Arsip Tag: Sekda Jateng

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal, Pemprov Jateng Susun Proyeksi Pendapatan Daerah 2027

Lingkar.co – Penyusunan target pendapatan daerah tahun 2027 mulai dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi mendorong kemandirian fiskal dan strategi baru yang lebih presisi, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Ahmad Luthfi menegaskan, penyusunan target pendapatan daerah tidak boleh lagi bersifat normatif. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang terukur, berbasis potensi riil, serta mampu menopang arah pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri DPRD, kepala OPD, direksi BUMD dan BLUD, serta pemangku kepentingan terkait, Selasa (7/4/2026).

“Pendapatan itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegasnya.

Ia menekankan, pengelolaan pendapatan harus dilakukan secara integral dan holistik. Di tengah berkurangnya transfer daerah dan dana bagi hasil, penguatan kemandirian fiskal menjadi keharusan.

Menurutnya, program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat harus diprioritaskan, sementara kegiatan yang tidak berdampak signifikan perlu dikurangi.

Kondisi itu menjadi dasar perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, penghitungan potensi, hingga strategi pencapaian pendapatan.

Gubernur juga mendorong perubahan pola kerja dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pendekatan yang selama ini administratif diminta bergeser menjadi berbasis hasil, dengan dukungan pemetaan potensi dan penanganan tunggakan secara konkret.

Strategi optimalisasi pendapatan yang dibahas dalam rakor mencakup penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, penetapan target terukur, integrasi tata kelola Samsat, sinergi penerimaan PAD, pengamanan tunggakan pajak, serta monitoring aset daerah.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD dan penguatan tata kelola BUMD serta BLUD melalui prinsip good corporate governance, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja juga menjadi perhatian.

Penguatan tata kelola pemerintahan melalui inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi bagian dari agenda utama.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan, pihaknya mendukung postur pendapatan yang disusun pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD, OPD penghasil, BLUD, dan BUMD dapat merumuskan terobosan baru untuk memperluas sumber pendapatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumarno menambahkan, rakor ini menjadi forum sinkronisasi dengan DPRD untuk menyusun proyeksi pendapatan 2027 secara lebih akurat.

“Kita harapkan target 2027 bisa disusun lebih presisi dan benar-benar tercapai, sehingga tidak meninggalkan beban di tahun berikutnya,” ujar Sumarno. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Pantau Inflasi Jelang Ramadan, Pemprov Jateng Jamin Harga Pangan Terkendali Meski Cuaca Ekstrem

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan terus diperkuat menjelang bulan suci Ramadan 2026/1447 H.

“Masalah inflasi selalu kami pantau. Kalau ada gejolak, tentu kami ambil langkah untuk mengendalikan harga di Jawa Tengah,”kata Sekda Jateng Sumarno, usai mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, menjadi Narasumber dalam Acara Mutiara Ramadhan TVRI Jawa Tengah, di Studio I TVRI Jawa Tengah, Jl. Pucang Gading Raya, Batursari, Mranggen, Kabupaten Demak, Selasa (20/1/2026).

Sekda menegaskan, antisipasi inflasi tidak hanya dilakukan musiman, tetapi menjadi agenda rutin sepanjang tahun.

Menurutnya, Ramadan memang memiliki karakter berbeda dibanding bulan lainnya karena aktivitas ekonomi masyarakat meningkat selama sebulan penuh. Karena itu, koordinasi lintas daerah sudah dilakukan sejak awal.

Pemprov Jateng juga mengandalkan sistem pemantauan harga yang selama ini berjalan di pasar-pasar tradisional.

“Pemantauan harga kami lakukan setiap hari. Kalau ada gejolak, segera kami tindaklanjuti. Kenaikan harga itu mungkin tidak bisa dicegah sepenuhnya, tapi harus tetap terkendali,” katanya.

Hingga saat ini, kondisi harga bahan pokok di Jawa Tengah disebut masih stabil. Pemerintah daerah juga menjaga ketersediaan pasokan dengan menggandeng Bulog, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

“Untuk sekarang harga masih terkendali dengan baik. Ketersediaan juga kami jaga bersama Bulog, antisipasi kecukupan selama Ramadan sudah kami siapkan,” jelas Sekda.

Terkait cuaca ekstrem yang memicu gagal panen di sejumlah daerah seperti Pati, Jepara, dan Kudus, Sekda menyatakan dampaknya terhadap ketersediaan pangan masih relatif terbatas. Pemerintah telah melakukan pendataan lahan terdampak puso serta menyiapkan langkah perlindungan bagi petani.

