Arsip Tag: Feature

Berita, Highlight, Religi

Impian Penjual Ikan Asin Sejak Tahun 1960, Akhirnya Naik Haji

Lingkar.co – Rasa syukur, dan bangga tak dapat disembunyikan Emen Endjum (83), cita-cita nenek penjual Ikan asin ini untuk naik haji akhirnya terwujud

Nenek Emen berasal dari Kiarancondong, Sukajadi Bandung. Ia merupakan jemaah tertua dari Bandung yang tiba Bandar Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz Madinah, Kamis (23/4/2026) sekira 15.40 waktu setempat.

Nenek Emen tergabung dalam kloter 2 KJT. Emen mengaku selama ini ia berjualan ikan asin dan beras di pasar dekat tempat tinggalnya.

“Saya jualan ikan asin dan beras sejak tahun 1960. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya tabung sedikit-sedikit untuk naik haji,” akunya saat transit di Bandara Madinah bersiap menunggu bus untuk ke hotel Madinah.

Ia mengaku sebelum bisa naik haji tahun ini, dirinya telah melaksnakan ibadah umrah di tahun 2018.

“Saya tahun 2018 umrah sama anak saya, namun citaanak saya ini sudah meninggal. Habis pulang umrah langsung daftar haji dan alhamdulillah tahun ini bisa berangkat,” ujarnya dengan wajah ceria duduk di kursi roda.

Dengan penuh harap ia berujar doa semoga ibadahnya selama di Tanah Suci berjalan dengan baik dan lancar serta menjadi haji yang mabrur.

“Saya bersyukur bisa haji tahun ini. Semoga anak dan cucu-cucu saya bisa naik haji (melaksanakan ibadah haji, red),” pungkasnya. (*)

Berita, Highlight, Pemerintahan, Religi

34.122 Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Solo, Jateng Berangkat Malam Ini

Lingkar.co – Sebanyak 34.122 jemaah haji asal Jawa Tengah kloter pertama diberangkatkan malam ini Selasa (21/4/2026) dari Embarkasi Solo (Donohudan).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan tiga hal yang harus dijaga jemaah haji asal Jawa Tengah selama di Tanah Suci. Yakni kesehatan, kekompakan, dan nama baik daerah termasuk Indonesia..

“Yang paling utama itu kekompakan,” kata Gus Yasin, panggilan akrabnya mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Ia mengingatkan jemaah agar mengikuti arahan pembimbing dan jadwal yang telah disusun selama di Tanah Suci.

Menurut dia, rangkaian ibadah haji tahapannya tidak sesederhana ibadah yang urutannya tunggal seperti salat. Karena itu, jemaah diminta tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap menjaga koordinasi dengan rombongan maupun kelompok bimbingan ibadah haji.

“Yang paling dijaga di sana adalah arahan dari pembimbing haji di KBIH,” ujarnya.

Selain kekompakan, Taj Yasin juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik sejak awal keberangkatan. Ia mengingatkan perjalanan ibadah haji berlangsung panjang, sekitar 40 hari, sehingga jemaah harus cermat menjaga stamina.

“Jaga kesehatan, jaga kekompakan,” kata dia.

Ia juga meminta jemaah menjaga perilaku selama di Tanah Suci. Menurut dia, jemaah Jawa Tengah harus ikut mempertahankan citra baik jemaah Indonesia yang selama ini dikenal tertib, sopan, dan tidak menyulitkan pihak lain.

“Nama baik Provinsi Jawa Tengah juga harus dijaga di sana,” ujarnya.

Pesan itu sejalan dengan perhatian panitia embarkasi pada aspek kesehatan jemaah. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yunita Dyah Kusminar mengatakan, pemeriksaan ulang dokumen resmi yang menyatakan kemampuan calon jemaah dari aspek kesehatan (fisik dan mental) untuk menunaikan ibadah haji, berdasarkan pemeriksaan medis komprehensif.

“Persiapan kita yang utama adalah melakukan cek kembali hasil istitha’ah dari seluruh jemaah,” ujarnya.

Ia menyebut kloter 1 dalam kondisi aman. Namun pada kloter 2 terdapat dua jemaah yang dirujuk ke RS Moewardi, sedangkan pada kloter 3 dua jemaah diistirahatkan dan satu lainnya masih diobservasi.

