Arsip Tag: Pelantikan

Berita, Pemerintahan, Politik

Paramitha Resmikan 14 Kades Antar Waktu, Berikut Daftarnya!

Lingkar.co – Sebanyak 14 Kepala Desa Antar Waktu resmi melanjutkan jabatan sebagai pucuk kepemimpinan desa setelah dilantik oleh Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma di Bupati Pendopo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,

Pelantikan ini menjadi penanda kesinambungan roda pemerintahan desa sekaligus penguatan peran desa sebagai pilar utama pembangunan di Kabupaten Brebes.

“Desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kepala Desa harus mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” ucap Paramitha Selasa (21/4/2026).

Paramitha mengatakan, kades antar waktu merupakan hasil musyawarah desa, sebuah mekanisme demokrasi yang menekankan nilai kebersamaan dan mufakat dalam menentukan pemimpin di tingkat desa.

“Pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa bersama perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Kepala desa harus mampu mengelola rumah tangga desa sekaligus menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif,” tuturnya.

Lebih lanjut, Paramitha menjelaskan bahwa masa jabatan kepala desa antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Saudara-saudara diharapkan dapat melanjutkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Paramitha berharap, para kades mampu meningkatkan kinerja pemerintahan desa, khususnya dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif kepada masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Paramitha bilang, fokus utama saat ini meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan pendapatan asli daerah.

“Program pembangunan harus dijalankan sesuai prioritas dan regulasi yang berlaku, sehingga kesinambungan pembangunan desa dapat terjaga,” pesannya.

Terakhir, Paramitha mengajak seluruh kepala desa untuk menjaga kondusivitas wilayah serta memperkuat persatuan masyarakat.

Ia mengingatkan, kepala desa dituntut mampu menjalankan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun 14 kepala desa yang dilantik yakni:

  1. Kepala Desa Bentar Kecamatan Salem, Juni Sunendar
  2. Kepala Desa Indrajaya Kecamatan Salem, Jajang
  3. Kepala Desa Sisalam Kecamatan Wanasari, Mokh. Idi Fitriadi, S.Pd, SH, MM
  4. Kepala Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba, M. Faqih Usman, M.Pd
  5. Kepala Desa Cipelem Kecamatan Bulakamba, Rakhmanto
  6. Kepala Desa Randusari Kecamatan Losari, Maunah
  7. Kepala Desa Ciampel Kecamatan Kersana, Nurazizah
  8. Kepala Desa Jatimakmur Kecamatan Songgom, Daningsih
  9. Kepala Desa Songgom Kecamatan Songgom, Wasori
  10. Kepala Desa Batursari Kecamatan Sirampog, Muhaimin
  11. Kepala Desa Plompong Kecamatan Sirampog, Darto, S.Pd
  12. Kepala Desa Benda Kecamatan Sirampog, Khalimi
  13. Kepala Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Suwandi
  14. Kepala Desa Pende Kecamatan Banjarharjo, Mashuri
    (*)

Berita, Politik

Karang Taruna Banyumas 2026-2031 Resmi Dilantik, Lihat Kepengurusannya!

Lingkar.co – Pengurus Karang Taruna Kabupaten Banyumas masa bakti 2026–2031 resmi dilantik pada hari Minggu (19/4/2026) di Pendopo Sipanji, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

kini telah dikukuhkan. Di bawah kepemimpinan Juli Krisdianto, organisasi ini membawa misi besar: bertransformasi menjadi motor penggerak pemuda yang aktif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sebanyak 43 Pengurus Karang Taruna dilantik

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono berpesan, karang taruna merupakan salah satu peran vital pemuda dalam bermasyarakat.

Ia mengingatkan bahwa Karang Taruna bukan sekadar organisasi wadah berkumpul, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun kesejahteraan sosial.

“Karang Taruna diharapkan mendorong peran menjadi solusi, di tengah dinamika perkembangan zaman, generasi muda dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari pengangguran, kemiskinan, penyalahgunaan teknologi, hingga menurunnya kepedulian sosial.” ujar Sadewo.

Lebih lanjut, Bupati menekankan agar momentum pelantikan ini menjadi titik pijak kerja nyata. Karang Taruna dituntut untuk lebih responsif dan inovatif, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital guna memperluas jejaring serta mempromosikan potensi daerah Banyumas ke kancah yang lebih luas.

