Arsip Tag: Pemerintahan

Masa Jabatan Pj Sekda Semarang Berakhir, DPRD Dorong Pengisian Jabatan Baru

Lingkar.co – Masa jabatan M. Khadik sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang resmi berakhir. Sebelumnya M. Khadik dilantik oleh Hevearita Gunaryanti Rayahu saat menjabat Wali Kota Semarang pada saat itu. Sesuai aturan, masa tugas Pj Sekda berlaku selama enam bulan.

Menanggapi hal ini, DPRD Kota Semarang menyampaikan bahwa Wali Kota Agustina Wilujeng bisa segera menetapkan Pj Sekda baru atau bahkan menunjuk Sekda definitif. Apalagi, Agustina dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin telah resmi dilantik sejak 20 Februari 2025.

“Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019, masa jabatan Pj Sekda maksimal enam bulan. Setelah masa itu habis, seharusnya segera dilakukan penggantian,” jelas Mararas Apuwara, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Rabu (25/6/2025).

Ia menambahkan, proses penunjukan Sekda tidak boleh dilakukan sembarangan. “Wali kota pasti punya pertimbangan tersendiri. Jabatan Sekda harus diisi oleh sosok yang memiliki integritas, kompetensi, dan lolos uji kelayakan (fit and proper test),” ujarnya.

Kriteria Sekda Sesuai PP No. 11 Tahun 2017
Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan Sekda wajib diisi oleh ASN dengan pangkat minimal golongan IV atau setingkat Eselon IIA. Meski begitu, ada kemungkinan pegawai golongan III menjabat Sekda dengan syarat dan pengecualian tertentu.

“Calonnya bisa berasal dari pejabat eselon II yang saat ini menjabat Kepala Dinas, Kepala Badan, atau Asisten Sekda,” lanjut Mararas.

Beberapa nama pejabat senior di lingkungan Pemkot Semarang yang berpotensi menjadi Sekda antara lain:

  1. Hernowo Budi Luhur – Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
  2. Bambang Pramusinto – Kepala Dinas Pendidikan
  3. Soenarto – Kepala Diskominfo
  4. Yudi Wibowo – Kepala Disperkim
  5. Suwarto – Kepala Dinas Pekerjaan Umum
  6. Budi Prakoso – Kepala Bappeda
  7. Joko Hartono – Kepala BKPP

Meskipun Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut akan kembali menunjuk Pj Sekda, Mararas berharap agar pengisian jabatan dilakukan secepatnya

“Wewenang ada di tangan Wali Kota, tapi jangan sampai terjadi kekosongan jabatan terlalu lama. Jika tidak segera ada Sekda definitif, paling tidak harus segera ditunjuk Pj Sekda baru atau memperpanjang masa jabatan Pj sebelumnya,” imbuhnya. ***

KPK Datangi Desa Gulang Kudus, Pastikan Pemerintah Bebas Korupsi

Lingkar.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) mendatangi Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Kamis (12/12/2024).

Kepala Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Rino Haruno mengatakan bahwa Desa Gulang merupakan salah satu Desa Anti Korupsi di Indonesia yang telah ditetapkan langsung oleh KPK RI. Kedatangannya ini dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait tata kelola Pemerintahan Desa Gulang. Juga untuk memastikan bahwa tidak ada kepala desa maupun perangkatnya yang terjerat tindak pidana korupsi.

“Karena Desa Anti Korupsi itu kan bukan lomba, jadi perjuangannya memang setelah ditetapkan. Jadi bagimana desa ini bisa transparan, akuntabel dan tidak ada kepala desa atau perangkat desa yang terjerat tindak pidana korupsi,” katanya.

Rino menyebutkan, ada lima komponen yang ditekankan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Di antaranya terkait tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, peran serta masyarakat dan kearifan lokal.

Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa pemerintah desa berjalan sesuai aturan yang sudah disusun oleh Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Kami akan terus memberikan pembinaan terkait aturan-aturan yangsudah berlaku agar tidak ada yang ‘terpeleset’. Kemudian, kami juga minta masing-masing Desa Anti Korupsi konsisten mengimplementasikan aturan-aturan yang sudah ada,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gulang Aris Subkhan menyampaikan, pihaknya mendapat nilai 98,5 sebagai Desa Anti Korupsi. Hasil ini, katanya, bisa tercapai berkat pelayanan yang amanah dan kompak di Pemerintahan Desa Gulang.

