Arsip Tag: Tito Karnavian

Berita, Highlight, Nasional, Pemerintahan, Politik

Presiden Prabowo Akan Rayakan Tahun Baru 2026 di Aceh

Lingkar.co – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyambut pergantian Tahun Baru 2026 bersama warga yang terdampak bencana Banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh pada Rabu (31/12/2025).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, Presiden Prabowo akan berada di Aceh pada malam pergantian tahun sebagai untuk empati dan solidaritas pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Pak Presiden akan ke Aceh, dan insyaallah akan malam tahun baru nanti di Aceh bersama dengan rakyat Aceh,” ujar Qodari kepada wartawan usai bertemu Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Meski begitu, Qodari mengaku belum mengetahui rincian agenda Presiden selama berada di Aceh. Namun ia menyebut Prabowo direncanakan mengunjungi warga di Kabupaten Bener Meriah.

“Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tetapi nanti di-cross check saja dengan Pak Teddy (Sekretaris Kabinet),” katanya.

Sebelumnya, rencana kunjungan Prabowo ke Aceh pada akhir tahun ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito menyampaikan, Prabowo akan berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026). Hal ini karena Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak bencana Banjir dan tanah longsor paling parah.

Oleh karenanya, ia meminta kementrian/lembaga dan seluruh jajaran bekerja keras bersama-sama untuk cepat memulihkan wilayah tersebut.

“Jadi (Aceh) Tamiang ini memang harus betul-betul diserang (bergotong-royong bersama-sama), di Keroyok rami-Ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pasca bencana dengan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan live di TVR Parlemen, Selasa (30/12/2025).

Tito menyebut, sejumlah sarana di Aceh Tamiang hingga kini belum bekerja secara normal. Sarana tersebut meliputi SPBU, Listrik, hingga toko-toko.

“Yang ekonomi, kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko, kemudian SPBU, dan lampu listrik yang belum terlalu normal, atau Direktur PLN ada di sini, itu adalah Tamiang,” ucapnya.

Aceh Tamiang pun menjadi salah satu dari tiga wilayah di Aceh yang perlu dibersihkan secara cepat. Dua wilayah lainnya adalah Aceh Utara dan Aceh Timur. Pembersihan dikerjakan bersama-sama. Bahkan TNI/Polri sudah menambahkan personel untuk membersihkan wilayah Aceh Tamiang yang sebelumnya terendam lumpur. (*)

Penulis : Putri Septina

Berita, Pemerintahan, Politik

Tegas, Presiden Prabowo Minta Mendagri Copot Bupati Aceh Selatan

Lingkar.co – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, untuk memproses pencopotan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah tanpa izin kala wilayahnya terdampak bencana Banjir dan longsor.

“Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” Ujar Prabowo saat rapat di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

Peringatan Prabowo tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya Bupati Aceh Mirwan MS meninggalkan wilayahnya yang sedang dilanda banjir dan longsor untuk melaksanakan ibadah umrah.

“Ini kalau tertara namanya desersi, itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh, saya enggak mau tanya partai mana,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan setelah foto nya viral di media sosial, ia melaksanakan ibadah umrah saat bencana Banjir dan longsor yang menerjang 11 Kecamatan di wilayahnya.

Mirwan sendiri sudah menerbitkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat dan longsor. Surat itu diterbitkan Mirwan pada 27 November bernomor 360/1315/2025. Kemudian pada tanggal 2 Desember Mirwan justru pergi umrah memboyong keluarganya ditengah bencana yang melanda.

Gubernur Aceh Selatan Muzakir Manaf alias Mualem mengaku sudah menolak dan tidak mengabulkan keinginan Mirwan. Surat izin permohonan perjalanan ke luar negeri itu disampaikan pada tanggal (24/12/2025), namun dia tak mengabulkan karena saat itu Aceh sedang dilanda bencana alam hidrometeorologi.

“Gubernur telah menyampaikan balasan tertulis permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Jumat (5/12).

Partai Gerindra juga sudah resmi memecat Mirwan sebagai kader usai pergi umrah bersama keluarganya disaat rakyatnya tertimpa musibah.