“Kami sudah identifikasi dampak bencana dan menyiapkan asuransi untuk petani. Dampaknya terhadap stok pangan belum besar karena hanya di beberapa lokasi,” pungkasnya.(*)

Berita, Pemerintahan, Politik

Pemprov Jateng Terapkan SOTK Baru, Sejumlah Dinas Digabung untuk Percepat Program Pembangunan

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang ditandai dengan penggabungan sejumlah dinas strategis, termasuk urusan pertanian dan peternakan, untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, penataan organisasi tersebut bertujuan untuk mendukung akselerasi program prioritas daerah yang sejalan dengan visi dan misi nasional.

“Ini untuk akselerasi dan menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat. Contohnya, urusan pertanian digabung dengan peternakan. Jadi kita sesuaikan dengan visi misi pusat,” ujar Ahmad Luthfi usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/1/2026).

Pelantikan tersebut mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas. Dari total pejabat yang dilantik, 46 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang terdiri atas 37 pejabat yang dikukuhkan kembali dan sembilan pejabat hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, 380 pejabat dilantik sebagai Pejabat Administrator dan 623 sebagai Pejabat Pengawas.

Penataan SOTK meliputi penggabungan sejumlah urusan strategis, pembentukan dinas baru, serta penguatan fungsi perangkat daerah, khususnya di sektor infrastruktur.

Salah satu perubahan utama adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang mengintegrasikan tiga urusan dalam satu perangkat daerah. Dinas tersebut dipimpin Hanung Triyono.

Pemprov Jateng juga menggabungkan urusan pertanian dan peternakan dalam Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), termasuk sektor perkebunan. Dinas ini dipimpin oleh Defransisco Dasilva Tavares.

Sementara itu, penguatan sektor infrastruktur dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin Henggar Budi Anggoro.

Penataan organisasi juga berdampak pada sejumlah dinas strategis lainnya, seperti Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.

Ahmad Luthfi menegaskan, penyesuaian struktur organisasi turut diikuti dengan pengaturan kebutuhan kantor dinas. “Kantor dinas sudah kita bagi,” katanya.

Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan struktur baru serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi dengan integritas dan profesionalisme, terutama dalam melayani masyarakat, baik secara administratif maupun operasional,” ujarnya.

Selain itu, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku jabatan guna menciptakan birokrasi yang solid dan efektif.

“Siapapun pejabat baru harus bisa berkolaborasi dengan pejabat lainnya, sehingga tercipta birokrasi yang berbasis kerja tim,” katanya. (*)

Berita, Pemerintahan, Peristiwa

Viral Mobil Dinas Digunakan Selain Untuk Kedinasan, Sekda Bakal Tindak Tegas

Lingkar.co – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap penggunaan kendaraan pelat merah di luar tugas kedinasan. Hal ini disampaikan Sumarno, menanggapi viral mobil pelat merah yang kedapatan dipergunakan di luar kepentingan kedinasan, saat libur Natal dan Tahun Baru 2026.

“Ke depannya, nanti akan dilakukan evaluasi seperti ini harus ada penegasan ya. Kalau secara ketentuan sudah ada aturan bahwa di luar kedinasan tidak boleh menggunakan kendaraan pelat merah. Seharusnya sudah dipahami oleh teman-teman,” kata Sumarno, usai hadir dalam rapat paripurna DPRD Jateng, di Gedung DPRD Jateng, Selasa (30/12/2025).

Dia menambahkan, libur Nataru tahun ini, Pemprov tidak membuat surat edaran khusus. Mengingat, dari sisi waktu, liburnya tidak panjang, karena hanya ada satu hari cuti bersama.

“Pada Nataru ini kami tidak membuat surat edaran khusus untuk penggunaan kendaraan di luar kedinasan, sebagaimana kegiatan saat libur panjang, seperti lebaran misalnya. Ini mengingat karena dari sisi waktu, libur cuti bersama hanya satu hari,” urainya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang mengimbau masyarakat agar tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan, mengingat potensi bencana di sejumlah wilayah.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat beberapa daerah di Jawa Tengah yang rawan bencana seperti banjir, longsor, maupun cuaca ekstrem. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Forkopimda kabupaten/kota telah melakukan evaluasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Saya imbau bagi masyarakat kita untuk tidak euforia terkait dengan pesta tahun baru. Ingat, di wilayah kita ada beberapa daerah yang terkena bencana,” ujar Luthfi di kantornya, Rabu (24/12/2025).

