Arsip Tag: Pencegahan

Berita, Kesehatan, Pemerintahan

Antisipasi Lonjakan Kasus Campak, Pemprov Jateng Gencarkan Imunisasi dan Edukasi

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak, menyusul meningkatnya tren suspek campak dalam dalam tiga tahun terakhir. Penguatan imunisasi dan edukasi masyarakat menjadi fokus utama, seiring tingginya tingkat penularan penyakit tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan, terkait Pengawasan Kesiapsiagaan Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak, di Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jateng Jl Pahlawan Semarang, Senin j30/3/2026).

Gus Yasin, panggilan akrabnya menyampaikan bahwa kewaspadaan terhadap campak perlu ditingkatkan, mengingat daya tularnya yang sangat tinggi, bahkan melebihi Covid-19.

“Kalau Covid-19 satu orang menulari lima orang, campak bisa sampai 18 orang. Maka penguatan imunisasi menjadi kunci, tidak hanya untuk campak tetapi juga penyakit menular lainnya seperti TBC,” ujarnya.

Saat ini, KLB campak di Jawa Tengah baru terjadi di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati. Selain itu, terdapat dua daerah dengan status suspek, yaitu Brebes dan Kudus. Meski sebagian besar wilayah masih dalam kondisi terkendali, potensi penyebaran tetap menjadi perhatian.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tren suspek campak di Jawa Tengah sepanjang 2023 hingga triwulan I 2026 cenderung naik. Puncak suspek campak terjadi pada Januari 2026 dengan jumlah kasus 792 suspek.

Menurut Taj Yasin, peningkatan kasus tersebut merupakan dampak dari terganggunya layanan imunisasi saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemprov Jateng kini mendorong percepatan pemulihan cakupan imunisasi di seluruh wilayah.

“Ini menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan. Kami terus menggerakkan kembali imunisasi dan memperkuat kampanye kepada masyarakat,” tegasnya.

Upaya tersebut juga didukung dengan capaian imunisasi yang cukup baik. Pada 2025, cakupan vaksinasi MR bayi di Jawa Tengah mencapai 106,7 persen atau melampaui target. Meski demikian, masih terdapat kantong-kantong wilayah dengan cakupan rendah yang berpotensi menjadi titik penularan.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, Maria Endang Sumiwi, mengapresiasi kinerja Jawa Tengah dalam menjaga cakupan imunisasi di tengah populasi besar.

“Jawa Tengah ini berhasil, karena dengan populasi besar, cakupan imunisasi di bawah 95 persen hanya di sedikit kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pemetaan wilayah dengan cakupan imunisasi rendah hingga tingkat desa, agar intervensi dapat lebih terarah dan efektif.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menilai, upaya Pemprov Jateng sudah berjalan baik. Namun perlu diperkuat melalui edukasi publik yang lebih masif dan kolaboratif.

“Kalau satu orang terkena campak bisa menularkan ke 18 orang. Maka edukasi harus terus dilakukan, melibatkan guru, orang tua, hingga influencer. Ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua, yang berpotensi memperluas penularan di masyarakat. Oleh karena itu, peran sekolah dan tenaga pendidik dinilai penting dalam memberikan pemahaman kepada orang tua.

“Kita tahu bersama ada juga orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi. Nah, ini menjadi masalah kalau orang tua melarang anaknya untuk diimunisasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, campak adalah infeksi virus morbillivirus yang sangat menular melalui udara (droplet batuk/bersin) dan permukaan terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, batuk, pilek, dan ruam. Dengan penularan tertinggi 4 hari sebelum-sesudah ruam muncul. Bahayanya meliputi komplikasi serius seperti pneumonia, radang otak, diare parah, hingga kematian, terutama pada anak yang tidak divaksinasi. (*)

Berita, Kesehatan

Ini Dia Gejala Varian Omicron, Beda Dengan Varian Lainnya

SEMARANG, Lingkar.co – Varian Covid-19 B1.1.529, yang kini di sebut varian Omicron pertama kali terlaporkan oleh Ketua Asosiasi Medis Afrika Selatan, dr Angelique Coetzee. Ia menyebut bahwa gejala Covid-19 yang terkait dengan Omicron tidak biasa tetapi ringan.

Coetzee membahas bagaimana ia melihat seorang pasien yang menunjukkan gejala yang tidak biasa, yang berbeda dengan varian Delta.

Melansir Express, Rabu (1/12/2021), gejala yang berkaitan dengan varian Omicron dapat meliputi kelelahan ekstrem, pegal-pegal, demam, sakit kepala, tenggorokan gatal, pilek dan berkeringat di malam hari

Pasien yang menunjukkan gejala Omicron juga batuk terus menerus. Tidak seperti varian delta atau varian-varian lainnya.