“Sangat merendahkan sikap dan kebijakan yang bersangkutan, oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekjen Partai Gerindra Sugiono, Jumat (5/12)

Dalam kesempatan ini, Prabowo tak lupa menyampaikan terimakasih kepada kepala daerah yang terus bekerja tanpa kenal lelah untuk menyelamatkan rakyat.

“Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian terpilih untuk menghadapi kesulitan,” Ucap Prabowo.

Penulis : Putri Septina

Politik

Kepala Daerah Terpilih Tak Bersengketa Batal Dilantik Pada 6 Februari 2025

Lingkar.co – Kepala Daerah terpilih non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal dilantik pada 6 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi pers.

“Pelantikan kepala daerah yang non-sengketa MK sebanyak 296 itu yang 6 Februari akan disatukan dengan hasil putusan dismissal,” katanya, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Ia menjelaskan keputusan untuk membatalkan pelantikan diambil sebagai respons atas purtusan sela MK.

MK berencana membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa Pilkada serentak 2024 pada 4-5 Februari 2025.

Tito juga mengatakan, pelantikan kepala daerah non-sengketa akan disatukan dengan hasil putusan dismissal MK yang telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Saya menyampaikan dan melaporkan kepada Bapak Presiden, adanya putusan sela ini yang memungkinkan pelantikan serentak tahap kedua yang setelah ada putusan dismissal, dan itu jaraknya tidak terlalu jauh,” katanya.

Namun, dengan begitu pihaknya belum bisa menentukan kapan kepala daerah terpilih tersebut nantinya akan dilantik.

“Untuk tanggalnya saya akan samapikan lagi setelah kami koordinasi dengan KPU dan Bawaslu dengan MK, baru kita nanti ingin tahu ketegasan berapa lama, berapa lama KPU, berapa lama MK bisa mengunggah hasil putusan dismissal,” imbuhnya.

Disisi lain, menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto ingin kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 agar segera bisa dilantik.

Hal ini penting supaya kepala daerah segera bekerja sehingga memberikan kepastian politik di daerah.

“Presiden memberikan instruksi kepada saya, prinsip upayakan secepat mungkin supaya ada kepastian politik di daerah-daerah. Kemudian juga untuk efisiensi pemerintahan supaya semua bergerak berjalan semua,” katanya.

Dengan kepasrian politik tersebut diharapkan keterbelahan masyarakat akibat pelaksanaan pilkada bisa segera diatasi dan dunia usaha saerah juga dapat segera berjalan.

Penulis : Kharen Puja Risma

Politik

Kepala Daerah Terpilih Tak Bersengketa Dilantik Presiden 6 Februari, DPR Setuju

Lingkar.co – Komisi II DPR RI menyetujui seluruh kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025.

Hal tersebut disampaiakn oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat yang digelar bersama Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu soal jadwal pelantikan kepala daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

“Oke kita setujui ya, Alhamdulillah,” katanya.

Seluruh Kepala Daerah terpilih yang tak bersengketa akan dilantik oleh Presiden di Jakarta, kecuali kepala daerah dari Provinsi Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta karena memiliki peraturan perundang-undangan khusus.

Komisi II DPRI RI juga menetujui agar kepala daerah yang masih bersengketa untuk dilantik setelah putusan MK berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengusulkan kepada Presiden agar melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

“Revisi Perpres itu bukan hanya soal tanggal pelantikan, tetapi juga nanti sial modifikasi kalau ada dismissal, dan seterusnya,” katanya.

Mendagri Usulkan 3 Opsi Pelantikan

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Tito menawarkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024.

“Ini menyangkut masalah pelantikan kepala daerah hasil pemilihan lalu, yang diatur dalam undang-undang dan ada penafsiran yang berbeda karena ini teknis, di samping ada masalah aspek lain, kepastian politik, ekonomi, dan pemerintahan,” kata Tito.

Opsi tersebut disampaikan mengingat adanya potensi pelantikan kepala daerah tidak serentak seluruhnya karena adanya sengketa pilkada di MK.

