Lingkar.co – Menteri Lingkungan Hidup (LH) dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan, kegagalan sejumlah proyek lingkungan di masa lalu sering terjadi akibat kurangnya kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi kunci agar kegiatan pengelolaan sampah dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Untuk itu ia mendorong penguatan penanganan sampah di TPA Galuga Kabupaten Bogor, mengingat posisinya sebagai wilayah hulu sejumlah daerah aliran sungai (DAS) strategis yang bermuara ke kawasan metropolitan Jabodetabek.
Hal tersebut dia sampaikan saat meninjau TPA Galuga bersama Wakil Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor, di Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat, Ahad (22/12/2025). TPA Galuga direncanakan menjadi bagian dari proyek pengelolaan sampah terpadu.
Hanif menjelaskan, secara administratif, kesiapan proyek tersebut sudah relatif lengkap. Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) telah berjalan di tingkat daerah, bahkan sebagian unit telah memasuki tahap klarifikasi untuk melangkah ke tahapan berikutnya.
“Kita melihat kesiapan lokasi ini dari berbagai aspek, mulai dari kondisi tapak, kedekatan dengan sungai, hingga akses jalan. Semua menjadi bahan evaluasi agar proyek yang sudah direncanakan secara matang benar-benar dapat dieksekusi,” ujar Hanif
Hanif juga mengapresiasi peningkatan signifikan dalam penanganan sampah di Kota Bogor yang dinilainya telah menunjukkan capaian yang baik. Sementara itu, untuk Kabupaten Bogor, ia mendorong peningkatan kapasitas seluruh komponen penanganan sampah agar kinerjanya terus membaik.
“Penanganan sampah di Kota dan Kabupaten Bogor ini sangat krusial karena berada di wilayah hulu DAS Cisadane, Pesanggrahan, dan Ciliwung, yang berhilir ke Tangerang, Depok, dan Jakarta. Kesalahan pengelolaan di hulu akan berdampak serius bagi wilayah hilir,” tegasnya
Sementara itu, Mewakili Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade menyampaikan apresiasi atas kunjungan langsung Menteri Lingkungan Hidup ke lokasi yang direncanakan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional. Ia menyebutkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor telah terjalin dengan baik, termasuk melalui nota kesepahaman yang akan segera ditindaklanjuti.
“Wilayah ini direncanakan menjadi proyek percontohan yang dibiayai oleh Danantara dan telah dibahas dalam beberapa kali rapat koordinasi. Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh, begitu pula Pemerintah Kota Bogor, meskipun lahan yang digunakan merupakan aset Kota Bogor yang berada di wilayah Kabupaten,” jelas Jaro Ade.
Jaro Ade berharap program yangdigagas pemerintah pusat atas instruksi Presiden RI tersebut dapat berjalan lancar dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di wilayah Bogor Barat. Ia juga menegaskan pentingnya antisipasi penumpukan sampah dalam masa transisi dua tahun ke depan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong penyelesaian persoalan sampah dari tingkat paling bawah, mulai dari lingkungan RT dan desa. Upaya tersebut diperkuat dengan inisiatif pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang digagas DPRD Kabupaten Bogor dan mendapat dukungan penuh dari Bupati Bogor.
“Dengan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten maupun anggaran desa, kami optimistis penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
