Arsip Tag: Pemkot Depok

Potensi Longsor Tinggi, Wali Kota Depok Pastikan Turap di 5 Titik Selesai Akhir Tahun 2025

Lingkar.co – Wali Kota Depok, Supian Suri memastikan pembangunan infrastrukturdi lima titik lokasi, khususnya turap selesai di akhir tahun 2025 ini.

Untuk itu, ia didampingi perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok meninjau langsung sejumlah pembangunan infrastruktur, dimulai dari Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, berlanjut ke Pancoran Mas, hingga berakhir di wilayah Krukut.

“Saya sudah meninjau beberapa titik, khususnya pembangunan turap, untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat selesai di akhir tahun ini, sekaligus memastikan proses pengerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (24/12/2025).

Ia melanjutkan, salah satu hasil evaluasi yang menjadi perhatian ke depan adalah perlunya fokus lebih serius terhadap wilayah yang dilintasi aliran sungai, karena memiliki potensi tinggi mengalami longsor.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian khusus adalah turap di sepanjang Kali Krukut. Panjang aliran yang menjadi perhatian mencapai sekitar tujuh kilometer, mulai dari Jalan Pramuka hingga perbatasan Jakarta Selatan.

“Saya sudah meminta Kepala Bidang Bina Marga untuk menghitung secara detail titik-titik rawan longsor di sepanjang Kali Krukut ini. Saya harap lokasi-lokasi tersebut menjadi prioritas penanganan,” tegasnya.

Dirinya juga berharap ke depan jalur dari Jalan Pramuka hingga perbatasan Jakarta Selatan dapat dipasang turap menggunakan sheet pile atau turap baja.

“Sheet pile ini memiliki kekuatan hingga 20 tahun, dengan kedalaman sekitar 12 meter, sehingga lebih aman dan tahan lama,” jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan monitoring dimulai dengan meninjau pembangunan turap di Kelurahan Cipayung Jaya, dilanjutkan dengan pengecekan kondisi jembatan sementara di Jalan Assalafiah Cipayung Jaya, serta meninjau Kantor Kelurahan Cipayung Jaya yang baru selesai dibangun.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Jalan Pitara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, yang terdapat dua titik pembangunan turap. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan turap di Jalan Raya Krukut.

“Insya Allah, seluruh pekerjaan yang kita tinjau hari ini dapat diselesaikan sesuai target,” tandasnya. (*)

Tegaskan Komitmen, Wali Kota Depok Pastikan Seluruh Anak Dapatkan Pendidikan yang Layak

Lingkar.co – Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk memastikan seluruh anak di Kota Depok memperoleh akses pendidikan yang layak sejak usia dini.

Wali Kota menekankan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai tahapan penting dan wajib menjadi fondasi sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.

“Anak-anak Depok tidak boleh ada yang tidak sekolah, termasuk di jenjang PAUD. Ini menjadi perhatian bersama agar tidak ada anak yang tertinggal dalam proses pendidikan,” ujarnya saat Jambore Bunda PAUD yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tingkat Kota Depok, di Aula Serbaguna Gedung Dibaleka 2 Balai Kota Depok, Jumat (19/12/25).

Melalui kegiatan Jambore Bunda PAUD tersebut, Supian Suri berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, pendidik, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, Pemkot Depok terus mendorong berbagai program pendukung pendidikan, di antaranya Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) serta Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI), sebagai upaya mencegah anak putus sekolah sekaligus memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Depok.

“Kami juga mengajak seluruh Bunda PAUD untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menjadi pelita bagi anak-anak dan masyarakat,” tandasnya.

Sekolah Gratis

Terpisah, Sebagai informasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). Melalui program RSSG, para peserta didik tumbuh dengan rasa percaya diri serta semangat belajar yang lebih baik. Kehadiran program ini menjadi wujud komitmen Pemkot Depok dalam mendorong pemerataan pendidikan dan memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

Program ini dinilai mampu meringankan beban biaya pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan ketenangan karena anak tetap dapat bersekolah dengan layak.

Salah satu orang tua siswa penerima manfaat RSSG, Rini Dwi Astuti, wali murid dari Reva Afrianti Putri yang bersekolah di SMP Pelita 2, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, RSSG menjadi solusi bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Rini mengatakan, program RSSG sangat meringankan beban keluarga, mengingat ia memiliki lima orang anak. Setelah memperoleh informasi dari pihak sekolah, ia langsung mendaftarkan anaknya dengan memanfaatkan program RSSG.

“Alhamdulillah sangat terbantu. Anak saya ada lima, jadi program ini bagus buat kami yang mempunyai keterbatasan biaya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/12/25).