Namun, tiga opsi itu disampaikan berdasarkan Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 2016 soal pemilihan Kepala Daerah.

Adapun opsi tersebut masing-masing terdiri atas tiga opsi lainnya berdasarkan pejabat yang melantik dan tanggal pelantikan.

Selain itu, opsi-opsi tersebut juga mengatur tentang pelantikan kepala daerah di Provinsi Aceh karena memiliki peraturan khusus.

Mendagri menjelaskan bahwa opsi 1 A, Presiden melantik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pada tanggal 6 Februari 2025.

Hal itu berdasarkan Pasal 163 ayat (1) dan 164 B UU 10 Tahun 2016 yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur dilantik Presiden, dan Presiden sebagai kepala pemerintahan juga dapat melantik bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota.

Opsi 1 B, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota sama-sama dilantik oleh Presiden, namun pada waktu yang berbeda.

Gubernur dan wakil gubernur dilantik pada tanggal 6 Februari 2025, sedangkan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilantik pada tanggal 10 Februari 2025.

Berikutnya opsi 1 C, Presiden melantik gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 6 Februari 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada tanggal 10 Februari 2025.

Tito menjelaskan bahwa opsi 1 tersebut merupakan pelantikan bagi kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK.

Menurut dia, opsi ini pun cukup diinginkan oleh para kepala daerah.

Walaupun begitu, opsi tersebut memungkinkan pelantikan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh penjabat gubernur karena belum adanya gubernur definitif terkait dengan sengketa di MK.

“Kalau dari kesakralan, kemudian kebanggaan, ya otomatis bupati, wali kota inginnya dilantik oleh yang definitif betul atau sekalian Presiden ketimbang dilantik oleh penjabat (pj.) yang akan selesai dan tidak memiliki kewenangan penuh, bukan atasannya,” kata Tito.

Untuk opsi 2, dia menjelaskan bahwa opsi tersebut dilaksanakan bagi kepala daerah yang telah melalui proses sengketa MK sehingga pelantikan berpotensi pada bulan April 2025.

Untuk opsi 2 A, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota dilantik oleh Presiden secara serentak pada tanggal 17 April 2025.

Sementara itu, opsi 2B, pelantikan tetap dilaksanakan oleh Presiden, namun tanggal yang berbeda. Gubernur dan wakil gubernur dilantik pada tanggal 17 April 2025, sedangkan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dilantik pada tanggal 21 April 2025.

Untuk opsi 2 C, Presiden melantik gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 17 April 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada tanggal 21 April 2025.

“Ini menyangkut kepastian politik itu, pengusaha wait and see itu, 1 hari pun sangat berarti bagi mereka,” kata mantan Kapolri itu.

Selanjutnya opsi 3 adalah opsi pelantikan kepala daerah dengan adanya keputusan dismissal dari sengketa MK yang akan diputuskan pada tanggal 13 hingga 15 Februari 2025.

Dengan demikian, pelantikan kepala daerah tersebut berpotensi pada bulan Maret 2025.

Untuk opsi 3 A, pelantikan kepala daerah dilaksanakan seluruhnya oleh Presiden pada tanggal 20 Maret 2025.

Berikutnya opsi 3 B, pelantikan kepala daerah oleh Presiden dilaksanakan dengan tanggal yang berbeda, yakni gubernur dan wakil gubernur dilantik pada tanggal 20 Maret 2025, sedangkan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil wali kota dilantik pada tanggal 24 Maret 2025.

Opsi 3 C, lanjut dia, Presiden melantik gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 20 Maret 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada tanggal 24 Maret 2025.

Tito menjelaskan bahwa keserentakan untuk pelantikan yang dimaksud bisa saja dilaksanakan secara terpisah, baik bagi kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa di MK maupun kepala daerah yang sedang berproses sengketa.(*)

Berita, Nasional, Pemerintahan

Respon Belanja Masalah, Hendi Gandeng Mendagri Terbitkan Surat Edaran Bersama

Lingkar.co – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Hendrar Prihadi (Hendi) menggandeng Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan meluncurkan Surat Edaran Bersama (SEB) berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah pada badan layanan umum daerah (BLUD). Kegiatan peluncuran SEB tersebut sendiri dilangsungkan di Jakarta, (26/6/2024).

