Arsip Tag: Kunjungan Kerja

Dirut Perum Bulog Sambangi Petani TebuKabupaten Blora, Siap Tampung Panen Tebu Petani

Lingkar.co – Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan kunjungan kerja secara maraton untuk memastikan stabilitas industri pangan di daerah Blora, Jawa Tengah, Jumat (3/4/2026).

Rizal memulai agenda sambang petani dengan berdiskusi bersama perwakilan petani tebu hingga melakukan panen jagung di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Rizal menegaskan bahwa Bulog tidak akan tinggal diam terhadap kendala yang dihadapi petani lokal.

Rizal bilang langkah pertama yang diambil adalah memberikan jaminan pasar bagi hasil panen masyarakat.

“Perum Bulog bersedia membantu menyerap seluruh tebu petani Blora untuk disalurkan ke empat pabrik gula milik negara di wilayah Jawa Tengah. Ini adalah langkah antisipasi sambil kita menunggu perbaikan Pabrik Gula GMM Bulog selesai,” tegasnya di sela-sela kunjungan.

Tak hanya soal serapan hasil tani, restrukturisasi besar-besaran juga akan menyasar internal manajemen pabrik. Rizal mengungkapkan komitmennya untuk membawa semangat baru dengan melibatkan tenaga ahli lokal.

“Kami akan segera melakukan penggantian direksi pimpinan dan pengurus Pabrik Gula GMM Bulog dengan melibatkan potensi putra daerah,” tambahnya.

Dari sisi teknis produksi, Dirut Bulog memastikan adanya perubahan orientasi mesin pabrik agar lebih berpihak pada petani.

Menurutnya, mesin yang ada saat ini akan dimodifikasi total. “Kami memastikan akan memperbaiki mesin Pabrik Gula GMM Bulog. Yang tadinya mesin untuk gula rafinasi dan gula tebu, akan diubah semuanya hanya fokus untuk gula tebu petani,” jelas Rizal.

Terakhir, Rizal meredam kekhawatiran mengenai nasib para pekerja selama masa transisi perbaikan pabrik. Ia menjamin operasional SDM tetap berjalan meski pabrik sedang dalam tahap renovasi mesin.

“Untuk sementara waktu, kami akan memberdayakan SDM pekerja untuk disalurkan ke beberapa perusahaan Bulog di sekitar Blora, mencakup wilayah Jateng-DIY. Tujuannya agar pekerja tetap bisa produktif dan bekerja sambil menunggu perbaikan Pabrik Gula GMM Bulog tuntas,” pungkasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik balik bagi kemajuan sektor perkebunan di Blora, sekaligus memperkuat peran Bulog sebagai penyangga kedaulatan pangan nasional hingga ke level daerah. (*)

Waspadai Eskalasi dan Geopolitik di Timur Tengah, Kemenhaj RI Siapkan Skenario Mitigasi

Lingkar.co – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia terus memacu persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, mengungkapkan, pihaknya telah menyusun langkah-langkah luar biasa untuk menghadapi situasi geopolitik di kawasan. Timur Tengah

“Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ujar Puji.

Ia menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin (30/3/2026).

Ia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini tidak hanya pada kesiapan teknis, tetapi juga pada aspek keselamatan jemaah di tengah dinamika global serta kemudahan pilihan ibadah.

Selain faktor keamanan, Puji menjelaskan bahwa pemerintah sedang mematangkan skema Tanazul (pemulangan lebih awal/penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) untuk menjaga kelancaran arus jemaah.

Terkait kewajiban pembayaran Dam (denda/sembelihan), Puji menekankan prinsip kemudahan dan kebebasan bagi jemaah.

“Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air,” ujarnya.

“Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jemaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan mereka,” sambungnya.

Senada dengan Puji, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan bahwa tim di lapangan bekerja intensif.

Ia menyebut kesiapan transportasi, hotel, dapur katering, hingga layanan kesehatan terus dimatangkan sebelum kloter pertama tiba.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, memberikan apresiasi atas langkah strategis pemerintah.

Meski demikian, ia mengingatkan agar aspek pengawasan di titik krusial tidak boleh longgar.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat,” tegas Dailami.