Menurut dia, kondisi itu tidak otomatis membuat jemaah batal berangkat. Penentuan layak terbang dilakukan melalui asesmen khusus oleh tim medis yang bersiaga 24 jam.

“Pemeriksaan kesehatan itu sangat penting untuk menjaga jamaah di sana tetap sehat. Jadi berangkat sehat, pulang sehat,” katanya.

Dari sisi lapangan, Ahmad Risyanto Pembimbing Ibadah Kloter 3 SOC asal Kabupaten Tegal menyebut pelayanan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Terutama dalam pembagian kebutuhan jemaah, layanan administrasi, dan kejelasan alur keberangkatan.

“Untuk tahun ini saya kira dari sisi pelayanan sudah semakin baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Prov Jateng, H. Fitriyanto melaporkan kuota jemaah haji Jawa Tengah tahun ini mencapai 34.122 orang. Jumlah itu terdiri atas 32.138 jemaah urut porsi, 1.706 jemaah prioritas lansia, 191 petugas haji daerah, dan 87 pembimbing KBIH.

Seluruh jemaah diberangkatkan melalui dua embarkasi, yakni Solo dan Yogyakarta. Sebanyak 81 kloter diberangkatkan melalui Embarkasi Solo, sedangkan 15 kloter dari wilayah karesidenan Kedu melalui Embarkasi Yogyakarta International Airport.

Jumlah jemaah yang berangkat melalui Embarkasi Solo mencapai 28.772 orang dengan pendampingan 321 petugas haji. Sementara melalui Embarkasi Yogyakarta sebanyak 5.368 orang dengan didampingi 60 petugas haji.

Maliyah, warga Margasari Kabupaten Tegal mengaku senang bisa melaksanakan ibadah haji. Penantian dimulai sejak 13/14 tahun yang lalu. Di atas kursi roda, Maliyah tetap bersyukur bisa berangkat haji lantaran sebelumnya sempat sakit.

“Hari senin sempat opname. Tapi alhamdulillah sudah sembuh, dicek kesehatan tadi sudah bagus. Dulu daftar dengan suami, tapi sudah meninggal 4/5 tahun lalu. Sekarang berangkat dengan menantu,” ucap lansia berusia 75 tahun itu.

Tercatat jemaah haji Jawa Tengah tertua tahun ini berada pada kloter SOC 20, berusia 94 tahun, atas nama Himan Kasto bin Kasto asal Kabupaten Kendal. Adapun jemaah termuda berada pada kloter YIA 19, berusia 13 tahun, atas nama Vira Talita Sahri binti Eko Setiawan asal Kabupaten Magelang.

Untuk kloter pertama, yakni SOC 1 dari Kabupaten Tegal, jemaah dijadwalkan terbang dari Bandara Adi Soemarmo pukul 01.05 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 6101 menuju Madinah.

Penyelenggaraan haji tahun ini juga didukung sejumlah perbaikan layanan. Embarkasi Solo kembali memperoleh layanan Makkah Route di Bandara Adi Soemarmo untuk mempercepat proses keberangkatan dan mengurangi kelelahan jemaah. Selain itu, kartu Nusuk kini sudah dibagikan dan diaktivasi sejak di embarkasi.

Acara pelepasan kloter pertama ini dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab, jajaran penyelenggara haji, unsur pemerintah daerah, serta sejumlah tokoh organisasi keagamaan. (*)

Berita, Highlight, Nasional, Pendidikan

Soroti Ketimpangan Perguruan Tinggi Negeri dengan Swasta, Muhammadiyah Minta Regulasi Jangan ‘Bunuh’ PTS

Lingkar.co – Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti ketimpangan yang terjadi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Oleh karena itu, Muhammadiyah meminta jangan sampai regulasi yang tidak berkeadilan membunuh PTS di Indonesia.

Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Bambang Setiaji menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PTS, Rabu (15/4/2026).

Bambang menyebut terdapat kenaikan mahasiswa di Indonesia. Akan tetapi kenaikan jumlah mahasiswa itu hanya dirasakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sementara PTS semakin turun.

