Arsip Tag: Pendidikan Semarang

Pendidikan

Tak Lolos Negeri? Kini Ada Opsi 133 Sekolah Swasta Gratis di Semarang

Lingkar.co – Kabar gembira bagi orang tua dan calon siswa di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang resmi menambah jumlah Sekolah Swasta Gratis dari 126 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi 133 sekolah pada tahun ajaran 2026/2027.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dalam Forum Group Discussion (FGD) Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dirangkaikan dengan penyerahan hibah secara simbolis, Jumat (27/2/2026).

Agustina menjelaskan, pembaruan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang penerimaan murid baru wajib dilakukan setiap tahun karena aturan tersebut memang dirancang berlaku tahunan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Perwal sebelumnya sudah berjalan sangat baik.

“Perwal yang lama itu sudah ekselen. Setelah proses penerimaan murid baru selesai, kita mendapatkan apresiasi hingga tingkat nasional, bahkan dikunjungi berbagai kabupaten/kota untuk belajar sistem kita,” ujarnya.

Meski sudah dinilai baik, Agustina mengakui aturan tersebut belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, sebelum tahapan penerimaan siswa baru dimulai, Pemkot selalu menggelar FGD dengan melibatkan pemerhati pendidikan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan aturan yang ada.

Salah satu capaian penting tahun ini adalah penambahan jumlah sekolah swasta gratis menjadi 133 sekolah. Program ini diberikan dalam bentuk hibah kepada sekolah agar tidak memungut biaya dari orang tua siswa. Namun demikian, Agustina mengakui belum semua sekolah bisa digratiskan.

“Kalau semuanya gratis, kita belum kuat. Yang sedang kita upayakan adalah mencari regulasi agar bisa memberi beasiswa langsung kepada siswa yang membutuhkan, bukan hanya satu sekolah secara keseluruhan,” jelasnya.

Untuk sementara, bantuan bagi siswa kurang mampu yang belum terakomodasi masih dilakukan melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemkot masih menunggu aturan turunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar skema pembiayaan melalui APBD bisa diterapkan lebih fleksibel dan sistematis.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan menambahkan bahwa FGD kali ini juga membahas penguatan afirmasi bagi siswa tidak mampu dalam sistem SPMB 2026.

Menurutnya, selama ini anak-anak dari keluarga kurang mampu sering terkendala kuota sekolah negeri. Meski sekolah swasta gratis sudah tersedia, sebelumnya belum terintegrasi dalam sistem SPMB.

“Tahun ini kita integrasikan. Jadi anak mampu tetap punya dua pilihan sekolah negeri. Tetapi anak tidak mampu akan mendapat tambahan satu pilihan lagi, yakni sekolah swasta gratis,” terangnya.

Skemanya, jika siswa tidak diterima di pilihan pertama dan kedua (sekolah negeri), maka masih memiliki kesempatan di pilihan ketiga, yaitu sekolah swasta gratis yang sudah terintegrasi dalam sistem.

Sekolah swasta gratis tersebut juga akan disesuaikan dengan domisili siswa agar tidak terlalu jauh dari tempat tinggal. Hal ini untuk menghindari biaya transportasi tinggi yang justru membebani orang tua.

“Kalau sekolahnya jauh, jadi tidak gratis karena ongkosnya mahal. Maka pilihan ketiga akan disesuaikan dengan domisili sekitar,” tegas Ahsan.

Dengan penambahan jumlah sekolah swasta gratis dan integrasi dalam sistem SPMB, Pemerintah Kota Semarang berharap akses pendidikan semakin terbuka lebar, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. ***

Politik

PSI Salurkan Bantuan Pendidikan Gajah Pintar untuk Siswa Kurang Mampu di Semarang

Lingkar.co – Puluhan anak di Kota Semarang menerima bantuan pendidikan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui program bertajuk Gajah Pintar. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Penyaluran bantuan dilakukan di Kantor DPD PSI Semarang, Rabu (11/2/2026) petang. Bantuan yang diberikan berupa dukungan tunai, perlengkapan alat tulis, serta tas sekolah.