Kunjungan yang dihadiri oleh anggota DPD RI dari berbagai provinsi ini ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah dapur penyedia layanan katering jemaah haji tahun ini di Madinah untuk memastikan standar kualitas konsumsi tetap terjaga. (*)

Antisipasi Lonjakan Kasus Campak, Pemprov Jateng Gencarkan Imunisasi dan Edukasi

Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak, menyusul meningkatnya tren suspek campak dalam dalam tiga tahun terakhir. Penguatan imunisasi dan edukasi masyarakat menjadi fokus utama, seiring tingginya tingkat penularan penyakit tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan, terkait Pengawasan Kesiapsiagaan Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak, di Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jateng Jl Pahlawan Semarang, Senin j30/3/2026).

Gus Yasin, panggilan akrabnya menyampaikan bahwa kewaspadaan terhadap campak perlu ditingkatkan, mengingat daya tularnya yang sangat tinggi, bahkan melebihi Covid-19.

“Kalau Covid-19 satu orang menulari lima orang, campak bisa sampai 18 orang. Maka penguatan imunisasi menjadi kunci, tidak hanya untuk campak tetapi juga penyakit menular lainnya seperti TBC,” ujarnya.

Saat ini, KLB campak di Jawa Tengah baru terjadi di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati. Selain itu, terdapat dua daerah dengan status suspek, yaitu Brebes dan Kudus. Meski sebagian besar wilayah masih dalam kondisi terkendali, potensi penyebaran tetap menjadi perhatian.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tren suspek campak di Jawa Tengah sepanjang 2023 hingga triwulan I 2026 cenderung naik. Puncak suspek campak terjadi pada Januari 2026 dengan jumlah kasus 792 suspek.

Menurut Taj Yasin, peningkatan kasus tersebut merupakan dampak dari terganggunya layanan imunisasi saat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemprov Jateng kini mendorong percepatan pemulihan cakupan imunisasi di seluruh wilayah.

“Ini menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan. Kami terus menggerakkan kembali imunisasi dan memperkuat kampanye kepada masyarakat,” tegasnya.

Upaya tersebut juga didukung dengan capaian imunisasi yang cukup baik. Pada 2025, cakupan vaksinasi MR bayi di Jawa Tengah mencapai 106,7 persen atau melampaui target. Meski demikian, masih terdapat kantong-kantong wilayah dengan cakupan rendah yang berpotensi menjadi titik penularan.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, Maria Endang Sumiwi, mengapresiasi kinerja Jawa Tengah dalam menjaga cakupan imunisasi di tengah populasi besar.

“Jawa Tengah ini berhasil, karena dengan populasi besar, cakupan imunisasi di bawah 95 persen hanya di sedikit kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pemetaan wilayah dengan cakupan imunisasi rendah hingga tingkat desa, agar intervensi dapat lebih terarah dan efektif.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menilai, upaya Pemprov Jateng sudah berjalan baik. Namun perlu diperkuat melalui edukasi publik yang lebih masif dan kolaboratif.

“Kalau satu orang terkena campak bisa menularkan ke 18 orang. Maka edukasi harus terus dilakukan, melibatkan guru, orang tua, hingga influencer. Ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua, yang berpotensi memperluas penularan di masyarakat. Oleh karena itu, peran sekolah dan tenaga pendidik dinilai penting dalam memberikan pemahaman kepada orang tua.

“Kita tahu bersama ada juga orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi. Nah, ini menjadi masalah kalau orang tua melarang anaknya untuk diimunisasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, campak adalah infeksi virus morbillivirus yang sangat menular melalui udara (droplet batuk/bersin) dan permukaan terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, batuk, pilek, dan ruam. Dengan penularan tertinggi 4 hari sebelum-sesudah ruam muncul. Bahayanya meliputi komplikasi serius seperti pneumonia, radang otak, diare parah, hingga kematian, terutama pada anak yang tidak divaksinasi. (*)

Kunjungan di Boyolali, Wapres Sowan Kiai Pesantren dan Cek Peternak Sapi

Lingkar.co – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Kabupaten Boyolali pada Jumat (27/3/2026) di beberapa lokasi.

Bupati Boyolali Agus Irawan menyambut kehadiran Wapres Gibran di Pondok Pesantren (Ponpes) An Najah Dawar Kecamatan Mojosongo yang dilanjutkan dengan melaksanakan salat Jumat di Masjid Baitul Muslimin.

