SEMARANG, Lingkar.co – Persiapan pemerintah pusat tentang perpanjangan PPKM Darurat selama 6 minggu menuai respon dari pelaku usaha sektor pariwisata di Semarang.
Ketua Asosiasi Kafe Semarang (ASOKAS), Pino Arpito, mengatakan seharusnya perpanjangan PPKM Darurat merupakan keputusan yang tak perlu. Mengingat, kondisi pengusaha-pengusaha kafe dan restoran sudah banyak yang terancam gulung tikar.
“Menurut saya kok tidak akan terjadi, soale pasti akan ada banyak penolakan. Kafe-resto anggota ASOKAS kebanyakan tutup, meskipun tetap ada beberapa yang buka dengan cara take away,” kata Pino kepada Lingkar.co, Selasa (13/7/2021).
Menurut Pino,Omset kafe-resto anggotanya menurun drastis pada pelaksanaan PPKM Darurat kali ini.
“Outlet saya turun omsetnya sampai 85 persen, dibandingkan dengan sebelum PPKM Darurat. Lha nek bandingan e sama sebelum pandemi yo tambah ambleg,” keluh Pino.
Pino menjelaskan, keadaan tersebut tak hanya berlaku pada outlenya saja. Namun, hampir menyeluruh outlet-outlet anggota ASOKAS, bahkan beberapa outlet memilih gulung tikar menunggu kepastian dari pemerintah.
“Dari ratusan outlet anggota ASOKAS to mas, ndak cuman 1-2 sing tutup, buanyak itu. Wong pada ngga kuat nanggung biaya operasional,” kata Pino.
Dia berharap, adanya bantuan dari pemerintah untuk para pekerja kafe-resto, agar setidaknya meringankan beban para pekerja.
SEKTOR PERHOTELAN HARAPKAN DUKUNGAN PEMERINTAH
Hotel Manager Surya Boutique Hotel Mardi Tri Sutrisno, mengharapkan dukungan dari pemerintah untuk adanya subsidi keringanan pembayaran air dan listrik.
“Kalau ada subsidi-subsidi tersebut setidaknya sedikit membantu kami,” katanya kepada Lingkar.co di Kawasan Kota Lama Semarang.
Menurutnya, tingkat room occupancy hotelnya turun drastis semenjak pemberlakuan PPKM Darurat. Karena, ada pembatalan banyak tamu hotel yang sebelumnya sudah booking pada masa pemberlakuan PPKM.
“Occupancy turun sampai 80 persen, beberapa teman-teman di hotel sekelas saya bahkan tak mampu kirim setoran ke owner. Dengan keadaan tersebut, jika peraturan ini terus berlanjut (perpanjangan PPKM Darurat, Red), besar kemungkinan hotel tutup,” jelas Mardi.
Selain itu, Mardi juga mengusulkan kepada Kemenparekraf untuk kembali mengadakan program-program hibah untuk para pekerja hotel. Dengan mengalihkan dana-dana promosi pariwisata untuk luar negeri untuk dapat menghidupkan wisata-wisata domestik.
“Kan pasti ada dana-dana untuk promosi keluar negri, itu saja yang dialihkan dan dikonsentrasikan ke sektor pariwisata domestik. Bisa dengan hibah kepada pelaku atau ke pekerja perhotelan,” katanya.
Sementara itu, Public Relation Hotel Santika Premier Semarang, Anna Maria, mengatakan pihaknya tetap mendukung peraturan pemerintah.
“Pada dasarnya, kami mendukung apapun keputusan pemerintah (soal perpanjangan PPKM Darurat, red). Karena untuk menekan laju pandemi Covid-19 agar dapat lebih terkendali,” kata anna melalui sambungan telepon.
Meskipun, kata Anna, room occupancy kami mengalami penurunan yang cukup signifikan karena terimbas dengan penutupan akses jalan masuk ke hotel.
“Turun 75 persen (room occupancy, red), kami memberlakukan unpaid leave sesuai dengan peraturan pemerintah,” ujarnya.
Belum lagi, tambah Anna, penurunan ini juga karena tamu-tamu hotel tak bisa kemana-mana karena penutupan akses jalan dan restoran tidak bisa dine in.
RESPON DINAS PARIWISATA
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Indriyasari, mengatakan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Kita menunggu keputusan (perpanjangan PPKM Darurat, Red) dari pusat terlebih dahulu,” kata Iin sapaan akrabnya kepada Lingkar.co, Selasa (13/7/2021).
Pada saat kami konfirmasi tentang bentuk bantuan untuk para pekerja sektor pariwisata, Iin menjawab bahwa sudah ada program bantuan dari Pemerintah Kota Semarang.
“Monggo, langsung berkoordinasi dengan kelurahan ataupun RT/RW setempat bagi warga yang belum mendapatkan bantuan dari manapun,” pungkasnya.
Penulis: Muhammad Nurseha
Editor: Muhammad Nurseha
