Arsip Tag: Kesetaraan Gender

Peringatan Hari Kartini Tak Boleh Hanya Seremonial, Dorong Perempuan Berani Berpikir Maju dan Atasi Masalah Sosial

Lingkar.co – Ketua TP PKK Kabupaten Jepara Laila Saidah Witiarso Utomo, menegaskan, peringatan Hari Kartini tak boleh hanya jadi seremonial tahunan.

Menurutnya, perempuan harus didorong turun tangan mengatasi dalam penanganan persoalan sosial di lingkungan masing-masing, seperti; kemiskinan, stunting, hingga kekerasan terhadap anak di Jepara.

Perempuan Jepara harus hadir menyelesaikan persoalan nyata, seperti kemiskinan, kekerasan, stunting, dan perkawinan anak, serta memastikan tidak ada anak yang putus sekolah,” kata dia saat peringatan Hari Kartini, Selasa (21/4/2026).

Laila juga mendorong penguatan peran perempuan di ruang public, tidak lagi terbatas pada peran domestik

“Perkuat pula keterwakilan perempuan di ruang publik dan legislatif, untuk pengambilan kebijakan dan menyuarakan aspirasi demi masa depan bangsa,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengajak masyarakat menjadikan Jepara sebagai pusat literasi Kartini.

“Jadikan Jepara pusat literasi Kartini. Ajarkan generasi muda keberanian berpikir dan semangat perubahan,” tuturnya.

Laila menambahkan, perempuan perlu meningkatkan kapasitas diri dalam keluarga.

“Tingkatkan kapasitas diri sebagai ibu sekaligus pendidik utama dalam keluarga melalui penguasaan ilmu pengetahuan,” kata dia.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan piagam penghargaan dan trofi kepada pemenang lomba pelayanan KB. Juara pertama diraih Klinik Wahana Sejahtera PKBI Jepara, disusul Klinik Fatma Medika di posisi kedua, serta Puskesmas Donorojo di peringkat ketiga.

Berani Berpikir Maju

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Fahrudin menegaskan, semangat Kartini tidak hanya sebatas emansipasi perempuan, tetapi juga tentang keberanian berpikir maju, mandiri, dan menjunjung tinggi integritas.

“Tema ini sangat relevan sebagai pengingat bagi kita semua akan pentingnya membangun karakter perempuan yang mandiri, kuat, dan berlandaskan nilai-nilai kejujuran,” ujarnya.

Sekda menyatakan hal itu pada talkshow bertajuk Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas, yang digelar di Pendapa Museum RA Kartini, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, keberagaman budaya dan latar belakang sosial masyarakat Rembang justru menjadi kekuatan, yang memperkuat nilai gotong royong dan toleransi.

Dia berharap, dapat lahir inspirasi bagi perempuan, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan potensi diri dan memperkuat integritas.

“Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan perempuan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter kuat dan berdaya saing,” imbuhnya. (*)

IPG di Kabupaten Ponorogo Capai 94,6 Persen, Kesenjangan Gender Mengecil

Lingkar.co – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyebut Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kabupaten Ponorogo lebih tinggi dari pada pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Pusat atau skala nasional. Yakni 94,6%.

Arifah menyebut release Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat IPG di Indonesia pada 2024 berada di angka 91,85%. Sedangkan IPG Provinsi Jawa Timur mencapai 92,19, lebih tinggi dari angka nasional.

Menurut dia, persentase tersebut cukup menggembirakan karena IPG merupakan indikator untuk mengukur kesetaraan capaian pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

“Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil kesenjangan gender dalam pembangunan,” jelasnya dalam paparan dialog interaktif di Pringgitan (rumah dinas Bupati Ponorogo), Sabtu (28/3/2026).

Pendataan tersebut, menurut dia, sangat dibutuhkan untuk mengetahui perempuan sebagai sesama warga negara sudah mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.

“Sebagai bahan evaluasi apakah perempuan menikmati capaian pembangunan yang sama dengan laki-laki,” tuturnya.

