Lingkar.co - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dijadwalkan meresmikan delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat melalui integrasi berbagai layanan dan kemudahan akses.
"Peresmian delapan MPP pada semester pertama 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses layanan, integrasi layanan lintas sektor, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan," kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Delapan MPP yang akan diresmikan berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
Dengan peresmian tersebut, jumlah MPP di Indonesia akan bertambah dari 305 menjadi 313 unit yang tersebar di berbagai daerah.
Otok menuturkan penambahan MPP di sejumlah wilayah diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terpadu.
Selain memperluas jaringan layanan, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di MPP. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan inklusif.
Menurutnya, kompetensi SDM operasional MPP terus diperkuat agar pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mampu memahami kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Sebagai bagian dari agenda tersebut, kegiatan bertema "Transformasi MPP sebagai Simpul Layanan Terintegrasi dan Inklusif" akan dirangkaikan dengan seminar peningkatan kompetensi SDM operasional MPP pada sesi siang hari. Salah satu materi yang diberikan adalah pelatihan sensitivitas pelayanan bagi kelompok rentan.
Seminar itu ditujukan untuk memperdalam pemahaman penyelenggara pelayanan publik, terutama petugas layanan terdepan (*frontliner*) dan pengelola MPP, dalam menghadirkan layanan yang setara, adaptif, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
