Lingkar.co – Aktivis Himpunan Jiwa Sehat, Yenny Rosa Damayanti mengadukan puluhan ribu panti sosial yang melakukan praktik tak manusiawi terhadap para penyandang disabilitas. Yenny memaparkan temuannya ada hampir 20.000 panti sosial, dengan mayoritas berada di Pulau Jawa, yang terindikasi menjalankan praktik-praktik tidak manusiawi.
“Di sejumlah tempat, kami menemukan penghuni dipasung dan dirantai. Makanan tidak layak. Bahkan ada yang hanya dimandikan sebulan sekali, menggunakan sabun deterjen,” kata Yenny.
Ia memaparkan temuan tersebut saat diterima Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jumat, (27/2/2026).
Yenny datang bersama sejumlah korban penyandang disabilitas mental, membawa kesaksian langsung mengenai kondisi yang disebutnya selama ini luput dari perhatian publik. Mereka ini kelompok yang sering tidak terlihat, the invisible people, yang hidup di balik tembok ribuan panti sosial.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ironi besar, karena ruang yang seharusnya menjadi tempat pemulihan justru berubah menjadi ruang penderitaan. Yenny juga menyoroti adanya pungutan biaya kepada keluarga penghuni panti, mulai dari Rp250.000 hingga Rp2.500.000 per bulan, meski pelayanan yang diberikan jauh dari standar. “Sebagian panti tetap menarik bayaran, tapi perlakuannya tidak manusiawi,” ujarnya.
Yenny menambahkan, pihaknya telah menyampaikan laporan secara konsisten sejak 2016, namun belum mendapat respons memadai pada masa sebelumnya. “Kami sudah berkali-kali melaporkan sejak 2016. Harapan kami, sekarang ada langkah nyata,” ucapnya.
Ia mendorong langkah cepat sebagai pintu masuk penanganan, terutama penghentian kekerasan dan praktik yang merendahkan martabat manusia. “Yang paling mendesak: hentikan dulu segala bentuk kekerasan dan praktik tidak manusiawi. Setelah itu, negara harus menertibkan, melindungi, dan memulihkan para korban,” kata Yenny.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah, serta perlunya kebijakan berbasis bukti. “Kita perlu bekerja bersama. Setiap langkah harus berbasis bukti agar tindakan kita tepat sasaran dan berdampak,” ujar Gus Ipul.
Mensos juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial sejak tahun lalu telah memulai proses registrasi ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai bagian dari pembenahan sistem panti sosial secara menyeluruh. Ia menyambut baik kedatangan Yenny yang membawa fakta dan kesaksian langsung dari korban. “Saya berterima kasih karena Ibu Yenny datang membawa data, fakta, dan kesaksian. Ini menjadi penguat bagi kita untuk bertindak,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menyelamatkan kelompok rentan yang kerap tak terlihat. “Kita ingin memastikan mereka tidak lagi hidup dalam pengabaian. Mereka harus mendapat perlindungan, pemulihan, dan martabatnya dikembalikan sebagai manusia,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Mensos menyampaikan empat langkah strategis yang akan diperkuat Kementerian Sosial:
- Seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial harus terdaftar secara resmi.
- Proses akreditasi diperkuat sesuai standar, disertai perbaikan instrumen penilaian.
- Pengawasan ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi publik secara terbuka.
- Penegakan sanksi diperjelas dan diperkuat terhadap pelanggaran.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi agar penanganan panti sosial tidak berhenti pada laporan, melainkan berujung pada tindakan nyata. “Negara tidak boleh hanya mendengar. Negara harus hadir dan bertindak,” kata Gus Ipul. (*)