Luthfi menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menghadapi libur akhir tahun.

Terkait penggunaan petasan atau bunga api, Luthfi menegaskan hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum dan meminta masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

“Bunga api itu ada ketentuan pidananya. Terkait dengan larangan itu sudah menyangkut peraturan perundang-undangan,” ujarnya. (*)

Berita, Pemerintahan

Bukan Sekadar Hari Ibu, Tapi Hari Menghormati Peran Perempuan

Lingkar.co – Keterlibatan perempuan dalam membangun kepedulian sosial dan memperkuat hubungan antar komunitas, akan membentuk lingkungan yang inklusif. Perempuan memiliki peran yang besar dalam menciptakan lingkungan yang rukun dan berkelanjutan.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Jawa Tengah Hj Nawal Arafah Yasin, MSI mengatakan hal tersebut saat sambutan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke – 97,Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat (19/12/2025) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang.

“Saat perempuan dilibatkan dalam gerakan sosial, ruang komunitas, serta kegiatan yang berbasis gotong-royong, maka terbentuklah lingkungan yang lebih inklusif, peduli dan saling mendukung,” katanya.

Sebagaimana Tema Hari Ibu Tahun ini, “Perempuan Peduli Masyarakat Harmoni”, kata Ning Nawal, sapaan akrabnya, Hari Ibu menjadi momentum untuk memperluas pemahaman masyarakat.

Hari Ibu, kata dia, bukan sekadar ‘Mother Day’ tetapi juga merupakan ‘Indonesia Women’s Day’, atau hari perempuan Indonesia. Hari untuk menghormati serta mengapresiasi peran, andil dan dedikasi perempuan di semua bidang kehidupan serta kesetiaan perempuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu selaras dengan keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 yang menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Yakni, dalam rangka memperingati diselenggarakannya Kongres Perempuan I di Yogyakarta, yang pada tanggal 22 – 25 Desember 1928. Kongres ini diikuti 30 organisasi perempuan, dan menghasilkan keputusan yang sangat penting dan relevan hingga saat ini .

Di antaranya, pembentukan organisasi Federasi Mandiri yang diberi nama Perikatan Perkumpulan Indonesia yang nantinya menjadi cikal bakal dari BKOW. Kemudian menerbitkan surat kabar yang diketuai Nyonya Hajar Dewantara, mendirikan studi found untuk membiayai pendidikan perempuan yang tidak mampu dan memperkuat pendidikan kepanduan putri.

“Hal lainnya adalah mencegah perkawinan anak memperbanyak sekolah-sekolah putri perempuan, bantuan keuangan untuk janda atau perempuan kepala keluarga dan anak-anak serta perlindungan hak-hak istri dalam perceraian,” urai Ning Nawal, yang juga kepanjangan tangan gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, dalam sambutan mewakili Gubernur Jateng Taj Yasin Maemoen, mengemukakan, peran ibu dalam rumah tangga sangat besar. Pada saat ini sudah banyak perempuan yang memiliki karya, termasuk peran dalam menopang ekonomi keluarga.

“Berdasarkan data pelaku UMKM di Indonesia, 64 persen adalah perempuan. Sehingga, jika tema Hari Ibu adalah perempuan peduli, saya yakin, perempuan sudah peduli, dari dulu sangat peduli. Sehingga momentum kali ini menjadi pengingat bagi kita untuk menghargai jasa para ibu,” kata Sumarno.

Perempuan juga memegang peran penting dalam pendidikan anak. Menurutnya, pendidikan terbaik adalah dari keluarga. “Kalau kita ingin Indonesia Emas dengan SDM yang unggul, mari dimulai dari rumah, dari keluarga,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan

Bentuk Karakter Generasi Penerus, Sekda Jateng Minta Anggota DWP Jadi Penjaga Integritas Suami

Lingkar.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan berkarakter akan melahirkan generasi yang unggul, cerdas, dan mampu berdaya saing. Dalam mewujudkan hal tersebut, peran DWP (Dharma Wanita Persatuan) sebagai istri ASN dan ibu dalam keluarga, sangat strategis dan menentukan.

Sumarno menyampaikan hal itu saat menghadiri Resepsi HUT ke – 26 Dharma Wanita Persatuan Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Selasa (9/12/2026), di Wisma Perdamaian, Kota Semarang.

