Arsip Tag: DPRD Jateng

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Bukan Sekadar Sekolah, Catur Agus Saptono Tekankan Pentingnya Transisi Difabel ke Dunia Kerja

Lingkar.co – DPRD Jawa Tengah menilai perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada penyediaan akses pendidikan. Lebih dari itu, pemerintah dituntut memastikan adanya transisi yang jelas dari bangku sekolah menuju dunia kerja bagi kaum difabel.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Catur Agus Saptono, menegaskan bahwa selama ini pendekatan terhadap difabel masih terfokus pada fase pendidikan.

Padahal, tantangan sesungguhnya justru muncul ketika mereka harus memasuki ruang publik, khususnya dunia kerja.

“Sekolah sudah memberikan kesempatan belajar. Tapi setelah itu, apakah mereka punya jalur untuk masuk ke dunia kerja? Ini yang harus dipastikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tanpa adanya jembatan yang kuat antara pendidikan dan dunia kerja, penyandang disabilitas berisiko kehilangan kesempatan untuk mandiri secara ekonomi.

Kondisi ini membuat upaya pendidikan yang telah diberikan menjadi kurang optimal.Menurutnya, konsep penanganan difabel harus mencakup kesinambungan antara ruang privat dan ruang publik.

Pendidikan sebagai bagian dari ruang privat perlu terhubung langsung dengan kebijakan di ruang publik, seperti rekrutmen tenaga kerja dan penerimaan sosial.

Catur menilai, regulasi terkait kesempatan kerja bagi difabel sebenarnya sudah tersedia. Namun, implementasi di lapangan masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal pengawasan dan komitmen dari perusahaan.

“Jangan sampai pendidikan sudah diberikan, tapi tidak ada kelanjutannya. Harus ada sistem yang menghubungkan keduanya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pendukung. Sekolah dan ruang publik harus dilengkapi sarana yang ramah difabel agar mereka terbiasa berinteraksi di lingkungan yang inklusif sejak dini.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri disebut telah memiliki langkah awal melalui penyediaan sekolah khusus bagi penyandang disabilitas. Namun, DPRD mendorong agar kebijakan tersebut dilengkapi dengan program lanjutan, seperti pelatihan kerja dan kemitraan dengan dunia usaha.

DPRD Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mengawal isu ini, agar penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan hak pendidikan, tetapi juga memiliki masa depan yang jelas di dunia kerja.

“Yang dibutuhkan bukan hanya pendidikan, tapi kepastian masa depan. Di situlah peran pemerintah harus benar-benar hadir,” pungkasnya.

Berita, Pemerintahan, Sosial

Tietha Soewarto Minta Pemprov Jateng Genjot Sosialisasi Kesetaraan, Ubah Stigma terhadap Difabel

Lingkar.co – DPRD Jawa Tengah menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci penting dalam menentukan masa depan kaum difabel. Selama ini, keterbatasan akses yang dialami penyandang difabel tidak hanya disebabkan oleh sistem, tetapi juga oleh stigma dan minimnya pemahaman publik.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Tietha Ernawati Soewarto menegaskan bahwa upaya sosialisasi tentang kesetaraan hak difabel harus terus digencarkan. Menurutnya, masih banyak pihak yang belum memahami bahwa difabel memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

“Kalau tidak disosialisasikan, kasihan mereka ke depan. Kesempatannya jadi semakin terbatas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPRD bersama berbagai elemen, termasuk organisasi dan komunitas, berupaya menyebarluaskan pemahaman bahwa difabel bukan kelompok yang harus dikasihani, melainkan individu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang.

Dalam berbagai kesempatan, pihaknya juga menerima masukan dari komunitas difabel terkait masih adanya hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Bahkan, terdapat kasus di mana penyandang difabel yang telah lolos seleksi kerja justru dibatalkan, yang menunjukkan bahwa stigma masih memengaruhi kebijakan di tingkat teknis.

Menurut Tietha, kondisi tersebut memperkuat urgensi sosialisasi kepada instansi pemerintah maupun masyarakat luas agar tidak lagi memandang difabel secara diskriminatif. Ia juga mendorong agar seluruh lembaga, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan kebijakan inklusif.