Berikut adalah jajaran pengurus inti yang akan mengawal visi Karang Taruna Banyumas selama lima tahun ke depan:

  1. Ketua : Juli Krisdianto
  2. Wakil Ketua I : Waryono
  3. Wakil Ketua II : Imam Ahfas
  4. Wakil Ketua III : Edris Santoso
  5. Sekretaris : Arif Yuliarso
  6. Wakil Sekretaris I : Alfiatun Khasanah
  7. Wakil Sekretaris II : Mahmud Arif Alfajri
  8. Bendahara : Wahyu Albar Sutisna
  9. Wakil Bendahara I : Balqis Fadilla
  10. Wakil Bendahara II : Jatmono

Dengan komposisi kepemimpinan yang solid, Karang Taruna Banyumas berkomitmen untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.

Fokus utama ke depan adalah menghadirkan karya nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjawab berbagai persoalan sosial di tingkat akar rumput. (*)

Berita, Politik, Religi

Pengurus MLKI Kabupaten Pemalang Resmi Dilantik, Wujud Nyata Pengakuan Eksistensi Penghayat Kepercayaan

Lingkar.co – Pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Pemalang periode 2026–2031 resmi dilantik di Sasana Bhakti Praja Pemalang, Sabtu (18/04/2026).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pemalang, Joko Ngatmo mewakili Bupati, menyampaikan, pelantikan kepengurusan MLKI memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai momentum penting dalam memperkuat pembinaan, pelestarian, serta pengembangan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tengah kehidupan masyarakat.

Melalui sambutan tertulis, Bupati juga menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan wujud nyata pengakuan terhadap eksistensi penghayat kepercayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, keberagaman keyakinan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat harus dipandang sebagai kekayaan bangsa yang wajib dihormati, dilindungi, serta dipelihara bersama.

Ia melanjutkan, Pemkab Pemalang, berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, persatuan, dan penghormatan terhadap seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis dalam bingkai keberagaman.

Selanjutnya, kata dia, Bupati berharap, kepengurusan MLKI yang baru, dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab dan bisa berperan aktif dalam menjaga serta melestarikan nilai-nilai luhur kepercayaan dan kearifan lokal, meningkatkan kerukunan antarumat, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah menuju terwujudnya Pemalang yang bercahaya.

Sementara, Ketua Presidium MLKI Dewan Musyawarah Wilayah Provinsi Jawa Tengah, KRT. Rosa Mulya Aji mengapresiasi Pemkab Pemalang atas dukungan yang telah diberikan, sehingga MLKI dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik di tengah masyarakat.

Dalam acara itu, Ia mengingatkan pentingnya peran pengurus MLKI sebagai teladan bagi masyarakat dengan melalui penguatan nilai budi pekerti, peningkatan sinergi dengan pemerintah, serta optimalisasi pendataan dan pelayanan bagi warga penghayat kepercayaan, guna menjamin terpenuhinya hak-hak sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dilantiknya kepengurusan MLKI Kabupaten Pemalang periode 2026–2031, diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat penghayat kepercayaan, sekaligus memperkokoh nilai-nilai persatuan dalam keberagaman sebagai bagian dari jati diri bangsa.

Sebagai informasi, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Pemalang merupakan wadah organisasi bagi komunitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pemalang.

MLKI dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol serta instansi terkait lainnya, khususnya dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan. (*)

Berita, Pemerintahan

Komitmen Ramah Lansia, Bupati Sumedang Tegaskan Pembangunan Harus Perhatikan Kelompok Lanjut

Lingkar.co – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi daerah ramah lansia. Untuk itu, ia tekankan pembangunan ke depan harus memberikan perhatian penuh kepada kelompok lanjut usia (Lansia) agar tetap sehat, bahagia, dan bermartabat.

“Kami ingin Sumedang menjadi kabupaten yang ramah Lansia. Negara harus hadir, memastikan para lansia hidup sehat, bahagia, dan memiliki ruang untuk terus beraktivitas serta berkontribusi,” ujarnya saat sambutan Halal Bihalal dan pelantikan Pengurus Lembaga Lansia Indonesia (LLI) Kabupaten Sumedang di Gedung Negara Sumedang, Jawa Barat, Senin (6/4/2026).