Ketua DPP PSI, Melky Jakhin Pangemanan, mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan konkret agar anak-anak tetap memiliki semangat belajar di tengah keterbatasan ekonomi.

“Bantuan ini kami berikan kepada 20 anak dalam bentuk tunai dan perlengkapan sekolah. Selain itu, ada lima keluarga korban musibah kebakaran yang juga kami bantu,” ujarnya.

Menurut Melky, program Gajah Pintar digagas sebagai stimulan sekaligus pengingat bahwa anggaran publik harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya sektor pendidikan.

Ia menambahkan, penerima bantuan berasal dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, dengan kriteria keluarga kurang mampu dan belum terdata sebagai penerima KIP.

Sementara itu, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo, menyebut program Gajah Pintar awalnya ditujukan bagi keluarga terdampak kebakaran. Namun, cakupan bantuan diperluas menjadi 20 anak.

“Program ini fokus pada pendidikan, baik dalam bentuk advokasi maupun bantuan langsung,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran anggota legislatif untuk turun langsung memantau persoalan pendidikan di lapangan. Beberapa bentuk pendampingan yang dilakukan, antara lain membantu pengambilan ijazah yang tertahan serta mendampingi pembayaran sekolah bagi keluarga kurang mampu.

Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua sekaligus menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak di Kota Semarang. ***

Pendidikan

Disdik Semarang Dorong Pendidikan Inklusif Lewat Pra SPMB dan Tes Kesiapan Sekolah 2026

Lingkar.co – Dinas Pendidikan Kota Semarang terus memperkuat komitmen terhadap layanan pendidikan inklusif. Salah satu upayanya dilakukan melalui sosialisasi pelaksanaan Asesmen Pra SPMB Inklusi dan Tes Kesiapan Sekolah Tahun 2026 yang digelar secara daring, Jumat (6/2/2026).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah awal Pemkot Semarang untuk memastikan sistem penerimaan peserta didik baru berjalan adil dan berbasis kebutuhan anak, termasuk bagi calon murid penyandang disabilitas. Melalui asesmen awal, sekolah diharapkan mampu menyiapkan layanan pendidikan yang tepat sejak awal.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Joko Hartono, menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak dapat dilepaskan dari proses pemetaan yang objektif.

“Asesmen menjadi fondasi penting agar sekolah dapat memahami karakteristik dan potensi setiap anak, sehingga layanan pendidikan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, materi teknis asesmen psikologis disampaikan oleh Dr. Putri Marlenny P., S.Psi., M.Psi., Psikolog dari ULDPKPD Rumah Duta Revolusi Mental. Ia menjelaskan bahwa asesmen bertujuan memetakan kebutuhan belajar anak secara komprehensif, bukan untuk membatasi akses pendidikan.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang, Aloysius Kristiyanto, memaparkan kebijakan Pra SPMB Inklusi di jenjang SMP, termasuk alur pendaftaran dan mekanisme pendampingan bagi calon murid berkebutuhan khusus.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Pemerintah Kota Semarang menggandeng berbagai lembaga mitra, mulai dari rumah sakit, perguruan tinggi, hingga lembaga layanan psikologi. Kolaborasi ini ditujukan agar proses asesmen dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Selain asesmen inklusi, Tes Kesiapan Sekolah juga menjadi instrumen penting dalam memetakan kesiapan peserta didik sebelum memasuki jenjang pendidikan formal. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan belajar di tahap awal pendidikan.

Dengan sosialisasi ini, Dinas Pendidikan Kota Semarang berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya sistem penerimaan peserta didik yang inklusif. Upaya ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pendidikan Kota Semarang yang menempatkan keadilan dan keberpihakan pada anak sebagai prinsip utama. ***

Pemerintahan

Semarang Raih Penghargaan Nasional Kemendagri Berkat Peningkatan Akses Pendidikan

Lingkar.co – Kota Semarang kembali menambah deretan prestasi positif di tingkat nasional. Pada Malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12), Kota Semarang resmi dinobatkan sebagai pemenang kategori Perbaikan Akses Layanan Pendidikan untuk kelompok daerah kota dengan fiskal tinggi.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti dan diterima oleh Hernowo Budi Luhur, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang, yang hadir mewakili wali kota Semarang, Agustina Wilujeng.