Ia juga mengatakan bahws KPK RI datang langsung ke desanya memang untuk memastikan bahwa komponen sebagai Desa Anti Korupsi benar-benar dijalankan.

Bahkan, katanya, KPK RI terjun langsung melakukan pengawasan ke masyarakat secara sampling untuk memastikan program-program yang ada di desa dijalankan sesuai aturan.

“Contohnya seperti ke BUMDes dan ke wilayah masyarakat yang sempat menerima program pembangunan saluran air,” ujarnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Pemkab Rembang Kembali Raih Penghargaan Informasi Publik Informatif

Lingkar.co – Menjelang akhir tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang berhasil meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Semarang.

Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang, Gantiarto di hotel Patra Semarang, Selasa (10/12/2024).

Kepala Dinkominfo Rembang Gantiarto mengatakan Badan Publik Pemkab Rembang mendapatkan nilai 92,05. Dengan nilai tersebut Pemkab Rembang masuk dalam kategori informatif.

“Puji Tuhan, bersyukur bisa mempertahan keterbukaan informasi kita informatif. Ini berkat keras dan kerja sama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ucapnya.

Dirinya pun berharap tahun depan Pemkab Rembang bisa terus mempertahankan pelayanan baik dalam keterbukaan informasi publik. Tahun 2023 lalu Rembang juga masuk dalam kategori informatif.

“Penghargaan ini menunjukkan dari sisi pemerintahan, terutama dalam hal keterbukaan informasi publik. Pemkab Rembang sudah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dengan baik,” ujarnya.

Kabid IKP Dinkominfo Rembang Aprilia Hening menambahkan, sebelum KIP Award, ada tahapan penilaian yang harus dilalui. Penilaian dari tim yang berisikan akademisi dan KIP Jawa Tengah. Penilaian tersebut meliputi seberapa informatif website, medsos dan layanan PPID.

“Setelah lolos dari penilaian pertama, Kabupaten Rembang masuk dalam nominasi. Berikutnya  tahapan visitasi dari KIP dan uji publik,” jelasnya.

Menurutnya, Pemkab Rembang selalu ingin menerapkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel untuk peningkatkan kualitas partisipasi dan kebijakan publik.

“Kami (Pemkab Rembang) berupaya mewujudkan layanan informasi yang cepat dan mudah, serta dengan biaya terjangkau,” pungkasnya. (*)

Penulis: Miftahus Salam

Kolaborasi Bersama Pemkot Semarang, PPJI Akan Gelar Simulasi Makan Siang Bergizi di 24 SD dan SMP

Lingkar.co – Perkumpulan Pengadaan Jasa Boga Indonesia (PPJI) Jawa Tengah dan PPJI Kota Semarang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang akan menyelenggarakan simulasi program ‘’Makan Siang Bergizi’’ untuk siswa dari 24 SD dan SMP di Kota Semarang.

Makan siang bergizi ters2ebuet disediakan puluhan anggota PPJI Kota Semarang. Mereka akan menyediakan makan siang bergizi untuk para siswa di sekitar tempat usaha masing-masing.

‘’Kami berupaya turut membantu program andalan pemerintah memberikan makan siang bergizi untuk anak sekolah,’’ ungkap Ketua DPD PPJI Jateng Lilik Agus Gunarto usai audiensi dengan wali kota Semarang, Jumat (4/10).

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyambut baik inisiatif dan dukungan PPJI dalam menyediakan makan siang sehat dan bergizi bagi para siswa di sekitar tempat usaha mereka.

Pada kesempatan audiensi tersebut, Mbak Ita menjelaskan Pemkot Semarang telah menyusun buku menu makan siang yang lengkap dan sehat dengan memastikan nilai gizi telah sesuai dengan masukan para ahli gizi serta memperhitungkan harga bahan makannya.