DWP sebagai organisasi istri ASN, kata Sumarno, bukan hanya sebagai pendamping ASN. Namun juga dalam membentuk karakter generasi penerus. Serta mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Peran utama DWP adalah menjadi penyeimbang bagi suami yang menjadi ASN. Bagaimana supaya suami bisa menjalankan amanah dengan baik dan menjaga integritas, karena kinerja suami ini juga ada hubungannya dengan tuntutan para istri,” ujarnya.

Sumarno meminta kepada DWP agar bisa mengetahui hak-hak suami. Apa yang diperoleh suami setiap bulan, karena itu yang harus dijadikan ukuran. Kalau ada suami membawa rezeki yang tidak biasanya, istri bisa bertanya, darimana asalnya. Karena hal tersebut adalah menjadi bentuk integritas.

“Rezeki yang dibawa pulang itu adalah rezeki yang akan kita nafkahkan kepada anak-anak kita. Tentu saja dimulai dengan yang bersih. Kalau memang bukan haknya, tolong diingatkan. Banyak kejadian korupsi berawal dari tuntutan istri,” tegas Sumarno.

Peran lain yang tidak kalah pentinga adalah kontribusi bagi pembangunan. Antara lain dengan mempromosikan bagaimana menjaga olahraga dan pola hidup sehat dalam keluarga. Termasuk peran pengawasan anak di era digital.

Ketua DWP Provinsi Jawa Tengah, Wahju Indah Sumarno, dalam sambutannya mengatakan, tema peringatan HUT DWP pada tahun ini Adalah “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”.

Tema tersebut relevan dengan agenda besar Pembangunan Indonesia yang menargetkan lahirnya generasi unggul, sehat, cerdas, berkarakter serta berdaya saing global.

“Mari kita wujudkan lingkungan yang sehat, harmonis, dan berkarakter sehingga dari situlah nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian dan semangat belajar ditanamkan sejak dini,” katanya.

Resepsi HUT ke -26 DWP Tingkat Jawa Tengah diikuti oleh anggota DWP dari kabupaten dan kota, dinas dan instansi di lingkungan Pemprov Jateng. Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada sejumlah DWP yang telah mengikuti perlombaan dan penilaian memperingati HUT. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan, Religi

Pemprov Jateng Apresiasi Inovasi Baznas Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zmart, Zcoffee dan BMM

Lingkar.co – Sekretaris Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengapresiasi peluncuran Bantuan Pemberdayaan Ekonomi melalui Zmart, ZCoffee, dan Baznas Microfinance Masjid (BMM), untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Program inovasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI tersebut merupakan bentuk komitmen memperkuat pemberdayaan ekonomi umat dan transformasi mustahik menuju kemandirian.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat mengapresiasi program ini, terlebih program ini diarahkan untuk pemberdayaan dalam upaya mengentaskan kemiskinan,” kata Sekda yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam peluncuran Zcoffee, Baznas Microfinane Masjid (BMM) dan pencanangan 1.300 Zmart wilayah Provinsi Jawa Tengah, di lingkungan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Kota Semarang, Sabtu (6/12/2025).

Melalui program ini, kata Sumarno, diharapkan para mustahik (penerima zakat) dapat memiliki penghasilan rutin. Sehingga bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat). Hal tersebut sejalan dengan salah satu visi Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, yakni membangun ekosistem syariah di Provinsi Jawa Tengah.

Melalui kehadiran Zcoffee, Zmart dan BMM, ekosistem syariah akan lebih mudah terwujud. Sumarno mencontohkan, trend menikmati kopi yang saat ini merebak di semua kalangan, membuka peluang bagi terciptanya jaringan Zcoffee berkembang luas.

Sedangkan Zmart, akan membangun kepercayaan masyarakat, bahwa sistem retail tidak sekadar berorientasi kepada keuntungan. Adapun BMM, memberikan layanan pembiayaan yang melindungi umat dari riba.

“BMM yang bermitra dengan masjid ini menjadi solusi bagi umat agar terhindari dari rentenir dan pinjaman ilegal,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BAZNAS RI Noor Ahmad mengatakan, tujuan dari ketiga program tersebut adalah pengentasan kemiskinan melalui ekonomi berkelanjutan. Program ini membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, mitra usaha, masjid, dan juga lembaga pendidikan.

“Pengelolaan zakat merupakan amanah dari umat. Zakat berasal dari harta yang suci, karena orang yang mengeluarkan zakat tujuannya adalah mensucikan harta. Semoga program ini menjadi energi baru dalam mempercepat penurunan kemiskinan di Jawa Tengah,” ujarnya.