Penilaian Kemendagri menunjukkan bahwa Kota Semarang mencatat nilai peningkatan sebesar 0,106, jauh di atas nilai terendah kategori ini yaitu 0,094. Dua indikator utama menjadi sorotan yaitu rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 11,05 tahun menjadi 11,11 tahun, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 15,57 menjadi 15,58 tahun.

Peningkatan ini bukan sekadar angka. Kenaikan RLS menunjukkan bahwa anak-anak di Kota Semarang kini menempuh pendidikan lebih lama, sementara kenaikan HLS menggambarkan peluang pendidikan yang semakin terbuka di masa depan. Kombinasi keduanya menjadi bukti bahwa upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memperluas akses, memperbaiki fasilitas, dan memastikan pendidikan inklusif mulai berdampak nyata.

Agustina menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja bersama antara pemerintah kota, sekolah, guru, dan masyarakat.

“Indikator ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan kita tidak hanya semakin mudah diakses, tetapi benar-benar meningkatkan durasi belajar warga. Pendidikan adalah jalan menuju kesejahteraan, dan Kota Semarang ingin memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk maju,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri menegaskan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan indikator terukur yang digunakan untuk melihat kualitas pendidikan suatu daerah.

Penilaian meliputi perubahan harapan lama sekolah sebagai proyeksi peluang pendidikan generasi mendatang, serta perubahan rata-rata lama sekolah sebagai hasil pendidikan yang telah ditempuh masyarakat saat ini.

Selain Kota Semarang sebagai pemenang kategori fiskal tinggi, penghargaan serupa juga diberikan kepada Banda Aceh (fiskal rendah) dan Yogyakarta (fiskal sedang).

Pemerintah Kota Semarang menegaskan akan terus memperluas akses pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas sarana prasarana, penguatan layanan sekolah, hingga perluasan bantuan bagi keluarga kurang mampu. Fokusnya jelas: mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan setiap anak mendapat kesempatan terbaik untuk belajar dan tumbuh.

Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi agar inovasi dan program pendidikan di Kota Semarang terus berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. ***

Pemerintahan

Wacana Enam Hari Sekolah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Tekankan Perlunya Kajian Komprehensif

Lingkar.co — Menanggapi wacana penerapan kembali enam hari sekolah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk jenjang SMA/SMK, Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng memastikan akan mengambil langkah hati-hati.

Pemkot menilai, setiap perubahan kebijakan pendidikan perlu disertai kajian mendalam agar benar-benar memberi manfaat bagi siswa dan keluarga. Agustina menuturkan bahwa Pemkot Semarang tidak menutup diri terhadap perubahan, termasuk kemungkinan diberlakukannya enam hari sekolah untuk PAUD, TK, SD, hingga SMP.

Namun, ia menekankan bahwa semua keputusan harus melalui analisis menyeluruh oleh Bappeda dan Pemkot Semarang sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan keselarasan kebijakan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pusat. Yang jelas, harus ada kajian mendalam dari Bappeda sebelum mengambil keputusan,” ujar Agustina di kantornya Senin (24/11).

Ia menambahkan, apabila sekolah kembali berjalan enam hari, maka perlu disiapkan aktivitas yang menunjang perkembangan anak di luar jam pelajaran. Menurutnya, penyesuaian ini justru bisa membuka peluang bagi kegiatan positif bagi siswa, sehingga waktu luang mereka terarah dan bermanfaat.

Ia menilai, sore hari dapat diisi dengan beragam kegiatan pengembangan diri, seperti mengaji, les menari, atau pelatihan keterampilan di tingkat RT. Aktivitas semacam ini dinilai mampu memperkaya pengalaman anak dan memberi bekal tambahan untuk masa depan.

