Arsip Tag: Pemerintah Daerah

Menkeu Purbaya Tambah Anggaran ke Pemda Rp7,6 T Untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 Guru ASN.

Lingkar.co – Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tambahan dana kepada daerah sebesar Rp 7,66 Triliun. Dana ini khusus dialokasikan untuk membantu pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas bagi guru yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah daerah.

Tambahan dana ini merupakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada (22/12/2025).

“Menetapkan perubahan rincian alokasi dana alokasi umum berupa rincian alokasi tambahan dana alokasi umum tahun anggaran 2025 kepada pemerintah daerah dalam rangka pemberian dukungan pendanaan pembayaran komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas guru Aparatur Sipil Negara daerah yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan sebesar Rp7.666.857.066.000,” tulis diktum kesatuan aturan tersebut, Minggu (29/12/2025).

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menganggarkan dan merealisasikan pembayaran komponen THR dan Gaji ketiga belas guru ASN di daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika suatu daerah belum mampu menuntaskan pembayaran seluruhnya pada tahun anggaran 2025, makan kewajiban tersebut harus dianggarkan kembali dan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi pembayaran THR dan Gaji ketiga belas kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, paling lambat tanggal 30 Juni 2026.

Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan daerah sekaligus memastikan guru-guru diseluruh penjuru tanah air dapat menerima hak-hak finansial mereka secara tepat waktu.

Penulis : Putri Septina

Semarang Raih Penghargaan Nasional Kemendagri Berkat Peningkatan Akses Pendidikan

Lingkar.co – Kota Semarang kembali menambah deretan prestasi positif di tingkat nasional. Pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12), Kota Semarang resmi dinobatkan sebagai pemenang kategori Perbaikan Akses Layanan Pendidikan untuk kelompok daerah kota dengan fiskal tinggi.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti dan diterima oleh Hernowo Budi Luhur, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang, yang hadir mewakili wali kota Semarang, Agustina Wilujeng.

Penilaian Kemendagri menunjukkan bahwa Kota Semarang mencatat nilai peningkatan sebesar 0,106, jauh di atas nilai terendah kategori ini yaitu 0,094. Dua indikator utama menjadi sorotan yaitu rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 11,05 tahun menjadi 11,11 tahun, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 15,57 menjadi 15,58 tahun.

Peningkatan ini bukan sekadar angka. Kenaikan RLS menunjukkan bahwa anak-anak di Kota Semarang kini menempuh pendidikan lebih lama, sementara kenaikan HLS menggambarkan peluang pendidikan yang semakin terbuka di masa depan. Kombinasi keduanya menjadi bukti bahwa upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memperluas akses, memperbaiki fasilitas, dan memastikan pendidikan inklusif mulai berdampak nyata.

Agustina menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja bersama antara pemerintah kota, sekolah, guru, dan masyarakat.

“Indikator ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan kita tidak hanya semakin mudah diakses, tetapi benar-benar meningkatkan durasi belajar warga. Pendidikan adalah jalan menuju kesejahteraan, dan Kota Semarang ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk maju,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri menegaskan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan indikator terukur yang digunakan untuk melihat kualitas pendidikan suatu daerah.

Penilaian meliputi perubahan harapan lama sekolah sebagai proyeksi peluang pendidikan generasi mendatang, serta perubahan rata-rata lama sekolah sebagai hasil pendidikan yang telah ditempuh masyarakat saat ini.

Selain Kota Semarang sebagai pemenang kategori fiskal tinggi, penghargaan serupa juga diberikan kepada Banda Aceh (fiskal rendah) dan Yogyakarta (fiskal sedang).

Pemerintah Kota Semarang menegaskan akan terus memperluas akses pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas sarana prasarana, penguatan layanan sekolah, hingga perluasan bantuan bagi keluarga kurang mampu. Fokusnya jelas: mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan setiap anak mendapat kesempatan terbaik untuk belajar dan tumbuh.

Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi agar inovasi dan program pendidikan di Kota Semarang terus berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. ***