Pengasuh Ponpes An Najah KH. Abdul Hamid Zuhri menyebut, tujuan kunjungan Wapres Gibran tersebut adalah untuk bersilaturahmi. Salah satu ulama Kota Susu ini berpesan kepada Wapres Gibran untuk menjaga persatuan dan kekompakan.

Usai salat Jumat, Wapres Gibran mengunjungi salah satu peternak sapi Amir di Desa Pagerjurang, Kecamatan Musuk. Bupati Agus yang mendampingi kunjungan tersebut berharap, dengan kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini, Boyolali akan lebih maju lagi, peternak lebih sejahtera dan akan ada banyak bantuan yang masuk.

“Dengan kehadiran Pak Wapres, benar-benar memberikan semangat kita semuanya untuk bagaimana memajukan dan juga tentunya meningkatkan kesejahteraan para peternak yang ada di Kabupaten Boyolali.” harap Bupati Agus.

Pada kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan kepada para peternak agar segera menyelesaikan masalah penyakit mulut dan kuku (PMK) sebelum mewabah lagi. Peternak bisa memberikan vaksinasi PMK pada seluruh hewan ternaknya dan segera melaporkan jika ada sapi yang terkena PMK.

Selain masalah PMK, Wapres Gibran juga menyinggung mengenai pembangunan pabrik pakan ternak. Menurutnya, adanya pabrik pakan ternak sangat penting agar harga pakan tetap stabil dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat sehingga meningkatkan kesejahteraan warga.

“Kalau dua itu terselesaikan, insyaallah ekonomi warga di sini bisa meningkat, saya titip dua hal itu saja.” pesan Wapres Gibran. (Tim Liputan Pemerintah Kabupaten Boyolali. (*)

Jaga Ketahanan Pangan Nasional, Menko Zulhas Kunjungi Demak dan Jepara

Lingkar.co – Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengunjungi kabupaten Demak dan Jepara, Jawa Tengah, Selasa (10/03/2026).

Kunjungan tersebut menunjukkan Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis di sektor pangan guna menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

Zulhas berkata, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program prioritas nasional di bidang pangan dapat berjalan optimal di daerah, termasuk penguatan distribusi pupuk, peningkatan produksi pangan, serta program peningkatan kualitas gizi masyarakat seperti Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menko Pangan juga menyampaikan sejumlah pesan terkait penguatan sektor pangan dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah terus mendorong berbagai program di sektor pangan agar dapat berjalan dengan baik di daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional”, ujar Zulhas..

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakan makanan.

“Proses untuk menghasilkan makanan itu panjang, mulai dari petani, distribusi, hingga sampai ke masyarakat. Karena itu kita harus menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya”, tegasnya.

Usai meninjau pelaksanaan program di Demak, Menko Pangan melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Jepara untuk melakukan pertemuan dengan Bupati Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah penguatan sektor pangan di daerah, termasuk distribusi pupuk, peningkatan produksi pangan, serta pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan juga menyempatkan diri mengunjungi Museum Kartini yang berada di kompleks Pendopo Kabupaten Jepara sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan pendidikan bagi generasi bangsa.

Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta memastikan berbagai program pangan dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. (*)

Baznas Jateng Lapor ke Komisi VIII DPR RI, Potensi Mencapai Triliunan Baru Tercapai 5 Persen

Lingkar.co – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah KH Daroji memaparkan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi pengelolaan zakat di provinsi ini. Ia menyebut total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menembus angka Rp1 triliun. Perolehan itu menjadikannya penerimaan zakat terbesar di tingkat provinsi se-Indonesia.

Menurutnya, capaian tersebut didukung penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, serta perluasan basis muzaki dari ASN, masyarakat umum, hingga sektor usaha. Namun demikian, angka tersebut masih jauh dari potensi zakat Jawa Tengah yang diperkirakan mencapai Rp20–25 triliun pertahun.

Artinya, realisasi saat ini baru menyentuh sekitar 4–5 persen dari potensi yang seharusnya dapat digali.