“Anak-anak bisa mengikuti kegiatan sore yang positif, seperti mengaji atau les menari. Ini bisa jadi keterampilan tambahan dan menghindarkan mereka dari hal-hal negatif,” jelasnya.

Selain seni dan agama, pihaknya juga mendorong adanya les pelajaran seperti Bahasa Inggris atau Matematika, yang bisa menunjang kemampuan akademik siswa. Bahkan kegiatan seni seperti menari dapat dipresentasikan dalam acara kampung, seperti perayaan Agustusan.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Semarang, Setyo Budi mengatakan hingga kini pelaksanaan kegiatan sekolah lima hari belum menemui kendala.

“Sejauh ini belum ada hambatan, jadi kita harus ada pertimbangan, seperti dahulu untuk memberlakukan lima hari kan ada uji coba, begitu,” ujarnya. (Adv)

Pemerintahan

Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng Tegaskan Guru Sebagai Pertahanan Masa Depan Generasi Bangsa

Lingkar.co – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menggelar Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2025 di Taman Budaya Raden Saleh pada Selasa (25/11). Acara dengan tema nasional “Guru Hebat, Indonesia Kuat” ini menghadirkan ribuan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dari berbagai jenjang.

Hadir langsung pada kegiatan tersebut Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa guru memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, profesi guru tidak hanya berkaitan dengan proses belajar-mengajar, tetapi berkaitan erat dengan masa depan generasi muda.

“Guru adalah masalah strategis nasional. Kalau tentara menjaga pertahanan dari ancaman luar, guru adalah pertahanan masa depan. Masa depan anak-anak kita ini sangat tergantung kepada guru,” ujar Agustina, sembari menekankan besarnya kepercayaan anak-anak terhadap sosok guru.

Agustina juga menyebut bahwa ketika anak-anak menemukan sesuatu yang membingungkan di lingkungan mereka, yang pertama mereka tuju adalah guru. Karena itu, menurutnya, arah yang diberikan seorang guru dapat membentuk persepsi seorang anak seumur hidup.

“Anak-anak mungkin belajar dari mana saja, tetapi paling patuh pada guru. Kalau jawaban guru meleset, persepsi mereka bisa meleset selamanya,” tambahnya.

Lebih lanjut Agustina juga menyinggung ketimpangan kesejahteraan guru yang masih terjadi di Indonesia. Ia menyebut masih banyak guru dengan honor kecil dan status kerja tidak tetap. Namun, di balik kondisi itu, ia melihat bahwa para guru tidak pernah surut dalam mengajar dan membimbing murid-muridnya. “Luar biasa. Terima kasih Bapak-Ibu guru,” ungkapnya.

Peringatan HGN tahun ini turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari perwakilan Baznas Kota Semarang, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Kepala BBPMP Jawa Tengah, hingga Sekretaris PGRI. Hadir pula IGTKI PGRI Kota Semarang.

Kegiatan berlangsung meriah dengan pementasan seni murid, pameran inovasi dari 16 Korsatpen, pelayanan psikologi dari ULD PKPD, pelayanan kesehatan, stand UMKM, serta penyerahan apresiasi bagi guru berprestasi.

Dalam rangkaian acara, Dinas Pendidikan turut menampilkan capaian pendidikan Kota Semarang sepanjang 2025. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru dan kepala sekolah terus diperluas bekerja sama dengan BBPMP Jawa Tengah dan BKPP Kota Semarang, sementara berbagai pelatihan prioritas Kemendikdasmen seperti Pembelajaran Mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial juga diselenggarakan sebagai upaya mempercepat transformasi pembelajaran.

Selain itu, guru PAUD mendapatkan dukungan berupa bantuan transport, fasilitasi PPG Guru Tertentu bagi Guru Pendidikan Agama Islam berlanjut, dan program Guru Bersamamu kembali berhasil mendampingi anak-anak yang tidak sekolah untuk kembali ke bangku pendidikan. Kota Semarang juga meraih prestasi penting di tingkat Provinsi Jawa Tengah, salah satunya melalui kemenangan Guru Kreativitas Pembelajaran Mendalam dan Komunitas Belajar Kombel Tugu Muda.

