Arsip Tag: Pemkab Sragen

Berita, Ekonomi, Pemerintahan

Jelang Lebaran Gubernur Luthfi Sidak Pasar Bunder Sragen: Harga Bahan Pokok Stabil, Stok Aman

Lingkar.co – Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) tetap terjaga. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turun langsung meninjau Pasar Bunder, Kabupaten Sragen, Rabu (18/3/2026), untuk memastikan harga tetap terkendali dan pasokan aman di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Ahmad Luthfi didampingi sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah. Kunjungan itu dilakukan sebagai langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi menjelang Lebaran.

Suasana Pasar Bunder Sragen tampak ramai oleh aktivitas masyarakat yang mulai berburu kebutuhan pokok menjelang Idulfitri. Lapak-lapak pedagang dipadati pembeli dan transaksi jual beli meningkat, terutama pada sejumlah komoditas pangan. Di sela peninjauan, Ahmad Luthfi juga berdialog langsung dengan pedagang dan pembeli. Ia menanyakan harga sejumlah komoditas sekaligus memastikan kondisi pasokan di tingkat pasar tetap aman.

Interaksi hangat terlihat saat Ahmad Luthfi memborong sejumlah dagangan pedagang dan membagikannya kepada warga di sekitar pasar. Aksi tersebut disambut antusias masyarakat yang berada di lokasi.

“Pemprov punya aplikasi Siaga untuk memantau harga, tapi itu tidak cukup. Kita harus cek langsung di lapangan, recheck sampai final check, apalagi mendekati H-2 Lebaran, untuk memastikan tidak ada gejolak harga,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurutnya, terdapat dua indikator utama dalam menjaga stabilitas pangan, yakni ketersediaan dan keterjangkauan harga.

“Dua kuncinya itu ketersediaan dan keterjangkauan. Dua-duanya terpenuhi. Kalau ada kenaikan harga, itu masih dalam batas wajar karena permintaan masyarakat meningkat,” jelasnya.

Ia mencontohkan, harga cabai rawit yang sebelumnya sempat mendekati Rp 100.000 per kilogram, kini mulai turun ke kisaran Rp 70.000. Sementara harga daging sapi berada pada kisaran Rp 130.000 hingga Rp 140.000 per kilogram, tergantung kualitas, dan masih dalam batas normal.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga beras di Pasar Bunder terpantau stabil dan masih berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara itu, komoditas hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan bertahap akibat fluktuasi pasokan dan distribusi antarwilayah, serta meningkatnya permintaan selama Ramadan.

Namun secara umum, kondisi harga masih terkendali dan tidak ditemukan lonjakan yang signifikan. Pasokan bahan pokok juga dipastikan dalam kondisi aman.

Ahmad Luthfi menegaskan, apabila terjadi lonjakan harga di pasar tertentu, Pemprov Jawa Tengah akan segera melakukan intervensi melalui perangkat daerah dan BUMD pangan.

“Begitu ada kenaikan di salah satu pasar, langsung kita intervensi melalui dinas terkait dan BUMD. Mau itu daging, cabai, atau bawang, semua kita kendalikan supaya tidak terjadi lonjakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Julie Emmy, menyampaikan, secara rerata harga komoditas penyumbang inflasi saat ini relatif stabil.

“Termasuk harga cabai rawit merah yang selalu jadi momok. Alhamdulillah semua turun, kemarin Rp 70 ribu sekarang Rp 65 ribu,” katanya.

Ia juga memastikan stok beras, baik premium maupun medium, dalam kondisi aman. Begitu pula stok Minyakita yang terus disuplai oleh Bulog ke pasar-pasar.

Selain pemantauan melalui aplikasi, pengendalian harga juga dilakukan dengan pengecekan langsung di lapangan serta intervensi pasar melalui PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) sebagai BUMD pangan.

“JTAB melalui program Kendil dan Dishanpan lewat program Gerakan Pangan Murah (GPM),” ujarnya.

Direktur JTAB Totok Siswanto menambahkan, monitoring harga dilakukan setiap hari di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai dasar pengambilan langkah intervensi.

“Ketika terjadi kenaikan harga yang signifikan, kami langsung turun melalui operasi pasar. Seperti saat harga cabai sempat di atas Rp 100.000 per kilogram, dilakukan intervensi sehingga harga bisa kembali ditekan,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan terus memperkuat pemantauan harga, distribusi pasokan, serta intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi menjelang Lebaran. (*)

Highlight, Nasional

Warga Desak Pemkab Lakukan Perbaikan Jembatan

SRAGEN, JAWA TENGAH, Lingkar.co – Warga wilayah Kecamatan Kedawung mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen agar segera melakukan perbaikan jembatan di Kawasan Desa Celep, Kecamatan Kedawung.