SEB Kepala LKPP dan Mendagri Nomor: 2 Tahun 2024 dan Nomor: 000.3.3.2/2067/SJ tersebut mengatur Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di BLUD dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin BLUD Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. SEB ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024.

SEB tersebut bertujuan mempermudah dan mempercepat penyusunan perkada dan peraturan pemimpin BLUD tentang pengadaan barang/jasa pada BLUD dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini menjadi pedoman bagi pemimpin rumah sakit umum daerah (RSUD) dalam merumuskan peraturan terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi (Hendi) menyebutkan bahwa adanya SEB tersebut didasari atas belanja masalahnya ke sejumlah daerah di Indonesia. Hendi menyebutkan masih dijumpai pihak-pihak terkait pengadaan barang/jasa di BLUD yang masih gamang, atau tidak mantap dalam menjalankan proses pengadaan.

Hal tersebut terjadi karena pengadaan di BLUD dikecualikan dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itulah kemudian SEB LKPP bersama Kemendagri diterbitkan, sebagai panduan dalam menjalankan pengadaan barang/jasa di BLUD.

Kegamangan tersebut diungkapan Hendi salah satunya dalam menjalankan arahan Presiden RI untuk berpihak pada produk dalam negeri dalam pengadaan. “Pada hari ini mari kita kemudian sepakat, bahwa kita harus berpihak pada produk dalam negeri,” tutur Hendi.

“Saya meyakini apa yang kami lakukan hari ini akan membawa sebuah kemanfaatan, terutama buat Republik Indonesia, dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang tepat,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah melalui SEB ini juga hendak mengefisienkan anggaran kesehatan di bidang pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan kebutuhan.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengefisienkan anggaran kesehatan agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berusaha meyakinkan juga melalui aturan-aturan ini bahwa pembelanja bidang kesehatan juga secara efisien betul-betul sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya.

Tito lantas menekankan, “Penggunaan produk dalam negeri juga harus ditingkatkan dan dibangkitkan.”

Ia mengemukakan bahwa peningkatan tidak hanya pada produk sehari-hari seperti pakaian, tetapi juga yang berkaitan dengan sektor kesehatan.

Selain untuk memperkuat produk dalam negeri, pihaknya berharap SEB Mendagri dan Kepala LKPP bisa memberikan tambahan dan kontribusi bagi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Gunakan juga e-Katalog yang sudah dikerjakan oleh LKPP, ini adalah langkah besar, akan mempermudah dari proses lelang segala macam, panjang lebar, ini banyak sekali realisasi belanja di daerah yang sampai Juni ini masih rendah,” ungkap Tito.

Setidaknya, kata dia, ada dua keuntungan diterbitkannya SEB ini. Di satu sisi adalah untuk mendapatkan tambahan APBD, sementara di sisi lainnya untuk memperkuat infrastruktur kesehatan.

“Untuk menciptakan anak-anak muda generasi muda kita yang selain terdidik dan terlatih, mereka sehat, di situlah lompatan kita,” ucapnya.

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
Editor: Miftahus Salam

Berita, Pemerintahan

Presiden Tunjuk Tito Jadi Plt Menko Polhukam

Lingkar.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat.

“Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dilansir dari Antara, Jumat (2/2/2024).

Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Diketahui Mahfud MD telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye. (*)

Berita, Pemerintahan

Raih IGA dan Zona Hijau Dari Ombudsman, Sejumlah Kepala OPD di Blora Terima Penghargaan dari Bupati

Lingkar.co – Berhasil meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023, dan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 sehingga mendapat penilaian zona hijau dari Ombudsman RI, sejumlah Kepala OPD di Blora terima penghargaan dari Bupati H. Arief Rohman.

Apresiasi dan pemberian penghargaan kepada sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Blora itu dilakukan di halaman Kantor Bupati Blora, Selasa (19/12/23).