“Inilah pekerjaan besar yang terus kami dorong bersama Baznas RI dan dukungan DPR,” kata Darodji saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Baznas Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026)

Di sektor kebencanaan, Baznas Jawa Tengah mengoperasikan program Baznas Tanggap Bencana (BTB) dan Baznas Siaga Bencana yang aktif merespons berbagai kejadian banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lain sepanjang 2025.

Tercatat ratusan titik bencana di Jawa Tengah mendapat intervensi bantuan darurat, dengan dukungan ribuan relawan kebencanaan Baznas yang tersebar hingga tingkat kabupaten/kota.

Sementara dalam laporan penyaluran zakat 2025, dana ZIS Baznas Jateng disalurkan ke berbagai bidang strategis, antara lain:

  1. Kemanusiaan dan kebencanaan, untuk logistik darurat, hunian sementara, dan pemulihan pascabencana
  2. Ekonomi produktif, khususnya penguatan UMKM mustahik agar naik kelas dan mandiri
  3. Pendidikan, melalui bantuan madrasah, beasiswa santri dan mahasiswa, serta peningkatan sarana belajar
  4. Perumahan, berupa renovasi dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  5. Kesehatan dan sosial, bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin ekstrem

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid, menyebut Baznas Jawa Tengah sebagai contoh praktik baik pengelolaan zakat nasional. Salah satu inovasi yang diapresiasi adalah program pengalengan daging kurban, yang memungkinkan distribusi merata dan berkelanjutan kepada penerima manfaat.

“Konsep ini bahkan ditiru oleh Baznas Pusat karena terbukti efektif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Baznas telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengeksekusi program-program sosial, terutama yang menyasar masyarakat miskin, pelaku UMKM, lembaga pendidikan keagamaan, hingga perumahan rakyat.

Ke depan, Komisi VIII mendorong penggalian sumber dana baru, khususnya dari korporasi, yang selama ini kontribusi pajaknya dinilai belum optimal bagi kesejahteraan rakyat.

“Kami sedang merancang penguatan skema penghimpunan zakat korporasi, lalu mengolaborasikannya dengan Kementerian Keuangan sebagai layering pajak. Dengan ribuan korporasi yang beroperasi di Indonesia, potensi dampaknya sangat besar,” tegas Abdul Wahid.

Ketua Umum Baznas RI, Prof. Dr. Noor Ahmad, mengungkapkan bahwa secara nasional, penerimaan zakat Baznas tahun 2025 telah mencapai Rp1,2 triliun.

Capaian ini diiringi dengan pengakuan luas, lebih dari 60 penghargaan nasional dan internasional, serta penilaian transparansi tertinggi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dan apresiasi dari KPK.

“Capaian ini tidak lepas dari dukungan Komisi VIII DPR RI. Kritik yang terus diberikan justru membuat kami tumbuh dan berbenah,” ujar Noor Ahmad.

Ia melanjutkan, Baznas kini menjalin kerja sama luas dengan kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, swasta, hingga komunitas akar rumput.

Ke depan, Baznas RI menatap peluang besar kolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pelengkap kebijakan fiskal.

Jika skema penggantian atau pengurangan pajak melalui zakat dapat diterapkan secara luas, potensi zakat nasional diperkirakan bisa mencapai hingga Rp300 triliun per tahun. (*)

Gubernur Pastikan Jawa Tengah Siap Sambut Libur Natal dan Tahun Baru

Lingkar.co – Gubernur Ahmad Luthfi memastikan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi lonjakan keramaian masyarakat pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kesiapan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi usai mendampingi kunjungan kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Pos Pelayanan Nataru di Stasiun Tawang, Kota Semarang, Minggu (21/12/2025).

Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat secara nasional pada Nataru 2025/2026 diperkirakan meningkat 2,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi tujuan favorit dengan potensi pergerakan mencapai 20,3 juta orang, sementara jumlah masyarakat yang masuk dan melintas wilayah Jawa Tengah diperkirakan 8,7 juta orang.

Kapolri Jenderal Listyo menyatakan, Polri telah menyiapkan pengamanan terpadu guna memastikan kelancaran arus mudik, perayaan ibadah Natal, hingga arus balik Tahun Baru.

“Kami ingin memastikan pelayanan Nataru dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat benar-benar terlayani,” ujar Listyo.