Hal ini lantaran kondisi jembatan sudah mulai retak dan tidak aman. Karena sebelumnya, jembatan tersebut kerap menjadi jalur truk galian C.

Salah satu warga Kecamatan Kedawung Suyadi Kurniawan menyampaikan, saat ini Jembatan Bendrogeni kondisinya cukup mengkhawatirkan.

Pihaknya mengklaim, kerusakan ini terjadi akibat sering di lewati truk. Saat ini konstruksi jembatan pun sudah retak. Pihaknya berharap dinas terkait memperhatikan dan menganggarkan agar segera ada perbaikan.

“Kalau bisa sesegera mungkin, petugas juga sudah cek kondisinya. Karena kebijakan letaknya di pemerintahan,” terangnya.

Baca juga:
Ahli Kelautan ITB Protes Tol Tanggul Laut Semarang-Demak, Ini Penjelasan Ganjar!

Selain jembatan, kondisi tersebut juga merusak jalan yang ada di sekitar jembatan. Karena memang jalan kabupaten menurutnya lebih baik segera di perbaiki.

“Soal ada tidaknya anggaran perbaikan ya tergantung pintar-pintarnya pemerintah mencarikan dana,” terangnya.

Lantas pihaknya menekankan jika sampai jalan tersebut rusak, akan sangat merugikan warga yang kerap melintas.

Tentunya dalam hal ini pemerintah pasti tidak mau memberi kompensasi akibat gangguan kerusakan jalan dan jembatan.

“Misalnya harus memutar cari jalan lain kan rugi waktu dan tenaga. Pasti ya nggak ada kompensasinya,” keluhnya.

Belum Adanya Tindah Lanjut, Meski Sudah Laporkan Ke Dinas Terkait

Sementara Kepala Desa (Kades) Celep Agus Woyo membenarkan kondisi jembatan sudah retak. Sehingga untuk kendaraan truk dum tidak boleh melintas.

“Selain jembatan ini, sama  jembatan kedung gatot, wilayah Desa Jirapan, Kecamatan Masaran,” ujarnya.  

Baca juga:
Ini Cara Puskemas Bugangan Beri Vaksin Covid-19 Masyarakat Rentan

Namun untuk kendaraan roda 4 maih pihaknya perbolehkan melewati jembatan tersebut. Ia menjelaskan, jalan yang dihubungkan jembatan tersebut juga merupakan jalan kabupaten.

Bahkan pihaknya juga mengaku sudah melapor ke dinas terkait, terkait kerusakan jembatan di wilayahnya tersebut.

Sedangkan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR Kabupaten Sragen Albert Pramono Susanto sudah mengecek kondisi jembatan beberapa waktu lalu.

Pihaknya menyampaikan, retakan pada jembatan masih tergolong tidak membahayakan. Namun tidak untuk menjadi lintasan kendaraan berat.

“Memang tidak kami sarankan kendaraan berat seperti muatan galian C melintas. Rencana perbaikan ini masih menunggu petunjuk dari pimpinan,” terangnya.

Penulis: Mukhtarul Hafidh

Editor: Nisa Hafizhotun/Galuh Sekar Kinanthi

Highlight, Ramadhan

Bupati Sragen Izinkan Masyarakat Menggelar Sholat Ied

SRAGEN, Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten Sragen mengijinkan warga menggelar Sholat Ied. Namun, hanya memperbolehkan Shalat Ied di masjid dan Mushola.

Sedangkan pada biasanya masyarakat menggelar Sholat Ied di lapangan terbuka, dengan jemaah heterogen atau dari mana-mana.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menyampaikan penegasan tersebut melalui Surat Edaran (SE) Bupati yang terbit pada 28 April 2021 kemarin.

Baca juga:
PLN Pastikan 19 Desa Terpencil, Dapatkan Aliran Listrik Jelang HUT RI

Dalam SE No:451/67/04/2021 itu intinya Pemkab membolehkan untuk melaksanakan Salat Idul Fitri. Akan tetapi hanya terbatas di masjid dan Mushala.

“Pelaksanaan salat Idul Fitri dapat di laksanakan dengan cara berjamaah di masjid, mushola dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi tidak boleh di lapangan terbuka dengan jamaah besar atau heterogen,” ujarnya.

