Arsip Tag: Kabar Bogor hari ini

Berita, Infrastruktur, Pemerintahan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2027 Masih Genjot Infrastruktur

Lingkar.co – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama pada tahun anggaran 2027.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah telah mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan jalan di wilayah barat Kabupaten Bogor seperti Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, Sukajaya, hingga Nanggung.

Ke depan, kata dia, pembangunan jalan akan terus diperluas, termasuk pembangunan akses jalan di Desa Malasari Kecamatan Nanggung sepanjang 18 kilometer, pembangunan akses jalan di wilayah Cijeruk, serta pengembangan jalur penghubung kawasan Transyogi menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor.

“Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat guna meminimalisasi dampak aktivitas kendaraan tambang terhadap masyarakat,” ungkap Rudy, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Rudy, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor cukup besar mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni sekitar 6,19 juta jiwa.

Jumlah tersebut tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Kondisi tersebut membuat dinamika kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bogor terus berkembang.

“Pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah,” tandasnya.

Rudy melanjutkan, tidak hanya infrastruktur, arah pembangunan Kabupaten Bogor juga menitikberatkan pada peningkatan pelayanan masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat dengan nilai pajak dibawah Rp100 ribu.

Pemkab Bogor juga terus memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) dengan menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Saat ini pemerintah daerah menanggung iuran BPJS bagi sekitar 6,19 juta penduduk.

“Bagi kami, hak dasar masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Karena itu pemerintah hadir memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Selain program layanan dasar, sejumlah proyek strategis juga diproyeksikan menjadi penggerak pembangunan Kabupaten Bogor ke depan.

Ia menyebut diantaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir Galuga yang ditargetkan mampu menghasilkan listrik sekitar 50 megawatt.

“Di sektor pengembangan wilayah, pemerintah pusat juga menunjuk Kabupaten Bogor sebagai lokasi pembangunan sport center berskala internasional di Kecamatan Rancabungur dengan luas lahan sekitar 500 hektare,” paparnya .

Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang telah berjalan, sekaligus merumuskan langkah strategis agar pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah.

Lebih lanjut Bupati menegaskan, seluruh rencana pembangunan tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk DPRD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat.

“Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang, tidak bisa dibangun oleh satu suku, dan tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun bersama dengan semangat kebhinekaan dan rasa cinta kepada Kabupaten Bogor,” ujarnya. (*)

Berita, Hukum dan Kriminal, Kesehatan, Pemerintahan

Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba, Bupati Bogor Bentuk Satgas

Lingkar.co — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen tanpa kompromi dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).

Komitmen itu ditunjukkan dengan menggandeng BNN Kabupaten Bogor serta Forkopimda untuk bergerak bersama melalui langkah nyata dan terstruktur.

Kolaborasi itu menghasilkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu yang akan bergerak masif hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat koordinasi P4GN yang digelar di Pendopo Bupati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2026).

Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga masa depan daerah melalui perlindungan generasi muda dari ancaman narkoba dan penyalahgunaan obat berbahaya.

“Tidak ada ruang bagi narkoba di Kabupaten Bogor. Kita bergerak bersama, serentak, dari tingkat kabupaten sampai ke desa untuk memberantas hingga ke akar-akarnya,” tegas Bupati Bogor.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Forkopimda, aparat penegak hukum, dan BNN Kabupaten Bogor memperkuat langkah pencegahan sekaligus penindakan di lapangan.

Pelibatan unsur pemuda, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, hingga tokoh keagamaan juga diperkuat sebagai garda terdepan dalam pencegahan.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk memutus rantai peredaran narkoba.

“Laporkan jika ada indikasi peredaran. Identitas pelapor kami jamin aman. Ini perjuangan bersama untuk menyelamatkan generasi muda,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Bogor, Kombes Pol. Anggun Cahyono, S.I.K., menegaskan kesiapan seluruh pihak dalam mendukung gerakan tersebut

“Kami bersama seluruh unsur siap bekerja maksimal. Pemberantasan narkoba akan dilakukan secara masif, terukur, dan menyentuh hingga ke tingkat paling bawah demi mewujudkan Kabupaten Bogor yang bersih dari narkoba,” ungkapnya.