“Seharusnya ke arah sana (naik) semua, namun agak landai. Tapi ini secara absolut menurun, ini memang ada masalah. Maka kalau tidak segera kita pecahkan akan terus jadi masalah,” ungkap Bambang di hadapan Komisi X DPR RI.

Ia mengakui jumlah mahasiswa aktif secara nasional dari 2020 hingga 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun jumlah mahasiswa PTN mengalami kenaikan signifikan pada 2025 menjadi 4,5 juta, padahal pada 2022 hanya berjumlah 2,9 juta.

Berbanding terbalik, PTS yang seharusnya jumlah mahasiswanya ikut naik pada tahun-tahun yang sama justru mengalami penurunan. Misalnya dari 4,8 juta pada 2023, menjadi 4,3 juta pada 2025.

“Kemudian yang saya tangkap adanya nuansa atau keinginan untuk membunuh atau mematikan PTS kecil. Industri kita ini 90 persen lebih itu UMKM, itu yang bisa melayani itu PTS kecil,” katanya.

Ia menegaskan, PTS juga berkontribusi dalam melahirkan sumber daya untuk pembangunan ekonomi Indonesia berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk UMKM yang berada di kawasan PTS juga perlu perhatian.

Bambang menjelaskan maksud dari nuansa ingin ‘membunuh’ PTS kecil, di antaranya adalah dengan menetapkan peraturan jumlah kuota mahasiswa perguruan yang bisa dibina harus memiliki minimal 300 mahasiswa.

Ia menilai peraturan tersebut menyebabkan kampus yang jumlah mahasiswanya di bawah itu tidak masuk pembinaan.

“Sehingga jumlah kampus yang mahasiswanya tidak lebih dari 300 tidak berhak mengakses dana negara. Mestinya itu seratus pun boleh kan?,” kata Bambang.

Menurutnya biaya terjangkau yang ditawarkan oleh PTS di daerah-daerah ini menjadi pembuka kesempatan berkembang bagi UMKM. Sebab sarjana yang dihasilkan mematok harga yang tidak mahal, sehingga cocok untuk pelaku UMKM.

“Jadi PTS kecil itu sangat penting, karena menghasilkan sarjana yang akan melayani industri-industri kita UMKM,” ungkapnya.

Dia memandang jika ruang kerja di sektor UMKM diserahkan kepada anak-anak yang berasal dari PTN besar. Mereka akan berharap akan digaji tinggi, padahal UMKM belum tentu mampu untuk menggaji mereka karena terjadi mismatch.

“Untuk menolong industri UMKM kita itu, peran PTS kecil sangat penting. Oleh sebab itu mohon izin tolong diperbaiki ini,” imbuhnya.

Selain akses dana program pembinaan PTS, Bambang juga meminta supaya kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) lebih berkeadilan. Sebab kuota beasiswa KIP di PTS sangat terbatas.

Perubahan Pemendikbudristek 48 Tahun 2022

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Majelis Dikitilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Ahmad Muttaqin meminta adanya perubahan regulasi, khususnya Pemendikbudristek 48 Tahun 2022 tentang Seleksi PTN.

Dalam regulasi tersebut, PTNBH menurutnya seperti Pukat Harimau yang mengeruk seluruh calon mahasiswa. Sehingga PTS terdampak, dengan jumlah mahasiswa barunya yang terus mengalami penurunan.

Meski sudah ada perubahan dengan Permendiktisaintek 3 Tahun 2026 tentang PMB PT, akan tetapi masih ada peluang bagi PTN untuk mengeruk mahasiswa sebab ada kuota lewat jalur mandiri.

“Maka kami termasuk yang setuju kalau seandainya tadi dari teman-teman APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) dan lain-lain, sampai kepada jalur mandiri dibuang saja,” katanya.

Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk membangun regulasi yang berkeadilan bagi PTS. Dengan itu diharapkan PTS dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas agar tetap kompetitif.

Sementara, PTNBH didorong pada peningkatan mutu menjadi World Class University (WCU) dengan membatasi jumlah mahasiswa S1, untuk fokus pada master dan doktor.

Di sisi lain, Pemerintah memberi mandat kepada PTS untuk peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi, dan bagi PTS yang unggul diberi tugas untuk juga pada peningkatan mutu menjadi WCU.