Sementara, Sekertaris Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto menjelaskan Pemkab menekankan agar selama pelaksanaan salat Idul Fitri, seluruh masyarakat bisa memaksimalkan pemanfaatan tempat ibadah masjid maupun mushola yang ada di lingkungannya.

Baca juga:
Laba Menggiurkan, Petani Ngargoyoso Ramai-ramai Tanam Porang

Hal tersebut agar konsentrasi jemaah tidak terpusat dalam suatu tempat tertentu. Sehingga bisa menghindari krumunan yang besar dan melaksanaka protokol kesehatan secara maksimal.

Setelah pelaksanaan salat Idul Fitri, masyarakat diimbau untuk tidak saling bersalaman atau tradisi halal bihalal.

Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk mengganti tradisi bermaaf-maafan dengan ikrar halal bihalal.

Baca juga:
Keraton Ratu Boko Tawarkan Paket Piknik Eksklusif

“Begitu juga silaturahim atau halal bihalal yang lazimnya ada di lingkungan masyarakat RT, RW di desa, sebaiknya ditiadakan. Bisa menggantinya dengan melalui media sosial atau video call,” imbuhnya.

Untuk mengefektifkan penerapan aturan tersebut, pemantauan terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat pengumpulan massa, akan dilakukan posko PPKM mikro di tingkat desa atau kelurahan.

“Ini semata-mata untuk menekan penyebaran covid-19,” pungkasnya. (fid/luh)

Highlight, Peristiwa

Tak Ada Kejelasan, Warga Demo Minta Tower Dipindah

SRAGEN, Lingkar.co – Sejumlah warga Dukuh Krikilan, Desa krikilan, Kecamatan Kalijambe memprotes keberadaan tower jaringan telekomunikasi.

Warga terpaksa melakukan aksi ini karena belum ada respon dari pemerintah maupun perusahaan telekomunikasi tersebut untuk memindahkan lokasi yang lebih aman.

Beberapa warga ramai-ramai mendesak agar pihak yang bersangkutan segera menindaklanjuti persoalan tower di Desa Krikilan tersebut.

Baca juga:
Kabupaten Sragen Punya Rp 89 Miliar Dana BTT

Mereka membawa poster yang meminta agar tower yang sudah selesai ijinnya itu pindah. Warga sudah berupaya melaporkan ke dinas terkait perihal persoalan tower itu. Namun belum ada kabar kembali.

Subur selaku tokoh masyarakat setempat, menyampaikan tower ini seharusnya sudah selesai September 2020 lalu.

”Konstruksinya sudah tua, tower ini sudah lebih dari 15 tahun. Lihat saja pondasinya Cuma besi segi empat ditumpangi cor-coran. Jadi mohon pemerintah secepatnya merespon ini,” seru Subur.

Baca juga:
Kapolres Sragen Resmi Melantik 65 Pengaman Swakarsa

Minta Lakukan Antisipasi Lebih Cepat

Subur meminta agar bisa melakukan antisipasi lebih cepat. Jangan sampai ada kejadian buruk atau sampai ada korban baru bergerak.

Karena lingkungan di sekitar tower sudah sangat mengkhawatir. Apalagi kalau hujan juga angin kencang.

”Kalau hujan itu terdengar jelas suaranya, krok, krok, seperti itu,” bebernya.

Subur menegaskan sudah lama mengadukan keluhannya ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen.

Baca juga:
Seluruh Moda Transportasi Dilarang Beroperasi Mulai 6-17 Mei, Ini Penjelasannya

Namun tanggapannya selalu alasan masih di Proses. Bahkan Kepala desa (Kades) maupun Camat sampai tidak mengetahui adanya perpanjangan ijin penggunaan tower itu.

Pihaknya menegaskan ketakutan masyarakat sekitar ini jangan sampai menjadikannya alasan politis. Seperti tidak ada sinyal dan sebagainya.

Karena di wilayah Desa Krikilan masih banyak lokasi lahan yang seharusnya lebih aman untuk didirikan tower telekomunikasi dengan tinggi sekitar 50 meter itu.

Baca juga:
Tak Terlihat Selama Berabad-abad, ‘Kota Firaun Mesir Kuno’ Ditemukan di Dekat Luxor

Laman: 1 2
Highlight, Pemerintahan

Kabupaten Sragen Punya Rp 89 Miliar Dana BTT

3 Komentar

SRAGEN, Lingkar.co – Dana Belanja Tak Terduga (Dana BTT) Pemerintah Kabupaten Sragen tahun ini jauh lebih tinggi jika dengan dana BTT di tahun 2020 lalu.