Selanjutnya, Kepala Balai POM di Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, menyoroti bahaya peredaran obat ilegal yang kerap disalahgunakan dan berdampak serius terhadap keamanan masyarakat.

Peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat tertentu sudah sangat mengkhawatirkan. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda.

“Apa yang kami lakukan semata-mata untuk melindungi keluarga dan masa depan anak-anak kita,” tegas Jeffeta.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan berjalan terpadu dan efektif.

“Kami mendorong penguatan regulasi dan kerja sama lintas instansi agar pengawasan obat dan makanan dapat berjalan optimal serta selaras dengan upaya pemberantasan narkoba,” sambungnya.

Dengan kolaborasi kuat antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Forkopimda, BNN, dan Balai POM, gerakan pemberantasan narkoba kini dilakukan secara lebih terintegrasi, masif, dan menyentuh hingga ke tingkat paling bawah. (*)

Berita, Lifestyle, Pemerintahan, Wisata

Kabupaten Bogor Tegaskan Posisi Destinasi Wisata Unggulan, Data BPS Tahun 2025: Kunjungan Wisatawan Terbanyak di Jabar

Lingkar.co – Kabupaten Bogor kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2025.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Ria Marlisa A mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pengembangan destinasi wisata serta penguatan sektor ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Bogor sesuai arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

“Pada tahun 2025 target kunjungan wisatawan kita sebesar 15 juta. Alhamdulillah capaian tersebut berhasil terlampaui dengan jumlah kunjungan lebih dari 15,7 juta wisatawan,” ujar Ria, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor masih menjadi magnet utama bagi wisatawan, baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Potensi wisata yang beragam menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kunjungan tersebut.

Ria juga menyampaikan, Kabupaten Bogor dikenal memiliki berbagai jenis destinasi wisata, mulai dari wisata alam, budaya, hingga wisata buatan yang tersebar di berbagai wilayah.

“Bogor memiliki potensi wisata yang sangat lengkap, mulai dari wisata alam, budaya, hingga wisata buatan. Bisa dikatakan hampir semua potensi wisata ada di Bogor, kecuali laut,” jelasnya.

Ria mengungkapkan, selain kawasan wisata populer seperti Puncak, Pemkab Bogor juga terus mendorong pengembangan destinasi baru melalui program desa wisata. Pada tahun 2025, pemerintah daerah telah menetapkan 23 desa wisata sebagai upaya pemerataan pengembangan pariwisata di berbagai wilayah.

“Program desa wisata tidak hanya menghadirkan destinasi wisata baru, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, homestay, serta kegiatan edukasi dan ekonomi kreatif,” ungkap Ria.

Ia menuturkan, beberapa desa wisata yang mulai berkembang di antaranya Desa Tugu Selatan, Tugu Utara, dan Malasari. Bahkan Desa Malasari saat ini mulai menarik perhatian pihak luar negeri untuk menjajaki kerjasama pengembangan wisata.

“Melihat tren positif tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2026 menjadi 16 juta wisatawan,” tandasnya.

Ria menambahkan, Pemkab Bogor juga terus memperkuat promosi pariwisata melalui berbagai event dan pemanfaatan media digital, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dengan berbagai potensi dan strategi pengembangan yang terus dilakukan, Kabupaten Bogor diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus penggerak ekonomi daerah di Jawa Barat.(*)

Berita, Pemerintahan

Resmi, ASN Pemkab Bogor Bisa WFH Tiap Jumat

Lingkar.co – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, resmi menerbitkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3/578-ORG tertanggal 27 Maret 2026 sebagai respons atas eskalasi krisis global dan kenaikan harga energi.

Menurut Rudy, kebijakan ini merupakan langkah adaptif Pemkab Bogor dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas kerja dan efisiensi energi. Kebijakan diambil sebagai langkah strategis menghadapi dampak krisis global, khususnya di sektor energi.

“Kami ingin memastikan kinerja ASN tetap optimal, namun juga mampu berkontribusi dalam penghematan energi secara nyata,” ujar Rudy.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, ASN melaksanakan tugas secara WFH setiap hari Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap dilakukan secara Work From Office (WFO). Kebijakan ini mulai diterapkan pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah.

