Arsip Tag: Kesetaraan Hak

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Peringatan Hari Kartini Tak Boleh Hanya Seremonial, Dorong Perempuan Berani Berpikir Maju dan Atasi Masalah Sosial

Lingkar.co – Ketua TP PKK Kabupaten Jepara Laila Saidah Witiarso Utomo, menegaskan, peringatan Hari Kartini tak boleh hanya jadi seremonial tahunan.

Menurutnya, perempuan harus didorong turun tangan mengatasi dalam penanganan persoalan sosial di lingkungan masing-masing, seperti; kemiskinan, stunting, hingga kekerasan terhadap anak di Jepara.

“Perempuan Jepara harus hadir menyelesaikan persoalan nyata, seperti kemiskinan, kekerasan, stunting, dan perkawinan anak, serta memastikan tidak ada anak yang putus sekolah,” kata dia saat peringatan Hari Kartini, Selasa (21/4/2026).

Laila juga mendorong penguatan peran perempuan di ruang public, tidak lagi terbatas pada peran domestik

“Perkuat pula keterwakilan perempuan di ruang publik dan legislatif, untuk pengambilan kebijakan dan menyuarakan aspirasi demi masa depan bangsa,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengajak masyarakat menjadikan Jepara sebagai pusat literasi Kartini.

“Jadikan Jepara pusat literasi Kartini. Ajarkan generasi muda keberanian berpikir dan semangat perubahan,” tuturnya.

Laila menambahkan, perempuan perlu meningkatkan kapasitas diri dalam keluarga.

“Tingkatkan kapasitas diri sebagai ibu sekaligus pendidik utama dalam keluarga melalui penguasaan ilmu pengetahuan,” kata dia.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan piagam penghargaan dan trofi kepada pemenang lomba pelayanan KB. Juara pertama diraih Klinik Wahana Sejahtera PKBI Jepara, disusul Klinik Fatma Medika di posisi kedua, serta Puskesmas Donorojo di peringkat ketiga.

Berani Berpikir Maju

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Fahrudin menegaskan, semangat Kartini tidak hanya sebatas emansipasi perempuan, tetapi juga tentang keberanian berpikir maju, mandiri, dan menjunjung tinggi integritas.

“Tema ini sangat relevan sebagai pengingat bagi kita semua akan pentingnya membangun karakter perempuan yang mandiri, kuat, dan berlandaskan nilai-nilai kejujuran,” ujarnya.

Sekda menyatakan hal itu pada talkshow bertajuk Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas, yang digelar di Pendapa Museum RA Kartini, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, keberagaman budaya dan latar belakang sosial masyarakat Rembang justru menjadi kekuatan, yang memperkuat nilai gotong royong dan toleransi.

Dia berharap, dapat lahir inspirasi bagi perempuan, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan potensi diri dan memperkuat integritas.

“Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan perempuan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter kuat dan berdaya saing,” imbuhnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Sosial

Tietha Soewarto Minta Pemprov Jateng Genjot Sosialisasi Kesetaraan, Ubah Stigma terhadap Difabel

Lingkar.co – DPRD Jawa Tengah menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci penting dalam menentukan masa depan kaum difabel. Selama ini, keterbatasan akses yang dialami penyandang difabel tidak hanya disebabkan oleh sistem, tetapi juga oleh stigma dan minimnya pemahaman publik.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Tietha Ernawati Soewarto menegaskan bahwa upaya sosialisasi tentang kesetaraan hak difabel harus terus digencarkan. Menurutnya, masih banyak pihak yang belum memahami bahwa difabel memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

“Kalau tidak disosialisasikan, kasihan mereka ke depan. Kesempatannya jadi semakin terbatas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD bersama berbagai elemen, termasuk organisasi dan komunitas, berupaya menyebarluaskan pemahaman bahwa difabel bukan kelompok yang harus dikasihani, melainkan individu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang.

Dalam berbagai kesempatan, pihaknya juga menerima masukan dari komunitas difabel terkait masih adanya hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Bahkan, terdapat kasus di mana penyandang difabel yang telah lolos seleksi kerja justru dibatalkan, yang menunjukkan bahwa stigma masih memengaruhi kebijakan di tingkat teknis.

Menurut Tietha, kondisi tersebut memperkuat urgensi sosialisasi kepada instansi pemerintah maupun masyarakat luas agar tidak lagi memandang difabel secara diskriminatif. Ia juga mendorong agar seluruh lembaga, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan kebijakan inklusif.

Selain itu, DPRD turut mendorong peningkatan keterampilan bagi difabel sebagai bagian dari upaya membuka peluang yang lebih luas. Namun, ia menekankan bahwa tanpa perubahan cara pandang, berbagai program tersebut tidak akan berjalan maksimal.

“Intinya bagaimana kita sama-sama membuka pikiran, bahwa mereka juga bisa dan punya hak yang sama,” tegasnya.

Dengan penguatan sosialisasi yang masif, DPRD berharap masyarakat Jawa Tengah semakin inklusif dan mampu memberikan ruang yang adil bagi difabel untuk berkembang, sehingga masa depan mereka tidak lagi dibatasi oleh stigma. (*)

Penulis: Husni Muso