“Hari ini kita serahkan apresiasi penghargaan kepada OPD yang telah berpartisipasi dalam IGA 2023 sehingga Kabupaten Blora menjadi kabupaten terinovatif 16 besar di tingkat nasional. Selain itu juga kita serahkan apresiasi atas penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman kita Blora dapat kualitas tertinggi, zona hijau,’’ tandas Bupati Arief Rohman.

Diketahui, Kabupaten Blora menjadi Kabupaten Terinovatif, serta masuk 16 besar di tingkat nasional, dalam Innovative Government Award (IGA) 2023. Selain itu, dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, saat dinilai oleh Ombudsman RI, hasilnya memperoleh zona hijau atau kualitas tertinggi.

Rapor hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman RI tersebut diterima Blora, di Semarang, Senin (18/12/23).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Ombudsman RI No. 418 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, Kabupaten Blora memperoleh skor nilai 92,69. Artinya, Kabupaten Blora berhasil memperoleh penilaian dalam zona hijau atau kualitas tertinggi.

Atas prestasi itu, Bupati Arief Rohman menyerahkan piagam penghargaan kepada 7 OPD di lingkungan Pemkab Blora. Sebanyak 7 OPD itu yang menjadi objek penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI.

Masing, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas Puledagel, Puskesmas Jepon, Dinas PMPTSP, Dinas Dukcapil Blora, dan Dinas Sosial P3A.

IGA 2023

Sebelumnya, (12/12/2023) lalu, Bupati Blora menerima penghargaan IGA 2023 untuk predikat Kabupaten Terinovatif, dari Menteri Dalam Negeri, M Tito Karnavian,

Raih IGA dan Zona Hijau Dari Ombudsman, Sejumlah Kepala OPD di Blora Terima Penghargaan dari Bupati. Foto: dokumentasi

“Saya mengucapkan terima kasih seluruh masyarakat Kabupaten Blora dan juga seluruh ASN yang ada di Kabupaten Blora ini sebagai hadiah di hari jadi Kabupaten Blora ke -274. Alhamdulillah Kabupaten Blora masuk 16 besar Kabupaten inovatif se-indonesia,’’ ungkap Bupati Arief.

Dua inovasi andalan Pemkab Blora Blora yang diajukan dalam penghargaan IGA 2023 terebut, adalah inovasi Pertanian yang bernama Gerakan Sejuta Kotak Umat (GESEKU) dan Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT). GESEKU merupakan gerakan masyarakat untuk memanfaatkan kotoran dari ternak yang dimiliki Blora.

Dalam inovasi itu, tujuannya kotoran ternak dimanfaatkan agar mempunyai nilai tambah ekonomi (menjadikannya sebagai pupuk organik). Sehingga mampu memberikan kesejahteraan keluarga petani.

Sementara itu, di bidang pendidikan, Blora mempunyai inovasi Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT). Yakni merupakan aplikasi berbasis web untuk melakukan verifikasi, intervensi, monitoring dan evaluasi Anak Tidak Sekolah (ATS). (Adv)

Berita, Ekonomi

Mendagri Minta TP PKK dan Kepala Daerah Kampanyekan Zakat

Lingkar.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melakukan kampanye zakat. Pesan itu juga berlaku bagi para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Tito, zakat memiliki potensi yang cukup besar, baik secara global maupun di Indonesia. Bahkan, tidak ada donasi dari filantropis manapun di seluruh dunia yang besarnya melebihi potensi zakat dari umat Islam.

“Itu bisa disalurkan langsung ke masyarakat yang tidak mampu, bisa juga melalui organisasi, badan zakat misalnya,” ujar Mendagri.

Ia mengungkapkan hal itu saat menghadiri pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (12/4/2023).

Oleh karena itu, ia berharap kampanye tersebut dapat mendorong masyarakat untuk segera memberikan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.

Hal ini dibutuhkan untuk memperkuat daya beli para penerima zakat dalam rangka mengimbangi kenaikan harga karena tingginya permintaan komoditas menjelang Lebaran.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan badan zakat, yayasan, maupun pihak lain yang mengelola zakat, agar tidak menyimpan zakat untuk kepentingan program setelah Lebaran.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar dua minggu menjelang Lebaran, zakat yang tersimpan dapat segera disalurkan.