Meski menerapkan sistem kerja fleksibel, layanan publik yang bersifat esensial seperti rumah sakit, transportasi, keamanan, dan penanggulangan bencana tetap berjalan normal di kantor. Menurut Rudy, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan publik adalah prioritas utama, Oleh karena itu, unit layanan esensial tetap wajib beroperasi penuh, dan seluruh ASN harus tetap menjaga standar pelayanan yang prima kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain pengaturan kerja, Pemkab Bogor juga menerapkan kebijakan efisiensi energi di lingkungan perkantoran, mulai dari menggunakan peralatan listrik hemat energi dan mematikan lampu yang tidak digunakan, optimalisasi cahaya matahari melalui penataan ruang kerja, penghematan penggunaan air dan alat tulis kantor (ATK), hingga pengaturan suhu AC minimal 24 derajat Celcius.

Pemkab Bogor juga mendorong perubahan pola mobilitas ASN agar lebih ramah lingkungan dan menekan konsumsi bahan bakar. Hari Senin, Selasa, dan Kamis, ASN dianjurkan untuk menggunakan kendaraan dinas secara bersama atau kendaraan kolektif (carpooling).

Sementara untuk hari Rabu menggunakan transportasi publik, tidak menggunakan mobil pribadi atau dinas, dianjurkan menggunakan, sepeda motor, sepeda, dan jalan kaki.

“Kami ingin membangun budaya hemat energi di lingkungan ASN, mulai dari hal sederhana seperti pengaturan penggunaan listrik hingga perubahan pola transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal, ASN tetap diwajibkan melakukan absensi dan pelaporan kinerja melalui aplikasi SiCantik serta siap hadir ke kantor jika ada tugas mendesak. Ia menekankan bahwa disiplin ASN tetap menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini.

“WFH bukan berarti menurunkan disiplin. Justru ASN dituntut lebih profesional, bertanggung jawab, dan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk siap hadir jika diperlukan,” tandasnya.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Bogor menunjukkan komitmennya dalam menghadapi tantangan global dengan langkah konkret yang tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan.

“Kami ingin kebijakan ini menjadi bagian dari gerakan bersama, tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga sebagai kontribusi daerah dalam menghadapi tantangan global dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutupnya. (*)

Berita, Lifestyle, Pemerintahan, Wisata

Infrastruktur Mulus, Nirmala Jadi Primadona Destinasi Wisata Baru di Bogor

Lingkar.co – Kawasan wisata Nirmala yang terletak di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi primadona destinasi wisata baru setelah infrastruktur yang lancar, Rabu (25/3/2026).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto telah membangun infrastruktur jalan Nirmala yang sebelumnya rusak parah menjadi mulus. Praktis hal itu menjadikan isatawan berdatangan untuk merasakan akses jalan yang mulus dengan pemandangan indah perbukitan kebun teh Nirmala.

Wisatawan dari luar kecamatan Nanggung bahkan dari luar kota berbondong-bondong berkunjung pada momentum libur lebaran, Senin (23/3) membuat situasi ramai seperti di kawasan Puncak saat akhir pekan.

Perubahan signifikan tersebut menjadi bukti nyata pembangunan infrastruktur di era Bupati Bogor, Rudy Susmanto, khususnya melalui pembangunan Jalan Nirmala yang sebelumnya rusak parah.

Sebelumnya, akses menuju kawasan wisata di kaki Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu dikenal sulit dilalui. Kondisi jalan berbatu dan berlumpur saat hujan membuat wilayah tersebut terkesan terisolasi selama puluhan tahun. Kini, wajahnya berubah total menjadi jalan mulus yang nyaman dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat.

Perubahan tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Pada momen libur Idul Fitri, arus kendaraan menuju kawasan Nirmala terpantau padat. Bahkan, suasananya disebut-sebut mulai menyerupai kawasan Puncak saat akhir pekan.

Ucapan terima kasih mengalir kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto, yang dinilai telah mewujudkan mimpi warga yang selama ini hanya bisa mereka harapkan. Baru kali ini warga merasakan dampak pembangunan yang begitu nyata. Setelah lebih dari 80 tahun Indonesia merdeka, mereka akhirnya menikmati akses jalan yang layak.

“Terima kasih atas pembangunan yang dilakukan Bapak Rudy Susmanto. Kini desanya mulai dikenal luas sebagai destinasi wisata baru,” ujar warga.

