiap kawasan.

“Perencanaan itu harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Jangan dipaksakan sama semua, tetapi lihat per blok dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” ujarnya.

Rico Waas juga menekankan pentingnya peran perencana dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan desain infrastruktur yang akan dibangun. Menurutnya, pembangunan trotoar ke depan harus mengalami peningkatan kualitas.

“Jangan lagi kita bangun trotoar biasa. Skala Kota Medan harus naik, kualitasnya juga harus naik,” tegas Rico Waas.

Selain itu, Wali Kota meminta agar pembangunan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari material, sistem drainase, pencahayaan, hingga akses bagi penyandang disabilitas. Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara jalur pejalan kaki, ruang hijau, dan fasilitas umum lainnya.

“Trotoar itu bukan sekadar jalan kaki, tetapi harus ada ruang hijau, penerangan, dan akses yang baik untuk semua, termasuk penyandang disabilitas,” kata Rico Waas.

Rico Waas juga mengingatkan agar pekerjaan tidak dilakukan terburu-buru tanpa perencanaan yang matang karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

“Jangan sampai kita hanya menutup jalan tanpa perencanaan yang baik. Masyarakat jadi tidak nyaman,” ujarnya.

Rico Waas meminta seluruh pihak terkait merancang setiap titik pekerjaan secara detail, termasuk menyesuaikan dengan kondisi jalan yang sempit maupun kebutuhan parkir.

“Semua harus direncanakan secara detail dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Intinya, kita ingin hasil yang terbaik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pernyataan tersebut dikatakan Rico Waas dalam rapat yang dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Plt Kepala Dinas SDABMBK Ferri Ichsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, serta Plt Kepala Dinas Perhubungan Suriono.

Adapun ruas jalan yang direncanakan akan dilakukan penataan trotoar, antara lain Jalan HM Yamin, Jalan Zainul Arifin, Jalan Juanda, Jalan Monginsidi, Jalan Setia Budi, Jalan Masjid Raya hingga Jalan Mahkamah, serta Jalan Brigjen Katamso di kawasan Masjid Raya Al Mashun dan Istana Maimun. (*)

Berita, Pemerintahan

Serahkan LKPD Tahun 2025, Semua Pemda di Sumatra Utara Siap Terima Arahan BPK RI

Lingkar.co – Semua Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dan menerima arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurut Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, para pimpinan Pemda butuh arahan BPK guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan terus mengalami perbaikan.

“Kami yakin BPK bekerja secara profesional dan kami mohon arahan agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik,” ujar Rico saat menyampaikan sambutan mewakili seluruh wali kota dan bupati se-Sumatra Utara dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).

Rico Waas menegaskan, laporan keuangan yang diserahkan merupakan hasil kerja yang telah dipersiapkan sejak jauh hari oleh masing-masing pemerintah daerah dan siap untuk diaudit secara objektif.

Ia juga menyampaikan harapan seluruh kepala daerah di Sumatera Utara agar pada tahun 2026 ini seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik.

Sebagai informasi, penyerahan laporan keuangan tersebut dilakukan secara bersama oleh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut itu turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi, bersama sejumlah kepala daerah di Sumut, dan pejabat lainnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (unaudited) Tahun 2025 oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (*)