Usai acara, dalam sesi wawancara Agustina menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru dan menyinggung dampak putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengurangan beban biaya pendidikan.

“Kami menunggu pelaksanaan putusan MK untuk mengurangi beban di sekolah. Supaya anak-anak yang malas sekolah karena belum bayar SPP bisa kembali sekolah. Ini PR besar,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada guru-guru yang telah membimbing murid mengikuti lomba cerpen tingkat SD dan SMP. Menurutnya, keberhasilan para murid dalam menghasilkan karya terbaik tidak lepas dari kemampuan guru melihat potensi dan mendorong murid untuk berani mencoba.

“Hasilnya luar biasa. Guru mampu membantu murid menulis, berkarya, dan mengasah kepercayaan diri mereka,” katanya.

Agustina juga mengingatkan pentingnya guru untuk mengikuti perkembangan zaman agar pendekatan pengajaran tetap relevan di tengah derasnya arus informasi dan perubahan pola belajar anak-anak.

Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Kota Semarang menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pendidikan dan memberikan penghargaan kepada para pendidik. Acara ditutup dengan ajakan bagi seluruh peserta untuk mengenakan batik identitas guru (PGRI), sebagai bentuk kebanggaan dan penghormatan atas dedikasi pendidik dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. (Adv)

Pemerintahan, Pendidikan

Agustina Beberkan Enam Pilar Penguatan Pendidikan di Kota Semarang

Lingkar.co – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan upaya mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas di Kota Semarang dapat dilakukan dengan menjalankan penguatan pendidikan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Conference On Science, Education and Technology (ISET) di hotel Grasia, Sabtu (28/6/2025).

“Bagaimana caranya mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas? Dengan menjalankan 6 pilar penguatan pendidikan, yakni pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar wajib untuk semua, keterampilan hidup untuk remaja dan dewasa, literasi untuk orang dewasa, kesetaraan gender dalam pendidikan, dan kualitas pendidikan,” ucapnya.

Menurutnya, enam pilar yang sedang dijalankan ini mengacu pada kerangka global sejak tahun 2000. Pada pilar pertama, pendidikan anak usia dini, Agustina merencanakan peningkatan kualifikasi guru PAUD melalui program pengakuan pembelajaran sebelumnya bersama perguruan tinggi, memperkuat program wajib belajar 13 tahun, memberikan bantuan transportasi bagi guru PAUD, memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru PAUD, dan meningkatkan kompetensi guru lewat komunitas belajar.

“Pilar kedua yakni pendidikan dasar wajib untuk semua melalui peningkatan akses ke sekolah-sekolah negeri dan swasta, serta menangani anak putus sekolah melalui program Guru PAUD”, imbuhnya.

Di samping itu, Agustina ingin mengoptimalkan peran guru BK untuk membantu siswa mengenali bakat dan potensi masing-masing, menyusun kegiatan organisasi di sekolah untuk membentuk karakter, dan juga mengadakan pelatihan keterampilan untuk anak muda, terutama yang berhubungan dengan budaya.

“Saya juga meminta agar setiap sekolah wajib memiliki program literasi dewasa, hari khusus belajar khusus bagi para guru setiap pekannya, dan membentuk komunitas belajar secara rutin,” katanya.

Melalui kesempatan tersebut, Agustina turut menghendaki adanya kesetaraan dalam pendidikan sebagai pilar kelima. Dia menambahkan, tidak hanya sekolah-sekolah di Kota Semarang mau menerima siswa berkebutuhan khusus, melainkan juga membuat kurikulum yang adil untuk semua gender, termasuk meminta agar siswa perempuan mendapatkan kesempatan menjadi petugas upacara sebagai bentuk kesetaraan.

“Yang tidak kalah pentingnya, peningkatan SDM anak-anak kita melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung program prioritas nasional, yakni pembelajaran digital (deaf learning), coding, dan kecerdasan buatan (AI), yang semuanya merupakan tantangan pendidikan masa depan kita,” ujarnya.