Tahun 2021, dana BTT Pemkab Sragen sebesar Rp 89 miliar, sementara tahun 2020 lalu dan tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar Rp 39 miliar saja.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen Dwiyanto, mengatakan beberapa penanganan Covid-19 yang memang belum atau tidak memiliki anggaran di OPD manapun.

Menurutnya, untuk penanganan Covid-19 yang tidak memiliki anggaran, nantinya akan menggunakan pada anggaran BTT APBD 2021 tersebut.

Baca juga:
Pemkab Blora Siapkan Anggaran Rp 97 M Untuk Penanganan Covid-19

Ia mengungkapkan, BTT untuk Covid-19 di tahun 2020 jumlahnya sebesar Rp 39 miliar, yang teralokasikan ke DKK, Dinsos, Disdag, Satpol, dan BPBD.

“BTT tahun 2021 sebesar Rp 10 miliar dan hasil recofusing sebesar Rp 79 miliar, nani bisa gunakan dana ini untuk Covid-19,” ujar Dwiyanto.

Selain Untuk Peanganan Covid, BTT Juga Untuk Dana Tak Terduga Lain

Meskipun akan menjadi dana cadangan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sragen, dana BTT juga akan tetap menjadi dana untuk hal-hal yang tidak terduga lainnya.

“Sesuai amanat dari pusat recofusing 8 persen, namun penggunaanya nanti sesuai kebutuhan dan tidak harus habis,” jelasnya.

Baca juga:
Pemkab Pati Gelontorkan Rp105 Miliar untuk Dukung Vaksinasi

Pihaknya tidak menganggarkan dana penanganan Covid-19 dalam jumlah yang besar seperti tahun 2020. Sebab menurutnya, banyak anggaran yang sudah teralokasikan kepada OPD terkait.

Pemkab Sragen juga tidak melihat adanya kebutuhan anggaran yang begitu besar untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021 ini.

“Misalnya kalau tahun lalu kan ada pengadaan sejuta masker, itu mengambil dari anggaran Covid-19,” jelasnya.

Lanjut Dwiyanto, “Nah untuk tahun ini tidak ada pengadaan masker, karena masyarakat sudah wajib menyediakan maskernya masing-masing, masker pun sudah tidak langka,” pungkasnya. (fid/luh)

Baca juga:
17 ABK Hilang Akibat Kecelakaan Laut

Highlight, Pemerintahan

Penggusuran Bantaran Rel Kalijambe-Sumberlawang, Pedagang Kios Resah

2 Komentar

SRAGEN, Lingkar.co – Kebijakan penertiban bangunan atau penggusuran bantaran rel Kalijambe-Sumberlawang membuat pedagang kios di sepanjang jalan tersebut resah.

Salah satu pedagang yakni Nur Hidayat (55) menempati lokasi di bantaran rel kereta wilayah Desa  Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang sudah menempati lokasi itu sejak 35 tahun lalu.

Nur mengaku, pihaknya kini sudah memiliki kios kelontong dan satu lagi kios mainan anak-anak yang dikelola anaknya.

”Dulu ijin PJKA, boleh bangun tapi tiap bulan harus pajak. Tidak ada perjanjian apa-apa  yang penting tiap bulan rutin pajak,” ujarnya.

Baca juga:
Tinjau Simulasi PTM, Beberapa Hal Ini Jadi Evaluasi Bupati Sragen

Penggusuran tersebut menyisakan pertanyaan, Nur dan pemilik toko yang lain merasa ada yang janggal dengan kebijakan tersebut.

Pedagang Pertanyakan Retribusi yang Telah Mereka Bayar

“Jika ternyata lokasi ini ilegal, justru yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka biarkan beroperasi bertahun-tahun. Lalu retribusi yang selama ini kami bayar disetorkan kemana,” Tanya Nur.

Ia mengaku dulu sudah ada penarikan retribusi, yang menurutnya satu bulan jumlahnya berkisar hingga Rp 200.000, namun di tahun 2016 retribsi tersebut berhenti.

Pihaknya berharap pemerintah tidak buru-buru membongkar. Apalagi dirinya belum mendapat ganti lokasi untuk berdagang.

