Arsip Tag: BBM

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Pastikan Stok BBM Tetap Aman, Pemkab Kutai Barat Sidak SPBU

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, yang juga bertindak sebagai penanggung jawab Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Ekonomi, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dinas Perhubungan, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono, perwakilan Kodim 0912/KBR, serta sejumlah pejabat eselon dan staf terkait.

Adapun SPBU yang menjadi lokasi sidak meliputi SPBU Belintut, SPBU Mitra Agi Ngenyan Asa, dan SPBU Harkat Bersama Melak, Jumat (10/4/2026).

Kamius Junaidi mengungkapkan, hasil pemantauan di lapangan, stok BBM di wilayah Kutai Barat terpantau dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Harga BBM non-subsidi saat ini masih stabil, dengan rincian Pertamax sebesar Rp12.600 per liter dan Dexlite Rp14.500 per liter.

Sementara itu, untuk BBM subsidi, harga Biosolar berada di angka Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan BBM secara bijak, sesuai kebutuhan, dan tetap mengedepankan efisiensi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kelancaran distribusi BBM, khususnya bagi nelayan dan petani, agar tidak terjadi hambatan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Kutai Barat AKBP Boney Wahyu Wicaksono menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir terhadap ketersediaan BBM.

Ia memastikan bahwa pihak kepolisian akan terus melakukan pengawasan guna mencegah potensi penyelewengan maupun penimbunan BBM.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama unsur terkait berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. (*)

Berita, Ekonomi, Highlight, Pemerintahan

Tekanan Kebijakan Fiskal, Pemkab Kendal Lakukan Sejumlah Langkah Efisiensi

Lingkar.co – Akibat tekanan kebijakan fiskal, Pemerintah Kabupaten Kendal tidak hanya menerapkan kebijakan Work From Home (WFH), tetapi juga melakukan langkah efisiensi energi dan penghematan anggaran daerah.

Kebijakan ini difokuskan pada pengurangan biaya operasional, mulai dari penggunaan listrik, bahan bakar minyak (BBM), air, telepon, hingga fasilitas kantor lainnya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kendal, Agus Dwi Lestari, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih efisien dan adaptif.

Menurutnya, penggunaan listrik di ruang kerja kini diatur lebih ketat, yakni hanya dinyalakan pada pukul 06.30 hingga 15.30 WIB sesuai kebutuhan riil. Sementara untuk area luar ruangan atau ruang terbuka, penggunaan listrik dibatasi pada pukul 17.30 hingga 05.30 WIB.

“Selain itu, Pemkab Kendal juga menerapkan sejumlah kebijakan teknis, di antaranya pengaturan suhu pendingin ruangan (AC) pada kisaran 24–26 derajat Celsius sesuai kebutuhan. Perangkat listrik seperti lampu dan AC yang tidak digunakan selama dua jam atau lebih diwajibkan untuk dimatikan,” terang Agus, Senin 6 April 2026.

Penggunaan air bersih juga dikontrol secara ketat sesuai kebutuhan di lapangan. Bahkan, pemerintah daerah mulai mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), seperti penggunaan panel surya di lingkungan perkantoran.

“Apabila terdapat kebutuhan penggunaan energi di luar ketentuan yang telah ditetapkan, maka harus dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan perangkat daerah atau pejabat terkait.

Pj Sekda menambahkan, setiap perangkat daerah wajib melakukan pencatatan dan penghitungan penggunaan energi dan penghematan anggaran daerah terutama penghematan biaya operasional pegawai, listrik, BBM, air, telepon, dan operasional fasilitas kantor lainnya beserta perbandingannya secara berkala untuk melihat efisiensi yang dilakukan.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menekan pengeluaran daerah sekaligus membangun budaya kerja yang lebih hemat dan efisien di lingkungan ASN,” pungkasnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Pemkab Batang Pastikan Stok Gas LPG 3 Kilogram dan BBM Aman Saat Libur Lebaran 2026

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Batang memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas LPG 3 kilogram di dalam kondisi aman hingga saat libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Batang Wahyu Budi Santoso mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga selama masa arus mudik dan libur Lebaran.

“Alhamdulillah, setelah kita berkoordinasi dengan Pertamina, stoknya aman, termasuk BBM,” katanya saat ditemui usai kegiatan di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, ketersediaan BBM di Kabupaten Batang saat ini ditopang oleh 21 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di jalur Pantura serta dua SPBU yang berada di rest area jalan tol.