Selain itu, DPRD turut mendorong peningkatan keterampilan bagi difabel sebagai bagian dari upaya membuka peluang yang lebih luas. Namun, ia menekankan bahwa tanpa perubahan cara pandang, berbagai program tersebut tidak akan berjalan maksimal.

“Intinya bagaimana kita sama-sama membuka pikiran, bahwa mereka juga bisa dan punya hak yang sama,” tegasnya.

Dengan penguatan sosialisasi yang masif, DPRD berharap masyarakat Jawa Tengah semakin inklusif dan mampu memberikan ruang yang adil bagi difabel untuk berkembang, sehingga masa depan mereka tidak lagi dibatasi oleh stigma. (*)

Penulis: Husni Muso

Berita, Lifestyle, Pemerintahan, Wisata

Akui Ruwatan Tanjakan Silayur Tradisi Baik, Sarif Abdillah: Lanjutkan!

Lingkar.co – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah mendukung ruwatan tanjakan Silayur yang akan digelar warga RW 4 Silayur Lawas Duwet Ngaliyan. Menurut dia, kepedulian warga yang berniat menggelar sedekah bumi dan wayang harus dilanjutkan.

“Lanjutkan! Tradisi yang baik harus dilestarikan,” kata dia saat ditemui disela-sela Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Semarang di hotel Pandanaran, Rabu (15/4/2026) petang.

Ketua DPW PKB Jawa Tengah ini meminta proses pelaksanaan tradisi tersebut jangan dinilai hanya pada persoalan seremonial atau ritual saja. Melainkan pada tujuan menata hati berdoa kepada Allah Yang Maha.

Ia memberikan contoh tradisi santri menata sandal (alas kaki) di masjid dan pesantren yang ditujukan sebenarnya merupakan perintah untuk menata hati.

“Jangan dilihat ritualnya saja artinya membersihkan jalan hidup kita agar kembali kepada fondasi dasar hidup kita, yaitu ilahiyah, kemanusiaan, lingkungan dan didasari dengan kebaikan-kebaikan,” urainya.

Di lain sisi, ia juga memperhatikan tentang makna atau ajaran yang disampaikan oleh seorang dalang pada lakon pewayangan.

Ada berbagai filosofi hidup dan bahkan karakter lakon wayang juga memberikan pelajaran tersendiri. Terlebih di era modern ini semakin sedikit yang paham tentang pewayangan.

Pada sisi pelaksanaan wayang, kata dia, juga membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kuliner atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Jadi tradisi ini sangat baik, membantu pemerintah dalam melestarikan budaya dan membantu pemerintah dalam menambah pendapatan warga atau UMKM,” pungkasnya. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal, Pemprov Jateng Susun Proyeksi Pendapatan Daerah 2027

Lingkar.co – Penyusunan target pendapatan daerah tahun 2027 mulai dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi mendorong kemandirian fiskal dan strategi baru yang lebih presisi, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Ahmad Luthfi menegaskan, penyusunan target pendapatan daerah tidak boleh lagi bersifat normatif. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang terukur, berbasis potensi riil, serta mampu menopang arah pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri DPRD, kepala OPD, direksi BUMD dan BLUD, serta pemangku kepentingan terkait, Selasa (7/4/2026).

“Pendapatan itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegasnya.

Ia menekankan, pengelolaan pendapatan harus dilakukan secara integral dan holistik. Di tengah berkurangnya transfer daerah dan dana bagi hasil, penguatan kemandirian fiskal menjadi keharusan.

Menurutnya, program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat harus diprioritaskan, sementara kegiatan yang tidak berdampak signifikan perlu dikurangi.

Kondisi itu menjadi dasar perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, penghitungan potensi, hingga strategi pencapaian pendapatan.

Gubernur juga mendorong perubahan pola kerja dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pendekatan yang selama ini administratif diminta bergeser menjadi berbasis hasil, dengan dukungan pemetaan potensi dan penanganan tunggakan secara konkret.

Strategi optimalisasi pendapatan yang dibahas dalam rakor mencakup penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, penetapan target terukur, integrasi tata kelola Samsat, sinergi penerimaan PAD, pengamanan tunggakan pajak, serta monitoring aset daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD dan penguatan tata kelola BUMD serta BLUD melalui prinsip good corporate governance, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja juga menjadi perhatian.

