Arsip Tag: Kabar Jepara hari ini

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Peringatan Hari Kartini Tak Boleh Hanya Seremonial, Dorong Perempuan Berani Berpikir Maju dan Atasi Masalah Sosial

Lingkar.co – Ketua TP PKK Kabupaten Jepara Laila Saidah Witiarso Utomo, menegaskan, peringatan Hari Kartini tak boleh hanya jadi seremonial tahunan.

Menurutnya, perempuan harus didorong turun tangan mengatasi dalam penanganan persoalan sosial di lingkungan masing-masing, seperti; kemiskinan, stunting, hingga kekerasan terhadap anak di Jepara.

“Perempuan Jepara harus hadir menyelesaikan persoalan nyata, seperti kemiskinan, kekerasan, stunting, dan perkawinan anak, serta memastikan tidak ada anak yang putus sekolah,” kata dia saat peringatan Hari Kartini, Selasa (21/4/2026).

Laila juga mendorong penguatan peran perempuan di ruang public, tidak lagi terbatas pada peran domestik

“Perkuat pula keterwakilan perempuan di ruang publik dan legislatif, untuk pengambilan kebijakan dan menyuarakan aspirasi demi masa depan bangsa,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengajak masyarakat menjadikan Jepara sebagai pusat literasi Kartini.

“Jadikan Jepara pusat literasi Kartini. Ajarkan generasi muda keberanian berpikir dan semangat perubahan,” tuturnya.

Laila menambahkan, perempuan perlu meningkatkan kapasitas diri dalam keluarga.

“Tingkatkan kapasitas diri sebagai ibu sekaligus pendidik utama dalam keluarga melalui penguasaan ilmu pengetahuan,” kata dia.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan piagam penghargaan dan trofi kepada pemenang lomba pelayanan KB. Juara pertama diraih Klinik Wahana Sejahtera PKBI Jepara, disusul Klinik Fatma Medika di posisi kedua, serta Puskesmas Donorojo di peringkat ketiga.

Berani Berpikir Maju

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Fahrudin menegaskan, semangat Kartini tidak hanya sebatas emansipasi perempuan, tetapi juga tentang keberanian berpikir maju, mandiri, dan menjunjung tinggi integritas.

“Tema ini sangat relevan sebagai pengingat bagi kita semua akan pentingnya membangun karakter perempuan yang mandiri, kuat, dan berlandaskan nilai-nilai kejujuran,” ujarnya.

Sekda menyatakan hal itu pada talkshow bertajuk Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas, yang digelar di Pendapa Museum RA Kartini, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, keberagaman budaya dan latar belakang sosial masyarakat Rembang justru menjadi kekuatan, yang memperkuat nilai gotong royong dan toleransi.

Dia berharap, dapat lahir inspirasi bagi perempuan, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan potensi diri dan memperkuat integritas.

“Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan perempuan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter kuat dan berdaya saing,” imbuhnya. (*)

Berita, Hukum dan Kriminal, Peristiwa

Cegah Balap Liar dan Bubarkan Pesta Miras di Pesisir Pantai, Petugas Amankan Pasangan Muda-Mudi

Lingkar.co – Polres Jepara | Suasana sunyi di pesisir Pantai Bandengan, Jepara, terusik oleh aktivitas negatif sekelompok pemuda pada Minggu (19/4/2026) dini hari.

Tim Patroli Presisi Siraju Polres Jepara yang tengah menyisir wilayah rawan mendapati sejumlah pasangan muda-mudi tengah asyik berpesta minuman keras (miras) di kawasan wisata tersebut.

​Patroli yang dimulai sejak Sabtu malam ini merupakan komitmen Polres Jepara dalam menjaga kondusivitas wilayah melalui Patroli Presisi Siraju.

Dipimpin langsung oleh Ipda Hariyono, tim gabungan dari Sat Lantas, Sat Samapta, Sat Reskrim, hingga Sat Intelkam bergerak menyisir titik-titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

​Sekitar pukul 01.30 WIB, petugas yang masuk ke area Pantai Bandengan dikagetkan dengan kerumunan pasangan muda-mudi. Bukannya menikmati angin malam dengan positif, mereka justru kedapatan mengonsumsi minuman keras.

​Alih-alih langsung melakukan tindakan represif, Tim Siraju mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis. Para pemuda tersebut diberikan pemahaman mengenai bahaya miras serta risiko tindak kriminalitas yang kerap bermula dari pengaruh alkohol.

​”Kami berikan edukasi bahwa tindakan mereka tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga berpotensi memicu keributan. Setelah didata dan diberi imbauan kamtibmas, mereka kami perintahkan untuk segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing,” ujar Kepala Tim Patroli Siraju Ipda Hariyono.