Menurutnya, dengan jaringan SPBU tersebut, kebutuhan BBM masyarakat maupun pemudik yang melintas di wilayah Batang dapat tercukupi dengan baik.

“Di Pantura ada 21 SPBU, kemudian di rest area ada dua. Jadi untuk pasokan sudah memadai dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Batang. Selain memastikan ketersediaan stok, pihaknya juga meminta Pertamina agar tetap menjaga kelancaran distribusi BBM, termasuk pada masa libur nasional dan cuti bersama Lebaran,” jelasnya.

“Kami juga meminta kepada Pertamina agar pengiriman tidak berhenti meskipun pada hari libur atau tanggal merah. Distribusi harus tetap berjalan” jelasnya.

Terkait kemungkinan pembatasan pembelian BBM untuk mengantisipasi antrean di SPBU, Wahyu menyebut hingga saat ini belum ada kebijakan pembatasan karena kondisi di lapangan masih relatif aman.

“Sampai saat ini belum ada pembatasan pembelian BBM. Kondisi juga belum mencapai puncak arus mudik, sehingga masih relatif aman dan belum terjadi antrean panjang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meskipun di beberapa SPBU terdapat antrean kendaraan, namun secara umum kebutuhan BBM masyarakat masih dapat terpenuhi.

“Pemerintah Kabupaten Batang bersama Pertamina akan terus memantau perkembangan kebutuhan energi di lapangan guna memastikan ketersediaan BBM dan LPG tetap stabil selama periode Lebaran 2026,” ujarnya. (*)

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Jelang Libur Nataru, Pemkab Kendal Pastikan Bahan Pokok Penting dan BBM Aman

Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal memastikan Ketersediaan Bahan Pokok Penting (bapokting) hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap aman menjelang hingga setelah liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) Kabupaten Kendal, Toni Ari Wibowo memastikan ketersedian stok bapokting, mencukupi di libur Nataru ini.

“Ketersediaan Bapokting di Kendal aman, tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Hanya untuk komoditas cabai yang mengalami kenaikan. Kalau yang lain sudah terkondisikan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (20/12/2025).

Sementara terkait ketersediaan BBM dan gas elpiji 3 kg menurutnya juga masih sangat aman. Bahkan pihaknya sudah mengajukan penambahan kuota khususnya untuk gas elpiji 3 kg.

“Khusus gas elpiji yang 3 kg kita sudah bersurat ke Pertamina untuk mendapatkan tambahan. Termasuk kita juga sudah mengajukan terkait BBM solar bersubsidi,” bebernya.

Toni juga menyampaikan antrean panjang yang seringkali terlihat di sejumlah SPBU  terjadi dinilai lantaran Kendal menjadi salah satu titik pengisian BBM solar bersubsidi terbesar di sepanjang pantura.

“Ternyata titik pengisian terbesar di Pantura itu di Kendal. Kalau bicara kuota itu sudah melebihi. Terakhir kita mengajukan ada penambahan kuota satu juta sekian per akhir November 2025,” ungkap Toni.

Sementara mengantisipasi distribusi gas elpiji yang libur saat tanggal merah, menurutnya stok akan diberikan di awal pendistribusian.

“Contoh nanti ada libur tanggal merah dua hari, nah dua hari itu kita tarik awal. Harapan kami dengan penarikan di awal itu bisa memenuhi stok selama tidak ada droping,” tandasnya.

Meski demikian pihaknya akan terus melakukan pemantauan di lapangan guna memastikan ketersediaan BBM dan gas elpiji 3 kg.

“Kita terus berkoordinasi dengan Pertamina jika nanti kebutuhannya banyak kita akan minta kuota lagi. Kalau penggunaan solar terbesar itu sebenarnya truk dari luar daerah,” pungkasnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Menkeu Purbaya Ungkap Harga Asli BBM Solar Dan Pertalite

Lingkar.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap harga asli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dan pertalite yang dikonsumsi masyarakat jika tidak disubsidi pemerintah. Selama ini harga di masyarakat lebih terjangkau karena pemerintah menanggung subsidi dan kompensasinya.

“Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non energi,” Ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu, dikutip Sabtu (6/12/2025).

Misalnya untuk harga solar, seharusnya mencapai Rp 11.950/liter, namun Harga Jual Eceran (HJE) yang dibayar masyarakat hanya Rp 6.800/liter. Artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung Rp 5.150/liter.