“Harapannya (program ini) bisa meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Makanya, menunya sangat bervariasi jadi tidak nasi ramesan yang membuat anak-anak cepat bosan. Namanya juga dibuat menarik, biar anak-anak senang, seperti ‘nasi telang’, ‘lele terbang’, dan lainnya yang lucu-lucu,” terang Mbak Ita, sapaan akrab wali kota.

Dia mengungkapkan, untuk program makan siang bergizi, Pemkot Semarang telah merintis sentra-sentra bahan pangan lokal menurut potensi tiap-tiap kecamatan. Sentra tersebut dianggap penting untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan selama program berlangsung agar tidak terjadi kelangkaan pada bahan pangan tetentu.

Secara umum, Mbak Ita mengaku Kota Semarang siap menjalankan program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Hanya saja, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) makan siang bergizi dari pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya Pemkot Semarang siap melaksanakan program makan siang bergizi. Untuk teknisnya nanti kita lihat juknisnya seperti apa,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPJI Kota Semarang Yanti M Sakoer menuturkan, dari 24 sekolah yang akan menerima uji coba makan siang bergizi, 21 di antaranya merupakan SD, sisanya tiga SMP.

Dikatakannya, puluhan anggota PPJI Kota Semarang akan memberikan makanan bergizi dengan menu sehat yang disusun Pemkot Semarang.

Menurutnya hampir 200 anggota PPJI Kota Semarang kini bersiap-siap untuk menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan program makan siang bergizi untuk anak sekolah.

KPU Kendal Mulai Terima Logistik Pilkada Serentak 2024

Lingkar.co – Memasuki masa kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal mulai menerima berbagai logistik yang akan digunakan dalam proses pemungutan suara yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 nanti. Logistik yang diterima oleh KPU Kendal antara lain; bilik suara, tinta dan kabel ties untuk segel.

Beberapa waktu lalu, KPU Kendal sudah menetapkan nomor urut bagi setiap paslon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kendal 2024. Antara lain Tika-Benny nomor 01, Mirna-Riki nomor urut 02, dan Basuki-Nashri mendapatkan nomor 03.

Staf KPU Kendal bagian logistik Subeki mengatakan saat ini kpud Kendal mulai menerima kiriman logistik pilkada. Logistik yang sudah diterima antara lain kabel ties, bilik suara dan tinta.

Namun demikian, beberapa item penting seperti surat suara dan alat bantu untuk pemilih penyandang disabilitas masih dalam proses pengiriman. Bahkan gudang sebagai tempat penyimpanan logistik sudah disiapkan oleh kpud kendal.

“ Saat ini yang datang bari tiga macam ,yakni bilik suara, kabel ties dan tinta, sementara KPUD Kendal sudah mempersiapkan tempat atau gudang di gedung islamic center Bugangin Kendal, untuk logistik lainya masih dalam proses pengiriman” jelas Subeki Jumat ( 4/10/24).

Sementara Ketua KPU Kendal, Khasanudin mengatakan sudah ada beberapa logistik yang sudah datang, bahkan kpu juga sudah mempersiapkan tempat untuk menyimpan logistik, saat ini untuk tinta sebanyak 3.238 botol dan bilik suara sebanyak 6.474.

Sedangkan untuk kabel ties permintaan sebanyak 20.424, namun yang terkirim baru 19.248. Kekurangan akan dikirim dalam waktu dekat, termasuk surat suara, sampul suara, plano dan formulir lainnya.

Petugas KPU Kendal saat menerima logistik Pilkada serentak dari KPU RI. Foto: Wahyudi/Lingkar.co
Petugas KPU Kendal saat menerima logistik Pilkada serentak dari KPU RI. Foto: Wahyudi/Lingkar.co

“Saat ini baru tiga jenis yang sudah terkirim, yakni tinta, kabel plastik dan bilik suara. Nantinya secara bertahap akan dikirim sesuai kebutuhan,” jelasnya

Untuk surat suara dan kotak suara saat ini masih dalam proses, sebab untuk lelang berada di KPU RI sehingga KPU Kendal tidak mengurus tender lelang logistik Pilkada. (*)

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Pemkot Semarang Buka Seleksi 2.654 Formasi PPPK, Simak Beritanya!

Lingkar.co – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang resmi menetapkan alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran 2024. Jumlah formasi tersebut diatur dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/889 Tahun 2024 tertanggal 25 September 2024.