Penguatan tata kelola pemerintahan melalui inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi bagian dari agenda utama.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan, pihaknya mendukung postur pendapatan yang disusun pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD, OPD penghasil, BLUD, dan BUMD dapat merumuskan terobosan baru untuk memperluas sumber pendapatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumarno menambahkan, rakor ini menjadi forum sinkronisasi dengan DPRD untuk menyusun proyeksi pendapatan 2027 secara lebih akurat.

“Kita harapkan target 2027 bisa disusun lebih presisi dan benar-benar tercapai, sehingga tidak meninggalkan beban di tahun berikutnya,” ujar Sumarno. (*)

Berita, Pelayanan, Pemerintahan, Tech

Komisi A DPRD Jateng Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemkab Magelang

Lingkar.co – Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mukafi Fadli, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat, termasuk di kabupaten Magelang.

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kualitasnya harus terus ditingkatkan sesuai tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan cepat, tepat, dan efisien,” katanya saat memimpin rombongan kunjungan kerja di Ruang Cemerlang, Pemkab Magelang.

Ia juga menyoroti masih adanya pelayanan yang belum sepenuhnya optimal secara digital. Menurutnya, meskipun sistem sudah berbasis online, namun dalam praktiknya masyarakat masih harus datang langsung untuk menyelesaikan administrasi.

“Harapannya, pelayanan yang sudah online benar-benar bisa dirasakan manfaatnya tanpa proses yang berbelit,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/4/2026).

Komisi A Provinsi Jawa Tengah lanjutnya, juga tengah mendorong optimalisasi implementasi peraturan daerah agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar operasional dan mempermudah masyarakat.

Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik dinilai sebagai langkah positif dalam menghadirkan layanan terpadu. Namun demikian, inovasi tersebut tetap perlu disempurnakan agar semakin optimal.

Di akhir pertemuan, kedua pihak berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat komunikasi dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Magelang.

Mal Pelayanan Publik

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Magelang, Bela Pinarsi, yang mewakili Bupati Magelang menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

Bella menegaskan, pelayanan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi serta meningkatnya ekspektasi masyarakat, Pemkab Magelang terus melakukan berbagai pembenahan dan inovasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

Ia memaparkan, Pemkab Magelang memiliki ratusan layanan publik. Melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), tersedia 13 kategori layanan dengan 27 tenant.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menetapkan regulasi pendukung, diantaranya Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah serta Perbup Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2024.

Pengelolaan inovasi juga didukung oleh Bapperida Kabupaten Magelang berdasarkan Perbup Nomor 21 Tahun 2025.

Bela menambahkan, pada 2025 Pemkab Magelang berhasil meraih predikat Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA).

Menyusul pencapaian itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah mengembangkan 62 aplikasi layanan yang digunakan oleh berbagai perangkat daerah.

Sejumlah inovasi layanan juga terus dikembangkan, di antaranya SI DUKUN DESA (Siap Melayani Dokumen Kependudukan untuk Masyarakat Desa), SAHABAT ANYAR GRESS untuk pelayanan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan, serta PELAJAR AMAN yang menyediakan layanan transportasi gratis bagi siswa SD dan SMP.

Dalam hal digitalisasi, Pemkab Magelang juga terus mendorong penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi antar perangkat daerah. Integrasi data dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Fokus 2026 Turunkan Kemiskinan, Pemprov Genjot Penurunan Pengangguran

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus utama pada 2026. Selain menekan angka kemiskinan, pemerintah juga akan menggenjot penurunan pengangguran dengan intervensi lintas sektor dan evaluasi ketat program bantuan sosial agar tepat sasaran.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan arah kebijakan pembangunan pada 2026 tetap berpijak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ukuran utamanya, kata Gubernur, adalah kemampuan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna DPRD Jawa Tengah dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa (31/3/2026).

“Output pembangunan adalah masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Ahmad Luthfi.

Sepanjang 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat turun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,32 persen pada 2025.

Capaian tersebut turut ditopang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen, di atas rata-rata nasional, serta realisasi investasi yang mencapai Rp 88,8 triliun.