​Tak hanya di Pantai Bandengan, sebelumnya pada pukul 00.00 WIB, tim juga membubarkan aksi serupa di Pantai Kartini dan memberikan arahan kepada sejumlah klub motor agar tetap tertib di jalanan.

​Bergerak menuju dini hari, Tim Siraju juga menyambangi kawasan Kali Tekuk untuk mengantisipasi aksi balap liar. Di sana, petugas kembali membubarkan kerumunan pemuda yang disinyalir hendak melakukan adu kecepatan ilegal yang meresahkan warga.

​”Kegiatan ini rutin kami lakukan untuk memastikan masyarakat merasa aman, terutama pada jam-jam rawan di akhir pekan. Kami meminta para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak keluyuran hingga larut malam, apalagi sampai terjerumus ke hal negatif seperti miras,” tutup Ipda Hariyono.

(*)

Berita, Ekonomi, Nasional

Jaga Ketahanan Pangan Nasional, Menko Zulhas Kunjungi Demak dan Jepara

Lingkar.co – Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengunjungi kabupaten Demak dan Jepara, Jawa Tengah, Selasa (10/03/2026).

Kunjungan tersebut menunjukkan Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis di sektor pangan guna menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

Zulhas berkata, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program prioritas nasional di bidang pangan dapat berjalan optimal di daerah, termasuk penguatan distribusi pupuk, peningkatan produksi pangan, serta program peningkatan kualitas gizi masyarakat seperti Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menko Pangan juga menyampaikan sejumlah pesan terkait penguatan sektor pangan dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah terus mendorong berbagai program di sektor pangan agar dapat berjalan dengan baik di daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional”, ujar Zulhas..

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan.

“Proses untuk menghasilkan makanan itu panjang, mulai dari petani, distribusi, hingga sampai ke masyarakat. Karena itu kita harus menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya”, tegasnya.

Usai meninjau pelaksanaan program di Demak, Menko Pangan melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Jepara untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah penguatan sektor pangan di daerah, termasuk distribusi pupuk, peningkatan produksi pangan, serta pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan juga menyempatkan diri mengunjungi Museum Kartini yang berada di kompleks Pendopo Kabupaten Jepara sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan pendidikan bagi generasi bangsa.

Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta memastikan berbagai program pangan dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. (*)

Berita, Infrastruktur, Nasional, Pemerintahan

Soroti Penanganan Terdampak dan Pemulihan Infrastruktur di Jepara, Andhika Satya Tinjau Dampak Banjir–Longsor

Lingkar.co – Anggota DPR RI Komisi VII, Andhika Satya W. Pangarso memberikan perhatian serius terhadap sejumlah wilayah yang dilanda banjir dan longsor. Untuk memastikan penanganan terdampak dan pemulihan pascabencana berjalan dengan baik, ia turun langsung meninjau kondisi lapangan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, serta Desa Sumberejo dan Desa Clering, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026)

Pada kesempatan itu, Andhika menunjukkan empati dengan memperhatikan secara nyata persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat terdampak, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga akses logistik.

Andhika menilai bencana yang terjadi harus menjadi peringatan kuat akan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan di wilayah rawan bencana.

Maka dari itu ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Menurutnya, langkah antisipatif dan perencanaan penanganan bencana harus diperkuat, terutama di kawasan dengan kontur alam yang rentan longsor dan banjir.

“Musibah ini menjadi alarm bagi kita semua. Ke depan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana harus lebih serius agar dampaknya tidak terus berulang dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Selain melakukan peninjauan, wakil rakyat yang akrab disapa Mas Dewan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 1.000 paket sembako bekerja sama dengan BRI Peduli. Bantuan tersebut diserahkan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan pascabencana.

Ia berharap bantuan itu dapat meringankan beban masyarakat, meskipun sifatnya sementara.

Menurutnya, penanganan jangka panjang tetap harus difokuskan pada pemulihan infrastruktur dan penguatan sistem pencegahan bencana.

Terkait kerusakan jalan dan jembatan akibat banjir dan longsor, Andhika menyatakan komitmennya untuk mendorong pemerintah pusat agar segera memberikan dukungan perbaikan.

Infrastruktur yang pulih dinilai krusial agar aktivitas sosial dan ekonomi warga bisa kembali berjalan normal.

“Saya akan mendorong pemerintah pusat agar pemulihan infrastruktur menjadi prioritas, karena akses jalan dan jembatan sangat vital bagi kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Petinggi Desa Tempur, Maryono, mengapresiasi perhatian dan bantuan yang diberikan. Ia menyebut kehadiran langsung wakil rakyat menjadi penyemangat bagi warga yang tengah berjuang bangkit dari dampak bencana.