Sejak diluncurkan pada 2022, Program ZCoffee telah hadir di 12 provinsi dan 30 kabupaten/kota, memberdayakan 130 mustahik. Di Jawa Tengah, terdapat 22 outlet ZCoffee, termasuk outlet strategis di kawasan MAJT.

Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) telah bermitra dengan 183 masjid, menyalurkan Rp26,3 miliar, dan memberdayakan 9.090 mustahik. Di Semarang, program ini telah mendampingi 70 mustahik melalui skema qardhul hasan tanpa bunga, dan menjadi solusi bagi jamaah agar terhindar dari pinjaman tidak sehat.

BAZNAS RI menargetkan 1.300 Zmart melalui kolaborasi dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah serta 26 BAZNAS Kabupaten/Kota. Sebanyak 780 unit didukung langsung oleh BAZNAS RI dengan total anggaran Rp6,24 miliar. Program ini telah melahirkan 459 muzaki baru di seluruh Indonesia, memperkuat jaringan Saudagar Zmart untuk naik kelas. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Pemprov Jateng All Out Dukung Kodes Merah Putih

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap all out mendukung percepatan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebab membangun koperasi menjadi cara paling efektif untuk mengembangkan ekonomi dari desa.

Hal itu dikatakan Sekda Jateng Sumarno, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), dalam acara sharing session di UKSW Salatiga, Selasa (2/12/2025).

“Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun dari bawah, menyelesaikan masalah mulai dari akar rumput,” kata Sumarno.

Sumarno menyebut masalah kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan paling banyak muncul di desa. Karena itu Pemprov siap bersinergi dengan pemerintah pusat.

“Program-program yang digagas Kementerian dapat dikolaborasikan dengan program Pemprov dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Rektor UKSW Intiyas Utami menegaskan, kesiapan kampus mendukung digitalisasi koperasi.

“UKSW telah menyiapkan beberapa langkah konkret. Pada kesempatan ini, kami memohon perkenan Bapak untuk meluncurkan Sekolah Koperasi,” katanya, sembari menjelaskan program Klinik Digitalisasi Koperasi di NTT, penelitian lintas fakultas, dan aplikasi koperasi digital yang telah dipakai 535 koperasi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang hadir menegaskan, pemerintah menargetkan pembangunan fisik 80 ribu koperasi desa tuntas tahun depan.

“Saat ini sudah terdapat sekitar 34.000 bidang tanah yang siap dibangun. 17–18 ribu lokasi sedang dalam proses pengerjaan,” ujarnya.

Ferry juga mengapresiasi inisiatif UKSW.

“Inovasi yang dikembangkan UKSW sangat luar biasa. Sekolah Koperasi Digital sangat kami butuhkan,” katanya.

Data Pemprov Jateng menunjukkan progres KDKMP cukup cepat: 8.455 koperasi sudah punya akun SIMKOPDES, 6.701 sudah punya gerai, dan 567 kemitraan usaha disetujui.

Di sisi fisik, 1.712 gedung gerai sudah masuk tahap peletakan batu pertama melalui kerja sama PT Agrinas dan TNI. Pemetaan lahan juga masif di antaranya 4.747 lokasi dari SIMKOPDES, 3.058 dari SIPD, 2.443 dari Koda, sementara 1.712 lokasi dalam proses pembangunan

Untuk SDM, 172 angkatan bimtek telah digelar untuk 8.523 koperasi dengan total peserta 12.473 orang. (*)

Berita, Pemerintahan

Ancam Pertahanan non Militer, Bencana Alam di Jateng Jadi Perhatian DPN

Lingkar.co – Instrumen pertahanan negara tidak melulu berkaitan dengan aspek militer. Namun juga menyangkut kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman non-militer yang bersifat multidimensi, termasuk bencana alam.

Perubahan global memperlihatkan ancaman terhadap ketahanan nir militer, lebih nyata dan seringkali menimbulkan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Audiensi Tim Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis j27/11/2025).

Tim Sosialisasi Dewan Pertahanan yang dipimpin Deputi Geostrategi Mayjend TNI Ari Yuliyanto, diterima Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

Ari mengatakan, ancaman non militer antara lain, penyalahgunaan teknologi informasi, LGBT, narkoba, perdagangan manusia, dan bencana. Pertahanan nir militer dinilai penting sebagai upaya menghadapi ancaman non militer.

“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar dalam rangka sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara. Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke arah ancaman ketahanan nir militer, bencana alam sangat menonjol di Jawa Tengah,” jelas Ari.