“Kebijakan PMB antara PTN dan PTS yang berkeadilan ini saya kira akan menjadi kunci tercapainya target SDG’s perguruan tinggi di Indonesia,” tutupnya. (*)

Berita, Highlight, Peristiwa

Komitmen Wujudkan Batur Zero Miras, Tokoh Masyarakat Banjarnegara Gelar Deklarasi

Lingkar.co – Berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, hingga organisasi kemasyarakatan, mendeklarasikan komitmen mewujudkan wilayah ‘Batur Zero Miras’ (Nol Persen Minuman Keras).

Deklarasi tersebut dilakukan seusai forum musyawarah yang digelar di Aula Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Kamis (9/4/2026).

Camat Batur, Agung Hermawan, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan aspirasi murni dari bawah. Dukungan mengalir dari berbagai pihak, termasuk MWCNU, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, unsur pendidikan, hingga organisasi perempuan.

“Ini adalah bukti masyarakat yang bermartabat. Ketika otak saja tidak cukup, hati dipakai. Kami ingin memastikan generasi muda Batur unggul, berakhlak, dan tidak terkontaminasi miras, langkah ini telah kami laporkan kepada Ibu Bupati dan mendapatkan dukungan penuh,” Kata Agung Hermawan.

Enam Tuntutan Utama

Dalam deklarasi tersebut, koordinator aksi Muhammad Hadi Purwanto, membacakan enam poin tuntutan aksi yang menjadi landasan gerakan. Tuntutan ini bertujuan menciptakan payung hukum yang kuat dan efek jera bagi para pelanggar.

Adapun poin-poin utama tuntutan tersebut meliputi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di seluruh wilayah Kecamatan Batur terkait larangan peredaran miras dan obat terlarang, Komitmen Kolektif antara Forkopimcam, ormas, dan tokoh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dari miras. Serta Pembinaan Tegas terhadap pihak yang diduga terlibat penjualan miras melalui pernyataan berhenti secara terbuka dan tertulis.

Tuntutan lainnya yaitu Integritas Aparat melalui pernyataan resmi untuk tidak terlibat dalam peredaran miras dan Mekanisme Pengawasan yang menjamin perlindungan bagi pelapor serta adanya hak partisipasi masyarakat dalam penertiban yang terkoordinasi dengan aparat berwenang.

Hadi juga mengingatkan bahwa pengedar miras bekerja secara terorganisir, sehingga masyarakat harus lebih kompak.

“Jika kita pecah sementara mereka bekerja sama, tentu kita akan kalah,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan masyarakat terhadap potensi tindak kriminalitas yang dipicu oleh miras, seperti kekerasan dan pencurian.

“Minuman keras adalah biang kejahatan. Kami ingin memperbaiki personal yang terlibat agar bisa berubah menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya,” tutur Hadi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kasatpol PP Banjarnegara, Fajar Nidaul Syarifah, memberikan apresiasi tinggi. Ia berharap Kecamatan Batur dapat menjadi role model bagi wilayah lain di Banjarnegara dalam hal ketertiban umum.

“Satpol PP berkomitmen melakukan patroli rutin dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Saat ini, kami juga tengah mengkaji revisi Perda agar selaras dengan KUHP Baru (UU No. 1/2023), untuk memastikan penegakan hukum di lapangan memiliki dasar yang lebih kuat,” kata Fajar.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan naskah rumusan tuntutan kepada pihak Kecamatan. Masyarakat berharap, deklarasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal baru bagi Batur yang lebih religius, aman, dan bersih dari pengaruh negatif alkohol.

Deklarasi Kecamatan Batur bebas Miras juga dihadiri Anggota DPRD Banjarnegara Ibrahim, Perwakilan Kesbangpolinmas Banjarnegara, Satpol PP Banjarnegara, Forkompimca Kecamatan Batur, Kepala Desa se Kecamatan Batur,Tokoh Masyarakat, tokoh agama , Pemuda dan organisasi wanita Kecamatan Batur. (*)

Berita, Highlight, Kesehatan, Pemerintahan

Cirebon Darurat Sampah, Pemkab Dorong Masyarakat Peduli Lingkungan

Lingkar.co – Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau Jigus mengatakan, kabupaten Cirebon mulai mengalami darurat sampah. Maka dari itu pihaknya mendorong masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.

“Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” kata Jigus.

Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Hutan Kota Sumber, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, peringatan HPSN yang secara nasional yang biasa diperingati setiap 21 Februari itu menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan tidak sekadar seremonial, melainkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Ia menilai, tantangan terbesar pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon berasal dari pertumbuhan jumlah penduduk serta pola konsumsi masyarakat.

Karena itu, masyarakat didorong untuk lebih peduli lingkungan dengan mengurangi sampah dan menjaga kebersihan agar lingkungan tetap bersih dan asri.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menegaskan, HPSN merupakan gerakan nasional yang bertujuan memotivasi seluruh elemen bangsa agar terlibat dalam pengelolaan sampah.

“Upaya DLH tidak akan berarti, jika tidak ada kolaborasi dan kesadaran masyarakat dalam membuang serta memilah sampah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, produksi sampah di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 1.200 ton per hari dari berbagai sumber, seperti rumah tangga dan sektor usaha.

Namun, kemampuan penanganan saat ini baru sekitar 400 ton per hari, sehingga masih terdapat kesenjangan besar dalam pengelolaan sampah.

Menurutnya, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama, seperti jumlah armada angkutan (amrol), kontainer, serta alat berat yang sebagian mengalami kerusakan.

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya titik-titik sampah liar dan keterlambatan pengangkutan di sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS).

Ia menambahkan, Kabupaten Cirebon saat ini masih berstatus darurat sampah, sehingga membutuhkan langkah kolaboratif dan inovatif untuk penanganannya.

Pemerintah daerah juga tengah menjajaki kerja sama dengan investor untuk mengolah sampah, khususnya organik, menjadi produk bernilai seperti refuse-derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif bagi industri semen.

Selain itu, upaya edukasi akan diperkuat melalui sektor pendidikan dengan memasukkan materi pengelolaan sampah sejak dini agar terbentuk kesadaran masyarakat.

Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono menambahkan, pengelolaan sampah dapat diselesaikan melalui kolaborasi semua pihak dengan langkah sederhana, seperti memilah sampah dari sumbernya.

Ia menjelaskan, sampah organik dapat diolah secara mandiri melalui metode sederhana seperti biopori, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

Menurutnya, jika pemilahan dilakukan secara konsisten, maka sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu yang tidak dapat diolah.

Ia juga mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan kembali memanfaatkan bahan alami seperti daun pisang atau daun jati sebagai pembungkus.

“Dengan kolaborasi, persoalan sampah dapat teratasi dan volume sampah ke TPA bisa berkurang signifikan,” kata Dede.

Melalui momentum HPSN 2026, Pemkab Cirebon berharap muncul kesadaran bersama, sehingga daerah tersebut dapat keluar dari status darurat sampah. (*)

Berita, Highlight, Pemerintahan

Pemprov Upayakan Anggaran Relokasi Korban Tanah Gerak Jangli Semarang

Lingkar.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih mengupayakan anggaran untuk merelokasi korban bencana tanah bergerak di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro baik terkait status tanah, anggaran, hingga tempat relokasi.

“Nanti akan ditindaklanjuti agar ada status bagi masyarakat sekitar. Kalau relokasi, dinas akan kita panggil untuk membahas detailnya,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat (10/4/2026).

Diajelaskan, koordinasi dengan Kodam IV/Diponegoro tersebut juga untuk mencari lahan yang sekiranya dapat digunakan sebagai permukiman warga. Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah akan diterjunkan untuk mengecek lahan yang sekiranya aman dan tidak jauh dari lokasi bencana.

Berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) penanganan bencana, keselamatan warga menjadi yang nomor satu. Setelah itu penyediaan hunian sementara (huntara), kemudian baru hunian tetap (huntap). Huntara disediakan untuk menampung sementara korban bencana sambil menunggu huntap.

“Huntap itu sudah sertifikasi by name by address dan punya hak milik. Itu kalau sudah huntap. Kalau huntara itu kan sementara. Nanti saya koordinasi lebih lanjut dengan walikota,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai pihak mana nanti yang akan membangun huntap, Ahmad Luthfi menyatakan masih belum ditetapkan. Namun pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan bantuan.