Arifah menilai, perempuan dan anak memiliki posisi strategis dalam pembangunan di Indonesia. Sebab, dalam data BPS jumlah perempuan dan anak mencapai sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia pada 2025.

“Karena itu, saya selalu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ruang yang aman dan adil bagi perempuan serta anak,” tandasnya.

Selain IPG, ia juga menyoroti Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang notabene ukuran komposit dalam menilai kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama. Yakni, kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan parlemen), serta pasar tenaga kerja.

Menurut data, nilai IKG Ponorogo juga dalam tren positif dengan 0,161% lebih baik dibandingkan angka nasional (0,421%) dan Jawa Timur (0,347%).

“Semakin rendah angkanya, semakin tinggi kesetaraan gender,” urainya.

PR Benahi IPA

Meski demikian, Pemkab Ponorogo memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam berbenah dalam upaya perlindungan anak. Arifah menunjuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) Ponorogo di angka 73,30% yang berada di bawah capaian Jawa Timur (75,62%).

Indeks tersebut menunjukkan capaian pembangunan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diukur berdasarkan lima klaster hak anak—sipil, keluarga, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan.

Menurut Arifah, ada dua faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak. Yakni, pola asuh yang kurang baik sehingga memicu kekerasan antaranak, dan penggunaan media sosial secara negatif.

“Hari ini Kementerian Komunikasi dan Digital mulai menerapkan kebijakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan menggunakan media sosial mulai 28 Maret 2026,” jelasnya.

Kendati demikian, Arifah menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran orang tua dalam mendidik anak.

“Faktor terpenting bukan hanya peraturannya, tetapi bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya,” tegasnya. (*)

Latihan Kader Dasar Fatayat NU Banyumas Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender

Lingkar.co – Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kabupaten Banyumas menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam Latihan Kader Dasar (LKD) yang digelar Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU Kecamatan Ajibarang di MTs Ma’arif NU 01 Ajibarang, Sabtu (27/12/2025).

Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas, Tati Irawati, menerangkan penguatan peran perempuan serta identifikasi berbagai persoalan sosial yang menghambat produktivitas kader di lapangan.

Pada kesempatan itu, ia memaparkan bahwa pemahaman mengenai gender sering kali bercampur aduk dengan pemahaman mengenai kodrat biologis. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan untuk memisahkan antara gender dengan jenis kelamin.

“Gender berbeda dengan jenis kelamin. Anggapan bahwa laki-laki lebih kuat atau lebih rasional dibanding perempuan adalah hasil pandangan sosial, bukan kodrat,” jelasnya.

Tati melanjutkan, kodrat perempuan mencakup fungsi biologis yang tidak dimiliki laki-laki, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Di luar hal tersebut, Tati menekankan pentingnya akses yang setara bagi perempuan dalam menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial.

Dalam forum tersebut, ia juga merinci sejumlah tantangan yang sering dihadapi perempuan, di antaranya stereotip, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, hingga beban kerja ganda (double burden) baik di ranah privat maupun publik.

“Mari menjadi perempuan yang produktif dan bahagia setiap hari. Jangan menunggu dibahagiakan oleh siapa pun, utamakan kebahagiaan diri sendiri,” kata anggota DPRD Kabupaten Banyumas tersebut di hadapan peserta.

Sementara, Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Ajibarang, Kuwati Ningsih menambahkan, penyampaian materi gender dalam LKD ini merupakan langkah strategis untuk membuka cakrawala berpikir para kader baru. Ia berharap pemahaman ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kehadiran materi ini sangat penting agar kader Fatayat di Ajibarang memiliki kepercayaan diri dan kesadaran akan hak-haknya. Kami ingin kader tidak hanya aktif berorganisasi, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam mewujudkan keluarga dan lingkungan yang saling menghargai peran satu sama lain,” ujarnya.

Sebagai informasi, LKD ini diikuti oleh puluhan anggota baru Fatayat NU dari berbagai ranting atau desa di wilayah Ajibarang. LKD merupakan bagian dari jenjang kaderisasi formal di organisasi pemudi atau para ibu muda kader Nahdlatul Ulama tersebut. (*)

Penulis: Kifayatul Ahyar
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender di Parlemen

Lingkar.co – Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan serta kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.

