Arsip Tag: Keuangan

Berita, Pemerintahan

Serahkan LKPD Tahun 2025, Semua Pemda di Sumatra Utara Siap Terima Arahan BPK RI

Lingkar.co – Semua Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dan menerima arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurut Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, para pimpinan Pemda butuh arahan BPK guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan terus mengalami perbaikan.

“Kami yakin BPK bekerja secara profesional dan kami mohon arahan agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik,” ujar Rico saat menyampaikan sambutan mewakili seluruh wali kota dan bupati se-Sumatra Utara dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).

Rico Waas menegaskan, laporan keuangan yang diserahkan merupakan hasil kerja yang telah dipersiapkan sejak jauh hari oleh masing-masing pemerintah daerah dan siap untuk diaudit secara objektif.

Ia juga menyampaikan harapan seluruh kepala daerah di Sumatera Utara agar pada tahun 2026 ini seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik.

Sebagai informasi, penyerahan laporan keuangan tersebut dilakukan secara bersama oleh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut itu turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi, bersama sejumlah kepala daerah di Sumut, dan pejabat lainnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (unaudited) Tahun 2025 oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (*)

Berita, Pemerintahan, Pendidikan

Peringatan Hari Guru Nasional di Blora Diwarnai Edukasi Keuangan dari OJK

Lingkar.co – Ada yang unik di peringatan Hari Guru Nasional di Blora. Yakni, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengedukasi keuangan guru-guru se – Blora, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (5/12/2023).

Hadir di acara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono, Kepala OJK Solo Eko Yunianto, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Horas V.M. Tarihoran.

Juga Plt. Direktur Utama BPD Jateng, Irianto Harko Saputro, dan Deputi Bisnis Area Pati PT Pegadaian, Agus Tri Hartanto.

Bupati Blora H. Arief Rohman, mengapresiasi OJK yang telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2023. “Atas nama pribadi dan Pemkab saya mengapresiasi OJK yang telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan masyarakat, khususnya di Blora,’’ ungkapnya.

Dikatakan, edukasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK tersebut dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya bagi para guru dan pelaku UMKM.

Harapannya, masyarakat yang terliterasi dapat menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dengan bijak. “Jika harus berhutang maka dana yang diperoleh pun digunakan untuk kebutuhan produktif bukan untuk kebutuhan konsumtif,” pesan Bupati yang akrab disapa Mas Arief itu.

Dukungan Bupati

Dalam kesempatan Bupati menegaskan, Pemkab Blora berkomitmen untuk mendukung dan melakukan pendampingan UMKM Blora. Termasuk dalam hal literasi keuangan.

“Pendampingan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan produk dan layanan keuangan secara efektif juga diperlukan. Sehingga, produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan dapat membantu memaksimalkan pertumbuhan potensi daerah serta mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut Bupati Arief berharap, pendampingan literasi keuangan oleh OJK tidak berhenti di acara Edukasi Keuangan. Blora siap untuk berkerjasama untuk meningkatkan perekonomian di kabupaten Blora bersama OJK.

Sementara itu, di sela-sela edukasi diwarnai dengan penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BPD Jawa Tengah kepada tiga orang nasabah di Blora. Masing-masing KUR Super Mikro senilai Rp10 juta, KUR Mikro senilai Rp100 juta, dan KUR Kecil senilai Rp 200 juta.

Termasuk, PT Pegadaian secara simbolis juga memberikan sebanyak tiga tabungan emas kepada perwakilan guru dan tiga tabungan emas bagi pelaku UMKM. Masing-masing dengan nominal Rp 500.000. (Adv)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Dorong Akselerasi TPKAD, Bupati Blora Gandeng OJK

JAKARTA, Lingkar.co – Bupati Blora, Arief Rohman menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk akselerasi kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). Bupati beserta rombongan, menemui langsung dan berkonsultasi ke Jakarta.

Gus Arief, sapaan akrabnya, bersama rombongan diterima langsung oleh Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Edwin Nur Hadi, di Menara Radius Prawiro, Jakarta, tadi malam, Rabu (8/2/2023).

Gus Arief, menyampaikan, tujuan datang ke Jakarta untuk meminta arahan terkait program TPAKD Kabupaten Blora.

Selain itu, juga untuk memberikan arahan kepada para pelaku jasa keuangan dalam sinergitas program pertumbuhan ekonomi di daerah Blora.

“Sebagai bentuk pengawasan ini kita perlu pencerahan dari OJK, dan juga terkait TPAKD. Alhamdulillah kita sudah terbentuk,” tandasnya.

“Kita juga ingin nantinya perbankan maupun jasa keuangan lainya yang dalam pengawasan OJK khususnya yang ada di Blora kedepan terus bisa kita sinergikan,” tandasnya.

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Edwin Nur Hadi mengapresiasi langkah Bupati Blora. Lantas, ia memaparkan arahan program yang mungkin bagi TPKAD Kabupaten Blora untuk melakukan percepatan.

Edwin meminta TPAKD harus memiliki terobosan dan inovasi dalam program-program keuangan daerah sehingga bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dan sangat kontekstual. Karena, menurutnya, pemerintah daerah memang harus banyak melakukan inovasi, terobosan, dan jejaring. Hal itu bisa dilakukan dengan program TPAKD.

“Sudah ada program TPKAD di Blora, namun perlu diakselerasi. Saya akan sampaikan beberapa usulan yang bisa dilakukan di wilayah Kabupaten Blora. Ada 4 generic models yang sudah tersedia saat ini yang bisa menjadi acuan dalam melaksanakan program TPKAD,” ucapnya.