“Komposisi dana belum kita rapatkan, tapi minimal saya harus koordinasi dulu dengan walikota,” jelasnya.

Sebelumnya, Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan bahwa Pemkot Semarang tidak dapat melakukan penanganan sepenuhnya karena status kepemilikan lahan di kawasan tersebut milik Kodam IV/Diponegoro. Status kepemilikan tanah tersebut membuat Pemkot Semarang tidak dapat memberikan bantuan RTLH.

Seperti diketahui, bencana tanah bergerak di Kampung Sekip RT 007/RW 001, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, terjadi pada Rabu, 4 Februari 2026. Sebanyak 15 unit rumah terdampak kejadian tersebut, empat di antaranya roboh.

Sebagai informasi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sudah meninjau langsung lokasi kejadian pada Sabtu, 14 Februari 2026. (*)

Berita, Highlight, Nasional, Pemerintahan

Gus Irfan Tegaskan Persiapan Operasional Haji 2026 Sudah 100 Persen

Lingkar.co – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan bahwa persiapan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 Hijriyah/2026 Masehi berjalan sesuai rencana (on track) dan telah mencapai progres hampir 100 persen. Hal tersebut disampaikan dalam acara pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur.

Dalam arahannya, Menhaj menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi potret pelayanan publik yang lancar, bersih, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Mengingat Jawa Timur merupakan provinsi dengan kuota jemaah haji terbesar di Indonesia, perannya dinilai sangat strategis sebagai barometer keberhasilan nasional.

“Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif,” ujar Menhaj di Jombang, Jum’at (27/3/2026).

Menyikapi besarnya ekosistem keuangan haji yang mencapai angka Rp18 triliun, Menhaj menyatakan bahwa aspek akuntabilitas menjadi harga mati. Untuk menjamin hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian dalam mengawal proses pengadaan dan tata kelola anggaran.

“Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah,” tegasnya.

Langkah-langkah strategis ini, lanjut Menhaj, merupakan bentuk implementasi langsung dari arahan Presiden RI untuk menghadirkan pelayanan haji yang transparan dan berorientasi pada kepuasan jemaah. Menhaj juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kanwil Kemenhaj Jawa Timur atas dedikasi mereka dalam tahap persiapan ini.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu: memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia,” tandasnya.

Acara ini ditutup dengan penguatan koordinasi antar-bidang guna memastikan seluruh skema pemberangkatan jemaah yang akan dimulai dalam waktu dekat dapat berjalan tanpa kendala teknis berarti. (*)

Berita, Highlight, Internasional, Peristiwa

Bus Jemaah Umroh Asal Indonesia Terbakar Saat Menuju ke Madinah

Lingkar.co – Sebuah bus yang mengangkut jemaah umrah asal Indonesia terbakar dalam perjalanan dari Mekkah menuju Madinah, Kamis (26/3). Insiden terjadi sekitar 50 kilometer sebelum memasuki Kota Madinah, tepatnya setelah melewati pos pemeriksaan terakhir.

Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH), M. Ilham Effendy memastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

“Alhamdulillah semua jemaah berjumlah 24 orang selamat. Sopir sigap menghentikan bus dan langsung meminta jemaah turun saat muncul tanda-tanda gangguan,” ujar Ilham.

Meski sempat membuat tegang, seluruh jemaah berhasil diamankan dan segera dievakuasi menggunakan bus pengganti.

“Saat ini jemaah sudah berada di Madinah, beristirahat dengan baik, dan dalam kondisi yang stabil. Kami terus berkomunikasi dengan pendamping jemaah dan pihak muassasah untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” lanjut Ilham.

Kemenhaj melalui KUH juga tengah mengupayakan koordinasi dengan pihak terkait agar jemaah mendapatkan perhatian dan dukungan, termasuk terkait penggantian atas barang bawaan yang terdampak.

“Kami sedang berkomunikasi dengan pihak muassasah agar jemaah mendapatkan kompensasi yang layak, mengingat seluruh barang bawaan mereka ikut terbakar dalam kejadian ini,” tegasnya.