Menurutnya, sekarang Desa Malasari sudah seperti kawasan wisata di Puncak. Banyak kendaraan dari luar kecamatan bahkan dari Jakarta dan Tangerang. Kondisi ini turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat, seiring bertambahnya kunjungan wisatawan.

Pembangunan Jalan Nirmala sendiri menjadi salah satu proyek strategis yang membuka akses penghubung antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Lebih dari sekadar infrastruktur, pembangunan ini dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil. (*)

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Sungai Cileungsi Memakan Korban, Bupati Bogor Sampaikan Belasungkawa

Lingkar.co – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melakukan takziah sekaligus menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya ananda M. Arya Saputra, putra dari Edi Suryadi, yang menjadi korban hanyut di Sungai Cileungsi, Kampung Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor menyampaikan langsung belasungkawa kepada keluarga almarhum serta memberikan doa dan penguatan agar diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini.

“Innalillahi Wainailaihi Raji’un. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, serta diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan,” ujar Bupati Bogor dalam keterangan persnya, Selasa (24/3/2026).

Takziah ini merupakan bentuk empati dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Bogor kepada keluarga korban, sekaligus wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang tengah berduka.

Bupati Bogor juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim SAR, relawan, serta unsur terkait yang telah berupaya maksimal dalam proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim SAR, relawan, dan pihak terkait atas dedikasi, kerja keras, serta kepedulian kemanusiaan yang telah ditunjukkan. Semoga seluruh ikhtiar yang dilakukan menjadi amal kebaikan,” tambahnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula sekitar pukul 09.45 WIB, ketika tiga orang remaja bermain di Sungai Cileungsi. Salah satu korban, Arya (16), warga Cibinong, dilaporkan tenggelam dan tidak muncul ke permukaan.

Kronologi

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu (22/3) kemarin.

“Telah terjadi kejadian orang terbawa arus dan menurut hasil keterangan saksi, korban sedang mandi di Sungai Cileungsi bersama keluarga tanpa disadari korban ke tengah sungai lalu terbawa arus,” kata Adam.

Warga kemudian meminta pertolongan petugas untuk mencari keberadaan korban. Tim SAR gabungan kemudian segera menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian.

Evakuasi dilakukan menggunakan sejumlah peralatan selam dan perahu karet. Petugas berhasil menemukan korban setelah melakukan pencarian selama 5 jam.

“Korban sudah diketemukan, waktu penanganan 5 jam,” jelasnya.

Adam mengatakan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Petugas menemukan korban sekitar 7 meter dari titik dilaporkan hilang.

“Korban langsung dibawa ke rumah duka, untuk operasi SAR dinyatakan ditutup,” pungkasnya. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Sidak di Pasar Rakyat Cibinong, Sekda Bogor Temukan Sejumlah Komoditas Naik Melebihi HET

Lingkar.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan jajaran Direksi Perumda Pasar Tohaga menemukan sejumlah komoditas dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Rakyat Cibinong, Selasa (17/3/2026).

Sidak dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Jawa Barat guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pada sidak tersebut ditemukan adanya kenaikan harga Minyak goreng jenis Minyak Kita dari HET Rp15.700 menjadi sekitar Rp19.000 per liter. Selain itu, cabai rawit juga mengalami lonjakan harga dari kisaran Rp95.000–Rp100.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram.

Kenaikan serupa terjadi pada ayam broiler yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp.45.000 per kilogram. Sementara itu, sejumlah bahan pokok lainnya seperti beras, daging sapi, bawang merah, dan telur ayam terpantau masih relatif stabil.

Sekda Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan, secara umum kondisi ketersediaan bahan pokok di pasar masih aman dan mencukupi. Beras dan terigu masih dalam kondisi stabil, sementara pasokan daging sapi dan ayam tetap lancar meskipun harga mulai mengalami kenaikan.

“Secara umum ketersediaan barang cukup, hanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, terutama cabai rawit dan minyak goreng,” ujarnya.

Ia juga menyoroti distribusi Minyak Kita yang sempat tersendat akibat keterbatasan pasokan dari Bulog. Ia bilang, Pemerintah Daerah akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan distribusi kembali normal.