Meski demikian, belum menetapkan target spesifik penurunan kemiskinan pada 2026. Pemerintah provinsi masih menunggu hasil evaluasi kinerja 2025 dan rekomendasi dari DPRD Jawa Tengah.

Gubernur menegaskan, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Intervensi harus menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sandang, pangan, papan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.

“Harus kita keroyok bersama, antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Dengan kolaborasi, penurunan kemiskinan bisa lebih signifikan,” ujarnya.

Salah satu contoh intervensi adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang pada 2025 menyasar sekitar 17 ribu unit. Program tersebut diintegrasikan dengan intervensi lain seperti penanganan stunting, peningkatan akses pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga.

Di sektor pendidikan, Pemprov Jateng juga menggulirkan program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, melalui skema kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng.

Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya bantuan sosial (bansos) agar benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada penerima bansos yang bergantung dalam jangka panjang.

“Jangan sampai ada penerima bansos sampai delapan tahun. Ini harus jadi bahan evaluasi. Kita lakukan evaluasi triwulanan, tahunan, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam LKPJ 2025, Pemprov Jateng juga mencatat sejumlah capaian lain, di antaranya inflasi terkendali di angka 2,72 persen, indeks reformasi birokrasi sebesar 94,06, serta indeks modal manusia sekitar 62 persen dari produktivitas normal.

Untuk mendukung program pemerintah pusat, Jawa Tengah juga mencatat realisasi sejumlah program strategis. Program makanan bergizi gratis telah menjangkau 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Selain itu, program pembangunan 3 juta rumah mencatat capaian 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari dukungan Baznas serta CSR. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi sebanyak 6.233 unit dari total 8.523 unit.

Di sektor kesehatan, program cek kesehatan gratis telah melayani 14,13 juta masyarakat. Sementara itu, program Sekolah Rakyat telah berdiri di 14 kabupaten/kota dengan total 17 unit dan menampung 1.275 siswa.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan LKPJ Gubernur 2025 telah diterima dan selanjutnya akan dikaji lebih mendalam oleh panitia khusus (Pansus).

“Pansus sudah dibentuk untuk mereview seluruh kegiatan tahun 2025. Hasilnya nanti akan menjadi catatan perbaikan untuk kebijakan tahun 2026,” kata Sumanto. (*)

Berita

Gus Wafa Serap Aspirasi Warga Rembang, Bahas Peran Pemuda dan Ketahanan Pangan

Lingkar.co — Anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Ali Wafa atau yang akrab disapa Gus Wafa, menggelar forum komunikasi publik dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Rembang ini membahas implementasi Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan.

Dalam forum tersebut, Gus Wafa menegaskan bahwa kegiatan komunikasi publik menjadi salah satu sarana penting bagi legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Berbagai masukan dari warga, menurutnya, akan menjadi bahan evaluasi strategis di DPRD Jawa Tengah yang berkantor di Gedung Berlian, Semarang.

Menurutnya, harapan masyarakat saat ini juga mengalami perubahan. Warga tidak lagi hanya menuntut pembangunan fisik atau alokasi anggaran semata, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Rakyat tidak semata-mata menginginkan anggaran atau pembangunan fisik. Mereka menginginkan kebijakan yang pro-rakyat. Kebijakan pemerintah seharusnya menjadi acuan utuh untuk menyejahterakan warga,” ujar Gus Wafa, Sabtu sore (14/3/2026).

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mengawal berbagai program pemerintah agar pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Selain membahas peran pemuda dalam mendukung ketahanan pangan, forum tersebut juga menyoroti persoalan pendidikan yang berdampak pada keberlangsungan Madrasah Diniyah (Madin). Gus Wafa mengungkapkan adanya masukan dari masyarakat terkait penerapan sekolah enam hari yang dinilai berpengaruh terhadap tingkat kehadiran siswa di Madin.

“Secara fisik, bangunan Madin di wilayah Rembang sudah sangat representatif. Namun tantangan terbesar justru pada masalah absensi siswa. Ini akan kami dorong ke Pemerintah Provinsi agar ada solusi kebijakan yang tidak menggerus peran guru Madin,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Fraksi PPP, M. Lutfi Afifi, juga menyampaikan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian di daerah.