Ia juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Karena itu, kesiapan personel, sarana prasarana, serta mitigasi di wilayah rawan bencana menjadi perhatian utama.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, hasil pengecekan di Stasiun Tawang menunjukkan peningkatan signifikan jumlah penumpang kereta api.

“Arus mudik sudah mulai terjadi. Aktivitas kereta api cukup tinggi, hampir 8.000 penumpang telah masuk ke wilayah Jawa Tengah,” katanya.

Untuk mendukung pelayanan Nataru, Pemprov Jateng mengaktifkan Posko Terpadu Nataru mulai 22 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan melibatkan lintas sektor.

Selain organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng, posko juga didukung Polda Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan melalui BPTD Kelas I Jawa Tengah, serta instansi terkait lainnya.

Dari sisi infrastruktur, Ahmad Luthfi memastikan kondisi jalan nasional di Jawa Tengah dalam kondisi mantap mencapai 90,73 persen, jalan provinsi 91,74 persen, dan jalan kabupaten/kota 77,17 persen. Pemerintah juga menyiapkan jalur alternatif dan puluhan posko untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi.

Kesiapan transportasi dilakukan melalui penyediaan 27.223 unit bus, 262 armada kereta api, tujuh kapal laut, serta penerbangan reguler dan tambahan. Seluruh armada telah melalui ramp check untuk menjamin keselamatan penumpang.

Di sektor energi, pasokan BBM, LPG, dan listrik dipastikan aman. Sementara layanan kesehatan disiagakan melalui pemeriksaan kesehatan pengemudi, kesiapan Public Service Center (PSC), serta siaga rumah sakit dan puskesmas, terutama di wilayah rawan kemacetan dan bencana.

Pemprov Jateng memprediksi arus mudik terjadi dalam dua gelombang, yakni sebelum 24 Desember serta pada 26–31 Desember 2025, dengan puncak arus pada 31 Desember. Adapun arus balik diperkirakan berlangsung pada 2–5 Januari 2026.

Gubernur Ahmad Luthfi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan, khususnya saat melintas di wilayah rawan bencana.

“Atensi utama adalah mitigasi bencana. Berdasarkan informasi BMKG, Tagana dan seluruh personel sudah disiagakan sesuai peta kerawanan di masing-masing daerah,” tegas Ahmad Luthfi. (*)

Kunjungi Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Percepat Pemulihan

Lingkar.co – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk mendukung percepatan pemulihan di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang.

Kepada warga terdampak, Presiden Prabowo memastikan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat terus diupayakan oleh pemerintah.

“Insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya,” ujar Presiden di Posko Pengungsian di Jembatan Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12/2025).

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat layanan atau bantuan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Salah satu tantangannya menurut Presiden yakni kondisi lapangan yang cukup berat.

“Kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama,” katanya.

Presiden Prabowo pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tabah dan menjaga semangat selama proses pemulihan. Kepala Negara berharap agar aktivitas warga termasuk kegiatan belajar-mengajar bagi anak-anak dapat segera berjalan normal kembali, “Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” ujarnya.

“Anak-anak yang tabah, yang semangat. Kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya,” lanjutnya.

Prabowo juga menegaskan pentingnya kewaspadaan menghadapi potensi bencana serta perlunya pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang lebih baik.

Untuk itu, Presiden memerintahkah seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak alam.

“Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awas. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menengok warga yang sedang berobat di posko kesehatan. Presiden pun menanyakan keluhan yang dirasakan dan mendoakan warga dapat sehat kembali.

Tidak hanya itu, Kepala Negara juga berdialog bersama para tenaga kesehatan yang sedang bertugas.

Usai meninjau posko kesehatan, Presiden kemudian meninjau kawasan pemukiman warga di bawah jembatan yang terdampak bencana.

Dari titik ini, Presiden Prabowo melihat langsung rumah warga yang mengalami kerusakan dengan endapan lumpur yang tebal.

Bahkan, Prabowo juga menyaksikan potongan kayu, puing bangunan, serta barang-barang rumah tangga yang terseret arus air juga terlihat. (*)

Wali Kota Sue Machi Jepang dan Bupati Kendal Kunjungi Polifurnika

Lingkar.co – Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari mendampingi Wali Kota Sue Machi Jepang, Shuichi Hitamatsu, melakukan kunjungan ke Polifurnika Kendal, Rabu (26/11/2025).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara pemerintah kota Sue Machi Jepang dan Kabupaten Kendal.