“Kenaikan harga menjelang Idulfitri merupakan fenomena yang wajar seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Hal ini juga menjadi indikator meningkatnya daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Mely Kamelia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Perdagangan, pemantauan harga harus tetap dilakukan selama masa cuti bersama Idul Fitri, yakni pada 18–20 Maret 2026 untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.

“Pemkab Bogor melalui Disdagin, akan terus menurunkan petugas ke lapangan guna memastikan harga tetap terkendali serta ketersediaan bahan pokok tetap terjaga,” tandasnya.(*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Mudik Gratis Pemkab Bogor Capai 4.000 Pemudik dengan 77 Armada

Lingkar.co – Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor tahun 2026 mencatat jumlah peserta yang signifikan. Sekitar 4.000 pemudik diberangkatkan menuju berbagai kota di Pulau Jawa.

Jumlah tersebut menjadikan program Mudik Gratis Kabupaten Bogor sebagai salah satu yang terbesar di tingkat kabupaten/kota di Indonesia, baik dari sisi jumlah armada maupun peserta.

Sebanyak 77 armada bus disiapkan untuk melayani para pemudik, terdiri dari 40 bus dari Pemerintah Kabupaten Bogor, 20 bus dari Polres Bogor, serta 17 bus dari pihak swasta.

Para pemudik diberangkatkan menuju berbagai kota tujuan, seperti Solo, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, wilayah Pantura, Pansela, hingga Tasikmalaya.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan bahwa tingginya jumlah peserta merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak serta tingginya antusiasme masyarakat.

“Kurang lebih 4.000 masyarakat diberangkatkan hari ini. Ini bukan kerja satu pihak, melainkan hasil kolaborasi dan gotong royong berbagai elemen, termasuk dukungan dari sektor swasta,” ujar Rudy.

Ia menambahkan bahwa capaian ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan layanan di masa mendatang.

“Kami berharap ke depan dapat menambah jumlah armada serta memperluas tujuan, termasuk ke wilayah Sumatera seperti Lampung, tentunya melalui evaluasi dan kesiapan yang lebih matang,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Forkopimda juga telah menyiapkan skema arus balik di beberapa titik guna mengakomodasi kepulangan para pemudik.

Dengan tingginya partisipasi masyarakat, program Mudik Gratis ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif, aman, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (*)

Berita, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan

Ingatkan Kajian Lingkungan dan Sosial, Menteri Lingkungan Hidup Dorong Penguatan Penanganan Sampah di TPA Galuga Bogor

Lingkar.co – Menteri Lingkungan Hidup (LH) dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan, kegagalan sejumlah proyek lingkungan di masa lalu sering terjadi akibat kurangnya kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi kunci agar kegiatan pengelolaan sampah dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Untuk itu ia mendorong penguatan penanganan sampah di TPA Galuga Kabupaten Bogor, mengingat posisinya sebagai wilayah hulu sejumlah daerah aliran sungai (DAS) strategis yang bermuara ke kawasan metropolitan Jabodetabek.

Hal tersebut dia sampaikan saat meninjau TPA Galuga bersama Wakil Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor, di Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat, Ahad (22/12/2025). TPA Galuga direncanakan menjadi bagian dari proyek pengelolaan sampah terpadu.

Hanif menjelaskan, secara administratif, kesiapan proyek tersebut sudah relatif lengkap. Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) telah berjalan di tingkat daerah, bahkan sebagian unit telah memasuki tahap klarifikasi untuk melangkah ke tahapan berikutnya.

“Kita melihat kesiapan lokasi ini dari berbagai aspek, mulai dari kondisi tapak, kedekatan dengan sungai, hingga akses jalan. Semua menjadi bahan evaluasi agar proyek yang sudah direncanakan secara matang benar-benar dapat dieksekusi,” ujar Hanif

Hanif juga mengapresiasi peningkatan signifikan dalam penanganan sampah di Kota Bogor yang dinilainya telah menunjukkan capaian yang baik. Sementara itu, untuk Kabupaten Bogor, ia mendorong peningkatan kapasitas seluruh komponen penanganan sampah agar kinerjanya terus membaik.