Ia menilai, pendekatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada usia produktif, tetapi juga harus menjangkau seluruh siklus kehidupan manusia, mulai dari lahir hingga lanjut usia.

“Perhatian kepada masyarakat itu harus minal mahdi ilal lahdi, dari buaian hingga liang lahat. Termasuk memastikan lansia mendapatkan fasilitas, pelayanan, dan perhatian yang layak,” tegasnya.

Bupati juga menekankan bahwa lansia bukan beban pembangunan, melainkan aset penting yang menyimpan pengalaman dan kebijaksanaan.

“Lansia adalah mata air kebijaksanaan, penjaga nilai, dan sumber inspirasi. Kita harus menghormati, melibatkan, dan memberdayakan mereka dalam pembangunan,” katanya.

Sementara, Ketua LLI Kabupaten Sumedang Zaenal Alimin menyatakan, kesiapan organisasinya untuk mendukung penuh visi Sumedang ramah Lansia.

“LLI hadir sebagai wadah untuk mengorganisir potensi lansia agar tetap aktif dan bermanfaat. Kami mengajak para lansia untuk mengisi masa usia dengan kegiatan positif dan amal kebaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, keberadaan LLI menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan lansia secara terstruktur dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua LLI Provinsi Jawa Barat Nu’man Abdul Hakim menegaskan, lansia harus dipandang sebagai kekuatan, bukan kelompok yang terpinggirkan.

“Cara pandang terhadap lansia harus berubah. Mereka adalah bagian penting dari pembangunan. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, maka kualitas hidup lansia harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Ia mengapresiasi langkah Sumedang yang mulai menempatkan isu lansia sebagai bagian strategis dalam kebijakan daerah. (*)

Berita, Pemerintahan

144 CPNS Terima SK Pengangkatan PNS, 121 Orang di Posisi Jabatan Fungsional Pemkab Sleman

Lingkar.co – Sebanyak 144 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Sleman menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 121 orang menerima SK jabatan fungsional.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para PNS yang telah menerima SK pengangkatan tersebut.

Ia berpesan agar momentum ini dapat dijadikan pijakan untuk menguatkan kembali komitmen guna mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan mengabdi di Kabupaten Sleman ini. Pelayanan yang baik yang bisa kita berikan kepada masyarakat itu nilainya lebih berharga dari apa pun,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Lebih lanjut Harda berharap dengan status baru ini, para penerima SK mampu mengemban tanggung jawab yang lebih besar serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika, integritas dan netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara. PNS Pemkab Sleman juga diharapkan dapat menjaga perilaku dan norma-norma yang berlaku guna menjaga kepercayaan masyarakat. (*)

Berita, Pemerintahan

102 Orang Terima SK PNS Jabatan Fungsional Pemkab Brebes

Lingkar.co – Sebanyak 102 Orang nenerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus menduduki jabatan fungsional di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, Jumat (3/4/2026)

Kepala BKPSDMD Brebes, Moh Syamsul Haris menjelaskan, mereka yang mengikuti pengambilan sumpah PNS telah selesai masa percobaan satu tahun, serta pengangkatan kedalam jabatan fungsional.

Dia menjelaskan, kegiatan pengambilan sumpah jabatan bertujuan memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus meningkatkan motivasi kerja ASN.

Selain itu, momentum tersebut juga menjadi sarana bagi para ASN untuk menerima arahan langsung dari Bupati sebagai bekal dalam menjalankan tugas.

“Pada hari ini, sebanyak 43 orang diangkat menjadi PNS jabatan pelaksana, 102 orang diangkat sebagai PNS sekaligus dilantik dalam jabatan fungsional, serta 11 orang menjalani pengambilan sumpah/janji PNS,” jelas Haris.

Haris juga menyampaikan, ASN yang dilantik dalam jabatan fungsional menjalani dua sumpah sekaligus, yakni sumpah PNS dan sumpah jabatan fungsional, sedangkan sebagian lainnya merupakan PNS yang diangkat sebelum tahun 2024 dan baru melaksanakan sumpah.