Serta tidak kehilangan rasa atau penciuman, seperti gejala yang umumnya terkait dengan varian Covid-19 sebelumnya.

“Adanya perbedaan ketimbang dengan varian Delta bisa jadi karena perubahan cara virus berinteraksi dengan sel kekebalan,” ucapnya.

Coetzee khawatir jika varian baru ini menyerang kelompok lansia. Apalagi jika mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit jantung, atau dengan tingkat keparahan lain

“Yang harus kita khawatirkan sekarang adalah ketika orang yang lebih tua dan tidak divaksinasi terinfeksi dengan varian baru, dan jika mereka tidak divaksinasi, kita akan melihat banyak orang dengan penyakit yang parah,” katanya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan akan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memahami bagaimana variasi tersebut dapat memengaruhi diagnostik, terapi, dan vaksin.

Penulis : Dian Maharani

Editor : Rezanda Akbar D.

Berita, Pemerintahan

Ketua KPK Firli Bahuri Temui Ganjar, Ada Apa?

SEMARANG, Lingkar.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mendatangi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (11/11/2021).

Saat kedatangan Firli, Ganjar mengundang seluruh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD ke Semarang, Mereka berkumpul dalam satu forum di Gedung Gradhika Bhakti Praja untuk mendengarkan arahan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Baca Juga : Satu Komando! DPRD Kudus Komitmen Dukung Pemberantasan Korupsi

Semua Bupati/Wali Kota hadir dalam acara rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintregasi itu. Para pimpinan DPRD juga hadir secara langsung.

Mereka dengan seksama menyimak paparan Firli dan Ganjar yang menjadi narasumber dalam acara itu. Dalam kesempatan itu, Firli memberikan arahan terkait titik-titik potensi korupsi.

Selain itu, ia juga memberikan cara pencegahan yang bisa kepala daerah lakukan agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng untuk mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi.

Kehadiran pimpinan KPK bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan pemerintahan berjalan dan anggaran negara bisa berguna dengan baik.

“Jadi kemarin saya ditelpon pak Firli, minta kita rapat koordinasi pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati/Wali Kota dan pimpinan legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar tidak korupsi,” katanya.

Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa Tengah. Jateng bahkan sudah memiliki group Whatsapp dengan para pimpinan KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Meski begitu, menurutnya masih banyak kegelisahan dari para kepala daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Mereka banyak yang tidak tahu, kesalahannya di mana sehingga harus berurusan dengan aparat.

“Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? Maka kita komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan,” kata Ganjar.

Ganjar Paparkan Area Rawan Praktik Korupsi

Dalam pertemuan itu lanjut Ganjar, KPK sudah memaparkan area-area yang rawan praktik korupsi. Misalnya jual beli jabatan, kolusi, pungli, perijinan dan lainnya.

Ia berharap para kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk terjebak dalam pusaran korupsi.

“Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah menanyakan beberapa hal teknis kepada Firli dan Ganjar. Misalnya Bupati Banyumas, Achmad Husein yang bertanya tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.

“Kami semua ini takut dan tidak mau di OTT KPK. Padahal semangat KPK itu kan pencegahan korupsi. Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini tidak sedikit kepala daerah daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah,” katanya.

Selain itu, ada juga pertanyaan dari Bupati Batang, Wihaji. Menurutnya, banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional kepala daerah yang sangat kecil. Sementara, ongkos Pilkada tiap lima tahunan sangatlah mahal.

“Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah, karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang,” ucapnya.

Korupsi Terjadi Karena Kekuasaan, Kesempatan dan Keserakahan

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah integritas.

“Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena merampas hak-hak masyarakat,” ucapnya.

Firli juga menegaskan, semua kepala daerah tidak boleh takut dengan KPK. Selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran, maka tidak akan dipersoalkan.

“KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan,” tegasnya.

Terkait praktik korupsi karena mahalnya biaya politik saat ini, Firli sepakat dengan itu. Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.

“Kajian kita, memang pelaksanaan pilkada ini masih memerlukan biaya tinggi, karena banyak aktifitas politik yang membutuhkan biaya. Dari hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya dihasilkan dari sponsor,” jelasnya.

Untuk itu, KPK lanjut Firli telah mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya tinggi hingga jual beli suara. Caranya adalah semua pembiayaan Pilkada ditanggung oleh negara.

“Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi,” pungkasnya.

Penulis : Tito Isna Utama
Editor : Rezanda Akbar D.