“Penanganan sampah di Kota dan Kabupaten Bogor ini sangat krusial karena berada di wilayah hulu DAS Cisadane, Pesanggrahan, dan Ciliwung, yang berhilir ke Tangerang, Depok, dan Jakarta. Kesalahan pengelolaan di hulu akan berdampak serius bagi wilayah hilir,” tegasnya

Sementara itu, Mewakili Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade menyampaikan apresiasi atas kunjungan langsung Menteri Lingkungan Hidup ke lokasi yang direncanakan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional. Ia menyebutkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bogor telah terjalin dengan baik, termasuk melalui nota kesepahaman yang akan segera ditindaklanjuti.

“Wilayah ini direncanakan menjadi proyek percontohan yang dibiayai oleh Danantara dan telah dibahas dalam beberapa kali rapat koordinasi. Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh, begitu pula Pemerintah Kota Bogor, meskipun lahan yang digunakan merupakan aset Kota Bogor yang berada di wilayah Kabupaten,” jelas Jaro Ade.

Jaro Ade berharap program yangdigagas pemerintah pusat atas instruksi Presiden RI tersebut dapat berjalan lancar dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di wilayah Bogor Barat. Ia juga menegaskan pentingnya antisipasi penumpukan sampah dalam masa transisi dua tahun ke depan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong penyelesaian persoalan sampah dari tingkat paling bawah, mulai dari lingkungan RT dan desa. Upaya tersebut diperkuat dengan inisiatif pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang digagas DPRD Kabupaten Bogor dan mendapat dukungan penuh dari Bupati Bogor.

“Dengan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten maupun anggaran desa, kami optimistis penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Tinjau Kesiapan Pembangunan PSEL di Desa Galuga, Faisol Beri Catatan Merah Untuk Pemkab Bogor

Lingkar.co – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq memberikan catatan merah kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Kepada Kota Bogor, kami menyampaikan terima kasih karena telah ada peningkatan yang cukup baik dalam penanganan sampah. Namun, untuk Kabupaten Bogor, kami memohon agar penanganan sampahnya terus ditingkatkan, karena angkanya masih relatif belum tinggi,” kata Hanif disela peninjauan strategis ke lokasi rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Desa Galuga, Kabupaten Bogor, Minggu (21/12/2025).

Ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas semegah apa pun tidak akan berdampak maksimal jika tidak dibarengi dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem hulu dan meningkatkan kepatuhan tata kelola sampah di wilayahnya.

Hanif mengingatkan bahwa PSEL Galuga bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan simbol sinergi pusat dan daerah untuk mewujudkan Bogor yang bersih dan mandiri energi.

“Kita melihat langsung kesiapan lokasi ini agar perencanaannya benar-benar matang. Ini menjadi perhatian kita semua. Kepatuhan dan dukungan penuh pemerintah daerah adalah kunci agar persoalan sampah ini dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dijelaskan, pembangunan PSEL merupakan usaha pemerintah untuk memutus rantai persoalan sampah di wilayah Bogor melalui transformasi teknologi hijau di lahan seluas 5,1 hektare tersebut.

Hanif ingin memastikan daerah tersebut benar-benar siap, mulai dari aspek kelayakan lingkungan hingga daya dukung infrastruktur yang akan menjadi tulang punggung operasional energi terbarukan ini. Sebab, keberhasilan proyek PSEL Galuga sangat bergantung pada kematangan perencanaan sejak dari tapak proyek.

Saat meninjau, Hanif menyoroti posisi geografis lokasi yang hanya berjarak 86 meter dari permukiman dan dekat dengan aliran sungai. Pemerintah telah menentukan standar keamanan lingkungan yang ekstra ketat agar kehadiran teknologi tidak justru menjadi beban bagi ekosistem sekitar.

Infrastruktur pendukung seperti akses jalan beton selebar enam meter serta area parkir tunggu truk seluas 3.000 meter persegi dipersiapkan untuk menjamin kelancaran distribusi sampah tanpa mengganggu mobilitas warga di jalur utama yang berjarak 25 kilometer dari pusat Kota Bogor tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah setempat juga harus memastikan tersedianya jaringan listrik dan air yang memadai serta lokasi yang berada di kawasan bebas banjir. Proyek strategis ini diproyeksikan menjadi percontohan integrasi pengelolaan limbah modern di Jawa Barat. (*)