Ia memilih SMP Pelita 2 karena dikenal memiliki lingkungan sekolah yang baik serta didukung oleh tenaga pendidik yang komunikatif. Berdasarkan pengalamannya, anaknya merasa nyaman mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Metode pengajarannya bagus, gurunya juga terbuka kalau ada apa-apa. Orang tua selalu dilibatkan dan dapat kabar melalui grup WhatsApp,” katanya.

Rini yang berdomisili di Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, juga menegaskan bahwa selama mengikuti program RSSG tidak ada pungutan biaya sekolah. Bahkan, kebutuhan penunjang pendidikan seperti seragam dan buku pelajaran diberikan secara gratis oleh pihak sekolah.

“Enggak ada biaya, buku gratis dan seragam pun dikasih. Itu sudah sangat meringankan,” ungkapnya.

Ia berharap program RSSG dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak keluarga kurang mampu di Kota Depok, sehingga anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara layak dan berkelanjutan.

“Mudah-mudahan program ini terus ada, supaya anak-anak bisa tetap sekolah dan punya masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

Disdagin Kota Depok Pastikan SPBU Tak Kurangi Takaran BBM

Lingkar.co – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok memastikan temuan kurangnya takaran bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di wilayah Depok bukan disebabkan praktik kecurangan. Hasil pengawasan menunjukkan hal tersebut terjadi akibat kerusakan pada mesin dispenser.

Sebelumnya, pada Kamis (18/12) lalu, Disdagin Kota Depok mendapati adanya selisih takaran BBM jenis Pertamax di salah satu SPBU di kawasan Cimanggis saat melakukan pengawasan bersama Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari.

Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Depok, Ahmad Zaki Mubarak, menjelaskan bahwa saat dilakukan pengujian menggunakan Bejana Ukur 20 liter, ditemukan selisih sebesar 110 mililiter (ml). Padahal, sesuai ketentuan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan RI, batas toleransi maksimal adalah 100 ml.

“Saat kami telusuri, assy meter yang merupakan jantung mesin dispenser mengalami kerusakan. Selain itu, usianya sudah mencapai 25 tahun dan belum pernah diganti, sehingga hasil ukurnya sudah tidak sesuai,” kata Zaki dalam siaran persnya, Selasa (23/12/25).

Atas temuan tersebut, UPTD Metrologi Legal Kota Depok langsung mengambil langkah cepat dengan menghentikan sementara operasional nozzle BBM yang bermasalah. Penghentian dilakukan hanya selama satu hari untuk memberikan waktu kepada pihak SPBU mengganti assy meter yang rusak.

Zaki menuturkan, pada Jumat (19/12) pihaknya kembali melakukan uji tera ulang terhadap dispenser BBM setelah perbaikan dilakukan.

“Setelah diganti, langsung kami lakukan tera ulang. Hasilnya, takaran kembali normal dan dispenser diperbolehkan beroperasi kembali,” terangnya.

Ia menambahkan, pengawasan dan uji tera rutin telah dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Depok. Pengawasan terakhir di SPBU tersebut dilakukan pada September 2025.

“Karena assy meter sudah berusia tua, kinerjanya tidak optimal. Kami pastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini takaran BBM sudah sesuai dan pas,” ucap Zaki.

Sementara itu, Pengawas Lapangan Pertamina untuk Wilayah Kota Depok, Abdul Hoir, menegaskan bahwa setiap SPBU memiliki kewajiban melakukan pengecekan mandiri sesuai ketentuan Pertamina.

“Setiap SPBU memiliki Bejana Ukur untuk uji tera mandiri setiap pagi, guna memastikan takaran BBM tepat dan sesuai,” tandasnya. (*/

Tertibkan PKL dan Bangli

Selain memastikan takaran BBM di SPBU, Pemkot Depok juga melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar (bangli) di sepanjang Jalan Raya Akses Universitas Indonesia (UI), Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis pada Senin (22/12/25) kemarin.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok bersama tim terpadu menertibkan sekitar 38 bangunan liar dan lapak PKL yang berdiri di atas lahan dan fasilitas umum. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan, dan saluran air.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, mengatakan kegiatan penertiban dilaksanakan sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

“Alhamdulillah, pelaksanaan penertiban berjalan aman dan kondusif. Seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur,” ujarnya kepada berita.depok.go.id, Selasa (23/12/25).

Penertiban yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 20.00 WIB tersebut melibatkan 243 personel gabungan dari Satpol PP, Polres Metro Depok, TNI, Brimob, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, PLN, serta unsur kecamatan dan kelurahan setempat.

Dede menambahkan, Satpol PP akan terus melakukan pemantauan dan penertiban lanjutan guna mencegah munculnya kembali PKL dan bangunan liar di lokasi yang telah ditertibkan.

“Penertiban ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Depok dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” jelasnya. (*)