“Kalau ada yang tahun lalu, simpanan tahun lalu, atau zakat-zakat yang tahun lalu, keluarkan sekarang, bantu masyarakat yang tidak mampu di daerah masing-masing,” jelas Mendagri.

Bahkan, Mendagri mengaku telah berdiskusi panjang dengan Presiden Joko Widodo agar turut menyuarakan pentingnya menunaikan zakat.

“Saya bilang, Bapak tolong Bapak juga bantu suarakan, ini saya sudah sampaikan dalam zoom meeting hari Senin yang lalu kepada seluruh kepala daerah,” terang Mendagri.

Untuk mengimbangi naiknya harga sejumlah kebutuhan masyarakat, Mendagri juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar menyalurkan bantuan sosial (bansos).

Selain bansos, Pemda juga bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu masyarakat dalam dua minggu menjelang Lebaran.

Ia menilai, Pemda dapat melibatkan TP PKK dalam menyalurkan berbagai bantuan tersebut.

“Harga naik harus diimbangi dengan daya beli masyarakat, harga boleh naik tapi kalau daya beli masyarakat cukup tidak akan masalah, daya beli ya beli, mereka punya kemampuan, kasih bansos, kemudian bantu dengan BTT,” tandas Mendagri. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Nasional, Tech

Mendagri: Digitalisasi Desa Masuk Pada Masanya

JAKARTA,Lingkar.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa digitalisasi desa sudah masuk pada masanya, sehingga semua lini kehidupan sudah harus terkoneksi secara digital.

“Dinamika ini tidak bisa untuk terabaikan. Semua lini kehidupan sudah harus terkoneksi secara digital,” kata Tito Karnavian dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (11/4/2021).

Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa era digital memiliki sisi baik dan buruk, sehingga seluruh lapisan masyarakat harus menggunakan teknologi digital dengan bijak dan tepat untuk menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, seperti penyebaran hoaks.

“Namun, dalam sisi pemerintahan, fakta digitalisasi sistem bisa menekan tindakan moral hazard pada tindak pidana korupsi,” tutur dia.

Dengan demikian, dalam hal tata kelola pemerintahan desa, para pemangku kepentingan yang terkait harus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya yang ada di desa. Adapun sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia, atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan digitalisasi sistem tata kelola pemerintahan.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo pun sepakat dalam hal peningkatan kapasitas bagi perangkat desa, pemanfaatan aplikasi yang semakin masif sebagai bagian dari digitalisasi pemerintahan desa, serta peningkatan kerja sama dalam tim dengan pendekatan pentahelix.

Selain itu, Yusharto juga mendukung peningkatan infrastruktur informasi dan teknologi (IT) hingga menjangkau seluruh desa, pemanfaatan data secara terintegrasi, perbaikan mekanisme kerja, serta koordinasi dari pemerintah kecamatan hingga pemerintah pusat.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri juga menyatakan secara resmi Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta sebagai balai yang bertaraf internasional. Peresmian dilakukan secara simbolis dengan menekan tombol dalam layar yang disaksikan oleh semua peserta yang hadir baik luring maupun daring.

Adapun peserta yang hadir dalam acara tersebut adalah para duta besar Indonesia yang bertugas di 14 negara anggota Center on Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP). Organisasi tersebut beranggotakan 15 negara, yakni Afghanistan, Bangladesh, Fiji, India, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam.

Penulis : Tito Isna Utama
Editor : Rezanda Akbar D.

Highlight, Nasional

Tidak Mengenali Ganjar, Mendagri: Saya Pikir Abangnya Kabupaten Kendal

1 Komentar

KENDAL, JAWA TENGAH, Lingkar.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, melakukan kunjungan ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (29/7/2021).

Ada momen lucu yang terekam dalam kunjungan itu, saat Mendagri Tito, tidak mengenali Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, yang berpakaian adat.