Dalam keputusan tersebut, alokasi formasi sebanyak 2.654 posisi disediakan untuk mengisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Rincian formasi tersebut terdiri dari 303 formasi untuk tenaga guru, 55 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 2.296 formasi untuk tenaga teknis. Alokasi ini ditujukan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis di kota Semarang, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Pelaksanaan seleksi PPPK 2024 akan dilakukan dalam dua periode, dengan target pelamar yang berbeda. Periode I dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan tenaga non-ASN yang terdaftar di Database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses seleksi dimulai dengan pengumuman seleksi pada tanggal 30 September hingga 19 Oktober 2024, dilanjut dengan pendaftaran dari tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024. Tahapan seleksi administrasi, masa sanggah, dan seleksi kompetensi berlangsung hingga Desember 2024. Adapun hasil kelulusan akan diumumkan antara 24 hingga 31 Desember 2024.

Periode II ditujukan bagi tenaga non-ASN aktif di instansi pemerintah dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah. Seleksi dimulai dengan pengumuman pada bulan November 2024, diikuti dengan pendaftaran dan seleksi administrasi hingga Februari 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi dijadwalkan mulai 24 Maret hingga 8 April 2025.

Seluruh proses seleksi akan dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan materi yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara.

Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono, menekankan bahwa seleksi ini bertujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota Semarang.

“Seleksi PPPK 2024 ini merupakan langkah kami untuk memastikan bahwa SDM di pemerintah Kota Semarang memiliki kompetensi yang tinggi, kemampuan teknis, serta semangat sosial yang kuat. Kami optimis proses ini akan memperkuat sistem birokrasi dan mendorong kemajuan Semarang ke arah yang lebih baik,” ujar Joko Hartono.

Empat Pimpinan DPRD Kendal Dilantik, PKB Tetap Ketua

Lingkar.co – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal resmi dilantik dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kendal pada Jumat (4/10/2024). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap mendapatkan posisi sebagai ketua dari yang sebelumnya dijabat oleh Makmun.

Pimpinan definitif DPRD Kendal tersebut terdiri dari ketua dewan yang diisi oleh Mahfud Sodiq dari fraksi PKB. Kemudian tiga wakil pimpinan dewan yakni Bagus Bimo Alit dari Partai Golkar, Akhmat Suyuti dari PDI Perjuangan, dan Teguh Santosa dari Partai Gerindra.

Prosesi pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal Eva Meita Theodora Pasaribu. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara oleh pimpinan DPRD Kendal.

Pelantikan pimpinan dewan tersebut, berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/199 tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2024 -2029.

Pada kesempatan itu, Mahfud Sodiq selaku ketua definitif DPRD Kendal periode 2024-2029 berjanji akan mengedepankan kekompakan bersama para anggota dewan. Ia akan mengawali dengan membiasakan anggota dewan untuk membaca.

“Akan saya awali dengan membaca. Pastinya teman-teman legislatif harus mulai membiasakan untuk membaca baik itu sisi regulasi termasuk juga beberapa peraturan peraturan. Agar kinerja ke depan ini tersistematis,” katanya usai dilantik.

Selain itu, dirinya akan memaksimalkan tupoksi dewan sebagai wakil rakyat. Mulai dari sisi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Sebab, menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu cara untuk membangun kekompakan para anggota dewan.

“Saya yakin ini sekaligus cara agar anggota DPRD Kendal memiliki cara pandang yang sama untuk membangun kemaslahatan masyarakat Kendal,” ujarnya

Terkait kelengkapan komisi, Mahfud akan segera membahasnya. Dalam waktu dekat, ia juga segera mengumumkan nama-nama yang akan mengisi alat kelengkapan dewan. “Insya Allah dalam waktu dekat. Segera kita umumkan pimpinan komisi, Bapemperda, dan Badan Kehormatan,” jawabnya..