Ia menyebut usulan pembangunan lumbung padi di wilayah Kasreman telah diajukan sebagai langkah konkret untuk memperkuat infrastruktur pertanian, khususnya dalam mendukung pengairan bagi para petani.

Melalui tema “Peran Pemuda dalam Mengawal Program Ketahanan Pangan”, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong generasi muda di Rembang agar lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Sinergi antara kebijakan yang tepat serta partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan ekonomi di Jawa Tengah. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Temuan Puluhan Ribu Pangan Tak Layak Jadi Alarm Keamanan Pangan Jelang Idulfitri

Lingkar.coBerhasil Kembali Wujudkan Swasembada Pangan, Presiden Prabowo: Impor Pangan Tidak Masuk Akal – Temuan lebih dari 56.000 produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi alarm bagi pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah. Peningkatan peredaran makanan menjelang Idulfitri dinilai berpotensi memperluas distribusi produk bermasalah jika pengawasan tidak diperketat sejak awal.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menilai temuan tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang hari raya kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk pangan yang tidak memenuhi standar.

Ia menyebut momentum Idulfitri selalu diiringi peningkatan aktivitas perdagangan pangan, mulai dari bahan makanan hingga produk olahan. Tanpa pengawasan yang ketat, kondisi ini dapat membuka celah beredarnya pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah di Jawa Tengah tidak hanya melakukan pengawasan di pasar atau tingkat ritel, tetapi juga memperkuat kontrol pada jalur distribusi dari hulu. Dengan cara tersebut, produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat dicegah sebelum menyebar lebih luas ke masyarakat.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga mengapresiasi langkah BPOM yang melakukan penindakan terhadap puluhan ribu produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ia menilai tindakan tegas tersebut penting untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan.

Menurutnya, pangan yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan jika dikonsumsi, mulai dari gangguan pencernaan hingga keracunan makanan. Oleh sebab itu, pengawasan yang konsisten dan penindakan terhadap pelanggaran harus terus dilakukan.

Selain penguatan pengawasan, Sarif Abdillah menilai edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan. Konsumen perlu didorong untuk lebih teliti dalam memilih produk, seperti memeriksa kemasan, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa.

Di sisi lain, pedagang juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dijual kepada masyarakat. Dengan keterlibatan semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen—peredaran pangan yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditekan, terutama pada periode meningkatnya konsumsi menjelang Idulfitri.

Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat menjalani perayaan hari raya dengan aman, tanpa dihantui risiko kesehatan akibat pangan yang tidak layak konsumsi. (*)

Berita, Sosial

Gus Wafa Bersama GMPI Pati Salurkan Bantuan Korban Banjir di Juwana

Lingkar.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, M. Ali Wafa atau yang akrab disapa Gus Wafa, bersama jajaran pengurus Pimpinan Cabang Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PC GMPI) Kabupaten Pati menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak banjir di Desa Margomulyo dan Desa Jepuro, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jumat (23/1/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang beberapa hari terakhir terdampak banjir akibat tingginya curah hujan dan meluapnya sungai di wilayah Kabupaten Pati. Dalam aksi sosial ini, Gus Wafa bersama PC GMPI Pati menyalurkan bantuan berupa sejumlah dus mi instan dan nasi kotak kepada warga yang rumahnya terendam banjir.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke titik-titik terdampak, sekaligus menyapa warga dan mendengarkan keluhan mereka terkait kondisi pascabanjir. Kehadiran rombongan disambut antusias oleh masyarakat setempat yang selama beberapa hari terakhir harus berjuang menghadapi genangan air.

Gus Wafa mengatakan bahwa kehadirannya bersama PC GMPI Pati merupakan bentuk komitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama saat menghadapi musibah.

“Alhamdulillah saat ini sudah ada normalisasi di beberapa titik sungai. Namun memang curah hujannya sangat tinggi, sehingga sungai masih belum sepenuhnya mampu menampung debit air,” ujar Gus Wafa di sela kegiatan.

Ia menjelaskan bahwa persoalan banjir di Kabupaten Pati memerlukan penanganan jangka panjang, terutama melalui program normalisasi sungai secara menyeluruh. Menurutnya, masih banyak sungai yang perlu dinormalisasi agar daya tampung air meningkat dan risiko banjir dapat diminimalisir.