Kemudin untuk BBM bersubsidi lainya seperti pertalite, harga aslinya Rp 11.700/liter, namun HJE yang dibayar masyarakat Rp 10.000/liter.

“Sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700/liter atau 15% melalui kompensasi,” kata Purbaya.

Diketahui, PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Senin (1/12/2025).

Dilansir dari situs My Pertamina, khusus di Jakarta, harga BBM Pertama per (1/12/2025) naik menjadi Rp 12.750/liter dari harga sebelumnya Rp 12.200/liter. Harga BBM Pertama Turbo juga naik dari Rp 13.100/liter menjadi Rp 13.750/liter.

Kemudian Pertama Green 95 juga naik dari Rp 13.000/liter menjadi Rp 13.500/liter. Sedangkan harga petalite tetap Rp 10.000/liter diseluruh Indonesia dan solar subsidi di harga Rp 6.800/liter.

Berikut Daftar Harga BBM Pertamina

  • Pertalite : Rp 10.000/liter
  • Solar : Rp 6.000/liter
  • Pertama : Rp 12.750/liter
  • Pertamax Turbo : Rp 13.750/liter
  • Pertamax Green 95 : Rp 13.500/liter
  • Dexlite : Rp 14.700/liter
  • Pertamina Dex : Rp 15.000/liter

Penulis : Putri Septina

Berita, Ekonomi, Highlight, Peristiwa

SPBUN Bandengan Diduga Kongkalikong Dengan Pengepul, Ribuan Nelayan Kesulitan Dapatkan BBM

Lingkar.co – Ribuan Nelayan di Kelurahan Bandengan dan Kalibuntu Dusun Birusari (Mbiru) kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar. Hal itu lantaran adanya dugaan monopoli penjualan bio solar untuk nelayan di Pertamina SPBUN 48.513.02.

Ya, para nelayan mengaku, kesulitan membeli biosolar di SPBUN Bandengan. Karena, BBM tersebut dijual secara terang-terangan kepada peorangan yang diduga mennjadj pengepul.

Menurut warga dan nelayan sekitar, penjualan BBM bio solar kepada para pengepul itu menurutnya sudah menjadi rahasia umum.

“Padahal sedianya, Bio Solar itu khusus untuk nelayan. Karena untuk membelinya, dibutuhkan rekomendasi dan bukti kepemilikan kapal/perahu nelayan,” ujar Garman (nama samaran,Red) salah satu nelayan Mbiru, Rabu (16/4/2025).

Namun setiap kali nelayan akan membeli di SPBUN Bandengan tidak pernah dilayani. Dengan alasan bio solar sudah habis. Alhasil, para nelayan harus membeli bio solar dari para pengepul dengan harga yang jauh lebih mahal.

Menurut pria yang sudah 15 tahun menjadi nelayan itu, harga bio solar di SPBUN sekarang ini seharga Rp 6.800 per liter. “Sedangkan nelayan harus membeli dari pengepul dengan harga 7.800-8.000 per liter,” tuturnya.

Baca juga: TPU Semarang Penuh, Disperkim Bakal Buka Lahan Makam Baru

Pihaknya mengaku tidak mempermasalahkan pengepul yang menjual harga tinggi. Tapi SPBUN harusnya juga tetap melayani Nelayan.

“Kalau dijual ke nelayan, SPBUN itu tidak akan habis, karena rata-rata kebutuhan nelayan hanya 70-80 liter saja untuk sekali pulang pergu melaut,” tambahnya.

Hal senada dikatakan Marijan (nama samaran,Red) nelayan Mbiru lainnya. Ia mengaku sudah setor surat rekomendasi ke SPBUN Bandengan. Tapi hasilnya, tetap tidak mendapatkan solar seperti yang diharapkan.

“Diduga malah Rekomendasi saya dipakai untuk para pengepul solar itu,” akunya.

Pasalnya, dari pihak SPBUN, justru malah menyuruhnya untuk membeli solar kepada pengepul. “Di SPBUN Bandengan solar habis, tapi di pengepul mereka memiliki solar satu gudang penuh. Saya sampai heran,” katanya.

Padahal SPBUN yang sedianya melayani hanya disediakan untuk nelayan, tapi kenyataannya malah nelayan dipersulit. “Ini membuat saya para nelayan sengsara,” tambahnya.

Ia mengaku sudah melaporkan kejadian itu ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal. Bahkan beberapa waktu lalu sudah difasilitasi, tapi nyatanya tidak membuahkan hasil.