Hal senada disampaikan Haryanto, warga Desa Clering. Ia menilai bantuan sembako yang disalurkan sangat membantu warga Desa Clering dan Sumberejo yang terdampak banjir, seraya berharap pemulihan wilayah dapat segera terealisasi agar kehidupan masyarakat kembali normal. (*)

Penulis: Husni Muso

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Banjir Terjang Jepara Kudus dan Pati

Lingkar.co – Banjir dan longsor menerjang Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Kunjungan lapangan dilakukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Selasa (13/1/2026), wilayah yang terdampak paling parah akibat longsor. Sementara bantuan logistik untuk warga terdampak di tiga kabupaten tersebut telah dikirim sejak Senin (12/1/2026).

“Saya bersama Wakil Gubernur melakukan cek dan ricek penanganan bencana di beberapa daerah, yakni Kudus, Jepara, dan Pati. Kondisi yang paling parah terjadi di Desa Tempur, Jepara,” kata Ahmad Luthfi di lokasi.

Longsor di Desa Tempur dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung selama beberapa hari. Secara geografis, wilayah tersebut berada di lereng Gunung Muria yang dikenal rawan bencana. Tercatat sedikitnya 23 titik longsor terjadi di sepanjang ruas jalan desa.

Akibat peristiwa tersebut, hampir 3.600 kepala keluarga terdampak dan sempat terisolasi karena akses jalan utama terputus. Selain itu, enam rumah mengalami rusak ringan, satu rumah rusak berat, serta dua unit usaha milik warga turut terdampak.

“Berkat respons cepat Basarnas, BPBD, relawan, serta dukungan TNI dan Polri, akses darurat kini dapat dilalui kendaraan roda dua,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menegaskan, kecepatan respons menjadi kunci utama dalam penanganan bencana. Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah segera mengerahkan alat berat guna membuka akses darurat dan mempercepat distribusi logistik.

Menurut Luthfi, penanganan bencana di Desa Tempur tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memerlukan solusi jangka menengah dan panjang, termasuk penataan alur sungai serta penguatan infrastruktur jalan.

“Fokus utama penanganan adalah sungai dan akses jalan. Sementara ini kebutuhan dasar warga dipenuhi melalui dapur umum,” katanya.

Distribusi logistik dilakukan dengan kendaraan roda dua untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan warga usia lanjut. Pasokan bahan pokok tetap disalurkan masuk desa meski akses masih terbatas.

Dalam penanganan awal, Pemprov Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan berupa bahan pokok, dukungan kelompok usaha bersama (KUBE), serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 260 juta untuk Desa Tempur.

“Bantuan sudah kami salurkan dan akan ditambah jika masih dibutuhkan,” ujar Ahmad Luthfi.

Salah seorang warga Desa Tempur, Adil, mengatakan, longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah lereng Gunung Muria selama empat hari berturut-turut. Akibatnya, akses keluar-masuk desa terputus total.

“Untuk mencari pasokan seperti bensin sangat sulit. Jalan ini satu-satunya akses untuk bekerja. Harapannya segera diperbaiki agar aktivitas warga kembali normal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyampaikan, pihaknya telah menyalurkan bantuan logistik ke tiga kabupaten terdampak bencana.

“Kami telah mengirimkan logistik sesuai kebutuhan di lapangan, bersumber dari APBD Provinsi dan APBN,” kata Imam.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, makanan anak, lauk pauk, tenda keluarga, kasur, selimut, family kit, perlengkapan anak, serta pakaian bagi warga terdampak.

Berdasarkan data Dinas Sosial Jawa Tengah, nilai bantuan logistik yang disalurkan mencapai Rp 140.755.720 untuk Kabupaten Jepara, Rp 133.306.218 untuk Kabupaten Pati, dan Rp 188.014.483 untuk Kabupaten Kudus.

Selain penyaluran logistik, BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten dan instansi terkait telah menerjunkan personel ke lokasi bencana. Fokus utama penanganan adalah memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan akses dan aktivitas masyarakat. (*)

Berita, Pemerintahan

Sri Hartini Sebut Longsor di Guci Karena Ketimpangan Kebijakan Pemda

Lingkar.co – Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Hartini, menyoroti bencana tanah longsor di Guci, Kabupaten Tegal dan kejadian serupa di Sumatra harus menjadi pelajaran mahal. Ia menyebut ada ketimpangan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan yang selama ini terjadi.

”Di daerah pegunungan yang memiliki lahan miring, banyak ditemukan alih fungsi lahan yang semestinya untuk penghijauan (konservasi) kini berubah menjadi perkebunan musiman. Terjadi pembukaan lahan besar-besaran sehingga daerah tangkapan air berkurang drastis,” tegasnya.

Ia melanjutkan, kondisi serupa terjadi di kawasan pesisir Pantura, termasuk Demak dan Jepara, di mana abrasi sudah nyata terjadi di depan mata. Oleh karena itu, pihaknya turun langsung ke daerah untuk mendapatkan data komprehensif guna menyusun aturan yang mewajibkan dukungan anggaran dan penanganan yang lebih serius.

