Arsip Tag: Promosi Jabatan

Berita, Pemerintahan, Politik

Bupati Jombang Lantik 84 Pejabat, Simak Daftarnya!

Lingkar.co – Bupati Jombang, Warsubi, secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji 84 pejabat manajerial untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang di Pendopo Pemkab Jombang, Jawa Timur, Kamis (15/1/2026) sore.

Dalam sambutan, Warsubi menyatakan bahwa rotasi dan mutasi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah krusial untuk menjaga denyut nadi pembangunan di Jombang. Oleh karena itu, pelantikan merupakan upaya penyegaran organisasi demi menghindari stagnansi.

Warsubi mengatakan, dirinya ingin para Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan tantangan serta pengalaman baru yang mampu memicu inovasi.

“Setiap penempatan jabatan telah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi praktik non-profesional dalam pengelolaan kepegawaian di Pemkab Jombang,” tegasnya.

Bupati juga berpesan agar para pejabat segera melakukan adaptasi cepat di lingkungan kerja yang baru. Ia menuntut adanya kinerja nyata yang menjunjung tinggi etika birokrasi dan disiplin.

Ada tiga poin utama yang disampaikan Bupati Warsubi dalam arahannya. Diantaranya, pelayanan publik harus cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Selain itu memperkuat kolaborasi dengan membangun kerja tim yang solid untuk mendorong inovasi. Serta keteladanan, menjadi pemimpin yang memberikan contoh baik dalam sikap maupun performa kerja.

Pemkab Jombang tidak akan membiarkan kinerja pejabat berjalan tanpa pengawasan. Bupati menyatakan akan melakukan evaluasi secara berkala dan terukur terhadap seluruh pejabat yang baru dilantik.

“Bagi mereka yang menunjukkan prestasi, tentu akan diberikan apresiasi. Namun sebaliknya, bagi yang tidak menunjukkan kinerja, disiplin, dan integritas, akan diberikan tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Menutup sambutan, Warsubi berharap momentum ini menjadi batu loncatan besar bagi pencapaian visi daerah, yakni “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”.

Sebanyak 84 pejabat tersebut terdiri dari; 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 28 Pejabat Administrator, dan 54 Pejabat Pengawas

Berikut daftar lengkap Pejabat Manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang dilantik dan disumpah pada 15 Januari 2026 oleh Bupati Jombang:

Laman: 1 2
Berita, Pemerintahan, Politik

Pemprov Jateng Terapkan SOTK Baru, Sejumlah Dinas Digabung untuk Percepat Program Pembangunan

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang ditandai dengan penggabungan sejumlah dinas strategis, termasuk urusan pertanian dan peternakan, untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, penataan organisasi tersebut bertujuan untuk mendukung akselerasi program prioritas daerah yang sejalan dengan visi dan misi nasional.

“Ini untuk akselerasi dan menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat. Contohnya, urusan pertanian digabung dengan peternakan. Jadi kita sesuaikan dengan visi misi pusat,” ujar Ahmad Luthfi usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/1/2026).

Pelantikan tersebut mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas. Dari total pejabat yang dilantik, 46 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang terdiri atas 37 pejabat yang dikukuhkan kembali dan sembilan pejabat hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, 380 pejabat dilantik sebagai Pejabat Administrator dan 623 sebagai Pejabat Pengawas.

Penataan SOTK meliputi penggabungan sejumlah urusan strategis, pembentukan dinas baru, serta penguatan fungsi perangkat daerah, khususnya di sektor infrastruktur.

Salah satu perubahan utama adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang mengintegrasikan tiga urusan dalam satu perangkat daerah. Dinas tersebut dipimpin Hanung Triyono.

Pemprov Jateng juga menggabungkan urusan pertanian dan peternakan dalam Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), termasuk sektor perkebunan. Dinas ini dipimpin oleh Defransisco Dasilva Tavares.

Sementara itu, penguatan sektor infrastruktur dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin Henggar Budi Anggoro.

Penataan organisasi juga berdampak pada sejumlah dinas strategis lainnya, seperti Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.

Ahmad Luthfi menegaskan, penyesuaian struktur organisasi turut diikuti dengan pengaturan kebutuhan kantor dinas. “Kantor dinas sudah kita bagi,” katanya.

Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan struktur baru serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi dengan integritas dan profesionalisme, terutama dalam melayani masyarakat, baik secara administratif maupun operasional,” ujarnya.

Selain itu, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku jabatan guna menciptakan birokrasi yang solid dan efektif.

“Siapapun pejabat baru harus bisa berkolaborasi dengan pejabat lainnya, sehingga tercipta birokrasi yang berbasis kerja tim,” katanya. (*)

Berita, Pemerintahan, Politik

Tutup Tahun 2025, Pemkab Cilacap Lantik 261 Pejabat

Lingkar.co – Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman, melantik 261 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Cilacap, Selasa (30/12/2025). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang mengalami rotasi maupun promosi tersebut berlangsung di Pendopo Wijayakusuma Cakti, Cilacap, Jawa Tengah.

Usai melantik, Syamsul menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik jual beli jabatan.

“Kami memahami dalam pelantikan ini ada yang promosi, ada yang mutasi. Ada yang sesuai keinginan, ada yang sesuai harapan, dan ada juga yang belum sesuai keinginan. Namun saya tegaskan, tidak ada jual beli jabatan, tidak lewat siapa pun,” kata Syamsul.

Ia melanjutkan, pihaknya melarang segala bentuk gratifikasi pascapelantikan, termasuk acara syukuran yang berpotensi menimbulkan pungutan.

“Saya titipkan kepada BKPSDM, setelah ini tidak ada syukuran. Satu rupiahpun tidak saya perbolehkan dan saya larang,” tegasnya.

Syamsul menekankan bahwa promosi maupun mutasi merupakan hak pegawai, namun bukan sesuatu yang wajib diberikan. Ia meminta pejabat yang mendapatkan jabatan sesuai keinginan agar tidak bersikap sombong, sementara yang belum mendapatkannya diminta tetap optimistis dan meningkatkan kinerja.

Pemerintah Kabupaten Cilacap, lanjutnya, telah menerapkan manajemen talenta berbasis Corporate University (Corpu ASN) dan bahkan memperoleh penghargaan.

Dengan sistem tersebut, proses promosi dan mutasi ke depan dinilai akan lebih mudah dan objektif, termasuk hingga jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), selama memenuhi regulasi yang berlaku.

Selain itu, Bupati juga mendorong ASN agar berperan aktif dalam mendukung masuknya investasi ke daerah. ASN yang mampu memberikan dampak besar, menurutnya, akan mendapatkan penilaian dan reward khusus.

“Kami berkomitmen selama lima tahun ke depan tidak ada jual beli jabatan, baik sebelum maupun sesudah pelantikan. Kami hanya ingin membantu kepala dinas dan kepala badan agar bekerja lebih optimal,” kata Syamsul.

Mengakhiri sambutan, Bupati mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga mendorong ASN untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara produktif.

“Kalau ingin mendapatkan tambahan penghasilan, jadilah PNS entrepreneur, kembangkan usaha dari sektor ekonomi kreatif. Yakinlah rezeki telah ditentukan oleh Allah Swt,” pungkasnya. (*)