Sementara Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kendal, Agus Dwi Lestari mengucapkan selamat atas pelantikan pimpinan DPRD Kendal definitif periode 2024-2029. “Kami ucapkan selamat atas pelantikannya. Semoga niat pengabdian kita menjadi ibadah,” tandasnya. (*)

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat

Budiyanto Ajak Kembalikan Peran Penting Orang Tua Dalam Mendidik, Bambang Pramusinto: Tanamkan Karakter Anak Sejak Usia Dini

Lingkar.co – Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Dr. Budiyanto SH MHum mengingatkan, keluarga merupakan bagian dari Tri Pusat Pendidikan yang pertama. Pendidikan yang utama itu dalam keluarga karena menjadi tempat membentuk karakter anak

“Orang tua tidak hanya bekerja keras mencari nafkah, lebih dari itu juga menjadi guru yang mendidik sehingga anak memiliki budi pekerti yang baik, yang luhur,” kata Budiyanto saat membuka Dialog Pendidikan dengan tema Gangster Meresahkan Masyarakat di SMAN 1 Semarang, Kamis (3/10/2024).

“Mau jadi baik atau tidak, itu tergantung pada orang tuanya. Bisa jadi sopan, santun, ngerti unggah-ungguh, ini berasal dari didikan orang tua, dari lingkungan keluarga,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Budiyanto juga meminta agar lingkungan keluarga untuk peka terhadap perkembangan anak. “kalau di pencegahan teroris itu ada istilah deteksi dini. Kalau ini diaplikasikan dalam pendidikan keluarga, orang tua harus mendeteksi kemungkinan adanya perubahan sikap atau perilaku anak.

Sehingga dapat dideteksi dengan baik, apakah anak menjadi pelaku atau korban perundungan maupun terlibat pada persoalan lain

Kemudian, lanjutnya, anak belajar di sekolah yang menanamkan yang nilai etis, baik secara norma sosial maupun norma agama.

Ia katakan, sekolah juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. “Anak akan berkembang dengan baik seiring bertambahnya ilmu pengetahuan dan keterampilan,” paparnya.

Kepada para guru, Budiyanto berpesan, seorang guru harus membuat iklim pendidikan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, anak dapat belajar berkompetisi menjadi yang terbaik dengan saling memotivasi “Guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik anak,” pesannya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI saat menjadi Keynote Speaker dialog pendidikan dengan tema Gangster Meresahkan Masyarakat di Aula SMAN 1 Semarang, Kamis (3/10/2024) pagi. Foto: Rifqi Hidayat/Lingkar.co
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI saat menjadi Keynote Speaker dialog pendidikan dengan tema Gangster Meresahkan Masyarakat di Aula SMAN 1 Semarang, Kamis (3/10/2024) pagi. Foto: Rifqi Hidayat/Lingkar.co

Oleh karena itu, fenomena gangster yang marak beberapa waktu lalu merupakan evaluasi bersama, khususnya orang tua murid. “Jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Mari kita berpikir bersama agar mereka tidak tersesat, itu anak-anak kita semua,”

Budiyanto juga mengapresiasi Polrestabes Semarang yang dengan cepat menangkap 117 orang dari 29 kelompok gangster yang kemudian melakukan pembinaan dan mengumumkan pembubaran. “Ini luar biasa, bisa dikumpulkan dan menyatakan bubar, kami tentunya berterima kasih kepada Kapolrestabes Semarang dan jajaran yang sigap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tuturnya.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI mengingatkan, tidak ada lagi istilah sekolah favorit, saat ini yang berlaku adalah sistem zonasi pendidikan.

“Jangan merasa anaknya sudah diterima di sekolah negeri favorit terus merasa tenang-tenang saja. Ternyata anggota gangster ini juga ada yang berasal dari sekolah favorit,” bebernya.

“Mindset seperti ini masih melekat pada orang tua karena sudah merasa anaknya sekolah di tempat yang dulunya disebut sekolah favorit,” ujarnya.

Kota Semarang Raih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Dari KLHK

Lingkar.co – Kota Semarang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan meraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), Rabu (2/10/2024) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Alue Dohong kepada tiga sekolah di Kota Semarang.

Tiga sekolah yang berhasil meraih penghargaan prestisius bidang lingkungan itu adalah SMP Negeri 31 Semarang dan SMA Negeri 4 Semarang dengan predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri, serta SD Islam Al Azhar 14 Semarang dengan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional.