Hal itulah, yang disampaikan Yuni arti (34) warga dukuh Gosten, Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora Kota, Jawa Tengah pada Lingkar.Co, Jumat (28/04/2023).

Bahkan, menurutnya angka keterwakilan perempuan dalam kancah politik terus meningkat. Terutama di tingkat pusat, daerah dan kabupaten/kota.

Bahkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini adalah seorang perempuan.

Maka dari itu, ia merasa bahwa para perempuan patut berbangga atas capaian ini.

Namun, pihaknya juga meyakini masih ada faktor penting yang belum maksimal terealisasi dalam mencapai kuota 30 persen keterwakilan perempuan, yaitu dukungan sesama perempuan.

“Penting bagi seluruh perempuan di seluruh Indonesia, kalau saja sesama perempuan kita saling mendukung, saling memotivasi, saling menginspirasi, saya yakin kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik itu akan bisa tercapai. Kita mulai dari para perempuan itu sendiri,” ucapnya.

Lebih lanjut, namun kita tidak boleh lupa, bahwa kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik serta kesetaraan gender perempuan masih minim.

“Seluruh pihak perlu bahu-membahu membuka ruang seluas-luasnya, bukan hanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat, namun juga memperoleh pengetahuan, memperluas pemahaman, dan meningkatkan keterampilan politiknya. Sehingga kelak ketika mereka duduk di kursi-kursi kekuasaan akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, inklusif dan humanis,” ungkapnya.

Dalam meningkatkan dan mendorong partisipasi perempuan dalam dunia rill politik, partai politik (parpol) memiliki andil dan peranan yang besar.

Menurutnya kembali, sekurang-kurangnya parpol memiliki tanggung jawab dalam rekrutmen politik.

“Artinya partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak perempuan-perempuan yang memiliki potensi untuk turut aktif menyampaikan aspirasinya dan merumuskan kebijakan yang berpihak kepada perempuan tentunya di bawah payung kesetaraan,” bebernya.

Bahkan, dirinya pun tak menampik ada sejumlah kendala yang dihadapi para perempuan politik yang saat ini belum beruntung untuk bisa duduk dan terpilih. 

“Memang ada beberapa hal yang harus dikuatkan oleh perempuan itu sendiri. Pertama, perempuan memang harus percaya diri, kuatkan dulu keinginan dari diri perempuan itu sendiri bahwa saya ingin sukses, saya ingin maju, terpilih. Yakinkan itu terlebih dahulu. Kedua, harus ada restu dan dukungan keluarga,” terangnya.

Di lain sisi, kepemimpinan perempuan dalam posisi-posisi strategis di parlemen masih kurang.

Peran partai politik untuk mendukung hal ini dibutuhkan, dengan membuka peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

“Memang masih minim bagi fraksi partai untuk bisa menempatkan masing-masing anggota DPR perempuan di alat kelengkapan dewan yang strategis. Padahal Ini sangat penting untuk perempuan bisa didorong mengisinya. yang memiliki keputusan-keputusan strategis. Sebab, ini merupakan penentu bagi semua kebijakan dan keputusan agar responsif gender,” tandas Yuni, ibu rumah tangga satu anak ini.

Kemudian ketika disinggung Pemilu terbuka menurutnya, penuh dengan tipu muslihat yang menjadi hambatan bagi jalan perempuan menuju parlemen seperti dukungan partai politik yang dirasa masih maskulin dan ketidakpercayaan diri. 

“Ikut pemilu memang mahal tapi bukan berarti tidak bisa, namun untuk perempuan memang berat. Selain itu ideologi, peran media dan perempuannya sendiri masih kurang percaya diri,” imbuhnya

Jadi, dukungan dari partai politik untuk rekrutmen calon anggota parlemen itu sangat penting. Pelatihan sebelum dicalonkan, jangan sesudah. Ini penting agar perempuan siap,” imbuhnya kembali.

Penulis : Lilik Yuliantoro

Editor : Kharen Puja Risma