Bupati Brebes Hj Paramitha Widya Kusuma melantik 156 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengangkatan dalam jabatan fungsional, serta pengambilan sumpah bagi PNS baru tahun 2024, di Pendopo Kabupaten Brebes.

Paramitha mengatakan, pelantikan ini merupakan momentum penting yang patut disyukuri. Ia menyebut status ASN sebagai bentuk kepercayaan negara yang harus dijawab dengan kinerja, integritas, dan tanggung jawab.

“Pengangkatan menjadi PNS bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Setelah masa percobaan, saudara dituntut bekerja lebih matang, bersikap lebih dewasa, dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Paramitha juga menekankan pentingnya kontribusi nyata ASN sesuai kompetensi masing-masing. Menurutnya, ASN merupakan instrumen vital pemerintah daerah yang harus mampu menghadirkan pelayanan prima sekaligus berperan aktif dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Brebes.

Selain itu, ia mengingatkan ASN baru untuk menjadi duta positif pemerintah dengan menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat. ASN juga diminta memegang teguh nilai-nilai Berakhlak serta memahami regulasi agar terhindar dari pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.

“Untuk para kepala perangkat daerah, saya meminta agar terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja, disiplin, serta loyalitas ASN di lingkungan masing-masing,” pungkasnya. (*)

Berita, Pemerintahan, Politik

Resmi Dilantik, Bupati Banyumas Tegaskan PMI Mitra Strategis Pelayanan Masyarakat

Lingkar.co – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan pentingnya peran Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Sadewo menegaskan hal itu saat menyampaikan sambutan pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Banyumas masa bakti 2026–2031 pada Selasa (31/3/2026) di Pendopo Si Panji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Sadewo berharap amanah yang diberikan kepada kepengurusan baru dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesionalitas, dan integritas dalam setiap pengabdian.

“Kepercayaan ini adalah amanah besar yang harus dijaga dan dijalankan dengan sungguh-sungguh,” katanya.

“PMI memiliki peran penting, tidak hanya saat terjadi bencana, tetapi juga dalam membangun kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, pelayanan kesehatan, hingga memastikan ketersediaan darah melalui donor sukarela,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal itu, Sadewo juga menyoroti tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan lingkungan, cuaca ekstrem, serta dinamika sosial yang berkembang. Dalam kondisi tersebut, kehadiran PMI dinilai semakin relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

“Perkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Kerja-kerja kemanusiaan akan jauh lebih kuat jika dilakukan secara bersama-sama,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar PMI di tingkat kecamatan terus diberdayakan, karena keberadaan PMI kecamatan sangat vital sebagai garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi wilayah secara langsung.

“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan pengabdian yang tulus, PMI Kabupaten Banyumas akan semakin kuat dan terus bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Menyambut arahan bupati, Ketua PMI Kabupaten Banyumas, Nungky Harry Rachmat mengaku telah melakukan re-organisasi dalam pembentukan kepengurusan dengan harapan akan meningkatkan pelayanan di bidang sosial kemanusiaan, sebagaimana yang tekah dilakukan selama ini.

‘’Kami berharap PMI tetap ada pada garda terdepan dalam konteks pelayanan sosial kemanusiaan,’’ tuturnya.

Ia juga berjanji akan terus menjamin ketersediaan, baik kuantitas maupun kualitas darah sesuai dengan ketentuan.

‘’Tentu kami akan lebih meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah, beserta seluruh stakeholder lainnya,’’ucapnya.

Ia juga menuturkan, pihaknya akan lebih meningkatkan pembinaan dan peninkatan kapasitas relawan-relawan PMI yang tersebar, dengan harapan akan tebangunnya PMI yang lebih kuat dan sinergis. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan, Politik

Bimo Kembali Jadi Direktur Semarang Zoo, Agustina Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan dalam Pengangkatan Direksi BUMD

Lingkar.co – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Semarang dilakukan tanpa praktik jual beli jabatan.

Penegasan tersebut ia sampaikan saat pelantikan Direktur PT Taman Satwa Semarang (Perseroda), Bimo Wahyu Widodo Dasir Santoso periode 2025–2029 di Balaikota Semarang, Senin (26/1/2026).