Kemenhaj mengimbau seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk terus meningkatkan standar keselamatan transportasi guna menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. (*)

Berita, Highlight, Kesehatan, Pemerintahan

Naik 20 Persen, Lonjakan Sampah Selama Ramadan Jadi Perhatian Serius Pemkot Bandung

Lingkar.co – Lonjakan sampah selama bulan Ramadan kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Produksi sampah tercatat meningkat hingga 20 persen, memaksa pemerintah bergerak cepat dengan berbagai strategi, mulai dari pengangkutan intensif hingga inovasi program berbasis lingkungan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menilai, kondisi ini tidak bisa dianggap biasa, mengingat kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin terbebani.

“Saya selalu menggaungkan soal sampah, karena selama bulan puasa ini timbulan sampah meningkat sampai 20 persen. Sementara beban di TPA makin berat,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Sabtu, (21/3/2026).

Sebagai solusi jangka menengah, Pemkot Bandung tengah mengembangkan integrasi program Gaslah dengan program Gober (gorong-gorong bersih).

Dari kolaborasi ini, akan lahir konsep baru bernama “Gaslah Sungai”, yang secara khusus menyasar sampah plastik di sungai dan perairan kota.

“Gaslah fokus pada sampah organik, tapi nanti kita gabungkan dengan Gober. Kita siapkan konsep baru, Gaslah Sungai, fokus ke sampah plastik di aliran sungai,” jelas Farhan.

Program ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menekan pencemaran lingkungan sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu di Kota Bandung.

Di tengah lonjakan volume sampah, Pemkot Bandung menerapkan langkah taktis dengan mempercepat ritme pengangkutan.

Selama tiga hari krusial, pengangkutan sampah dilakukan setiap tiga jam sekali untuk mengantisipasi penumpukan di jalan-jalan.

“Kita fokus tiga hari ini. Karena setiap tiga jam pasti ada penumpukan baru, jadi kita angkut secara berkala,” katanya.

Namun, proses ini tetap menghadapi tantangan, terutama keterbatasan kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pengaturan distribusi ke TPA Sarimukti yang masih bergantung pada kuota pembuangan.

Selain upaya pemerintah, Farhan juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi beban sampah.

Ia mengapresiasi inisiatif warga, termasuk kelompok pengolah sampah plastik di kawasan Cigondewa yang aktif melakukan pemilahan dan daur ulang.

“Saya sangat menghargai kelompok masyarakat yang memilah sampah plastik dan mendaur ulang. Ini sangat membantu,” ujarnya.

Tak kalah penting, Pemkot Bandung mendorong pengolahan sampah organik dilakukan langsung dari sumbernya, yakni rumah tangga.

Warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari dapur, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya berakhir di TPS.

“Sampah organik ini harus selesai di kelurahan. Camat dan lurah wajib memastikan tidak ada penumpukan dan tidak dibuang ke TPS,” tegas Farhan.

Dengan kombinasi strategi darurat dan inovasi program, Pemkot Bandung berharap persoalan sampah tidak hanya tertangani dalam jangka pendek, tetapi juga bertransformasi menjadi sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Momentum Ramadan pun dijadikan sebagai titik refleksi sekaligus penggerak perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bijak (*)

Berita, Ekonomi, Highlight, Lifestyle, Pemerintahan

Berat 19 Kilogram Dibeli Rp50 Juta, Desa Pangkahwetan Pecahkan Rekor Kontes Bandeng Kawak Gresik 2026

Lingkar.co – Seekor bandeng kawak seberat 19 kilogram dari Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah berhasil memecahkan rekor Pasar Bandeng Kawak 2026. Bandeng milik Syaifullah Mahdi itu pun menjadi juara pertama dalam gelaran kontes dan lelang bandeng kawak di kawasan Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Bandeng berukuran jumbo dengan panjang 114 sentimeter itu dibudidayakan selama kurang lebih 17 hingga 18 tahun. Pada sesi lelang, bandeng juara tersebut dibeli oleh Petrokimia Gresik dengan nilai Rp50 juta, menjadikannya salah satu momen yang paling menyedot perhatian warga malam itu

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa Pasar Bandeng bukan sekadar tradisi tahunan menjelang Lebaran, melainkan bagian dari identitas budaya yang terus hidup dan dijaga masyarakat Gresik.