Setibanya depan Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, Mendagri Tito, langsung menyapa dan menyalami Bupati Kendal, Dico M Ganinduto.

Setelah itu, Mendagri Tito, langsung masuk ke pendopo, tanpa menghiraukan Gubernur Jateng, Ganjar, yang berdiri samping Bupati Kendal.

Baca juga:
Catat! Ini Syarat dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Bagi Pekerja

Momen lucu itu terekam video berdurasi 1 menit 19 detik, yang Ganjar unggah dalam akun Instagram pribadinya.

“Sehat terus Pak Mendagri …. Eh tapi cocok gak ya jadi @masmbakjateng? atau jadi eyang Jateng (kan sdh ubanan),” tulis Ganjar, dikutip, Sabtu (31/7/2021).

Dalam video tersebut, Mendagri Tito, mengucapkan terima kasih atas penyambutanmya.

“Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas penyambutannya hari ini,” kata Mendagri Tito.

Ia pun meminta maaf karena hanya memperhatikan Bupati Kendal. Mendagri Tito, mengaku tidak mengenali Gubernur Jateng, yang menggunakan pakaian adat.

“Saya mohon maaf betul waktu berdiri tadi hanya memperhatikan Pak Bupati. Disamping Pak Bupati ada yang berpakaian seragam adat, saya pikir kalau di Jakarta Abang None, saya pikir Abangnya Kabupaten Kendal,” ujarnya.

“Kalau di Jateng apa ya? Kalau di Palembang Bujang Gadis,” ujarnya lagi, disambut tawa Gubernur Jateng, Ganjar.

Baca juga:
Tahap Awal, Kemnaker Terima Data Sejuta Calon Penerima BSU

Menurutnya, ada kebiasaan kepala daerah saat menyambut tamu selalu ada pasangan berpakaian adat.

“Saya pikir tadi (pasangan) itu,” ujarnya.

Saat berada dalam pendopo, ia baru menyadari orang berpakaian adat yang menyambutnya saat tiba ternyata Gubernur Jateng.

“Tapi mas Ganjar ini memang masih cocok menjadi abangnya jangankan kelas Kendal, kelasnya Jawa Tengah masih cocok karena awet muda, ganteng dan tinggi,” ujarnya.

Mendagri Menyemangati Pemda

Kunjungan Mendagri tersebut, dalam rangka rapat koordinasi dengan Bupati Kendal  dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Dia menjelaskan, pertimbangan mengunjungi Kabupaten Kendal, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jateng. Sebelumnya, Mendagri mengunjungi Kabupaten Brebes.

Selain itu, kata Tito, di Brebes ada kawasan industri, di Kendal pun sama ada kawasan industri.

“Kita tidak ingin ada cluster industri,” katanya

Ia pun terus menyemangati jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja keras di tengah angka penularan Covid-19 yang masih fluktuatif.

Baca juga:
Pelaku UMKM Surabaya Terpuruk di Masa PPKM

“Kami datang untuk memotivasi temen-teman (jajaran Pemda) di tengah lonjakan varian baru khususnya varian Delta, agar temen-temen lebih antisipatif dibanding saat menghadapi varian sebelumnya,” jelasnya.

Mendagri Tito, menyebut pilihannya berkunjung ke wilayah pantau utara Jawa, karena melihat Gubernur Jateng, sudah berkunjung ke bagian tengah dan selatan, karena peningkatan penularan Covid juga terjadi.

Lebih lanjut, Mendagri Tito, menyampaikan bahwa dari paparan Bupati Kendal, ada tren penurunan setelah pelaksanaan PPKM.

Meski demikian, kata Mendagri Tito, Kabupaten Kendal masih butuh kerja keras karena anggaran insentif nakes masih baru cair sekitar 26,8 persen.

“Pak Bupati tinggal duduk bareng dengan kepala dinas kesehatan, segera dapat cair karena tenaga kesehatan adalah frontliner dalam menghadapi pandemi, sehingga insentif itu akan menaikan semangat mereka,” pungkasnya.*

Penulis: M. Rain Daling

Editor: M. Rain Daling