Agustina juga berpesan kepada semua stakeholder untuk terus berinovasi dan mengembangkan metode belajar yang menyenangkan dan relevan, bekerja sama dengan banyak Lembaga pelatihan, universitas, dan mitra pembangunan daerah.

“Pendidikan berkualitas bukan sekadar cita-cita, tetapi menjadi suatu keharusan dalam membangun wilayah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pendidikan yang baik akan membentuk individu yang siap menghadapi tantangan dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kota Semarang di masa depan. Mari terus bergerak bersama demi masa depan Kota Semarang yang lebih adil dan lebih baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang telah menggulirkan berbagai program strategis untuk membangun generasi unggul di Kota Semarang seperti Gerbang Harapan dengan skema adopsi sosial antara orangtua asuh dan anak asuh dari keluarga rentan, Sekolah Swasta Gratis sebagai upaya pemerataan akses, Beasiswa Miskin dan Berprestasi sebagai bentuk bantuan untuk siswa SD hingga mahasiswa dari keluarga miskin yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik, Beasiswa Anak Petani dan Nelayan sebagai bentuk keberpihakan daerah kepada komunitas agraris dan pesisir, dan yang terakhir berupa Pembebasan Ijazah Tertahan di sekolah-sekolah swasta. ***

Pemerintahan

Dorong SPMB Akuntabel, Agustina Wali kota Semarang Keluarkan Surat Edaran Anti Gratifikasi

Lingkar.co – Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam mewujudkan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2025/2026 yang bersih, transparan dan akuntabel, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor B/1053/700.1.2/VI/2025 tentang Larangan Penyuapan, Gratifikasi, dan Pungutan Liar (Pungli).

Surat edaran yang ditandatangani tanggal 5 Juni 2025 oleh wali kota Semarang tersebut ditujukan kepada jajaran Dinas Pendidikan, Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan, hingga kepala sekolah TK, SD, dan SMP Negeri se-Kota Semarang. Dalam edaran itu, ditegaskan bahwa seluruh proses SPMB harus berjalan secara bersih dan transparan tanpa adanya suap, gratifikasi, atau pungutan liar dalam bentuk apa pun.

“SPMB adalah momen penting yang menentukan masa depan anak-anak kita. Maka, prosesnya harus terbebas dari praktik-praktik curang. Kami tidak akan mentolerir adanya gratifikasi, suap, atau pungli dalam bentuk apa pun,” tegas Agustina, Kamis (5/6/2025).

Pihaknya menambahkan bahwa Pemerintah Kota Semarang mendorong seluruh satuan pendidikan untuk aktif mensosialisasikan gerakan anti-suap secara daring maupun luring. Dirinya juga menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN dilarang menjanjikan kelulusan atau meminta imbalan kepada calon peserta didik dan orang tua.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat melapor melalui sejumlah kanal resmi seperti situs ppid.disdik.semarangkota.go.id, lapor.go.id, akun media sosial resmi Dinas Pendidikan, hingga call center (024) 8412180 atau WhatsApp 0882-2537-7580.

Gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak pun wajib disalurkan sebagai bantuan sosial dan dilaporkan melalui aplikasi sigap-disdik.semarangkota.go.id dalam waktu maksimal tujuh hari kerja.

“Sekolah adalah tempat mencetak generasi masa depan, bukan tempat praktik transaksional. Saya sangat berharap khususnya kepada semua stakeholder pendidikan supaya turut menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat akan dunia pendidikan kita,” pungkas Agustina.

Sebagai informasi, proses SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Semarang telah dimulai. Untuk jenjang TK dan SD, pendaftaran berlangsung 10–14 Juni 2025 dan diumumkan pada 18 Juni 2025. Sementara untuk jenjang SMP dijadwalkan pendaftaran pada 22–26 Juni 2025 dengan pengumuman hasil seleksi pada 2 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, sebelumnya juga mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan di luar mekanisme resmi, serta selalu mengacu pada informasi resmi yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.

Dengan regulasi yang jelas dan sistem yang transparan, Pemkot Semarang menegaskan komitmennya untuk memberikan akses pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh warga masyarakat. (Adv)