“Banyak budaya yang alhamdulillah satu per satu kami arsipkan dan juga kami lestarikan. Mulai dari Rebo Wekasan di Manyar, Malam Selawe di Kebomas, hingga Festival Bandeng Kawak yang hari ini kita rayakan melalui Pasar Bandeng. Ini adalah tradisi budaya yang terus kita jaga,” ujar Bupati, Rabu (18/3/2026).

Menurutnya, tradisi seperti Pasar Bandeng tidak hanya penting sebagai warisan budaya, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat.

“Festival-festival budaya ini punya multiplier effect, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Mudah-mudahan identitas Kabupaten Gresik terus terjaga. Kalau ingat bandeng, ya pasti ingat Kabupaten Gresik,” tegasnya.

Yani juga menyoroti sektor perikanan sebagai salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan terhadap para petambak terus diperkuat, salah satunya melalui distribusi 9.825 ton pupuk bersubsidi untuk budidaya tambak di Kabupaten Gresik. Pupuk tersebut terdiri dari urea, SP-36, dan pupuk organik, dengan harga sekitar Rp1.800 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yang hampir menyentuh Rp10.000 per kilogram.

“Selamat buat para petani tambak. Mudah-mudahan ini menjadi spirit dan motivasi agar terus membudidayakan bandeng yang ada di Kabupaten Gresik,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, dalam laporannya menegaskan bahwa Pasar Bandeng bukan hanya agenda budaya tahunan, tetapi juga ruang untuk menjaga kesinambungan tradisi lokal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Sekda menyampaikan bahwa Pasar Bandeng telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTBI) pada tahun 2025. Penetapan ini mempertegas bahwa Pasar Bandeng bukan sekadar keramaian musiman, melainkan tradisi khas Gresik yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya yang terus diwariskan.

Tak hanya itu, pada tahun 2025 Kabupaten Gresik juga mencatat penetapan lima karya budaya sebagai WBTB, yakni Pasar Bandeng, Malam Selawe, Kupat Keteg, Pencak Macan, dan Rebo Wekasan Desa Suci. Deretan penetapan ini memperlihatkan bahwa Gresik tidak hanya merawat tradisi, tetapi juga serius meneguhkan warisan budayanya di tingkat nasional.

Dalam laporannya, Sekda Washil juga menekankan bahwa penyelenggaraan kontes dan lelang bandeng tahun ini diarahkan untuk melestarikan budaya asli Kabupaten Gresik, meningkatkan perekonomian masyarakat, memberi motivasi kepada petani tambak agar semakin giat berbudidaya, serta menghasilkan bandeng berkualitas super.

Dalam kontes tahun ini, juara ketiga diraih Zainul Abidin dari Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, dengan bandeng berbobot 8 kilogram dan panjang 90 sentimeter. Juara kedua diraih Askin dari Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, dengan bandeng berbobot 14 kilogram dan panjang 100 sentimeter.

Sementara juara pertama diraih Syaifullah Mahdi dari Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, dengan bandeng berbobot 19 kilogram dan panjang 114 sentimeter.

Syaifullah Mahdi menuturkan, bandeng berukuran besar memang membutuhkan waktu pemeliharaan yang tidak sebentar.

“Kalau melihat tahun-tahun yang lalu, berat bandeng yang kami budidayakan bisa besar. Masa budidayanya sekitar 17 sampai 18 tahun,” ujarnya.

Kemeriahan Pasar Bandeng terasa sejak awal acara. Masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan hiburan pembuka, penyambutan tamu, santunan anak yatim, penampilan tari tradisi, hingga rangkaian seremoni budaya yang menghidupkan suasana malam.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan live cooking Chef Rudy Choiruddin dan makan bandeng gratis sebanyak 2.000 porsi untuk masyarakat. Pasar Bandeng 2026 kembali menunjukkan bahwa tradisi di Gresik bukan sekadar dipertahankan, tetapi terus dihidupkan.

Dari kirab WBTB, kontes bandeng kawak, hingga lelang yang ramai disambut warga, seluruh rangkaian malam itu menjadi gambaran bagaimana budaya, kebersamaan, dan geliat ekonomi rakyat bertemu dalam satu perayaan khas Gresik (*)