“Ini kan menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan pemerintah kota Sue Machi Jepang,” ujar Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari.

Bupati Kendal menyampaikan, rencana awal, pihaknya akan bekerjasama terkait dengan ekspor udang vanami dan juga ekspor terkait kopi.

“Untuk diawal itu kita rencana akan bekerjasama terkait dengan udang vanami dan besok kami akan melakukan peninjauan di lokasi tambak. Kemudian juga kita akan bekerjasama terkait dengan ekspor kopi,” katanya.

Wali Kota Sue Machi Jepang, Shuichi Hitamatsu, menyatakan bahwa kunjungannya ke Polifurnika Kendal bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi dan sumber daya manusia di Indonesia.

“Seperti tadi di tempat produksi ada yang dari swiss untuk meningkatkan kualitas produksi disini. Jadi, dari polifurnika ini ada wisudawan dan wisudawati dan menurut direktur 100 persen itu belum terserap. Menurut saya ini bisa bekerja dulu di Indonesia, sehingga bisa meningkatkan perekonomian Indonesia,” katanya.

Dirinya juga menyatakan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Polifurnika Kendal sangat bagus dan profesional, dan sistem yang diterapkan juga sangat bagus untuk meningkatkan sumber daya manusia.

“Melihat produk tadi menurut saya sangat bagus, profesional sekali. Dan sistem yang diterapkan juga sangat bagus sekali untuk meningkatkan sumberdaya manusia menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (*)

Penulis: Yoedhi W

Muka Tanah di Pesisir Utara Turun 8-13 CM Tiap Tahun, Ahmad Luthfi Minta Optimalkan Sistem Penyediaan Air Minum

Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan salah satu upaya untuk menekan atau menahan penurunan muka tanah adalah mengurangi pengambilan air tanah berlebihan. Gubernur mendorong agar penggunaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lebih dimaksimalkan lagi.

“(Air tanah) Ini akan kita lakukan evaluasi. Tidak hanya satu tahun tetapi kalau perlu per tiga bulan (evaluasi). Salah satu penyebab menurunnya permukaan tanah adalah pengambilan air tanah yang berlebih, sehingga kita maksimalkan SPAM,” kata Ahmad Luthfi saat kunjungan kerja di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Selasa (30/9/2025).

Berdasarkan data pada 2024, penurunan muka tanah di pesisir Utara Jawa Tengah per tahun rata-rata 8-13 cm. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan dan jika tidak segera ditangani maka garis pantai dan wilayah pesisir akan tenggelam.

“Per tahun rata-rata 8-13 cm. Kalau terus-terusan seperti itu, mendelep mengko nggone awake dhewe (tenggelam nanti tempat kita),” ujar Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin.

Maka dari itu, pengawasan terkait pengambilan air tanah harus diperketat. Ahmad Luthfi beberapa waktu lalu juga sudah menyampaikan kepada DPRD Jawa Tengah untuk merevisi Perda tentang air tanah.

“Masyarakat kita efektifkan melalui kerja sama BUMD kita dengan SPAM kabupaten/kota. Jadi para bupati dan wali kota itu memaksimalkan SPAM di wilayahnya agar kebutuhan air minum terpenuhi, sehingga pengambil air tanah tidak berlebihan,” jelasnya.

Di samping hal itu, tambahnya, langkah-langkah pencegahan terus diupayakan dan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dimulai dengan program “Mageri Segoro” yaitu penanaman 1,5 juta bibit mangrove di seluruh garis pantai. Mulai dari Brebes sampai Rembang di wilayah pantai Utara (Pantura) maupun Cilacap sampai Wonogiri di wilayah pantai Selatan (Pansela).

Program Mageri Segoro merupakan salah satu implementasi dari sebelas program prioritas Pemprov Jateng yakni, Penanggulangan Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan.

“Ini akan kita laksanakan secara maksimal,” kata Ahmad Luthfi.

Selain itu, Pemprov Jateng juga telah bekerja sama dengan Undip dalam program desalinasi, yang dapat mengolah air payau menjadi air tawar siap minum. Setidaknya untuk program desalinasi ini sudah ada di empat titik, yaitu di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Demak. (*)