Bahkan, solar-solar yang sedianya untuk nelayan, ada dugaan dijual kepada perusahaan industri. “Ada yang menjaul ke beberapa industri. Karena harganya terpaut jauh, kalau solar untuk industri itu harganya sekitar Rp 11.000 per liter,” jelasnya.

Ia bahkan menyebut di SPBUN Bandengan, ada puluhan jerigen mangantre. Jerigen itu dikelompokkan berdasarkan pengepul. “Ada puluhan pengepul solar di (Bandengan,Red) sini. Padahal nelayan paling bayak itu membawa 2-3 jerigen saja,” imbuhnya. (*)

Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat

Nasional, Pemerintahan

Berikut Daftar Harga BBM Terbaru, Pertamax Resmi Naik

Lingkar.co – PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak non subsidi jenis Pertamax (1/3/2023).

Untuk harga BBM jenis Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp13.300 per liter dari harga sebelumnya yakni Rp12.800 per liter.

Sedangkan harga Pertamax Turbo juga mangalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp14.850 per liter, kini menjadi Rp15.100 per liternya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga irto Ginting, Mengatakan, penyesuaian berkala dan penetapan harga BBM jenis BBM Umum (JBU) tersebut mengacu pada regulasi pemerintah.

Dia menjelaskan, penyesuaian harga mengacu pada rata-rata MOPS (Means Of Platts Singapore) pada periode 25 Februari 2023 hingga 24 Februari 2023.

Harga baru tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI jakarta.

“Harga BBM Pertamina mempertimbangkan berbagai aspek di antaranya minyak mentah, publikasi MOPS dan kurs, agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM hingga ke seluruh pelosok Tanah Air,” katanya.

Menurutnya, harga produk Pertamina masih paling kompetitif dibandingkan perusahaan lain dan harga tersebut telah memenuhi ketentuan batas atas pada periode Maret 2023 yang ditetapkan untuk setiap jenis BBM.

Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru per 1 Maret 2023, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya:

  • Solar subsidi Rp6.800 per liter
  • Pertalite Rp10.000 per liter
  • Pertamax Rp13.300 per liter
  • Pertamax Turbo Rp15.100 per liter
  • Dexlite Rp14.950 per liter
  • Pertamina DEX Rp15.850 per liter

Penulis : Kharen Puja Risma

Berita

Antisipasi Bansos Salah Sasaran, Ketua DPRD Demak Ingatkan Akurasi Data

DEMAK, Lingkar.co – Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka antisipasi penyesuaian harga BBM di wilayah Kabupaten Demak. Acara FGD tersebut digelar di aula lantai 3 Mapolres Demak pada Senin, 12 September 2022.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pihak seperti komunitas, ojek online, organda, dan tokoh masyarakat dihadirkan untuk mendapat sosialisasi.

Pada acara tersebut, Ketua DPRD Demak mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjalankan perintah dari Pemerintah Pusat terkait penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial (bansos) masyarakat.

Ia juga mengatakan bahwa dana tersebut nantinya akan dibagikan untuk warga yang tidak menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) BBM.

“Dana tersebut dapat digunakan untuk dana talangan bagi masyarakat yang tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai BBM,” katanya.

Ketua DPRD Demak juga mengimbau kepada Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Demak sekaligus menjabat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Demak, agar memiliki data yang akurat terkait keluarga penerima manfaat (KPM). 

“Pj Sekda yang sekaligus Kepala Dinas Sosial ini tugasnya menyusuri dan mendata masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami meminta Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial untuk memperbaiki data warga yang berhak menerima bantuan. Namun demikian, untuk mengatasi masyarakat yang berhak dan tidak menerima BLT, bisa mendapat bantuan dari DTU tersebut,” terang Ketua DPRD Demak. (Lingkar Network – Lingkar.co)

Berita

Ketua DPRD Demak Sebut Pemerintah Jaga Stabilitas Daya Beli Usai Kenaikan BBM

DEMAK, Lingkar.co – Ketua DPRD Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati dan menaati kebijakan yang sudah diputuskan Pemerintah Pusat terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, Pemerintah Pusat telah menyiapkan skema agar daya beli masyarakat masih kuat.

Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka antisipasi penyesuaian harga BBM di wilayah Kabupaten Demak, di aula lantai 3 Mapolres Demak pada Senin, 12 September 2022.