Bencana menjadi ancaman dalam pertahanan non-militer karena ancamannya tidak menggunakan senjata militer. Akan tetapi dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

DPN akan melakukan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah, yang melibatkan TNI, Polri, dan Pemda. Harapannya, kebijakan umum ketahanan negara memberikan hal yang positif untuk kemajuan daerah, melalui solusi keutuhan, kedaulatan dan keselamatan bangsa.

Sumarno memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DPN. Menurutnya, peran Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai penyangga pangan nasional sekaligus industri, membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk DPN.

Dalam hal ketahanan pangan, Jateng membutuhkan asupan air yang cukup dengan dukungan ekosistem yang memadai. Ironisya, kerusakan lahan di kawasan pegunungan sangat memprihatinkan.

”Kemarin saya melakukan penanaman pohon di Taman Nasional Gunung Merapi dan kondisi lingkungannya sangat parah akibat galian pasir illegal. Padahal hutan menjadi penyedia air yang diperlukan bagi tanaman pangan,” beber Sumarno.

Sumarno juga berharap, sosialisasi yang dilakukan DPN memberikan motivasi kepada Jawa Tengah agar dapat menjaga situasi kondusif dan selalu adem ayem dari kegaduhan fisik.

“Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Pendidikan, Religi

Sekda Tutup MTQH XXXI Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2025 di Tegal, Kota Semarang Raih Juara Umum

Lingkar.co – Kafilah Kota Semarang berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Juara Umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) XXXI Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Tegal yang digelar dari tanggal 10–13 November 2025. Sekda Jateng Sumarno hadir menutup gelaran yang biasa diikuti oleh para santri tersebut.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Dewan Hakim MTQH XXXI Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/DH/XI/2025, yang menetapkan Kota Semarang sebagai peraih Juara Umum dengan total nilai 208 poin, mengungguli Kabupaten Pati (124 poin) dan Kabupaten Kudus (111 poin).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Muhtasit, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian luar biasa tersebut. “Alhamdulillah, prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan seluruh kafilah, pelatih, pembina, serta dukungan penuh masyarakat Kota Semarang. Ini bukti bahwa semangat cinta Al-Qur’an terus tumbuh di Kota Semarang,” ujar Muhtasit melalui rilisnya, Jum’at (14/11/2025).

Dalam ajang MTQH XXXI ini, kafilah Kota Semarang berhasil meraih sejumlah juara pada berbagai cabang dan golongan lomba, di antaranya:

  • Juara I Qiraat Mujawwad Dewasa Putri — Noura Khasna Syarifa
  • Juara I Hafalan 1 Juz Tilawah Putra — Sulthon Ahmad Nidhom
  • Juara I Tafsir Bahasa Arab Putri — Aisyah Az Zahra
  • Juara II Tafsir Bahasa Arab Putra — Abdul Aziz Rantisi
  • Juara II Tafsir Bahasa Indonesia Putra — Muhammad Abdul Faqih
  • Juara I Fahm Al-Qur’an Putri (Beregu)
  • Juara II Fahm Al-Qur’an Putra (Beregu)
  • Juara III Tilawah Dewasa Putri — Siti Nurul Zakiyah
  • Juara I Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an Putra — Muhammad Hilmi Labibunnajah
  • Juara II Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an Putri — Aulia Ainis Lisa
  • Juara II Kaligrafi Digital Putra — Khoirul Fikri
  • Juara III Kaligrafi Kontemporer Putri — Edelweiss Adnindi Raiya Ramadhani.

Selain itu, Kota Semarang juga memperoleh berbagai penghargaan pada cabang hafalan, tafsir, dan kaligrafi yang turut mengantarkan kota ini menjadi yang terbaik di Jawa Tengah.

Kasi Bimbingan Masyarakat Islam, Tantowi Jauhari, yang juga menjabat sebagai Sekretaris LPTQ Kota Semarang menjelaskan, keberhasilan ini merupakan hasil pembinaan berkelanjutan dan sinergi antara Kemenag, Pemkot, dan seluruh elemen masyarakat.

“Sejak persiapan hingga pelaksanaan, kafilah Kota Semarang menunjukkan semangat dan kedisiplinan luar biasa. Ini hasil kerja kolektif seluruh pihak yang ingin mengharumkan nama Kota Semarang di tingkat provinsi,” ungkap Tantowi.

Dengan gelar Juara Umum ini, Kota Semarang menegaskan posisinya sebagai kota dengan tradisi kuat dalam pembinaan tilawah dan pengamalan Al-Qur’an, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan meneladani nilai-nilai Qur’ani. (*)Juara Umum