Agustina mengingatkan, jabatan Direktur PT Taman Satwa Semarang merupakan posisi strategis karena Semarang Zoo memiliki peran penting sebagai ruang rekreasi, edukasi, sekaligus kawasan konservasi satwa. Oleh karena itu, proses pengisiannya dilakukan secara hati-hati dan profesional.

“Proses pengisian jabatan ini dilaksanakan dengan sangat tertib, transparan, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saking hati-hatinya jadi lama,” ujarnya.

Agustina secara terbuka menanggapi isu terkait dugaan adanya transaksi dalam pengangkatan jabatan. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak dibenarkan dalam kepemimpinannya.

“Di Kota Semarang ini penting untuk disampaikan tidak boleh, tidak ada, dan bahkan dipikirkan pun tidak,” tegas Agustina.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa dalam kepemimpinannya, seluruh pengisian jabatan dilakukan dengan orientasi kerja bersama untuk kepentingan Kota Semarang, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Menurutnya, untuk menjaga integritas pengambilan keputusan strategis, Pemerintah Kota Semarang menerapkan pendekatan kehati-hatian. “Kita akan mencoba secret action and silence untuk semua hal yang bersifat strategis dan memiliki potensi untuk dimainkan oleh orang-orang yang tidak pernah berjalan,” katanya.

Agustina juga menjelaskan bahwa rangkaian seleksi melibatkan panitia dari luar serta lembaga independen yang memiliki integritas dan kepakaran, hingga akhirnya menetapkan direktur terpilih. Keputusan tersebut, kata dia, merupakan hasil kesepakatan bersama dan dilakukan secara transparan.

Wali kota juga berpesan agar pengelolaan Semarang Zoo difokuskan sebagai ruang edukasi, konservasi, dan rekreasi yang profesional dan berkelanjutan, dengan peningkatan kualitas pelayanan, kesejahteraan satwa, serta inovasi wahana ramah anak dan keluarga. Ia juga mendorong pengembangan kawasan yang lebih alamiah melalui penataan sederhana namun edukatif untuk memperkuat pengalaman belajar, rekreasi, dan fungsi konservasi.

Sementara itu, Direktur PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) Bimo Wahyu Widodo Dasir Santoso menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Semarang Zoo. “Taman satwa ini harus naik kelas, karena sekarang ini kan hasil audit dari kementerian kehutanan nilai kita kan C, nah nanti akan bertahap menjadi B kemudian menjadi A,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan fungsi konservasi, edukasi, dan rekreasi akan menjadi fokusb utama, termasuk persiapan menghadapi libur Lebaran serta penguatan program kesejahteraan satwa di Semarang Zoo. (*)

Berita, Pemerintahan, Politik

Luncurkan Program Shodaqoh Sampah, Bupati Kendal Puji Kepedulian Lingkungan Fatayat NU Kendal

Lingkar.co – Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengapresiasi peran strategis Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dalam merawat nilai keislaman dan kebangsaan di Kabupaten Kendal, terutama nilai-nilai agama terkait kepedulian terhadap lingkungan.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada pelantikan Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kabupaten Kendal masa khidmah 2025–2030 di Pondok Pesantren Darul Amanah, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Ahad (18/1/2026).

Bupati Tika menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menilai Fatayat NU selama ini telah menunjukkan pengabdian luar biasa di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial kemasyarakatan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, kami mengucapkan selamat kepada pengurus PC Fatayat NU masa khidmah 2025–2030. Kehadiran Fatayat NU sangat besar perannya dalam merawat nilai-nilai keislaman dan kebangsaan,” ujarnya.

Pada momen tersebut juga dilakukan peluncuran program Shodaqah Sampah Fatayat (SHOSFA). Tika menilai program tersebut sejalan dengan semangat pelayanan dan penguatan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, Fatayat NU memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai kebangsaan dan kebhinekaan yang menjadi ciri khas Indonesia. Dengan jumlah anggota yang besar dan terorganisir, Fatayat NU diharapkan mampu menjadi lokomotif penggerak kemajuan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kendal.

“Mari kita jaga semangat kebersamaan dan silaturahmi. Jadikan Kabupaten Kendal sebagai rumah besar yang rukun, damai, dan penuh nilai kebaikan,” pesannya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo, KH Mas’ud Abdul Qodir, menegaskan bahwa Fatayat NU memiliki posisi penting sebagai kader perempuan NU yang berperan dalam dakwah, pengabdian sosial, dan keteladanan di masyarakat.