Menyambut inisiasi tersebut, Pejabat Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jepara, Nexson Hasiholan memaparkan kondisi riil di lapangan.

Ia menyebut wilayah Jepara menghadapi ancaman ganda, baik dari kawasan pegunungan di lereng Gunung Muria maupun wilayah pesisir pantai.

Ia lantas memaparkan, berdasarkan data DLH Kabupaten Jepara, total lahan yang memerlukan penanganan serius mencapai 8.513 hektare. Rinciannya, Lahan Kritis seluas 6.311 hektare dan Lahan Sangat Kritis seluas 1.673 hektare.

Nexson mengakui kendala utama saat ini adalah minimnya dukungan anggaran. Namun, Pemkab Jepara terus berupaya melalui gerakan ‘Jepara Menanam’ dan kewajiban pemberian bibit pohon dalam setiap kegiatan Bupati dan merangkul kelompok aktivis lingkungan dan mahasiswa.

Dalam diskusi itu, Anggota Komisi B Yusuf Hidayat dan Muhaimin, sepakat mendorong keseriusan daerah. Namun, Yusuf memberikan catatan kritis terkait metode penanganan yang selama ini berjalan. Ia menyoroti kecenderungan kegiatan penanganan lahan kritis yang terjebak dalam acara seremonial mahal.

”Kerap kali acara penanganan lahan kritis menghabiskan biaya besar dibanding biaya pengadaan bibit pohon itu sendiri. Acara seremonial hendaknya dibuat sederhana, anggarannya diperbanyak untuk pengadaan bibit. Dengan demikian, penanganannya bisa teratasi, tidak sekadar ‘wah’ di acaranya saja,” ujar Yusuf mengingatkan.

Merespons masukan itu, Nexson menyatakan sependapat dan berkomitmen menindaklanjuti saran dari Komisi B. Pihaknya tidak memungkiri bahwa kegiatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seringkali menyedot anggaran seremoni yang cukup besar, dan efisiensi akan menjadi catatan penting bagi DLH Jepara ke depannya.

Sebagai informasi, diskusi antara Komisi B dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Rabu (7/1/2026). Diskusi tersebut sekaligus menjadi langkah inisiasi penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah yang akan memuat kewajiban pemerintah dalam menangani lahan kritis. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Dukung Pengembangan Pertanian Jepara, Normalisasi Sungai di Pecangaan Dipercepat

Lingkar.co – Bupati Jepara Witiarso Utomo, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jepara akan mempercepat normalisasi sungai di sejumlah desa untuk mendukung sektor pertanian di Kecamatan Pecangaan.

Menurutnya, penanganan sungai sangat penting, agar lahan pertanian dapat kembali produktif dan petani bisa berproduksi optimal pada tahun depan.

“Pada kegiatan ngantor di desa kali ini banyak persoalan terkait normalisasi sungai. Ini akan kita tindaklanjuti supaya petani bisa kembali berproduksi dan panen meningkat,” jelasnya saat Ngantor di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Selasa (23/12/2025).

Disampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), untuk mempercepat penanganan. Jika proses administrasi dinilai terlalu lama, pihaknya siap mengambil langkah percepatan, melalui kolaborasi pendanaan.

“Kalau memang terlalu lama, nanti kita komunikasikan. Bisa kita instruksikan dengan iuran bersama, misalnya alat dari Pemkab Jepara, BBM dari BBWS, atau sebaliknya. Ini sangat urgen dan harus segera ditindaklanjuti secara cepat, agar petani bisa panen,” tegas Mas Wiwit, sapaan akrabnya.

Selain sektor pertanian, pengembangan tenun Troso juga menjadi perhatian. Dia menyebut, Pemkab Jepara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) akan mengembangkan kembali Troso, sebagai kawasan wisata berbasis industri kreatif tenun.

“Tenun Troso akan kita kembangkan kembali. Kita dorong Disparbud untuk menghidupkan kembali wisata ke Troso,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, bupati juga menyampaikan terkait progres pembangunan fasilitas Pendidikan, yakni Sekolah Rakyat (SR) yang saat ini tengah dibangun di wilayah Pakisaji. Rencananya, pada Agustus tahun depan, bangunan bisa digunakan dan aktivitas pembelajaran bisa dimulai.

“Pembangunan sudah berjalan, dengan anggaran kurang lebih Rp200 miliar. Nantinya diperuntukkan bagi sekitar 1.000 siswa, terdiri dari 600 siswa SD, serta sisanya dari jenjang SMP dan SMA,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, fasilitas tersebut diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga desil 1 dan 2, termasuk untuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara. Menurutnya, program dari pemerintah pusat ini menjadi bagian dalam mendukung upaya Pemkab Jepara, memperkuat akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan. (*)