“(4) generic models yang perlu dilaksanakan oleh TPAKD Blora, diantaranya, program yang menyasar pelajar seperti dengan simpanan pelajar dan mendorong agar mereka memiliki rekening,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, contoh lain yakni program kredit pembiayaan lawan rentenir. Ia menilai program tersebut saat ini sudah diimplementasikan di wilayah Kabupaten Blora.

“Ini yang kami lihat sudah terimplementasi dari Bank Blora Artha, terkait kredit Presma, salah satu kredit pembiayaan lawan rentenir yang sangat sesuai dan inline dengan kebutuhan para pelaku UKM khususnya,” paparnya.

Selanjutnya, program yang berkaitan dengan kredit bagi sektor pertanian. Ia pun melihat saat ini Pemkab Blora juga sudah tersedia berbagai macam model pembiayaan yang mendorong pada masyarakat petani.

Terakhir, ia menyoroti program untuk mewujudkan ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan.

“Ini menurut kami akan inline untuk melakukan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat pedesaan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Lilik Yuliantoro

Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Pemerintahan

SIPD Belum Sempurna, Pengaturan Keuangan Daerah Pemkab Sragen Terhambat

1 Komentar

SRAGEN, Lingkar.co – Kegiatan operasional keuangan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sragen tengah terhambat. Pasalnya, pengaturan keuangan daerah dilakukan dengan  Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sistem tersebut baru saja dijalankan tahun 2021. Hal tersebut mengacu dari Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) No. 70 tahun 2019. Ruang lingkup SIPD meliputi tiga bidang, yakni informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen, Dwiyanto menyampaikan, SIPD masih berjalan dan Kabupaten Sragen tetap mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Menurutnya, sejauh ini tidak ada kesalahan dalam sistem. Namun, harusnya implementasi di daerah direncanakan lebih matang.

”Tapi sistem baru kadang juga ada kendala. Pendapat saya kalau sistemnya sudah clear baru di implementasikan ke semua daerah,” ujarnya.

Dia menyampaikan pada hakikatnya sistem SIPD ini sangat bagus. Karena berupaya membentuk one data Indonesia. Jadi data keuangan daerah ada semua. Sayangnya tatanan implementasi yang perlu disempurnakan.

”Kita bersurat pada pemerintah pusat untuk penyempurnaan sistem itu,” ungkapnya.

Dwiyanto menyampaikan kelebihan sistem tersebut yakni bisa memantau keuangan daerah di seluruh Indonesia. Selain itu bisa diakses dimana saja dan  pemerintah pusat lebih mudah mengendalikan.

”Sekarang aturan berubah semua, jadi mengikuti regulasi baru yang diterapkan 2021 ini,” katanya.

Ia menambahkan, konsep dari pemerintah pusat itu sudah bagus. Bahkan Kabupaten Sragen sudah tertib input data sampai penggunaan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA). Pihaknya menyampaikan sudah ada surat dari kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa jika ada daerah yang belum bisa memproses keuangan menggunakan SIPD dapat menggunakan sistem lainnya.

”Sragen mengambil opsi untuk hari ini pencairan di SKPD bisa dilaksanakan dengan sistem lain. Kita sistem manual dengan bantuan aplikasi. Tapi nanti di input di SIPD,” terangnya. (fid/dha/aji)

Ekonomi, Highlight, Pemerintahan

Jateng Dinobatkan Sebagai Provinsi Terbaik Penggerak Keuangan Nasional

SEMARANG, Lingkar.co – Provinsi Jawa Tengah kembali dinobatkan, sebagai provinsi terbaik dalam rangka penggerak keuangan inklusif nasional, oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan itu merupakan kerja keras dalam upaya mendorong inklusivitas keuangan di Jawa Tengah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk persoalan ini.

“Maka kita ngajari anak-anak untuk menabung, mempermudah akses permodalan untuk UMKM dan lainnya. Kita memang konsen betul soal ini,” katanya dalam mengikuti acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 secara virtual pada Jumat (15/1) malam.

Untuk mendorong program inklusivitas di bidang keuangan, Ganjar juga terus bekerja sama dengan OJK di daerah, terkait sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Banyak program yang sudah dijalankan, dan saat ini tinggal dilanjutkan.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Jateng agar keuangan kita makin inklusif. Sehingga, semua bisa mengakses keuangan dengan mudah,” jelasnya.

Baca Juga:
Bisnis Kuliner, Cara Ressa Lawang Sewu Bertahan di Masa Pandemi

Penggunaan Teknologi Bidang Keuangan

Selain soal keuangan yang inklusif, Ganjar juga mendorong kebiasaan cashless dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan teknologi bidang keuangan dapat teroptimalkan oleh masyarakat sebagai salah satu cara pengelolaan keuangan.

“Kita harapkan makin hari makin cashless, sehingga cara pengelolaan keuangan kita tidak cash tapi mulai menggunakan teknologi. Ada finteknya (finansial teknologi) juga. Ini yang kita dorong agar sejak kecil sudah memahami, pelaku usaha kecil juga bisa mengakses dengan mudah sehingga akses keuangan ini makin betul-betul merata,” pungkasnya.

Ketua OJK, Wimboh Santoso mengatakan, dalam penghargaan penggerak keuangan inklusif tingkat provinsi kali ini, Jateng menjadi yang terbaik secara nasional.

“Dalam kesempatan kali ini, kami memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa, memperluas akses keuangan di daerah. Untuk kategori penggerak keuangan inklusif tingkat provinsi, pengargaan kami berikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,” kata Wimboh.

Setelah penghargaan serupa di terima Jateng pada Januari 2020 lalu, OJK kembali memberikan penghargaan yang sama, kepada Gubernur Ganjar Pranowo itu pada tahun ini.

“Mudah-mudahan, keuangan masyarakat kita semakin inklusif,” tutupnya. (hms/aji)