“Fatayat NU harus terus menjadi teladan dalam akhlak, keilmuan, dan pengabdian. Dari pesantren inilah diharapkan lahir kader-kader perempuan NU yang istiqamah berkhidmat untuk agama, bangsa, dan Nahdlatul Ulama,” tuturnya.

Ia juga mendoakan agar seluruh pengurus dan kader Fatayat NU senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, serta keberkahan dalam menjalankan amanah organisasi. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Berita, Nasional, Politik

Lantik Fatayat NU Kabupaten Kendal, Margareth Ajak Teguhkan Lima Pilar Organisasi Digdaya

Lingkar.co – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah mengajak pada kadernya untuk meneguhkan visi Fatayat NU. Yakni; menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia menuju organisasi digdaya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh kader Fatayat NU harus menjadikan visi organisasi sebagai landasan utama dalam berkhidmah.

“Visi ini bukan sekadar dibaca atau dihafalkan, tetapi harus menjadi pijakan dalam setiap langkah kita berorganisasi untuk penguatan dan kemajuan Fatayat NU,” ujar katanya dalam pelantikan Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kendal masa khidmah 2025–2030 di Ponpes Darul Amanah, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad (18/1/2026).

Ia lantas menegaskan bahwa Fatayat NU tidak boleh hanya besar secara nama, tetapi harus kuat secara substansi. Organisasi perempuan muda NU ini, menurutnya, harus mampu membuktikan kebesarannya melalui lima pilar indikator organisasi digdaya.

Dijelaskannya, pilar pertama adalah penguatan struktur organisasi. Margaret menjelaskan bahwa struktur Fatayat NU harus benar-benar hidup dan aktif hingga tingkat paling bawah, mulai dari pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, hingga pimpinan anak ranting.

Oleh karena itu ia mengingatkan agar Fatayat NU tidak hanya berdiri di tingkat kabupaten, tetapi juga hadir dan berdaya di kecamatan, desa, bahkan lingkungan RT/RW, majelis taklim, dan pondok pesantren.

“Penguatan struktur tidak hanya soal jumlah kepengurusan, tetapi juga kualitas pengurusnya. Mereka harus memahami visi, misi, serta regulasi organisasi agar mampu menjalankan peran secara optimal,” tegasnya.

Pilar kedua adalah kaderisasi. Menurut Margaret, kaderisasi merupakan jantung organisasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar Fatayat NU terus melahirkan kader-kader perempuan muda yang tangguh, berdaya, dan berwawasan keorganisasian.

Pilar ketiga adalah penguatan program kerja. Margaret menekankan bahwa seluruh isu tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan ranah gerak Fatayat NU, baik dari perspektif sosial, hukum, ekonomi, kesehatan, maupun keagamaan. Namun demikian, penyusunan program harus berbasis pada persoalan nyata yang dihadapi perempuan dan anak di masing-masing daerah.

“Masalah perempuan dan anak di Kendal tentu berbeda dengan di Semarang atau Kudus. Maka Fatayat NU harus mampu membaca potensi dan persoalan lokal agar program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pilar keempat adalah penguatan layanan. Dalam konteks ini, Margaret menegaskan pentingnya keberadaan Lembaga Konsultasi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat NU di setiap cabang. Ia menyebut LKP3A sebagai wujud nyata kehadiran Fatayat NU dalam mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Ketika ada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, Fatayat NU harus hadir, punya empati, dan mampu mendampingi mereka untuk mendapatkan keadilan,” kata Margaret yang juga menjabat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Margaret menambahkan, pembentukan LKP3A bersifat wajib meski masih perlu penguatan secara bertahap, termasuk melalui pelatihan paralegal dan konselor bersertifikasi.

Pilar kelima adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Ia mendorong kader Fatayat NU untuk aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah dan syiar nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.

“Kalau belum bisa masuk televisi, jangan putus asa. Ramaikan media sosial dengan dakwah, pandangan keislaman, serta kegiatan dan program Fatayat NU,” tandasnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat