Arsip Tag: Harga BBM

Berita, Ekonomi, Nasional

Harga BBM Non-Subsidi Melonjak, Pertamax Turbo Kini Rp19.400 per Liter

Lingkar.co – PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) yang dipasarkan mulai Sabtu (18/4/2026).

Mengutip situs mypertamina.id, harga Pertamax Turbo per 18 April dibanderol Rp19.400 per liter. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan Maret lalu yang masih berada di level Rp13.100 per liter.

Untuk Dexlite, harga kini ditetapkan Rp23.600 per liter, naik dari sebelumnya Rp14.200 per liter pada Maret sebelum penyesuaian dilakukan.

Kenaikan serupa juga terjadi pada Pertamina Dex. Per 18 April, BBM jenis tersebut dihargai Rp23.900 per liter, meningkat dari sebelumnya Rp14.500 per liter.

Meski terjadi penyesuaian pada BBM non-subsidi, Pertamina memutuskan tidak mengubah harga BBM subsidi.

Harga Pertalite hingga saat ini masih berada di angka Rp10.000 per liter.

Hal yang sama berlaku untuk BBM jenis solar. Hingga Sabtu (18/4/2026), harga solar tetap dipertahankan di Rp6.800 per liter.

Selain itu, harga Pertamax juga masih stabil di level Rp12.300 per liter.

Penulis: Putri Septina

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Pastikan Stok BBM Tetap Aman, Pemkab Kutai Barat Sidak SPBU

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, yang juga bertindak sebagai penanggung jawab Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Ekonomi, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dinas Perhubungan, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono, perwakilan Kodim 0912/KBR, serta sejumlah pejabat eselon dan staf terkait.

Adapun SPBU yang menjadi lokasi sidak meliputi SPBU Belintut, SPBU Mitra Agi Ngenyan Asa, dan SPBU Harkat Bersama Melak, Jumat (10/4/2026).

Kamius Junaidi mengungkapkan, hasil pemantauan di lapangan, stok BBM di wilayah Kutai Barat terpantau dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Harga BBM non-subsidi saat ini masih stabil, dengan rincian Pertamax sebesar Rp12.600 per liter dan Dexlite Rp14.500 per liter.

Sementara itu, untuk BBM subsidi, harga Biosolar berada di angka Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan BBM secara bijak, sesuai kebutuhan, dan tetap mengedepankan efisiensi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kelancaran distribusi BBM, khususnya bagi nelayan dan petani, agar tidak terjadi hambatan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir terhadap ketersediaan BBM.

Ia memastikan bahwa pihak kepolisian akan terus melakukan pengawasan guna mencegah potensi penyelewengan maupun penimbunan BBM.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama unsur terkait berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. (*)

Berita, Ekonomi, Nasional

Pemerintah Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir Tahun

Lingkar.co – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap stabil dan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini. Jaminan tersebut disampaikan di tengah potensi kenaikan harga minyak dunia akibat meningkatnya tensi konflik antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah telah menghitung kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM subsidi tetap terkendali hingga akhir tahun.

“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi apabila harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Perhitungan tersebut mencakup skenario jika harga minyak berada pada kisaran 80 hingga 100 dolar AS per barel.

“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak dapat memastikan pergerakan harga BBM non-subsidi karena komoditas tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi harga dari pemerintah.

Untuk mengantisipasi tekanan dari lonjakan harga minyak global, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan tambahan. Selain dari APBN, pemerintah memiliki dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan.

Di samping itu, pemerintah juga mengandalkan berbagai pos penerimaan negara sebagai bantalan fiskal, salah satunya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral.

“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya.

Pemerintah juga tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga keseimbangan fiskal negara.

Purbaya mengungkapkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah kebutuhan subsidi pemerintah sekitar Rp6,8 triliun.

“Nanti kami ajak (kementerian dan lembaga) supaya minimum (meminimalkan pengeluaran), kami kendalikan dan kami maintain yang lain juga, kami boost pendapatan dari beberapa sektor, termasuk komoditas,” ucap Purbaya.

Melalui langkah pengendalian belanja dan peningkatan pendapatan tersebut, pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terjaga pada kisaran 2,92 persen tanpa harus memanfaatkan dana SAL. (*)

Berita, Ekonomi, Internasional

Harga BBM di ASEAN Naik, Singapura Tembus Nyaris Rp55 Ribu per Liter

Lingkar.co – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai terjadi di sejumlah negara kawasan ASEAN, dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat sejak akhir Februari 2026.

Salah satu kenaikan paling mencolok terjadi di Vietnam. Mengutip AFP, Rabu (25/3/2026), harga solar di negara tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat atau sekitar 105% sejak 26 Februari 2026. Kementerian Perdagangan Vietnam mencatat harga solar kini mencapai 39.660 dong per liter atau sekitar Rp25.351 per liter, naik dari 19.270 dong pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, harga bensin RON 95 di Vietnam juga mengalami lonjakan hampir 68%, dari 20.150 dong menjadi 33.840 dong per liter dalam periode yang sama.

Kenaikan tajam juga terlihat di Singapura. Berdasarkan data per 20 Maret 2026, harga BBM di SPBU bahkan mendekati Rp55.000 per liter. Di SPBU Caltex, misalnya, harga bensin RON 98 (Platinum 98) mencapai sekitar Rp54.986 per liter sebelum diskon, dan sekitar Rp52.237 per liter setelah diskon.

Untuk jenis lain, bensin RON 92 dijual sekitar Rp45.337 per liter, RON 95 sekitar Rp45.866 per liter, sedangkan diesel berkisar Rp46.844 hingga Rp49.303 per liter.

Harga BBM di Indonesia Ikut Naik

Di Indonesia, sejumlah badan usaha seperti Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo Energy juga menaikkan harga BBM per Maret 2026.

Sebagai contoh:

  • Pertamax (RON 92): Rp12.300/liter (dari Rp11.800)
  • Pertamax Green (RON 95): Rp12.900/liter
  • Pertamax Turbo: Rp13.100/liter
  • Dexlite: Rp14.200/liter
  • Pertamina Dex: Rp14.500/liter

Sementara BBM subsidi tetap:

  • Pertalite: Rp10.000/liter
  • Solar subsidi: Rp6.800/liter

Perbandingan Harga BBM di Negara ASEAN (per 23/3/2026)

Berikut daftar rata-rata harga BBM di beberapa negara Asia Tenggara (bensin):

  • Malaysia: Rp11.414/liter (bensin), diesel Rp13.341/liter
  • Singapura: Rp43.627/liter (bensin), diesel Rp48.142/liter
  • Filipina: Rp24.316/liter (bensin), diesel Rp28.949/liter
  • Thailand: Rp23.369/liter (bensin), diesel Rp17.079/liter
  • Laos: Rp29.879/liter (bensin), diesel Rp25.753/liter
  • Kamboja: Rp28.036/liter (bensin), diesel Rp27.614/liter
  • Myanmar: Rp16.064/liter (bensin), diesel Rp17.772/liter

Kenaikan harga BBM ini menunjukkan dampak nyata konflik global terhadap sektor energi, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Negara dengan ketergantungan impor tinggi seperti Singapura menjadi yang paling terdampak, dengan harga BBM tertinggi di kawasan.

Penulis: Putri Septina

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Menkeu Purbaya Ungkap Harga Asli BBM Solar Dan Pertalite

Lingkar.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap harga asli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dan pertalite yang dikonsumsi masyarakat jika tidak disubsidi pemerintah. Selama ini harga di masyarakat lebih terjangkau karena pemerintah menanggung subsidi dan kompensasinya.

“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non energi,” Ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu, dikutip Sabtu (6/12/2025).

Misalnya untuk harga solar, seharusnya mencapai Rp 11.950/liter, namun Harga Jual Eceran (HJE) yang dibayar masyarakat hanya Rp 6.800/liter. Artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung Rp 5.150/liter.

Kemudin untuk BBM bersubsidi lainya seperti pertalite, harga aslinya Rp 11.700/liter, namun HJE yang dibayar masyarakat Rp 10.000/liter.

“Sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700/liter atau 15% melalui kompensasi,” kata Purbaya.

Diketahui, PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Senin (1/12/2025).

Dilansir dari situs My Pertamina, khusus di Jakarta, harga BBM Pertama per (1/12/2025) naik menjadi Rp 12.750/liter dari harga sebelumnya Rp 12.200/liter. Harga BBM Pertama Turbo juga naik dari Rp 13.100/liter menjadi Rp 13.750/liter.

Kemudian Pertama Green 95 juga naik dari Rp 13.000/liter menjadi Rp 13.500/liter. Sedangkan harga petalite tetap Rp 10.000/liter diseluruh Indonesia dan solar subsidi di harga Rp 6.800/liter.

Berikut Daftar Harga BBM Pertamina

  • Pertalite : Rp 10.000/liter
  • Solar : Rp 6.000/liter
  • Pertama : Rp 12.750/liter
  • Pertamax Turbo : Rp 13.750/liter
  • Pertamax Green 95 : Rp 13.500/liter
  • Dexlite : Rp 14.700/liter
  • Pertamina Dex : Rp 15.000/liter

Penulis : Putri Septina

Berita

Ketua DPRD Demak Janji Bakal Libatkan Buruh soal Penentuan Upah

DEMAK, Lingkar.co  – Audiensi Aliansi Buruh Demak (Gebrak) meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak untuk melakukan perbaikan terkait pengupahan terhadap para buruh.

Hal tersebut ditanggapi positif oleh Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet. Pihaknya berjanji akan melibatkan buruh dalam penentuan upah.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Demak akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar penentuan upah terhadap buruh bisa disesuaikan dengan baik.

“Besaran upah sudah disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap kabupaten atau kota. Sebagai wakil rakyat, kami wajib memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya saat audiensi di ruang rapat pada Kamis, 15 September 2022.

Selain buruh dan Apindo, Ketua DPRD Demak juga akan mengajak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) agar dewan pengupahan berfungsi dengan baik.

“Kami akan mengundang pihak Disnaker dan kalian semua untuk kita temukan di mana agar dewan pengupahan ini dapat berfungsi dengan baik, nanti setelah bertemu dengan dinas kita akan berkoordinasi dengan Bupati terkait hal tersebut,” sambungnya.

Dalam audiensi itu, para buruh juga mengemukakan penolakan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena dinilai mempersulit ekonomi.

Mengenai itu, Ketua DPRD Demak menyatakan jika regulasi kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kendati demikian, pihaknya tetap akan menampung aspirasi buruh dan menyampaikannya ke pemerintah pusat.

Kondisi kenaikan harga BBM ini, sudah diantisipasi pemerintah pusat dengan skema yang dapat menjaga stabilitas jual-beli masyarakat di antaranya ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

“Kami berharap dengan kondisi saat ini kita semua bisa menjaga stabilitas yang ada karena kalau sampai terjadi kekacauan, terjadi demo besar-besaran yang rugi kita sendiri juga. Artinya kalau stabilitas nasional goncang pastinya stabilitas ekonomi juga ikut goncang,” tuturnya. (Lingkar Network | Lingkar.co)

Berita

Ketua DPRD Demak Terima Audiensi Buruh soal Kenaikan Harga BBM

DEMAK, Lingkar.co – Gerakan Aliansi Buruh Demak (Gebrak) melakukan unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menolak penggunaan regulasi PP 36. Hal ini disambut baik Ketua DPRD Demak dan berakhir dengan audiensi.

Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet pun mengucapkan terima kasih atas kondusivitas aksi unjuk rasa tersebut. “Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sekali atas kondusivitas keamanan di Kabupaten Demak, dan terima kasih kepada Pak Kapolres yang sudah mengkoordinasikan dengan kawan-kawan Gerakan Aliansi Buruh Demak (Gebrak) ini sehingga aksi unjuk rasa ini dapat berjalan dengan baik, artinya kita bisa berbicara dari hati ke hati dan tidak menimbulkan kemacetan,” ujarnya di ruang rapat, pada Kamis, 15 September 2022.

Dari audiensi tersebut, Ketua DPRD Demak menyebutkan ada tiga hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terkait dengan regulasi pengupahan, yang kedua terkait dengan ponolakan kenaikan BBM, dan ketiga terkait dengan kondisi daerah dewan pengupahan untuk bisa dikoordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

“Terkait dengan yang ketiga kami akan mengundang pihak Disnaker dan kalian semua untuk kita temukan dimana agar dewan pengupahan ini dapat berfungsi dengan baik, nanti setelah bertemu dengan dinas kita akan berkoordinasi dengan Bupati terkait hal tersebut,” terangnya.

Sedangkan terkait regulasi kenaikan harga BBM, Ketua DPRD Demak menyampaikan jika hal tersebut merupakan kewenangan pusat. Meski demikian, pihaknya tetap akan menampung aspirasi masyarakat. Sebab menurutnya, keprihatian yang dialami masyarakat juga menjadi keprihatinan di pihak pemerintah.

Pemerintah, sambungnya, menyadari dan memahami kondisi tersebut dan pemerintah pusat pun sudah membuat skema-skema agar daya beli masyarakat masih kuat, di antaranya adan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

“Pastinya kami berharap dengan kondisi saat ini kita semua bisa menjaga stabilitas yang ada karena kalau sampai terjadi kekacauan, terjadi demo besar-besaran yang rugi kita sendiri juga. Artinya kalau stabilitas nasional goncang pastinya stabilitas ekonomi juga ikut goncang,” imbuhnya 

Di akhir audiensi, ia menuturkan kondisi yang saat ini terjadi tak lepas dari kondisi negara dan dunia sedang terjadi krisis. Tingkat inflasi Indonesia masih di bawah Inggris yang berada di angka 10,5 persen dan ada kemungkinan ada kenaikan 1,4 atau 1,8 persen seperti yang sudah disampaikan presiden dalam pidatonya kemarin.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk membuat bantalan sosial agar kenaikkan inflasi ini tidak terjadi. “Sudah kita siapkan untuk bantalan sosial senilai Rp 4 miliar atau 2 persen dari dana transfer umum agar masyarakat masih mempunyai daya beli. Artinya kondisi di Indonesia ini harus kita sikapi bersama dalam satu alur pikiran agar kita bisa keluar dari krisis ini, karena sehabis Covid-19 diterjang oleh krisis akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Apa yang menjadi tuntutan kalian juga akan kita sampaikan kepada pusat, dan nanti akan kita sampaikan kepada Disnaker terkait dengan regulasi upah,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)

Berita

Ketua DPRD Demak Sebut Pemerintah Jaga Stabilitas Daya Beli Usai Kenaikan BBM

DEMAK, Lingkar.co – Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati dan menaati kebijakan yang sudah diputuskan Pemerintah Pusat terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, Pemerintah Pusat telah menyiapkan skema agar daya beli masyarakat masih kuat.

Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka antisipasi penyesuaian harga BBM di wilayah Kabupaten Demak, di aula lantai 3 Mapolres Demak pada Senin, 12 September 2022.

“Pemerintah Pusat sudah menyiapkan skema untuk menyisihkan 4 persen dari dana transfer umum untuk digunakan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan sosial tersebut gunanya nanti, agar daya beli masyarakat ini masih kuat dan bisa menjaga inflasi,” terang Ketua DPRD Demak.

Ia mengatakan bahwa, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.

“Pastinya kita melihat kondisi internasional seperti inflasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan juga terjadi di negara-negara lain. Artinya, bagaimana cara agar kita tetap menjaga inflasi. Salah satunya yaitu dengan menaikkan harga BBM subsidi agar subsidi ini tepat sasaran,” ujar Ketua DPRD Demak.

Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah mengungkapkan bahwa menaikkan harga BBM ini merupakan keputusan yang sulit. Hal ini harus dilakukan lantaran besaran subsidi yang diberikan sudah luar biasa besarnya. Ditambah lagi, dalam penggunaannya selama ini banyak yang tidak tepat sasaran.

“Bapak Presiden selalu mengatakan dengan adanya krisis dunia dan kondisi keuangan APBD yang memang membengkak dengan memberikan subsidi kepada masyarakat, Solar dan Pertalite tentunya kurangnya tepat sasaran penggunanya yang pada akhirnya harga BBM dinaikkan,” ungkapnya.

Pihaknya bersama Forkopimda, lanjutnya, juga sudah mengadakan rapat dengan jajaran Pemerintah Pusat. Hal ini untuk mengatasi segala persoalan yang bakal ditimbulkan imbas dari kenaikan harga BBM.

“Dari Kementerian Sosial sudah memberikan BLT BBM lewat PT Pos. Kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantalan sosial berupa BSU sebesar Rp 600 ribu untuk 4 bulan atau Rp 150 ribu per bulan dibawah gaji Rp 3,5 juta. Kalau info dari Menteri Ketenagakerjaan seperti itu, dan tentunya Pemerintah Kabupaten Demak sendiri ke depannya juga akan memberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat dari 2 persen DAU (Dana Alokasi Umum). Kita siap untuk men-support dan menyiapkan bantalan sosial yang memang diinstruksikan dari pusat,” terangnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)

Pemerintahan

Gelar Seminar, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jamin Stok BBM Bersubsidi

JAKARTA, Lingkar.co  – Anggota Komisi VII DPR RI Anwar Idris mengatakan, kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax membuat masyarakat banyak berpindah menggunakan pertalite. Harga jual Pertamax naik menjadi Rp12.500 per liter dari semula Rp9.000.

“Dampak dari kenaikan pertamax itu, kemudian sebagian masyarakat beralih ke pertalite. Maka pemakaian pertalite melonjak tinggi. Dan terjadilah kelangkaan pertalite di beberapa daerah,” ujar Anwar Idris saat Seminar Fraksi PPP DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2022).

Baca Juga :
Empat Putra Purworejo Ikuti FASI di Palembang

Dia meminta Pemerintah untuk menjaga pasokan pertalite yang cukup kepada masyarakat. Pasalnya, kekurangan pasokan BBM akan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.

“Menjaga kecukupan pertalite ini menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana di amanatkan oleh UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 8. Yang menyatakan bahwa: Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang di seluruh wilayah Negara Indonesia,” tegas politisi PPP ini.

Diketahui, berdasarkan data dari Pertamina pada 4 April 2022 lalu, sejak harga pertamax naik pada 1 April 2022 telah terjadi pergeseran konsumen. Sedikitnya sekitar 10-15 persen ada pergeseran konsumsi dari pertamax ke pertalite.

Sementara itu, Direktur Center of Energy Policy M. Kholid Syeirazi menegaskan betapa pentingnya subsidi BBM tepat sasaran. Menurutnya, subsidi BBM itu mestinya berdasarkan orang, bukan barang.

“Mestinya subsidi ini agar subsidi orang. Kalau barang rentan penyalahgunaan. Maka, data identitas kewarganegaraan kita juga harus mendukung,” terang Kholid.

Dia mencontohkan pembelian LPG 3 Kg yang di lakukan oleh orang-orang kaya.

“Misalnya LPG. Banyak rumahnya mewah, malah belinya LPG lemon,” terangnya.

Selain itu, narasumber seminar Fraksi PPP DPR RI lainnya adalah Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji. Kemudian, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menjadi keynote speaker.

Penulis : Muhammad Idris

Editor : Muhammad Nurseha

Highlight, Nasional, Pemerintahan

Harga Minyak Dunia Melonjak, Pertamina Diminta Naikkan Harga BBM

JAKARTA, Lingkar.co – Melonjaknya harga minya dunia yang sedang terjadi, membuat PT Pertamina harus berfikir untuk mengantisipasi kerugian akibat lonjakan harga tersebut dengan menaikkan harga BBM.

Pengamat energi Inas Nasrullah Zubir menilai Pertamina harus segera mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM Nasional.

“Upaya ini harus pertamina lakukan, karena sejak tiga bulan terakhir, Pertamina sudah menanggung kerugian cukup besar akibat penjualan BBM,” ujar Inas.

Baca juga:
HM. Hartopo: Pemkab Optimalkan Tempat Isolasi di Kudus

Agar tidak terjebak dalam kerugian yang semakin besar akibat naiknya harga minyak dunia,  Inas meminta agar pemerintah segera bertindak menyesuaikan harga BBM yang baru.

Menurutnya, pemerintah juga harus segera menentukan harga BBM untuk menyesuaikan dengan harga MOPS tiga bulan terakhir.

“Kalau hal ini terus berjalan tanoa adanya kebijakan kenaikan harga BBM, maka pertamina akan semakin merugi,” tegas Inas.

Baca juga:
Kapolri, Panglima TNI dan Bupati Hartopo Minta Masyarakat Disiplin Prokes

Terkait kerugian Pertamina, Inas mencontohkan Pertamax yang dijual di SPBU Jawa-Bali Rp9.000 per liter sebenarnya BUMN itu sudah merugi Rp1.810 per liter.

Atas dasar kerugiab yang sebanyak itu, yang berdasarkan atas harga rata-rata MOPS Pertamax selama Februari-April 2021 sebesar 70,08 dolar/barel.

Dalam hal ini, rata-rata MOPS Pertamax Febuari 2021 adalah 67,01 dolar AS, kemudian Maret 2021 senilai 71,53 dolar AS, dan April 2021 senilai 71,71 dolar AS.

Baca juga:
Pemprov Jateng Kirimkan 96 Tenaga Kesehatan Ke Kabupaten Kudus

“Dari rata-rata MOPS tersebut, jika freight sebesar 2 dolar AS, maka harga landed Pertamax Rp6.528 per lite,” terangnya.

Operator SPBU Beberapa Kali Mulai Menaikkan Harga BBM

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 62/2020, badan usaha dapat memungut biaya pengadaan, biaya penyimpanan, dan biaya distribusi untuk Pertamax sebesar Rp1.800 dan margin 10 persen.

“Dengan demikian, harga Pertamax sebelum pajak sebesar Rp9.160,80 per liter,” jelas Inas.

Inas menjelaskan terkait pajak yang dibebankan untuk setiap liter BBM adalah PPh 3 persen, PPN 10 persen, dan PBBKB 5 persen.

Baca juga:

Kaji Mendalam, Kemenag Putuskan Tak Berangkatkan Haji Tahun 2021

Dengan demikian, jika di kalikan harga Pertamax sebelum pajak, maka diperoleh angka Rp1.649. Maka, lanjutnya, seharusnya harga Pertamax di SPBU adalah Rp10.809,80 atau menjadi Rp 10.810 per liter.

Harga minyak dunia memang telah mengalami kenaikan sejak Maret 2021. Bahkan pada Mei 2021 harga minyak di atas 60 dolar AS per barel.

Minyak mentah WTI dijual 65 dolar AS per barel dan Brent 68 dolar AS per barel. Padahal harga minyak mentah pada Juni tahun lalu masih di bawah 40 dolar per barel.

Baca juga:
Produk Pertanian Gresik Kini Masuk Dalam Pasar Modern

Karena itulah operator SPBU swasta pun beberapa kali menaikkan harga BBM. Shell misalnya, dua kali menaikkan harga.

Yaitu awal Maret dan awal April 2021, Namun hanya Pertamina yang sampai saat ini belum menaikkan harga BBM.

“Harga yang pemerintah tetapkan hanya untuk BBM subsidi (Solar) dan BBM penugasan (Premium), sedangkan BBM jenis lain diserahkan kepada badan usaha,” pungkasnya. (ara/luh)