Baca juga:
Pasca Bom Makasar, Polres Sragen Tingkatkan Keamanan Gereja dan Masjid

Laman: 1 2
Highlight, Nasional, Pemerintahan

Dewan Apresiasi Petani, Tolak Impor Beras

1 Komentar

SRAGEN, Lingkar.co – Ketua DPRD Sragen Suparno menolak tegas rencana impor beras yang digulirkan pemerintah pusat. Gelombang penolakan rencana impor beras dinilai bakal menyusahkan Petani.

Pihaknya menilai rencana impor beras  hanya akan menambah penderitaan petani. Apalagi saat musim panen raya dan gabah melimpah tidak terserap maksimal.

Menurutnya, Kementerian Perdagangan harus semakin peka dengan kondisi masyarakat setelah banyak kecaman keras dan penolakan terkait rencana impor beras.

Baca juga:
Pemerintah Resmi Larang Mudik Lebaran 2021

“Bahkan dari DPRD juga menolak dengan lantang rencana impor beras tersebut,” ujarnya

Ia menilai rencana impor beras  hanya akan menambah penderitaan petani. Apalagi saat musim panen raya dan gabah melimpah tidak terserap maksimal.

Suparno yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menekankan kabupaten Sragen termasuk lumbung pangan terbesar kedua di Jateng.

Baca juga:
15 Pengendara Terkena E-tilang, Semua Asli Warga Sragen

Petani Kesulitan Menjual Gabah

Melihat panen sekarang menurutnya otomatis surplus beras tinggi. Apalagi saat ini sedang panen raya. Kendala petani saat ini kesulitan menjual gabah karena harga terlalu rendah.

”Sragen khususnya dan Jawa Tengah ini selalu surplus. Saat ini produksi panen saja melimpah, nampung saja nggak bisa kok malah mau mendatangkan dari luar negeri,” imbuh Suparno.

Laman: 1 2
Highlight, Hukum dan Kriminal, Nasional

ETLE Berlaku, Kapolres Himbau Cek Sebelum Berkendara

SRAGEN, Lingkar.co – Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) per Selasa (23/3) resmi beroprasi di Bumi Sukowati.

Untuk mendukung program e-tilang Polres Sragen menjalin kerja sama dengan dinas terkait penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di sepanjang Jl. Raya Sukowati dari Pungkruk hingga Pilangsari.

Kapolres Sragen, AKBP Yuswanto Ardi, mengatakan ETLE merupakan terobosan atau inovasi baru dalam memperluas jangkauan penindakan kepada para pelanggar lalu lintas.

Dengan ETLE, polisi bisa menindak pelanggaran lalu lintas tanpa harus menjalin kontak dengan mereka.

Baca juga: ETLE Berlaku Hari ini, Kapolda : ini bukan jebakan batman

Ada Dua Metode E-Tilang

“Ada dua metode yang kami gunakan. Pertama, dengan ETLE mobile melalui kamera yang terpasang di helm petugas. Kedua melalui layanan CCTV di empat titik,” terangnya.

Polisi bisa menindak pelanggaran lalu lintas tanpa harus menjalin kontak dengan terpasang di empat titik yang telah terpasang CCTV.

Yang meliputi simpang empat Pilangsari, simpang empat RSUD dr. Soehadi Prijonegoro, simpang empat Alun-Alun Sasana Langen Putra dan simpang tiga Pungkruk.

Sementara untuk menjangkau kawasan yang tidak terpantau CCTV, Polres Sragen akan memanfaatkan penggunaan kamera portabel penindakan pelanggaran kendaraan bermotor (kopek).

Laman: 1 2
Hukum dan Kriminal, Nasional

Warga Desa Dayu Dilematis di Wilayah Cagar Budaya

KARANGANYAR, Lingkar.co – Warga Desa Dayu berada dalam situasi dilema dengan status tanah yang berada di Desa Dayu sebagai situs cagar budaya.   

Warga merasa senang sekaligus tidak senang dengan status cagar budaya tersebut. Gayaman, Desa Dayu, Khoiri mengaku antara senang dan susah berada dalam wilayah cagar budaya.

‘’Senangnya ya malah ada tempat wisata, Museum Dayu. Susahnya, tidak bisa berbuat apa-apa dengan tanah yang kita miliki,” ujarnya.

Khoiri menyampaikan, untuk mengolah tanah milik warga pun, harus sepengetahuan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran yang berada di Kalijambe, Sragen.