Penghargaan diberikan kepada sekolah-sekolah yang sukses menjalankan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) secara edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Secara terpisah, Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya.

“Kami bersyukur sekaligus bangga atas pencapaian prestasi ini. Kami juga berterima kasih atas peran aktif sekolah dan tim GPBLHS yang secara intensif mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan. Saya berharap sekolah-sekolah ini bisa menjadi inspirasi dan penyemangat bagi sekolah lain dan juga masyarakat untuk semakin menjaga lingkungan yang hijau, bersih, nyaman, dan berkelanjutan,” ungkap Wali kota yang akrab disapa Mbak Ita.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, bersama Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama yang tergabung dalam Tim Pembina GPBLHS Kota Semarang, telah memberikan pendampingan intensif kepada ketiga sekolah dan seluruh sekolah di Kota Semarang.

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional diberikan kepada sekolah yang telah meraih predikat Adiwiyata Provinsi selama setidaknya 12 bulan dan berhasil meraih nilai penilaian minimal 90%. Sementara itu, predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri hanya diberikan kepada sekolah yang telah meraih Adiwiyata Nasional setidaknya 12 bulan sebelumnya, dengan nilai minimal 95%, serta mampu membina sedikitnya dua sekolah lain.

Penilaian untuk penghargaan ini didasarkan pada komitmen sekolah dalam menerapkan Program GPBLHS secara berkesinambungan.

Aspek-aspek yang dinilai mencakup perilaku ramah lingkungan hidup, kebersihan, pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi air dan energi, serta pemberdayaan kader Adiwiyata yang diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

“Ke depan, Kota Semarang akan terus berkomitmen mengedepankan pendampingan intensif dan edukasi lingkungan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan berwawasan lingkungan,” imbuh Mbak Ita.

Secara intensif, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang akan terus melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah di Kota Semarang.

Penulis : Kharen Puja Risma

Editor : Muhammad Nurseha

Wujudkan Semarang Tentrem, Yoyok-Joss Komitmen Libatkan Masyarakat Dalam Program Pemerintah

Lingkar.co – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang nomor urut 2, Alamsyah Satyanegara (AS) Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan Joko Santoso (Yoyok-Joss) berkomitmen mewujudkan program Semarang Tentrem jika terpilih pada Pilkada 2024.

Yoyok Sukawi mengatakan, bahwa program Semarang Tentrem bertujuan untuk meningkatkan keamanan, stabilitas ekonomi, akses teknologi, dan kesejahteran buruh di Kota Semarang. Program tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam program pemerintah.

Bentuk keterlibatan itu dengan pendekatan inklusif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Dengan pendekatan inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, program ini diharapkan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif,” kata CEO PSIS tersebut di Posko Pemenangan Yoyok-Joss, Senin (30/9/2024).

Ia contohkan, Yoyok-Joss mengupayakan kerja sama dengan komunitas lokal, polisi, dan organisasi sipil untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang inklusif. Selain itu juga melibatkan masyarakat dalam program keamanan lingkungan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.

Dalam program Semarang Tentrem, Yoyok-Joss juga berkomitmen untuk tidak menaikkan tarif pajak bumi bangunan (PBB). Bentuk kebijakan yang akan dilakukan yaitu menahan kenaikan PBB dan mengkaji ulang struktur tarif PBB.

“Realisasinya menetapkan kebijakan untuk menahan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna meringankan beban ekonomi warga dan mengkaji ulang struktur tarif PBB untuk memastikan keadilan dan keseimbangan bagi semua masyarakat,” kata Yoyok Sukawi.

Senada, Joko Santoso menambahkan, program ini juga menawarkan terpenuhinya fasilitas akses internet gratis di setiap RT di seluruh Semarang. Jaringan internet diharapkan dapat mendukung aktivitas warga dalam bidang pendidikan, usaha, dan lainnya.

“Kami juga ingin menyediakan akses internet gratis di setiap RT untuk mendukung pendidikan dan usaha kecil. Selain itu kami juga mengupayakan pengembangan infrastruktur digital, termasuk pemasangan hotspot dan pemeliharaan jaringan,” ungkap dia.