“Pemerintah Pusat sudah menyiapkan skema untuk menyisihkan 4 persen dari dana transfer umum untuk digunakan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan sosial tersebut gunanya nanti, agar daya beli masyarakat ini masih kuat dan bisa menjaga inflasi,” terang Ketua DPRD Demak.

Ia mengatakan bahwa, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.

“Pastinya kita melihat kondisi internasional seperti inflasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan juga terjadi di negara-negara lain. Artinya, bagaimana cara agar kita tetap menjaga inflasi. Salah satunya yaitu dengan menaikkan harga BBM subsidi agar subsidi ini tepat sasaran,” ujar Ketua DPRD Demak.

Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah mengungkapkan bahwa menaikkan harga BBM ini merupakan keputusan yang sulit. Hal ini harus dilakukan lantaran besaran subsidi yang diberikan sudah luar biasa besarnya. Ditambah lagi, dalam penggunaannya selama ini banyak yang tidak tepat sasaran.

“Bapak Presiden selalu mengatakan dengan adanya krisis dunia dan kondisi keuangan APBD yang memang membengkak dengan memberikan subsidi kepada masyarakat, Solar dan Pertalite tentunya kurangnya tepat sasaran penggunanya yang pada akhirnya harga BBM dinaikkan,” ungkapnya.

Pihaknya bersama Forkopimda, lanjutnya, juga sudah mengadakan rapat dengan jajaran Pemerintah Pusat. Hal ini untuk mengatasi segala persoalan yang bakal ditimbulkan imbas dari kenaikan harga BBM.

“Dari Kementerian Sosial sudah memberikan BLT BBM lewat PT Pos. Kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantalan sosial berupa BSU sebesar Rp 600 ribu untuk 4 bulan atau Rp 150 ribu per bulan dibawah gaji Rp 3,5 juta. Kalau info dari Menteri Ketenagakerjaan seperti itu, dan tentunya Pemerintah Kabupaten Demak sendiri ke depannya juga akan memberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat dari 2 persen DAU (Dana Alokasi Umum). Kita siap untuk men-support dan menyiapkan bantalan sosial yang memang diinstruksikan dari pusat,” terangnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)

Berita

Legislator PPP Minta Pertamina Perkuat Mitigasi Potensi Kebakaran Kilang Minyak

JAKARTA, Lingkar.co – Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat mitigasi atasi potensi kebakaran kilang minyak. Permintaan legislator PPP ini menyusul kembali terjadi kebakaran kilang minyak milik Pertamina di Balikpapan, Minggu (15/5/2022).

“Kebakaran kilang minyak milik Pertamina di Balikpapan tersebut menunjukkan masih lemahnya antisipasi maupun deteksi dini terhadap penyebab kebakaran,” katanya, Senin (16/5/2022).

Akibat kebakaran kilang minyak milik PT Pertamina tersebut menewaskan satu orang. Selain itu, lima orang di laporkan dalam keadaan luka-luka.

Menurutnya, kebakaran kilang minyak Pertamina itu bisa tidak terjadi jika di lakukan pengawasan yang ketat dengan pengamanan berlapis.

Anggota Komisi VI DPR RI akan mendalami masalah berbagai kebakaran kilang minyak milik Pertamina dalam Panitia Kerja (Panja) BUMN Energi.

Panja juga akan memberikan masukan kepada pemerintah dan PT Pertamina terkait pentingnya pengamanan BBM dalam negeri. 

“Peristiwa kebakaran ini mengganggu semangat bersama antara Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah.

Dalam hal ini PT Pertamina, dalam membangun kapasitas kilang minyak untuk kedaulatan berenergi,” jelasnya.

Menurut legislator PPP ini, pembangunan kilang minyak sangat di butuhkan. Pasalnya, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terus meningkat.

“Pada 2030 nanti kebutuhan BBM dalam negeri naik menjadi 1,5 juta barel per hari. Sedangkan kilang minyak yang ada hanya memproduksi sekitar 729 ribu barel per hari,” jelasnya.

Itulah mengapa, tegas Elly, Pertamina harus menjaga kilang minyak dengan baik. Terlebih, beberapa kali kebakaran kilang minyak milik Pertamina terjadi dalam setahun ini.

Sebelumnya, kilang minyak Pertamina di Balikpapan juga terjadi pada 4 Maret 2022. Kebakaran kilang minyak di Cilacap pada 13 November 2021 dan 11 Juni 2021.

Penulis : Muhammad Idris

Editor Muhammad Nurseha