Baca juga: Trayek Trans Jateng Masuk Sangiran Tak Efektif

Demikian juga dengan aktifitas lain terkait tanah yang ada pada area sekitar cagar budaya ini misalnya untuk pendirian pabrik dan bangunan warga yang lain.

Hal ini tentunya sedikit banyak telah membatasi aktivitas warga Dayu tersebut, dan membuat warga terbelenggu dengan dilematis kebijakan yang tidak sepenuhnya menguntungkan warga.

‘’Apalagi kalau mau menjual tanah pada area ini kan sangat tidak boleh. Padahal kepemilikan sertifikat tanahnya juga masih milik warga sendiri,’’ kata Khoiri.

Jika memang benar kebijakan tersbut untuk kesejahteraan warga. Khoiri berharap pemerintah bisa membantu kehidupan warga desa Dayu agar tidak mengeluh tidak adanya pendapatan.

Baca juga: Polres Sragen Pasang Kamera Portabel, Pelanggar Tak Bisa Lagi Mengelak

‘’Dibantu usaha apa misalnya. Membuat sentra apa disini,’’ ujar Khoiri.

Tubi, warga Dusun Tanjung, Dayu juga mengeluhkan keluhan yang sama. Tubi mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan kebijakan tersebut.

‘’Kakek saya meninggal tidak bisa membagi tanahnya. Mau menguliahkan anak tidak bisa. Bisanya harus jual tanah, tapi tidak boleh. Kalau punyanya hanya tanah, tapi tidak bisa diapa-apakan terus bagaimana. Hutangnya tambah banyak,’’ pungkas Tubi. (jok/luh)

Hukum dan Kriminal, Nasional

LBH Desak Segera Tetapkan Tersangka Pemerkosaan

SRAGEN, Lingkar.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron mendesak penegak hukum segera menetapkan tersangka terkait dugaan pemerkosaan pada anak di bawah umur asal Sukodono.

Satreskrim Polres Sragen saat ini sudah menaikkan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Korban W hadir ke polres Sragen dengan pendampingan kedua orang tua dan kuasa hukumnya dari LBH Mawar Saron Solo, Desideria Anindita Sari Senin (15/3).

Desideria Anindita Sari yang akrab dengan panggilan Anin menyampaikan korban hadir ke Polres Sragen untuk keperluan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pihaknya mengapresiasi kinerja Polres Sragen  yang segera menindaklanjuti dan mengusut kasus ini. Namun sampai saat ini belum menetapkan tersangka.

”Kami mengapresiasi kerja cepat Polres Sragen. Pada 2 Maret lalu kami dipanggil ke Polda. Sekarang status penanganan sudah naik ke tahap penyidikan,” terang Anin.

Minta Tindak Segera Pelaku Menjadi Tersangka Pemerkosaan

Dengan terus berporsesnya kasus ini artinya sudah menjadi perhatian khusus dari PPA. ”Ini tentu jadi kabar baik buat kami karena ada progres penanganan perkara,” ujar Desideria.

Anin meminta agar tersangka S, laki-laki yang menyetubuhi korban segera menjadi tersangka. Karena khawatir akan mengulangi perbuatan pada korban lain.

Selain menetapkan S sebagai tersangka kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan yang pada kliennya, juga menahan S supaya ia tidak berkeliaran.

”Saat ini memang belum ada tersangka, harapan saya polisi segera tetapkan tersangka. Setelah itu polisi bisa menahan tersangka supaya dia tidak bebas berkeliaran,” imbuhnya.

Sementara kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Guruh Bagus Eddy Suryana, mewakili Kapolres Sragen, AKBP Yuswanto Ardi menegaskan kasus tersebut masih berproses.

Unit PPA Polres Sragen telah meminta klarifikasi kembali kepada korban W. ”Betul, sudah naik ke tahap penyidikan. Tapi, belum jadi TSK. Soal TSK masih penyelidikan,” ujarnya.

Sebelumnya salah seorang anak usia 9 tahun asal kecamatan Sukodono, menjadi korban pemerkosaan oleh tetangganya. Bahkan korban juga sempat digilir beberapa remaja di toilet kantor desa. Sayangnya pelaku masih berkeliaran bebas sampai saat ini.

Kejadian pertama korban berinisial W, tengah bermain di luar rumah pada 10 November 2020 lalu.

Lantas tetangga sekaligus pelaku yakni S (38), memanggil dan mengajak korban ke sebuah rumah kosong. Saat itulah pelaku memberikan korban tontonan film porno dan kemudian terjadilah pemerkosaan pada korban. (fid/luh)