“Ini juga memang masih banyak sungai yang perlu dinormalisasi, dan akan terus kami usulkan, termasuk kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana. Harapannya, penanganan banjir di Pati bisa lebih maksimal ke depan,” tegasnya.

Selain upaya struktural, Gus Wafa juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ia mengimbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai dan saluran air.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli lingkungan. Jangan membuang sampah ke sungai, karena itu bisa memperparah sedimentasi dan memicu banjir,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PC GMPI Pati, Iwan Rizal Fauzi, menyampaikan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari gerakan solidaritas GMPI terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Kami dari PC GMPI Pati merasa terpanggil untuk turun langsung membantu warga. Bantuan ini mungkin tidak seberapa, tetapi kami berharap bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir,” ujar Iwan.

Ia juga turut mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Kalau kita semua disiplin membuang sampah pada tempatnya, sungai tidak tersumbat, dan risiko banjir bisa kita kurangi bersama,” pungkasnya. (*)

Berita, Politik

Hadiri Pelantikan GMPI Pati, Gus Wafa: Pemuda Harus Jadi Motor Perubahan, Bukan Penonton Politik

Lingkar.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Ali Wafa, menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada keterlibatan generasi muda. Ia menilai pemuda tidak boleh lagi bersikap pasif dalam dinamika politik, melainkan harus tampil sebagai motor penggerak perubahan.

Pesan itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Wafa dalam Seminar Pendidikan Politik pada acara Pelantikan Pimpinan Cabang Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PC GMPI) Kabupaten Pati, di Hotel Safin Pati, Jumat (23/1/2026).

Menurut Gus Wafa, masih banyak anak muda yang memandang politik sebagai dunia yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal, hampir seluruh kebijakan publik yang diputuskan pemerintah berdampak langsung pada generasi muda, mulai dari sektor pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga ruang berekspresi.

“Kalau pemuda hanya diam dan apatis, maka masa depan bangsa akan ditentukan oleh orang lain. Pemuda harus berani tampil sebagai motor politik, bukan sekadar penonton,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah membuka ruang partisipasi politik yang sangat luas. Media sosial kini menjadi arena baru bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, sekaligus mengawal kinerja pejabat publik.

“Hari ini politik ada di genggaman tangan. Satu konten, satu video, satu tulisan bisa menggerakkan ribuan orang. Inilah kekuatan pemuda di era digital,” ujarnya.

Gus Wafa juga menekankan bahwa keterlibatan politik tidak berhenti pada momentum pemilu semata. Pemuda harus terus aktif mengawasi jalannya pemerintahan, memberi masukan, serta mengingatkan agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada rakyat.

Ia pun mendorong kader GMPI Kabupaten Pati untuk berani terjun langsung ke ruang-ruang kebijakan.

“Regenerasi kepemimpinan adalah keharusan. Kalau pemuda tidak masuk ke dalam sistem, kita hanya akan terus mengeluhkan keadaan tanpa bisa mengubahnya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua PC GMPI Pati, Iwan Rizal Fauzi, menegaskan bahwa GMPI siap menjadi wadah konsolidasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan daerah.

“Kami meyakini pemuda adalah penentu keberhasilan dan kemajuan suatu daerah. Karena itu, PC GMPI Kabupaten Pati siap menjadi motor penggerak, mitra strategis pemerintah, sekaligus aktor perubahan bagi Pati Bumi Mina Tani,” ujar Iwan.

Ia menyampaikan bahwa kepengurusan GMPI periode 2025–2030 berkomitmen merangkul seluruh elemen pemuda tanpa memandang latar belakang kelompok, golongan, etnis, maupun agama demi membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

“GMPI tidak hanya hadir sebagai organisasi seremonial, tetapi sebagai kekuatan sosial yang aktif, solutif, dan responsif terhadap persoalan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, Iwan juga mengumumkan rencana bakti sosial untuk membantu korban banjir di Kecamatan Juwana, khususnya Desa Jepuro dan Margomulyo, yang akan dilaksanakan bersama Gus Wafa.

“Ini adalah komitmen kami bahwa GMPI hadir, bekerja, dan bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya. (*)